7cloud.asia – Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan laporan penurunan kasus campak hingga 95 persen pada awal 2026.
Menurut Netty, angka penurunan yang signifikan memang patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Namun, ia menegaskan bahwa statistik tersebut tidak boleh menutupi fakta masih adanya anak-anak yang meninggal dunia akibat komplikasi campak. Karena itu, capaian tersebut tetap harus dibarengi kewaspadaan terhadap kondisi di lapangan.
“Penurunan kasus itu memang hasil kerja keras, tetapi fakta bahwa masih ada anak yang meninggal menunjukkan ada sistem yang belum tuntas. Statistik bukan segalanya jika kita masih kehilangan nyawa anak-anak kita,” ujar Netty dikutip Parlementaria, Sabtu (28/3/2026).
Legislator dari Fraksi PKS itu menyoroti adanya celah kekebalan atau immunity gap yang dinilainya sebagai potensi ancaman serius jika tidak segera ditangani.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai “bom waktu” yang dapat memicu kembali lonjakan kasus apabila sistem perlindungan tidak diperkuat secara menyeluruh.
Baca: Tenaga medis meninggal diduga akibat campak
Netty menilai, keberhasilan menekan jumlah kasus sejauh ini lebih bersifat langkah darurat. Sementara itu, masih adanya kematian menunjukkan bahwa penanganan di tingkat akar rumput belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal deteksi dini dan penanganan komplikasi.
“Satu nyawa anak Indonesia itu terlalu mahal untuk dikompensasi dengan angka persentase penurunan. Jangan sampai kita merayakan penurunan kasus, sementara di saat yang sama ada orang tua yang sedang berduka karena anaknya terlambat mendapatkan proteksi,” tegasnya.
Ia mendesak Kementerian Kesehatan untuk tidak mengendurkan upaya, meskipun tren kasus campak tengah melandai.
Evaluasi menyeluruh, lanjutnya, perlu dilakukan terhadap distribusi vaksin serta kecepatan layanan penanganan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, khususnya di wilayah yang sebelumnya menjadi zona merah.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut memasuki minggu ke-11 2026, terdapat 177 suspek dan 121 kasus campak, menunjukkan penurunan sebesar sekitar 95 persen dari minggu pertama yakni sebesar 2.740 suspek dan 2.268 kasus.
Data Kemenkes mengungkap, sampai minggu ke-9 2026, kasus campak sebanyak 8.716 dengan suspek 10.826, dan pemerintah menggencarkan imunisasi di berbagai daerah guna tindak lanjut pencegahan.
Baca: Hoaks dan narasi antivaksin picu lonjakan kasus campak di Indonesia
Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengkonfirmasi di Jakarta, Sabtu (14/3/2026), bahwa pada minggu ke-9, terdapat penambahan sebanyak sekitar 500 kasus.
Hingga minggu ke-8 tahun 2026, tercatat 10.453 suspek campak dengan 8.372 kasus dan 6 kematian, dan pada minggu ke-7, terdapat 8.224 kasus suspek campak, 572 kasus terkonfirmasi, dan 4 kematian.
Andi mengatakan bahwa turunnya kasus campak pada minggu ke-9 adalah karena imunisasi dan edukasi yang masif tentang pola hidup bersih dan sehat.
Dia juga menyebutkan bahwa terdapat 45 kejadian luar biasa (KLB) campak di 29 kabupaten/kota pada 11 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.
“Tren mingguan kasus campak dan konfirmasi laboratorium di 11 provinsi terdampak KLB tahun 2026, sebagian besar menunjukkan penurunan kasus kecuali Provinsi NTB (Kab. Bima dan Kota Bima) yang masih menunjukkan kasus yang tinggi,” katanya dilansir Antaranews.com
Adapun 10 kabupaten dan kota dengan jumlah suspek dan kasus tertinggi pada 2026 antara lain Tangerang Selatan, Bima, Tangerang, Depok, Jakarta Pusat, Palembang, dan Padang.
Kemudian, katanya, data per 12 Maret 2026 menunjukkan terdapat 22 kabupaten dan kota yang sedang mengalami KLB Campak telah melakukan Outbreak Response Immunization (ORI) MR untuk sasaran usia 9-59 bulan.
Leave a Reply