7cloud.asia – Berbagai permasalahan yang muncul dalam sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kerap menjadi polemik setiap pergantian tahun ajaran baru.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyayangkan masalah dalam sistem zonasi dalam PPDB ini.
Dia meminta Kemendikbudristek segera menuntaskan problematika dalam sistem zonasi dalam PPDB ini guna memberikan kepastian generasi bangsa untuk memperoleh akses pendidikan sesuai jenjangnya.
“Akhirnya kan ini nggak adil bahkan anak yang enggak tahu apa-apa hanya gara-gara dekat dengan sekolah itu (malah ditolak), padahal dia punya hak lebih besar karena dapat dikasih skor lebih besar dan seterusnya.
Baca: Menko PMK siratkan sistem zonasi dalam PPDB akan dipertahankan
Ia menegaskan, masalah dalam sistem PPDB ini tidak dibiarkan berlarut-larut dan bisa segera diatasi.
“Pendidikan kok sampai-sampai seperti itu? mau nanti jadinya apa? kalau anak masuk sekolah saja dengan cara membohongi,” tanggap Fikri dalam agenda Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Polemik Zonasi PPDB, Bagaimana Solusinya?’ di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7/2023).
Fikri menekankan tujuan dari sistem zonasi dalam PPDB adalah pemerataan kualitas pendidikan Indonesia.
Sehingga sudah seharusnya, sistem zonasi dalam PPDB diatur dengan mempertimbangkan situasi pendukung sekolah sekaligus berkolaborasi dengan tiap-tiap dinas pendidikan daerah.
Baca: Ditemukan banyak kecurangan, haruskah sistem zonasi di PPDB dihapus
Sehingga ke depan, implementasi sistem zonasi dalam PPDB ini tidak salah kaprah dan tidak membuka celah kecurangan.
“Ini (bagian) pendidikan karakter. Berarti kan orang tuanya bekerja sama dengan anaknya, bekerja sama di sekolahnya. Yang mau didirikan, ya karakternya seperti apa yang akan dibangun. Mestinya ada evaluasi total,” ujarnya
Seperti yang diketahui, sistem zonasi dalam PPDB ini menimbulkan banyak permasalahan, seperti pemalsuan dokumen kependudukan.
Sebab itu, Komisi X DPR menegaskan harus ada pendekatan pengawasan dari berbagai pihak terkait dalam implementasi sistem zonasi dalam PPDB ini.
Baca: Ratusan ribu anak Papua tidak sekolah, ini penyebabnya
Pendekatan pengawasan ini akan membantu menentukan siapa yang harus dihukum jika terdapat oknum yang melakukan kecurangan.
Tidak hanya itu, evaluasi total juga harus dilakukan terkait sistem zonasi dalam PPDB ini agar pemerataan akses pendidikan di Indonesia terwujud perlahan namun pasti.
Leave a Reply