7cloud.asia – Tercatat sebanyak 41 rumah sakit sempat tidak berfungsi akibat bencana banjir Sumatera yang terjadi pada 26 November 2025.
Kepastian kembali beroperasinya rumah sakit yang terdampak banjir Sumatera disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sidang kabinet paripurna bersama Presiden RI Prabowo Subiant di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
“Kita itu ada 41 yang tidak beroperasi pada saat 26 November (banjir). Sekarang, alhamdulillah, 100 persen sudah mulai beroperasi walaupun bertahap. Baru IGD-nya dulu, ruang operasinya dulu,” kata Menkes Budi seperti dikutip KompasTV.
Menkes menambahkan, dari sekitar 500 puskesmas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir, Masih ada sekitar 50 puskesmas yang belum bisa beroperasi.
Menkes mengatakan pihaknya berharap seluruh puskesmas di wilayah terdampak bisa beroperasi dalam kurun dua minggu. Pemulihan kesehatan disebutnya penting untuk melayani masyarakat, termasuk sekitar 800.000 warga yang masih berada di posko pengungsian.
Baca: Lebih 500.000 korban banjir Sumatera masih bertahan di pengungsian
“Dari hampir 1.000 puskesmas, itu sekitar 500-an terdampak, 414 sudah beroperasi, kita masih ada yang tidak beroperasi sekitar 50-an,” katanya.
“Ada (puskesmas) yang hanyut, ada yang hilang, dan lain sebagainya. Tahap kedua kita sesudah rumah sakit beroperasi, puskesmas ini akan kita operasikan mudah-mudahan dalam dua minggu ke depan.”.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menyambut baik kabar seluruh rumah sakit yang terdampak banjir Sumatera telah kembali beroperasi.
Menurutnya, kembalinya layanan rumah sakit menjadi harapan penting bagi masyarakat yang selama ini terdampak keterbatasan akses pelayanan kesehatan.
Namun demikian, dia menyoroti rumah sakit yang baru kembali beroperasi pada hari ke-20 pascabanjir seharusnya dapat dipulihkan lebih cepat.
Baca: Jalan putus akibat banjir Sumatera, Kabupaten Bener Meriah masih terisolasi
“Operasional rumah sakit mestinya menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana. Dua puluh hari adalah waktu yang terlalu lama, sementara masyarakat sangat membutuhkan layanan pengobatan,” ujar Ninik dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Ninik menegaskan bahwa keberfungsian rumah sakit tidak boleh dimaknai sebatas gedung yang kembali dibuka. Ia meminta Kementerian Kesehatan memastikan seluruh aspek layanan benar-benar siap dan optimal.
“Tidak cukup hanya membuka kembali rumah sakit. Layanannya harus berjalan maksimal, lingkungannya sehat dan aman, serta stok obat-obatan tersedia dan mencukupi kebutuhan warga,” tegasnya.
Sebagai mitra kerja Kemenkes, Komisi IX, lanjut Ninik, akan terus mengawal pemulihan sektor kesehatan di wilayah terdampak bencana.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada penanganan bencana berikutnya.
“Pemulihan kesehatan masyarakat pascabencana tidak boleh lambat. Ini menyangkut keselamatan dan hak dasar warga negara,” ujar politisi PKB itu.
Baca: Warga Sumbar siapkan gugatan terkait penyebab banjir Sumatera
Leave a Reply