7cloud.asia – Sejak akhir 2025 hingga 2026, banjir terus berulang di Jabodetabek dan telah merenggut korban jiwa, angka yang kerap diremehkan oleh pemerintah.
Dilansir di laman resminya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menegaskan, setiap korban adalah penanda kegagalan serius dalam pengurangan risiko bencana.
Persoalan banjir Jakarta bukan semata persoalan alam atau kondisi geologi, melainkan bencana yang kian memburuk akibat kebijakan pembangunan yang abai terhadap keselamatan warga dan daya dukung lingkungan.
“Jumlah korban jiwa dan kerugian yang terus berulang dalam setiap kejadian banjir bukan sekadar angka, melainkan bukti bahwa negara gagal menurunkan risiko bencana,“ jelas Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jakarta, Suci Fitriah Tanjung.
Pemerintah, lanjutnya, tidak bisa terus bersembunyi di balik narasi cuaca ekstrem, karena akar persoalan banjir di Jabodetabek adalah kesalahan struktural yang lahir dari kebijakan pembangunan dan tata ruang yang mereka putuskan sendiri.
”Selama negara tetap memaksakan pendekatan teknokratis dan proyek-proyek semu tanpa membongkar paradigma pembangunan yang merusak, banjir akan terus diproduksi dan warga akan terus menjadi korban,” tandasnya.
Baca: Banjir berulang di Pulau Jawa cermin sikap Negara gemar mereproduksi bencana
Jawa Barat menempati peringkat kedua provinsi di Pulau Jawa dengan kerentanan serius terkait bencana hidrometeorologi. Sekitar 1,2 juta hektare dari total 3,5 juta hektare wilayah hutannya telah terdegradasi.
Hingga Maret 2026, Jawa Barat berstatus siaga, dengan Karawang, Sukabumi, dan Bandung Raya sebagai wilayah paling terdampak. Meski jumlah kejadian bencana 2025 menurun 5–7 persen dibanding 2024, jumlah korban justru meningkat, menandakan lemahnya mitigasi.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat, Wahyudin mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segara menyusun peta jalan mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan yang sinkron.
”Peran BPBD harus diperkuat, termasuk rekomendasi wajib dalam AMDAL dan pembangunan yang berisiko, agar penanganan bencana tidak terus bersifat reaktif,” tegas Wahyudin.
Sementara hasil kajian cepat bencana ekologis Jawa Tengah, menegaskan bahwa banjir berulang di berbagai wilayah, termasuk Muria Raya, bukan sekadar fenomena alam.
Baca: Krisis ekologi yang dihadapi Jawa Barat
Banjir berulang di Jawa Tengah merupakan dampak akumulatif krisis ekologis akibat buruknya tata ruang, melemahnya perlindungan kawasan hulu, serta ekspansi tambang dan pembangunan yang melampaui daya dukung lingkungan.
Perubahan RTRW Provinsi Jawa Tengah 2019–2024, tekanan perizinan tambang, dan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang yang meningkatkan risiko bencana.
“Pemerintah harus mengevaluasi tata ruang dan perizinan secara menyeluruh, menghentikan kebijakan yang mengorbankan ruang ekologis, dan menempatkan keselamatan lingkungan serta warga sebagai prioritas pembangunan,” terang Fahmi Bastian, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Tengah.
Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di Yogyakarta yang merupakan zona merah bencana karena Merapi dan megathrust, dengan kerentanan tinggi akibat kepadatan penduduk dan tata ruang yang bermasalah.
Dalam dua bulan terakhir, sejumlah sungai meluap akibat pendangkalan sebagai akibat rusaknya tata ruang, salah satunya kawasan hulu.
Baca: Potensi bencana alam di Jawa Barat tergolong tinggi
“Penanganan bencana di Yogyakarta perlu diperkuat pada aspek antisipasi dan harmonisasi regulasi termasuk lingkungan serta tata ruang, bukan sekadar kedaruratan,” jelas, Gandar Mahojwala, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Yogyakarta.
Bencana di Jawa Timur saat ini diakibatkan oleh salah urus tata ruang di Jawa Timur. Dampaknya adalah kerentanan wilayah hulu hingga hilir.
Di hulu DAS Brantas terjadi alih fungsi hutan masif, ekspansi wisata buatan dan tambang. Di hilir pesisir Utara Jawa, ekspansi industri, alih fungsi mangrove dan tambang karst semakin masif.
Sementara di pesisir selatan Jawa Timur tengah terancam pertambangan skala besar, di Tumpang Pitu sampai ke Trenggalek, oleh pemerintah kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana dan rentan megathrust.
“Kombinasi peningkatan kejadian bencana dan tata ruang yang buruk ini memperbesar dampak serta memperluas wilayah terdampak bencana di Jawa Timur.” Tegas Pradipta Indra Ariono, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur.
Leave a Reply