7cloud.asia – Greenpeace Indonesia mengkritik keras sikap pemerintah yang menjadikan paviliun Indonesia di COP 30 Belem, Brasil sebagai ajang jual-beli karbon.
Ketua Tim Politik untuk Kampanye Solusi Hutan Global Greenpeace Rayhan Dudayev, mengatakan, seharusnya pemerintah fokus memperjuangkan pendanaan iklim yang adil di meja negosiasi COP30, bukan malah mengejar solusi palsu jangka pendek lewat perdagangan karbon.
Dia menegaskan perdagangan karbon bukan pendanaan iklim–pendanaan yang seharusnya diemban negara maju untuk menyediakan dana iklim dibarengi upaya pengurangan emisi.
“Kredit karbon memberi ruang bagi pencemar besar untuk terus beroperasi yang mengakibatkan iklim terus memburuk yang akibatnya dirasakan masyarakat dunia termasuk Indonesia,“ ujarnya dalam keterangan tertulis yang dirilis di laman resmi Greenpeace.
Rayhan menambahkan, perdagangan karbon juga berpotensi menambah daftar panjang masalah konflik Masyarakat Adat dengan penguasa konsesi hutan.
Baca: Misi delegasi Indonesia di COP 30 dinilai tak mewakili kelompok rentan
Pemerintah diminta mendengarkan Masyarakat Adat yang juga bersuara kencang di perhelatan COP 30 ini, dengan cara mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat lewat pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik menegaskan bahwa perdagangan karbon adalah greenwashing dan tidak akan menyelesaikan persoalan krisis iklim karena masih akan memberikan hak berpolusi untuk para pencemar lingkungan.
Saat ini, komitmen iklim negara-negara yang tertuang dalam NDC yang telah disetorkan ke UNFCCC, termasuk Second NDC Indonesia, pun belum memadai dengan target Perjanjian Paris.
“Perdagangan karbon tidak akan mengurangi emisi secara signifikan tanpa komitmen serius meninggalkan energi fosil,“ imbuh Iqbal.
Klaim pemerintah Indonesia, baik yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo maupun Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, bahwa potensi karbon kita mencapai 7,7 miliar dolar AS dinilainya berlebihan.
Baca: Pemerintah diminta tak jadikan COP 30 untuk memoles citra
Kredibilitas karbon Indonesia masih rendah jika masih terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut, dan deforestasi. Apalagi di saat yang sama, pemerintah Indonesia tak berkomitmen menghentikan pembabatan hutan.
Kalau Indonesia tidak mencapai penurunan emisi terutama dari sektor forest and land use (FoLU), ujar Ibal, bisa jadi karbon yang digembar-gemborkan pemerintah itu bernilai nol rupiah.
Ambisi pemerintah Indonesia untuk berjualan karbon juga diwarnai dugaan konflik kepentingan.
Laporan media menyebutkan bahwa konsorsium yang disiapkan pemerintah untuk berjualan karbon diduga terafiliasi dengan grup korporasi besar yang punya rekam jejak mencemari lingkungan.
”Jangan sampai pemerintah Indonesia sibuk berjualan karbon, tapi lupa komitmen utamanya menurunkan emisi,” ujarnya.
Leave a Reply