7cloud.asia – Sebulan pascabencana ekologi banir Sumatera, polemik keberadaan kayu gelondongan yang terbawa air banjir belum mendapat kejelasan. Gelondongan kayu masih menumpuk di beberapa kabupaten di Provinsi Aceh.
Wakil Ketua DPR Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa menilai, persoalan tersebut menghambat upaya pemulihan pascabencana ekologi banjir Sumatera karena belum adanya kejelasan status hukum kayu-kayu tersebut.
Hal itu disampaikan Saan dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah kementerian dan mitra kerja di Kota Banda Aceh, Selasa (30/12/2025) pekan lalu.
Dalam rapat tersebut, sejumlah kepala daerah menyampaikan keluhan terkait banyaknya kayu gelondongan yang terbawa arus banjir dan hingga kini masih menumpuk di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, serta Kabupaten Aceh Utara.
Menurut para kepala daerah yang hadir dalam pertemuan tersebut, kayu gelondongan tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat maupun penanganan pascabencana ekologi banjir Sumatera.
Namun, pemerintah daerah dan masyarakat setempat tidak berani menyentuh atau memanfaatkannya karena khawatir menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Baca: Menteri Kehutanan diminta tak lepas tanggung jawab
“Soal kayu gelondongan tadi memang ada disampaikan ya terkait masalah oleh para bupati. Pada prinsipnya para kepala daerah, khususnya para bupati, meminta dari pemerintah pusat terkait status kayu gelondongan tersebut supaya mereka bisa menangani dengan cepat. Karena ada kekhawatiran kalau kayu itu ditangani, dibersihkan, dan sebagainya, takut nanti ada masalah,” ujar Saan.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat mengenai status hukum kayu gelondongan tersebut.
Bahkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang disebut belum menerima instruksi resmi apakah kayu-kayu yang terbawa banjir itu dapat digunakan atau justru harus diamankan sebagai barang temuan.
Kondisi ini, lanjut Saan, membuat penanganan dan pemulihan pascabencana ekologi banjir Sumatera menjadi tidak optimal.
Padahal, pembersihan kayu gelondongan di sungai maupun wilayah permukiman sangat penting untuk mencegah potensi bencana lanjutan serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
Untuk itu, DPR berkomitmen menjembatani persoalan tersebut dengan melakukan koordinasi lanjutan bersama pemerintah pusat dan aparat penegak hukum.
Baca: Masyarakat sipil yang kritisi penanganan banjir Sumatera kena teror
“Mereka meminta dari pemerintah dan DPR untuk memastikan bahwa ketika mereka menyelesaikan persoalan kayu tersebut tidak ada masalah. Jadi nanti DPR, pas di Jakarta, akan koordinasi dengan aparat penegak hukum,” tegas Saan.
Saan berharap kejelasan status hukum kayu gelondongan dapat segera diputuskan agar pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk bertindak.
Dengan demikian, proses pemulihan pascabencana ekologi banjir Sumatera di wilayah terdampak banjir di Aceh dapat berjalan lebih cepat, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Terpisah, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan gelar perkara dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (2/1/2026) terkait kasus temuan kayu gelondongan dalam bencana Sumatera.
“Sedang menunggu gelar dengan Kejagung. Iya (sedang berlangsung gelar perkara),” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Irhamni, dilansir Kompas.com, Jumat (2/1/2026).
Oleh karena itu, Irhamni memastikan bahwa pihaknya akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. “Segera tetapkan tersangka,” jelas dia.
Diketahui, gelondongan-gelondongan kayu di banjir Sumatera ini menimbulkan sorotan soal kerusakan lingkungan yang melatarbelakangi banjir besar yang memakan banyak korban di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Aparat negara pun terlibat menelusuri asal usul kayu gelondongan di banjir Sumatera. Penyelidikan yang dilakukan Dittipidter Bareskrim ini dipertegas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai melakukan rapat tertutup dengan Menteri Kehutanan.
Baca: Seluruh Rumah Sakit terdampak banjir Sumatera kembali beroperasi
Leave a Reply