7cloud.asia – Krisis iklim yang terjadi saat ini menjadi beban bagi generasi muda saat ini. Sementara generasi muda mendatang yang akan memikul konsekuensi dari setiap keputusan yang merusak hutan yang dibuat saat ini.
Karena itu pemerintah diminta lebih bijak dalam merumuskan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan hutan
Mewakili generasi muda, Koordinator Climate Rangers Ginanjar Ariyasuta menyatakan keprihatinannya karena harus bertumbuh di Bumi yang baginya tak lagi layak untuk hidup.
“Bapak dan Ibu tidak cuma mewariskan bencana ekologi bagi kami, melainkan juga rasa aman dan percaya diri. Kami dipaksa mewarisi itu semua,” katanya dalam acara refleksi “Hutan Kita, Ibu Kita: Refleksi Akhir Tahun 2025” memperingati Hari Ibu, 22 Desember 2025 yang dipantau secara daring.
Karena itu, Ginanjar mendesak para pengambil kebijakan untuk segera menghentikan perusakan hutan atas nama pembangunan.
Terhadap warisan kerusakan ekologi bagi generasi muda, anggota Suku Sasak, Nusa Tenggara Barat sekaligus perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Giat Perwangsa menuntut pemerintah serius berkomitmen memulihkan hutan.
Baca: Dorong perluasan kebun sawit di tengah bencana, Presiden dinilai tak punya empati
“Jangan mudah terbitkan izin ekstraktif dan tanaman industri yang merusak hutan,” kata Giat.
Bagi Giat, kemudahan pemberian izin usaha berbasis kehutanan hanya memperdalam rasa ketidakadilan.
Direktur Eksekutif Indonesia untuk Kemanusiaan, Sita Soepomo menyepakati pernyataannya, mengatakan bencana Sumatera merupakan bukti keberulangan ketidakadilan khususnya bagi kelompok rentan.
Ketidakadilan terjadi selagi kelompok rentan, termasuk Masyarakat Adat, perempuan dan penyandang disabilitas hanya dijadikan pelengkap dalam berbagai agenda kebijakan.
“Kelompok rentan bukan token melainkan fondasi penting dalam menjaga kehidupan di tengah krisis iklim,” katanya.
Kegiatan refleksi ditutup dengan pernyataan sikap yang diteken lebih dari 50 perwakilan masyarakat sipil dan individu.
Baca: Dorong perluasan kebun sawit, Presiden dinilai siapkan bencana baru di Papua
Dalam pernyataan sikapnya, Koalisi JustCOP mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional guna memastikan penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan memadai.
Koalisi masyarakat sipil juga menuntut penghentian alih fungsi kawasan hutan dan menghentikan ekspansi yang telah melampaui daya dukung lingkungan.
Selain itu mereka menuntut audit menyeluruh dan transparan atas semua perizinan berbasis lahan dan ekstraktif di Sumatera serta penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan.
Koalisi JustCOP juga mendesak pelaksanaan mitigasi risiko yang nyata sebagai tindak lanjut peringatan dini, termasuk evakuasi dini, pelindungan kelompok rentan, dan pengelolaan DAS berbasis sains.
Mereka juga mendesak pemerintah mencabut UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang memudahkan perampasan ruang hidup masyarakat, memusatkan kewenangan perizinan, memicu konflik serta kriminalisasi atas penolak proyek-proyek negara yang bermasalah.
Kedua beleid itu juga melemahkan pelindungan terhadap buruh dan menyempitkan ruang demokrasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Oleh karenanya, Koalisi menekankan, pentingnya DPR dan pemerintah segera membuat perubahan mendasar UU Kehutanan serta mengesahkan RUU Keadilan Iklim dan RUU Masyarakat Adat yang berpihak pada keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan.
Baca: Banjir Sumatera cermin kegagalan Negara kendalikan kerusakan lingkungan
Leave a Reply