7cloud.asia – Warga yang tinggal di pulau kecil di Indonesia menghadapi masalah kelangkaan air bersih dan pencemaran untuk kelangsungan hidup mereka.
Demikian terungkap dalam lokakarya yang dihelat BRIN yang memaparkan hasil kajian pulau-pulau kecil, perilaku masyarakat lokal, dan pengelolaan pulau kecil di Indonesia.
Untuk mengetahui hal ini BRIN dan Institut Teknologi Indonesia (ITI) akan menyelenggarakan lokakarya internasional tentang Riset dan Pengembangan Pulau Kecil atau Small Island Research and Development (SIRaD).
Tema yang diusung adalah ketahanan air dan kehidupan berkelanjutan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil.
Baca: Kebijakan ekspor pasir laut ancam nasib nelayan dan ekosistem pesisir
Ketua Komite Nasional untuk program Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) UNESCO-BRIN Wahyu Widodo Pandoe mengatakan, terdapat dua perubahan yang diharapkan sebagai hasil jangka panjang dari kegiatan tersebut.
Pertama, adanya perubahan besar pada tingkat masyarakat menuju pengelolaan sumber daya air lokal yang berkelanjutan, melalui adopsi dan penerapan strategi pengelolaan baru dengan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan penerima manfaat dari masyarakat kepulauan.
“Kedua adalah perubahan pada tingkat kebijakan, mencakup adopsi, implementasi yang efektif, dan evaluasi terdokumentasi atas saran kebijakan yang dihasilkan oleh proyek yang sedang berjalan,” katanya.
Sebagai contoh, dua pulau kecil yang menjadi tujuan wisata di Indonesia berpotensi menghadapi risiko kehidupan yang tidak berkelanjutan di masa depan.
Baca: Nelayan makin terpinggirkan, kebijakan ekonomi biru mendesak dibutuhkan
“Kami memilih dua studi kasus pulau-pulau kecil, yaitu Pulau Pari dan Pulau Weh karena dua alasan. Pulau Pari merupakan sebuah pulau karang yang terletak di dekat ibu kota negara Indonesia.
Pencemaran laut merupakan masalah paling kronis yang dihadapi masyarakat lokal seperti sampah laut, kebocoran minyak kronis, dan limbah rumah tangga.
“Saat ini permasalahan lingkungan hidup seperti kelangkaan air tawar, genangan pantai, dan erosi pantai menjadi isu lingkungan yang sedang hangat di Pulau Pari,” ungkapnya.
Sedangkan, Pulau Weh, lanjut dia, merupakan pulau vulkanik dengan beberapa sesar yang tersebar di dalam pulau tersebut. Pulau ini memiliki tipe pesisir yang beragam, mulai dari pesisir datar di timur hingga pesisir terjal di sisi barat.
Baca: 5 Tahun pasca gempa Palu, Teluk Palu dihijaukan dengan penanaman bakau
Kualitas air laut jauh lebih bersih dibandingkan Pulau Pari, hanya sedikit sampah laut pada bulan-bulan tertentu.
“Kedua pulau tersebut mempunyai permasalahan yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya air tawar,” ujarnya.
Wahyu menyebut, terdapat tiga hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan lokakarya inernasional ini.
Pertama, dicanangkannya Rekomendasi Pengembangan dan Penelitian Pulau-Pulau Kecil, berupa ringkasan kebijakan yang akan disusun oleh sekelompok ahli nasional, dan disampaikan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.
Baca: Manfaat ekologis dan ekonomis hutan bakau
Hasil selanjutnya adalah terbentuknya Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pulau Kecil, di mana hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dan kolaborasi di tingkat nasional dan regional.
“Lalu International Workshop Report akan disusun setelah kegiatan lokakarya, dan akan diserahkan ke Kantor UNESCO, Jakarta, paling lambat 30 Desember 2023,” tuturnya.
Kegiatan ini dijadwalkan akan dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Rektor ITI Marzan Aziz Iskandar, Direktur UNESCO Jakarta Maki Katsuno Hayashikawa, dan Komisi Nasional untuk UNESCO Itje Chodijah.
BRIN juga mengundang pakar internasional dari China, Jepang, Korea, dan Malaysia untuk berbagi pandangan. Para ahli tersebut merupakan bagian dari Kelompok Kerja Regional IOC-Westpac untuk studi pulau-pulau kecil yang dibentuk pada 14th Intergovernmental Session of IOC UNESCO Western Pacific Region pada April 2023.
Sumber: BRIN
Leave a Reply