7cloud.asia – Sembilan bulan sejak Presiden Prabowo berjanji akan segera mengesahkan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam pidatonya saat Hari Buruh, janji itu tak kunjung terwujud.
Koordinator Jaringan advokasi pekerja rumah tangga atau Jala PRT, Lita Anggraeni menilai DPR berlarut-larut, padahal Prabowo ketika itu berjanji akan mengesahkan UU PPRT kurang lebih 3 bulan sejak 1 Mei 2025.
Artinya, pada Agustus 2025 lalu, seharusnya UU PPRT ini sudah disahkan. Namun yang terjadi, DPR hanya mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan hanya berputar-putar di seputaran RDP dan tak ada kemajuan berarti.
“Tak ada kemajuan yang berarti. Padahal UU PPRT ini sudah diperjuangkan selama 22 tahun. Sampai kapan para PRT harus menunggu perlindungan hukum bagi mereka agar terlindungi ketika bekerja?” kata Lita Anggraeni dalam jumpa pers yang dipantau secara daring pada Jumat (13/2/2026).
Koalisi Sipil untuk RUU PPRT menyatakan, mereka berulangkali bertemu DPR, namun hasilnya nihil juga. Padahal seharusnya janji Prabowo bisa dijadikan pegangan.
“DPR seperti mandeg membahas RUU PPRT ini, hingga saat ini berlarut-larut padahal janji Prabowo 3 bulan, namun yang terjadi, sampai hampir 1 tahun, tak ada kemajuan siginifikan,” kata Eva Kusuma Sundari, dari Institut Sarinah mewakili Koalisi RUU PPRT.
Menjelang peringatan Hari PRT Nasional pada 15 Februari 2026 ini, Koalisi Sipil untuk Pengesahan RUU PPRT mendesak Prabowo untuk memenuhi janjinya. Jika tidak, maka koalisi akan kembali menduduki DPR dan melakukan aksi di istana.
Sebelumnya, setelah Prabowo berjanji akan segera mengesahkan RUU PPRT di Hari Buruh 1 Mei 2025, para PRT mengerem untuk melakukan aksi-aksi dan memilih kooperatif bertemu dengan DPR.
Namun hampir setahun berjalan, tak ada perubahan berarti, mereka seperti dijanjikan sesuatu seperti dulu, namun tak juga ditepati.
“Jika tidak juga disahkan, maka kami akan melakukan serangkaian aksi, kami akan kawal RUU PPRT ini sampai disahkan,” kata Vivi Widyawati dari Perempuan Mahardhika.
Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperingati Hari PRT nasional 2026 antara lain, koalisi mulai menghimpun surat dari ibu bangsa, mereka adalah para aktivis perempuan senior yang menuliskan surat keprihatinan kepada Prabowo dan Ketua DPR, Puan Maharani.
Puan Maharani adalah orang yang punya andil besar tak kunjungnya RUU PPRT ini disahkan.
“Sudah berapakali Puan Maharani memimpin DPR, namun RUU ini tak juga
disahkan, dimana keberpihakannya sebagai perempuan?,” kata Ajeng, salah seorang PRT.
Tahun ini, merupakan Hari PRT nasional yang ke-19 setelah pertamakalinya ditetapkan di tahun 2007. Hari PRT Nasional diperingati, untuk mencegah jatuhnya lebih banyak PRT yang menjadi korban kekerasan.
Leave a Reply