7cloud.asia – Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, mendesak pemerintah segera hadir menyikapi anjloknya harga gabah di tingkat petani di sejumlah daerah.
Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat misalnya, harga gabah kering panen dilaporkan hanya Rp5.700 per kilogram, jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Daniel menegaskan, kondisi tersebut sangat merugikan petani yang telah melalui seluruh proses produksi, mulai dari menanam hingga panen. Ia menilai negara tidak boleh abai ketika harga gabah jatuh di bawah ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah sendiri.
“Petani kita sudah melakukan produksi sampai panen. Negara harus segera hadir untuk memastikan gabah petani dibeli sesuai HPP,” kata Daniel Johan dikutip Parlementaria, Senin (12/1/2026).
Menurut Daniel, hingga kini belum ada penyerapan gabah oleh Bulog di sejumlah daerah, termasuk Sambas. Akibatnya, petani terpaksa menjual gabah ke pembeli dengan harga di bawah HPP.
Baca: Inpres pengelolaan gabah dinilai bakal rugikan petani
Ia menambahkan, jika Bulog belum mendapat penugasan resmi, maka Satgas Pangan harus segera turun tangan.
“Kalau Bulog belum menyerap, Satgas Pangan harus memastikan para pembeli gabah menyesuaikan harga dengan HPP, supaya petani tidak dirugikan,” tegasnya.
Daniel juga meminta pemerintah, khususnya Badan Pangan Nasional (Bapanas), segera memberikan penugasan sekaligus dukungan anggaran kepada Bulog untuk melakukan penyerapan gabah petani pada tahun 2026.
Penugasan tersebut, kata dia, telah memiliki dasar hukum yang jelas.
Ia merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Pemerintah harus segera menugaskan Bulog sesuai Inpres tersebut. Jangan sampai terlambat dan berlarut-larut, karena saat ini banyak daerah sudah memasuki masa panen. Jika terlambat, yang dirugikan adalah petani,” ujarnya.
Baca: Gabah hasil panen petani Sukabumi jatuh ke tangan tengkulak
Daniel menekankan, kehadiran negara dalam menjaga harga gabah bukan hanya soal stabilitas pangan nasional, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan petani.
Ia berharap langkah cepat pemerintah dapat mencegah jatuhnya harga gabah lebih dalam di tengah musim panen yang sedang berlangsung.
Terpisah, pengamat sektor pangan Khudori, mengatakan pelaku usaha dan petani menunggu kepastian kebijakan pemerintah soal komoditas beras pada tahun ini, setelah swasembada beras diumumkan per Desember 2025.
“Hari-hari ini para pelaku di industri beras tengah menunggu dengan waswas apa saja kebijakan pemerintah. Setidaknya sepanjang tahun ini,” katanya Minggu, (11/1/2026) seperti dikutip Tempo.co.
Petani, menurut Khudori, menunggu kepastian harga Gabah Kering Panen (GKP), apakah berlanjut Rp 6.500 per kilogram untuk semua kualitas atau tidak. Kebijakan ini dinilai menguntungkan petani, tapi tidak mendidik untuk memproduksi gabah berkualitas.
Petani dan pelaku pasar juga menunggu kepastian apakah harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500/kilogram GKP di petani dan Rp12.000/kilogram beras di gudang Bulog yang berlaku tahun 2025 tidak berubah pada 2026.
Leave a Reply