7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa percepatan penyelesaian persoalan sampah menjadi prioritas strategis nasional.
Pernyataan itu ia sampaikan saat memimpin kunjungan kerja spesifik Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII ke Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (14/11/2025).
Di hadapan jajaran mitra kerja Komisi XII wilayah kerja Kota Surakarta dan Jawa Tengah, PLN, serta manajemen PT Putri Cempo, Sugeng menyebut bahwa pembenahan sistem pengelolaan sampah harus dilakukan segera.
Pengelolaan sampah itu harus menjawab dua mandat Presiden Prabowo Subianto, yaitu penyelesaian persoalan sampah nasional pada 2029, serta penghentian praktik open dumping pada 2027.
“Kita semua concern betul bagaimana mengatasi problem sampah. Targetnya jelas, dua tahun lagi open dumping harus selesai,” ujar Sugeng.
Baca: Penutupan pengelolaan sampah secara open dumping
Sugeng mengingatkan, saat ini Indonesia bisa dikatakan dalam situasi darurat sampah, karena tidak seimbangnya produksi dan pengelolaan sampah.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan Indonesia menghasilkan hampir 60 juta ton sampah per tahun.
Hanya sekitar 40 persen yang terkelola dengan baik, dan sebagian besar pengelolaan sampah masih menggunakan metode open dumping.
Lebih mengkhawatirkan, 350 ribu ton di antaranya merupakan sampah plastik yang tidak dapat diurai dan mencemari lingkungan.
Indonesia juga tercatat sebagai salah satu dari tiga negara penyumbang sampah laut terbesar di dunia (UNEP, 2024).
Baca: 306 TPA layak ditutup karena masih terapkan open dumping
“Pertumbuhan sampah kita deret ukur, sementara kemampuan pengelolaan deret hitung. Tidak imbang,” ujar Sugeng.
Ia menegaskan persoalan sampah harus dipandang bukan hanya sebagai urusan kebersihan kota, tetapi juga komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca seperti yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).
Sugeng mengatakan Panja membuka opsi perubahan skema nasional untuk percepatan pembangunan PLTSa. Salah satunya dengan membuka lelang internasional.
“Negara mana atau teknologi mana yang efisien dan ramah lingkungan, itu yang kita pilih. Biarkan dunia ikut peduli,” ungkapnya.
Baca: Mayoritas kota di Indonesia masih terapkan sistem open dumping
Selain waste to energy, ia juga menekankan pentingnya konversi sampah organik menjadi pupuk. Ini dapat membantu atasi tingginya harga pupuk anorganik yang bergantung pada impor gas, kalium, dan bahan baku dari negara seperti Belarus dan Kanada.
Menutup kunjungan, Sugeng menegaskan bahwa Komisi XII melalui Panja Lingkungan Hidup akan menyampaikan rekomendasi komprehensif kepada pemerintah.
Ia menyebut bahwa penyelesaian persoalan sampah adalah momentum satu kali kesempatan. “No or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Kalau tidak, persoalan sampah ini akan merusak kita,” katanya.
Menurutnya, agenda besar pemerintah—swasembada pangan dan energi—tidak akan pernah tercapai tanpa manajemen sampah yang modern, terukur, dan didukung skema investasi yang sehat.
Leave a Reply