7cloud.asia – Menyikapi tingginya polusi udara di Jakarta, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memberlakukan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Dalam seminggu, pegawai Kemenparekraf hanya diwajibkan satu hari datang ke kantor. WFH merupakan salah satu opsi jangka pendek yang dilakukan pemerintah untuk menyikapi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.
WFH ini juga untuk menghindarkan para pegwai dari berbagai risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat polusi udara di Jakarta.
Baca: Langkah pemerintah atasi polusi udara di Jakarta
Seperti diketahui, polusi udara telah menyebabkan kondisi udara Jakarta masuk kategori tidak sehat.
Dalam “The Weekly Brief With Sandi Uno” di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023), Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan salah satu faktor yang membuat kualitas udara di Jakarta memburuk adalah tingginya emisi dari kendaraan bermotor.
“Kita sudah turunkan instruksi hari ini. Dan pemikirannya 4-1, jadi cuma satu hari di kantor sampai situasi lebih terkendali,” jelas Sandiaga.
Baca: Dampak polusi udara di Jakarta, dari ISPA hingga risiko serangan jantung
Tetapi pegawai yang melaksanakan WFH adalah pegawai yang tidak berhubungan
langsung dengan masyarakat. Sehingga mereka bisa melakukan koordinasi dari
rumah.
Tak hanya sistem kerja WFH, Sandiaga juga mengimbau pegawai di Kemenparekraf untuk menggunakan transportasi umum saat hendak berangkat dan pulang bekerja di kantor.
“Saya juga akan menggunakan kendaraan umum dan (olahraga) lari ke kantor sebagai upaya menurunkan polusi di Indonesia,” ungkapnya seperti dilansir situs Kemenparekraf.
Baca: Polusi udara di Jakarta sudah membahayakan, pemerintah didesak segera bertindak
Guna mengatasi polusi udara di Jakarta ini, Sandiaga juga mendorong berbagai pihak untuk menyediakan ruang terbuka hijau dan penggunaan sumber energi ramah lingkungan di tujuan wisata di Indonesia.
Sebab kualitas udara yang buruk juga dirasakan oleh para wisatawan juga.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menganggap kebijakan WFH bukanlah solusi untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.
Baca: Sumber utama polusi udara di Jakarta adalah batubara
“Mengenai polusi udara ini, konteks jangka pendeknya bukan WFH,” ujar Trubus seperti yang dilansir Antara.
Menurutnya sistem kerja WFH seperti obat yang tiba-tiba langsung dapat
‘menyembuhkan’ suatu masalah seperti polusi udara di Jakarta ini.
Seharusnya, ujarnya, WFH tidak dilakukan oleh beberapa pihak saja. Tetapi harus merangkul semua pihak termasuk swasta dan harus dilakukan secara berkesinambungan.
Baca: Polusi udara di Jakarta makin parah, apa kabar kebijakan pembatasan kendaraan bermotor?
Hal yang tak kalah penting lainnya yang harus dilakukan pemerintah adalah
melakukan uji emisi dan pembatasan usia kendaraan secara serius.
“Terapkan uji emisi kalau bisa terapkan pembatasan usia kendaraan. Tapi itu juga
butuh keberanian karena musuhnya adalah pelaku usaha mobil, mobil bekas, motor bekas,” katanya.
Pemerintah provinsi DKI Jakarta sebenarnya sudah memiliki Peraturan Gubernur
nomor 66 tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan bermotor.
Namun, Pemprov DKI dianggap kurang serius menjalankan aturan ini. Ini yang membuat polusi udara di Jakarta terus memburuk.
Penulis: Nurakhmayani
Leave a Reply