7cloud.asia – Pengurus negara, khususnya Kementerian Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Penanganan Bencana diminta untuk menetapkan tenggat waktu yang tegas dalam proses rekonstruksi dampak banjir Sumatera di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Anggota Komisi II DPR, Fauzan Khalid menilai waktu dua tahun adalah target yang realistis untuk memulihkan fasilitas pelayanan publik yang rusak akibat banjir Sumatera agar aktivitas masyarakat dapat normal kembali.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR bersama mitra kerja terkait, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Lebih lanjut, Politisi Partai NasDem ini menekankan bahwa pemulihan fisik yang berdampak langsung pada pelayanan dasar tidak boleh berlarut-larut.
Dia meminta Mendagri untuk menyusun kerangka waktu yang jelas bagi pembangunan kembali infrastruktur vital di daerah terdampak banjir Sumatera.
Baca: Ratusan ribu korban banjir Sumatera masih tinggal di tenda pengungsian
“Kementerian Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas, sesuai keputusan Presiden, kita ingatkan supaya beliau membuat semacam batas waktu untuk penanganan, utamanya terkait dengan rekonstruksi pembangunan fisik yang terkait dengan pelayanan langsung kepada masyarakat,” ujar Fauzan.
Selain penetapan target waktu, Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat II ini juga menyoroti krusialnya validasi data penerima bantuan perumahan.
Berbagi pengalamannya saat menangani dampak gempa Lombok di masa lalu, Fauzan mengingatkan agar supervisi dari pemerintah pusat diperketat dan tidak sepenuhnya diserahkan ke daerah.
Hal ini penting guna meminimalisir kegagalan penyaluran bantuan akibat sengkarut administrasi.
“Ingat gempa Lombok? gempa Lombok itu pembangunan perumahannya itu ada banyak yang enggak bisa dipenuhi karena persoalan pendataan dan persoalan administrasi,“ ujarnya.
Baca: 15 Kabupaten/Kota terdampak banjir Sumatera belum kembali normal
Waktu itu, lanjut dia, pengawasan hanya sampai tingkat provinsi. Dia menekankan, pengewasan sangat penting apalagi banjir Sumatera ini terjadi di tiga provinsi.
”Di tingkat kementerian bahkan mudah-mudahan nanti BPKP bisa dilibatkan. Saya kira itu,” tegasnya.
Di sisi lain, Fauzan juga meminta agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dampak banjir Sumatera juga memberikan efek ganda bagi kebangkitan ekonomi lokal.
Ia menyarankan agar pengerjaan proyek fisik, termasuk pasar dan sarana umum lainnya, sebisa mungkin memberdayakan tenaga kerja dan sumber daya dari masyarakat setempat.
“Termasuk pasar, termasuk biaya-biaya, dan bahkan dalam proses rekonstruksi itu lebih baik masyarakat lokal yang banyak dilibatkan. Masyarakat lokal, jangan dari luar,” pungkas Fauzan
Baca: Pakar ingatkan pembangunan hunian sementara jangan hanya pertimbangkan aspek fisik
Leave a Reply