Minyak Sawit, Antara Alternatif Ketahanan Pangan dan Ancaman bagi Lingkungan

Written by

in

“Sebagai komoditas strategis, minyak sawit telah membuktikan menjadi salah satu solusi alternatif ketahanan pangan mengingat kondisi geopolitik saat ini di Eropa sebagai akibat Perang Ukraina dan Rusia,” ucap Airlangga saat pertemuan menteri Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) ke-11 di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (17/5/2023).

Pertemuan negara-negara produsen minyak sawit tersebut dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perkebunan dan Komoditas (MPC) Malaysia Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof.  Menteri Pertanian dan Peternakan Honduras Laura Suazo Torres berpartisipasi secara virtual.

Pertemuan tingkat menteri tersebut juga meyakini bahwa minyak sawit akan tetap menjadi bahan baku penting untuk produksi biodiesel sehingga dapat memastikan ketahanan energi dunia dalam jangka panjang.

Meskipun ketersediaan dan pasokan minyak nabati utama masih belum pasti pada 2023, namun minyak sawit masih berpeluang tumbuh karena ketersediaan, keserbagunaan, dan daya saing harganya.

“Kami optimis bahwa produksi palm oil, demand, dan harga akan tumbuh positif di tahun 2023 walaupun banyak tantangan terhadap industrinya dan tentunya kami juga melihat berbagai tantangan terhadap produk CPOPC baik itu di Eropa di India maupun di beberapa negara lain,” kata Airlangga.

 
Baca: Harus ada insentif untuk daerah yang mau merawat kawasan penghasil oksigen

Ia pun mengapresiasi langkah yang diambil CPOPC untuk melakukan joint visit antara Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa (UE) berkaitan dengan industri kelapa sawit khususnya minyak sawit.

Kemenko Perekonomian menginformasikan bahwa untuk mencermati perkembangan terkini di UE, khususnya Peraturan Deforestasi UE (EUDR) yang berpotensi memberi dampak negatif pada industri kelapa sawit dan mengecualikan petani kecil dari rantai pasok, CPOPC akan menyelenggarakan misi bersama untuk negara produsen ke Brussels, Belgia, pada 30-31 Mei 2023.

Misi bersama itu juga akan bertemu dengan para pemain utama industri kelapa sawit (minyak sawit) dan organisasi masyarakat sipil di UE. Para menteri CPOPC optimis misi bersama ke UE tersebut akan membawa hasil positif.

Dalam pertemuan itu, Indonesia juga menyambut baik bergabungnya Honduras menjadi anggota CPOPC. Honduras menjadi negara ketiga setelah Indonesia dan Malaysia yang menjadi anggota CPOPC.

Dalam waktu dekat, Papua Nugini juga akan bergabung menjadi anggota CPOPC. Pertemuan tingkat menteri penghasil sawit tersebut juga diikuti oleh perwakilan Kolombia, Ghana, dan Papua Nugini sebagai negara pengamat serta Nigeria sebagai negara tamu.

Keempat negara itu menyatakan dukungannya terhadap strategi dan prioritas dewan CPOPC yang bertujuan mendukung pengembangan industri dan mengatasi tantangan global seperti ketahanan pangan dan energi terbarukan.

“Minyak sawit tidak hanya penting bagi negara-negara anggota CPOPC tetapi juga untuk dunia,” kata Airlangga.

Baca: Dampak negatif gaya hidup konsumtif bagi lingkungan
 
Isu kerusakan lingkungan
Pertemuan negara-negara produsen minyak sawit ini berlangsung di tengah kontroversi dampak industri minyak sawit bagi lingkungan. Dilansir The Conversation, Indonesia masih menghadapi permasalahan tata kelola perkebunan kelapa sawit, termasuk persoalan tumpang tindih kebun sawit dengan kawasan hutan.

Pada 2019, data dari lembaga nirlaba yang fokus pada pelestarian lingkungan, Yayasan Kehati, mengemukakan ada 3,4 juta hektare (ha) kebun sawit dalam kawasan hutan.

Upaya pembenahan tata kelola sawit tak bisa dilakukan dengan cara yang koersif atau kaku. Misalnya, dengan pendekatan pidana ataupun dengan pembongkaran tanaman sawit yang terlanjur merambah kawasan hutan.

Selain tak efektif, pendekatan-pendekatan tersebut tak menjamin pemulihan hutan yang kualitasnya terlanjur rusak atau menurun akibat kebun sawit. Pendekatan yang koersif juga amat berisiko pada kesejahteraan petani, dan rawan menimbulkan konflik.

 

Guna menyelesaikan persoalan ini, sejak 2018, tim dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, bersama Universitas Jambi, Universitas Palangka Raya, dan Yayasan Kehati melalui program Strengthening Palm Oil Sustainability (SPOS) Indonesia merumuskan solusi untuk memperbaiki kondisi hutan yang telah digunakan untuk kebun sawit sejenis (monokultur), sekaligus menjaga kesinambungan pendapatan petani.

Baca: Perdagangan karbon ditataulang untuk maksimalkan pendapatan negara

Solusi ini bernama strategi jangka benah, yakni penambahan jumlah tanaman berkayu pada kebun sawit monokultur melalui teknik agroforestri (wanatani) selama jangka waktu tertentu. Ini bertujuan untuk menambah keberagaman jenis tanaman dengan manfaat lingkungan dan manfaat ekonomi yang tinggi pada kebun sawit yang berada dalam kawasan hutan.

Bagaimana praktik jangka benah dapat memulihkan lingkungan?

Strategi jangka benah bertumpu pada petani sebagai aktor kunci untuk memulihkan lingkungan. Petani dapat memulainya dengan memilih jenis tanaman yang tepat untuk tumbuh bersama sawit di kebunnya.

Berdasarkan hasil analisis, pemilihan tanaman dapat mempertimbangkan beberapa kriteria seperti:

  • jenis asli atau endemik setempat
  • multiguna (multi purpose tree species, atau MPTS); menghasilkan batang, kulit, buah, biji, daun getah atau akar yang bernilai ekonomi tinggi
  • teknik budi daya yang cukup dikenal masyarakat
  • berumur panjang
  • memiliki perakaran yang dalam
  • tersedia bahan tanaman dalam jumlah cukup
 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *