ruangkota

Tag: jabodetabek

  • Aturan WFH tuk Atasi Polusi Udara Jakarta Harus Didukung Kebijakan Daerah Penyangga

    Aturan WFH tuk Atasi Polusi Udara Jakarta Harus Didukung Kebijakan Daerah Penyangga

    7cloud.asia – Selain bekerja dari rumah atau WFH, pemerintah diminta memperbanyak langkah dalam mengatasi masalah polusi udara, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek)

    Kebijakan WFH 50 persen bagi ASN DKI Jakarta sudah mulai diterapkan dalam upaya mengurangi polusi udara di Jabodetabek. 

     

    Program WFH tidak berlaku bagi pegawai yang bekerja pada layanan langsung kepada masyarakat seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan hingga Dinas Perhubungan. 

    Kebijakan WFH diterapkan atasi polusi udara sekaligus untuk atasi kemacetan lalu lintas dalam rangka menyambut agenda internasional Konferensi Tingkat Tinggi negara-negara ASEAN pada September 2023.

    Baca: Pembatasan jumlah kendaraan bermotor sudah mendesak dilakukan

    Ketua DPR, Puan Maharani berharap, uji coba WFH ini akan berdampak langsung bagi kualitas udara di Jakarta. 

    Puan menilai program WFH di lingkungan ASN DKI Jakarta sejalan dengan upaya global untuk menjaga lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim.

    Dengan berkurangnya jumlah kendaraan yang beroperasi setiap hari, diharapkan emisi karbon juga berkurang.

    WFH kini telah menjadi tren global seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

    Baca: Langkah yang ditempuh pemerintah atasi polusi udara di Jakarta

    “Pandemi Covid-19 telah mempercepat adopsi WFH di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Kita harapkan dengan kebijakan ini, akan mengurangi polisi udara di Jakarta,” papar Puan. 

    Dengan adanya WFH, para ASN pun akan belajar tentang bagaimana manajemen waktu, penggunaan teknologi, dan kerja kolaboratif jarak jauh.

    “Saya berharap, ini akan meningkatkan profesionalisme para pegawai pemerintah kita untuk menciptakan pelayanan yang baik bagi masyarakat,” ungkap Puan seperti dikutip Parlementaria, Senin (21/8/2023). 

    Meski begitu, Puan menilai permasalahan polusi udara tidak bisa hanya dengan penerapan WFH. 

    Baca: PLTU Batubara dituding sebagai sumber utam apolusi udara di Jakarta

    Kebijakan pemberlakuan WFH bagi ASN DKI Jakarta demi mengurangi polusi udara harus dibarengi dengan berbagai pendekatan lain, yakni meminimalisir pergerakan kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang emisi karbon.

    Perlu berbagai upaya lain juga harus diprioritaskan termasuk dengan mengatur industri-industri nakal yang penyumbang polusi udara.

    Cara lainnya adalah dengan memperbanyak promosi penggunaan transportasi umum seperti KRL, bus Transjakarta, LRT maupun MRT.

    “Program WFH ASN yang sudah diinisiasi di DKI juga harus didukung dengan kebijakan dari kota-kota penyangga ibu kota, seperti dengan melakukan pengawasan ketat dan evaluasi  terhadap pabrik penyumbang polusi udara,” ujarnya.

    Baca: Pemerintah juga diminta merazia industri pengguna batubara

    Selain itu, Pemerintah perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi ke pelaku industri untuk mendorong pemanfaatan sumber energi bersih seperti energi matahari dan angin untuk keperluan rumah tangga industri.

    “Solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah polusi udara yang bisa dilakukan ialah memperkenalkan bahan bakar berkualitas lebih baik bagi peralatan industri guna mengurangi emisi polutan udara,” terang Puan. 

    Puan juga mendorong  pemerintah membenahi transportasi umum yang menunjang masyarakat khususnya di kota-kota penyangga Jakarta.

    Dengan begitu, kata Puan, ketertarikan untuk menggunakan kendaraan umum pun meningkat.

    Baca: Butuh langkah ekstrem untuk atasi polusi udara yang sudah ekstrem

    Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk memperbaiki akses transportasi di daerah penyangga Jakarta.

    “Jadi subsidinya harusnya dialihkan saja untuk perbaikan transportasi terintegrasi ke permukiman-permukiman sampai ke wilayah pinggiran, sehingga orang mau beralih moda transportasi,” jelasnya.

    Pemerintah perlu membuat terobosan lain agar masyarakat mulai melirik kendaraan berbasis listrik yang ramah lingkungan dan mulai meninggalkan kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar fosil.

    “Insentif bagi kendaraan listrik yang semakin tinggi juga bisa menjadi salah satu alternatif solusi dari permasalahan polusi udara yang semakin memburuk khususnya di Jakarta,” tutup Puan. 

  • BMKG Keluarkan Peringatan Dini, Cuaca Buruk di Jabodetabek

    BMKG Keluarkan Peringatan Dini, Cuaca Buruk di Jabodetabek

    7cloud.asia – Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang dan petir berpotensi melanda wilayah Jabodetabek hingga 14 Maret mendatang.

    Berdasarkan laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

    Pada waktu yang sama hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat/angin kencang berpeluang juga melanda sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau.

    Kondisi cuaca yang sama perpotensi melanda wilayah Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.

    Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah juga diperkirakan hujan sedang hingga lebat.

    Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat dan Papua.

    Deputi Bidang Meteorologi pada BMKG, Guswanto, M.Si menjelaskan peningkatan curah hujan tersebut dipicu oleh tiga hal.

    Pertama, adanya aktivitas Madden Julian Oscillation (MJO) serta fenomena Gelombang Kelvin dan Rossby Equatorial yang aktif di wilayah Indonesia.

    Kedua, terjadi peningkatan kecepatan angin dari utara Indonesia hingga melintasi equator melalui Selat Karimata yag mengindikasikan aktivitas Cross Equatorial Northerly Surge (CENS).

    Ketiga, adanya potensi pembentukan pusat tekanan rendah di Samudra Hindia Barat Daya – selatan Jawa dan Australia bagian utara.

    Hal ini dapat memicu terbentuknya pola pumpunan dan perlambatan angin di Indonesia bagian selatan.

    Karena itu Guswanto mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor dan pohon tumbang.

    Selain itu, adanya fenomena Super New Moon atau fase Bulan Baru yang bersamaan dengan Perigee (jarak terdekat bulan ke bumi) pada tanggal 10 Maret 2024.

    Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum. Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia.

    Diantaranya Pesisir Sumatera Utara, Pesisir Kepulauan Riau, Pesisir Banten, Pesisir Jawa Tengah, Pesisir Jawa Timur, Pesisir Kalimantan Barat, Pesisir Sulawesi Utara dan Pesisir Maluku Utara

    Potensi banjir pesisir (rob) dapat berbeda waktu (hari dan jam) di tiap wilayah, yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir.

    Misalnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Curah Hujan Meningkat, BMKG Perpanjang Peringatan Cuaca Ekstrem di Jabodetabek Hingga 15 Desember

    Curah Hujan Meningkat, BMKG Perpanjang Peringatan Cuaca Ekstrem di Jabodetabek Hingga 15 Desember

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperpanjang peringatan cuaca ekstrem di wilayah Jabodetabek hingga 15 Desember mendatang. Masyarakat diimbau waspada.

    Hal ini diungkapkan oleh Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati di Jakarta beberapa hari yang lalu. Menurutnya curah hujan menjelang 15 Desember justru akan meningkat.

    “Ini akan berlanjut tanggal 15 (Desember). Terutama yang perlu diwaspadai menjelang tanggal 15 itu akan meningkat secara bertahap. Nah kemudian puncaknya itu sekitar 15  bisa mencapai 100 milimeter per hari hujannya. Sehingga perlu diwaspadai,” jelasnya.

    Baca: Waspada, cuaca ekstrem saat libur Nataru

    Selanjutnya Dwikorita menerangkan, ada beberapa hal yang menyebabkan peningkatan curah hujan di wilayah Jabodetabek pada pertengahan Desember nanti.

    Salah satu penyebabnya adalah adanya adanya siklon tropis atau bibit siklon tropis. Selain itu juga adanya Madden Julian Osciliation (MJO) atau gerombolan awan-awan hujan dari Samudera Hindia Barat.

    Apalagi wilayah Jabodetabek saat ini tengah dalam kondisi cuaca menjelang puncak musim hujan, pada Januari 2025.

    Baca: BMKG sebut La Nina hingga April 2025 berpotensi bencana hidrometeorologi

    Saat ini, lanjut Dwikorita, pihaknya bersama Bada Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga terus melakukan modifikasi cuaca untuk meminimalisir intensitas hujan.

    Meski demikian pihaknya mengajak masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi yang akan terjadi sebagai dampak curah hujan yang tinggi.

    Selain itu, pihaknya mengajak pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi bencana hidrometeorologi.

    Salah satunya mengintensifkan pengecekan pada kawasan aliran sungai, perbukitan, tebing curam, mempersiapkan peralatan, anggaran dan termasuk menetapkan status tanggap darurat bencana.

     

     

  • IAI Jakarta Rekomendasikan 8 Langkah Cegah Banjir Besar Kembali Terulang di Jabodetabek

    IAI Jakarta Rekomendasikan 8 Langkah Cegah Banjir Besar Kembali Terulang di Jabodetabek

    7cloud.asia – Banjir besar yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejak Senin (3/3/2025) telah menyebabkan dampak ekonomi yang signifikan.

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta memperkirakan total kerugian akibat banjir selama 3 hari ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 triliun.

    Tak hanya merusak bangunan saja tetapi juga Ribuan toko ritel tutup, tempat usaha meliburkan pekerja, akses jalan macet, dan aktivitas bisnis lumpuh dan membahayakan nyawa warga setempat.

    Menurut Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta, fenomena banjir Jabodetabek bukan sekadar bencana alam tetapi juga akibat dari permasalahan tata kota dan perilaku tak ramah lingkungan yang sudah lama terjadi dan belum terselesaikan dengan baik.

    Saat ini, kondisi lingkungan di hulu maupun di hilir telah mengalami kerusakan yang signifikan. Kawasan hulu yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air semakin berkurang akibat dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

    Baca: Banjir Jabodetabek jadi bukti nyata ancaman krisis iklim

    Sementara di bagian hilir, khususnya Jakarta, Bekasi dan Tangerang semakin padat oleh bangunan sehingga mengurangi daerah resapan air dan memperparah dampak banjir.

    Karena itu dibutuhkan langkah serius untuk mencegah banjir kembali terulang di masa yang akan datang.

    Ketua IAI Jakarta, Ar. Teguh Aryanto, mengimbau masyarakat, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat untuk saling membantu menangani banjir Jabodetabek.

    Menurutnya, tanpa upaya menyeluruh dan berkelanjutan, banjir akan tetap terjadi di Jabodetabek setiap tahunnya.

    “Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang erat dan keseriusan dalam implementasi solusi, masalah banjir dapat diatasi secara lebih efektif demi masa depan kota yang lebih baik dan berkelanjutan,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (12/3/2025).

    Baca: Ribuan rumah di Jabodetabek terdampak banjir

    IAI Jakarta merekomendasikan delapan hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir di Jabodetabek, yaitu:

    1. Perlindungan Daerah Hulu
    Daerah hulu harus dijaga sebagai kawasan resapan air yang efektif. Penghijauan kembali, penghentian alih fungsi lahan yang tidak sesuai, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas.

    2. Normalisasi Sungai dari Hulu hingga Hilir
    Penanganan sungai harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya di Jakarta tetapi juga dari sumbernya di hulu hingga ke hilir. Upaya pengerukan, pelebaran, dan perbaikan sistem drainase perlu segera dilaksanakan.

    3. Perbaikan Tata Kota
    Kesalahan dalam perencanaan tata kota yang menyebabkan penyempitan aliran air dan berkurangnya area resapan harus segera dibenahi. Penegakan aturan pembangunan harus dilakukan secara tegas untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

    4. Pembangunan Waduk dan Taman Tampung Air
    Untuk mengurangi dampak banjir, perlu diperbanyak waduk dan taman yang mampu menampung air hujan dan mengurangi aliran air permukaan.

    Baca: Tren bencana banjir di Indonesia makin mengkhawatirkan

    5. Penambahan Area Resapan Air
    Pembuatan sumur resapan, penggunaan material perkerasan yang lebih ramah lingkungan, serta penerapan konsep kota hijau perlu diperbanyak agar air dapat terserap ke dalam tanah dengan optimal.

    6. Pola Hidup Vertikal dan Desain Rumah Panggung
    Kajian dan implementasi pola hidup vertikal di Jakarta harus mulai dilakukan secara serius sebagai bagian dari solusi jangka panjang.

    Selain itu, desain rumah panggung yang lebih adaptif terhadap banjir perlu diperkenalkan dan diterapkan secara lebih luas.

    7. Perbaikan Tata Laku Masyarakat
    Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sangat penting. Masyarakat perlu lebih disiplin dalam membuang sampah, menjaga kebersihan, serta mematuhi aturan pembangunan agar tidak memperburuk kondisi tata ruang kota.

    8. Mitigasi dan Penanganan Pasca Bencana
    Pemerintah dan masyarakat harus memiliki sistem mitigasi yang baik, termasuk kesiapan dalam menghadapi banjir serta langkah-langkah pemulihan pasca bencana agar dampaknya dapat diminimalisir.

    Baca: Alih fungsi lahan di kawasan hulu disorot pasca banjir Jabodetabek

  • Bukan Hanya Karena Krisis Iklim, Banjir Jabodetabek Juga Dipicu Tata Ruang yang Amburadul

    Bukan Hanya Karena Krisis Iklim, Banjir Jabodetabek Juga Dipicu Tata Ruang yang Amburadul

    7cloud.asia – Banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) pada awal Maret 2025 merupakan bencana ekologis yang diakibatkan akumulasi krisis ekologi.

    Krisis ekologi ini dipicu oleh ketidakadilan dan gagalnya sistem pengelolaan sumber daya alam sehingga mengakibatkan hancurnya lingkungan baik pemukiman maupun ekosistem yang ada.

    Dilansir di laman resminya pada 7 Maret 2025, WALHI menilai faktor utama yang memperparah banjir Jabodetabek ini adalah eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali di daerah hulu.

    Hutan di kawasan Puncak dan sekitarnya yang seharusnya menjadi daerah resapan air telah banyak berubah menjadi pemukiman, villa, serta destinasi wisata.

    WALHI Jawa Barat mencatat tingkat kerusakan lingkungan di kawasan ini meningkat dari 45 persen menjadi 65 persen dalam lima tahun terakhir.

    Baca: Rekomendasi IAI Jakarta agar banjir besar Jabodetabek tak terulang

    Alih fungsi lahan ini sering kali terjadi dengan mengesampingkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta tanpa memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) di kawasan rawan bencana.

    WALHI Jawa Barat melihat banyak izin usaha properti dan wisata dikeluarkan tanpa pengawasan ketat. Selain itu, aktivitas pertambangan pasir dan batu ilegal semakin memperburuk kondisi tanah, membuatnya lebih rentan terhadap erosi dan longsor.

    Kawasan bogor (Puncak, Jonggol, Cikeas, Sentul, Hambalang dll) yang seharusnya menjadi daerah resapan air beralih fungsi yang kemudian limpahan air banjir terus mengalir hingga membuat daerah Bekasi sampai Jakarta pun terdampak banjir.

    Dari citra satelit berkala, yang dapat diakses publik secara luas, terlihat perubahan nyata tutupan lahan di bagian selatan Jabodetabek yang memicu banjir besar menenggelamkan Jabodetabek, padahal curah hujan harian tahun 2025 kali ini belum sebesar curah hujan harian banjir besar tahun 2020.

    Dari citra satelit juga terlihat ada pertambangan karst/batuan yang cukup luas di Kabupaten Bogor yang aliran sungainya mengarah ke DAS Kali Bekasi. Bukaan lahan dari pertambangan ini sangat jelas terlihat dalam citra satelit berkala.

    Baca: Kerugian akibat banjir Jabodetabek diperkirakan mencapai Rp5 triliun

    Dari analisa citra Landsat 8, terlihat jelas perbedaan kondisi pada tahun 2020 dengan tahun 2025 di mana pembangunan wilayah hulu yang masif dan amburadul baik di daerah resapan air wilayah Bogor (hulu) maupun wilayah Bekasi (hilir).

    Masifnya pembangunan di wilayah hulu yang tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (wilayah serap air) menyebabkan banjir yang berkepanjangan di wilayah hilir (wilayah kedap) air yang berlarut-larut.

    Terlihat jelas berbagai pembukaan lahan di wilayah hulu untuk kepentingan perumahan, perindustrian bahkan juga investasi dalam skala besar.

    Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang WALHI Eksekutif Nasional, Dwi Sawung menyatakan bahwa banjir besar yang terjadi di Jabodetabek kali bukan hanya karena krisis iklim.

    ”Tetapi oleh karena perubahan tata ruang baik di hulu maupun di hilir DAS oleh kepentingan-kepentingan komersial jangka pendek tanpa memperimbangkan keselamatan dan lingkungan dalam jangka panjang,” ujarnya.

    Baca: Banjir Jabodetabek jadi bukti nyata ancaman krisis iklim

    Alih fungsi ruang tersebut harus segera dihentikan bahkan harus dikembalikan ke kondisi semula apabila kita tidak ingin mendapatkan bencana yang sama bahkan lebih parah di masa depan.

    Sementara Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Wahyudin Iwang menuturkan, sejak dua tahun terakhir, pihaknya telah menyampaikan sikap kritis kepada Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur dan Sukabumi agar segera menertibkan bangunan liar dan berhenti mengeluarkan izin-izin tambang dan properti.

    ”Banjir bandang dan banjir yang mengepung DKI adalah kesalahan pemerintah, akibat ketidakpatuhan dan tidak taatnya mereka menjalankan kebijakan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mana kawasan puncak hingga kawasan Gunung Mas salah satu kawasan resapan air dan kawasan yang harus dilindungi,” ujarnya.

    Namun faktanya izin-izin tambang, pembangunan villa, hotel dan juga pengembangan kawasan wisata terus dikeluarkan. Hingga saat ini, praktek itu masih ditemukan.

    WALHI mendesak pemerintah membuat tim investigasi untuk pelaku-pelaku perusahaan yang tidak taat dan patuh menjalankan peraturan, sehingga keadilan dapat diwujudkan dengan cara salah satunya, penjarakan pelaku yang merusak alam.”

    Bencana banjir yang terjadi di wilayah Jakarta, Bekasi dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir disebabkan oleh Degradasi lingkungan yang terjadi di wilayah hulu/wilayah penyangga yaitu Kabupaten Bogor.

    Baca: Sodetan Ciliwung belum efektif cegah banjir

  • Kementerian ATR/BPN Temukan 796 Titik Pelanggaran Tata Ruang di Jabodetabek-Punjur

    Kementerian ATR/BPN Temukan 796 Titik Pelanggaran Tata Ruang di Jabodetabek-Punjur

    7cloud.asia – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, terdapat 796 titik pelanggaran tata ruang di kawasan Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Puncak-Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

    “Ternyata setelah kita cek di kawasan Jabodetabek-Punjur yakni Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Puncak-Cianjur, dalam tanda petik ada pelanggaran tata ruang jumlahnya banyak sekali sekitar 796 titik, yang secara tidak langsung menjadi penyebab banjir,” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/3/2025)

    Terutama pelanggaran itu adalah berupa perubahan tata guna lahan atau penggunaan lahan, yang dulunya lahan hutan, lahan perkebunan, dan lahan pertanian, dipakai untuk kepentingan pemukiman, perumahan, maupun untuk kepentingan industri.

    Menurut Nusron, ratusan titik pelanggaran tata ruang ini secara tidak langsung menjadi penyebab banjir.

     

    Baca: Banjir juga terjadi di hulu Sungai Ciliwung

    Terkait hal ini, Kementerian ATR/BPN sudah melakukan telaah terhadap tiga hal. Pertama, mendata ulang terhadap tata ruang.

    Kementerian ATR/BPN telah mengkaji Tata ruang yang ada di Banten dan tata ruang yang ada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dan kemudian dicocokkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabotabek-Punjur dan implementasi lapangan.

    Kemudian yang kedua, Kementerian ATR melakukan pendataan ulang sempadan sungai, batang sungai, dan situ di kawasan Tangerang Raya dan Banten yang sempadan sungainya maupun batang sungainya maupun sempadan situ sudah terbit hak atas tanah.

    Juga atas nama individu-individu maupun atas nama PT, baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

    Baca: Banjir Jabodetabek dipicu tata ruang yang amburadul

    “Dan teridentifikasi di kawasan Tangerang Raya dan di kawasan Banten ada setidaknya berdasarkan pemantauan sementara 39 situ yang sudah hampir punah dan di okupasi masyarakat, ada yang direklamasi dan sebagainya,” ujar Nusron.

    Beberapa situ yang luasnya berkurang ini yang secara tidak langsung juga menjadi pemicu dan dampak terjadinya banjir di kawasan Banten terutama di kawasan Tangerang Raya, yang tidak terpisahkan dengan kawasan strategis nasional Jabodetabek-Punjur.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, semua wilayah sungai meliputi badan dan sempadan sungai di Jawa Barat (Jabar) akan ditertibkan dalam rangka mencegah banjir.

    Menurut dia, penertiban bangunan yang berada di badan dan sempadan sungai tersebut tentunya harus mendapatkan kompensasi sesuai dengan hasil penilaian.

  • BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem di Jabodetabek dan Sejumlah Wilayah Lainnya Hingga Sepekan ke Depan

    BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem di Jabodetabek dan Sejumlah Wilayah Lainnya Hingga Sepekan ke Depan

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem masih berpotensi melanda wilayah Jabodetabek dan wilayah lainnya hingga sepekan ke depan. Masyarakat diimbau waspada.

    Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers secara daring menjelaskan intensitas hujan yang terjadi dalam sepekan mendatang diperkirakan lebih dari 100 milimeter (mm) per hari, bahkan mencapai 150 mm per hari di daerah Puncak, Jawa Barat.

    “Pada sepekan ke depan, BMKG mewaspadai cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi di berbagai wilayah, terutama di Pulau Jawa bagian barat dan tengah, termasuk Jabodetabek”, jelas Dwikorita.

    Baca: Liburan panjang sekolah, waspada cuaca ekstrem

    Selain wilayah Jabodetabek, cuaca ekstrem juga berpotensi melanda wilayah Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, termasuk Mataram; Maluku bagian tengah, serta Papua bagian tengah dan utara.

    Selanjutnya Dwikorita memaparkan kondisi cuaca seperti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor atmosfer. Seperti lemahnya monsun Australia dan hangatnya suhu muka laut menyebabkan kelembaban udara tinggi, terutama di wilayah selatan Indonesia.

    Selain itu BMKG juga memantau adanya Gelombang Atmosfer Kelvin yang aktif melintas di pesisir utara Jawa dan Laut Jawa disertai perlambatan dan belokan angin di Jawa bagian barat dan selatan yang memicu penumpukkan massa udara.

    Baca: BMKG pastikan musim kemarau 2025 mundur

    “Labilitas atmosfer lokal juga terpantau kuat dan mempercepat pertumbuhan awan-awan hujan,” katanya.

    Kemudian periode tanggal 10 hingga 12 Juli, potensi hujan akan bergeser ke wilayah bagian tengah dan timur.

    Karena itu, BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti longsor, banjir, banjir bandang, pohon tumbang yang dapat muncul sewaktu-waktu akibat cuaca ekstrem tersebut.

     

  • Cuaca Panas Ekstrem, BMKG Imbau Masyarakat untuk Tidak Keluar Pada Jam Tertentu

    Cuaca Panas Ekstrem, BMKG Imbau Masyarakat untuk Tidak Keluar Pada Jam Tertentu

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofiska (BMKG) mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar ruangan antara pukul 10 pagi hingga 16.00. Imbauan ini berlaku sampai akhir Oktober atau awal November2025.

    Pada waktu tersebut cuaca panas ekstrem masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. Direktur Meteorologi Publik Andri Ramdani menjelaskan rentang waktu jam 10 pagi hingga 4 sore merupakan saat paling beresiko terkena paparan sinar matahari.

    Pada periode itu radiasi ultraviolet mencapai tingkat yang sangat tinggi dan dapat mengganggu kesehatan seperti heat stroke atau kelelahan akibat terpapar panas matahari terlalu lama.

    Baca: Cuaca Panas Ekstrem, Ini Penyebabnya

    Data BMKG menunjukkan cuaca panas ekstrem bahkan mencapai lebih dari 38 derajat celsius melanda mayoritas Pulau Jawa.

    Di Karanganyar, Jawa Tengah suhu udara rata-rata 38,2 derajat celsius, Majalengka, Jawa Barat suhu udara rata-rata 37,6 derajat celsius, Boven Digoel, Papua suhu udara rata-rata 37,3 derajat celsius, Surabaya, Jawa Timur suhu udara rata-rata 37 derajat celsius.

    Sementara suhu udara rata-rata di Banten 35, 2 derajat celsius, Kemayoran, Jakarta Pusat suhu rata-rata 34,2 derajat celsius, Halim, Jakarta Timur rata-rata suhu udara  34-34,9 derajat celsius.

    Baca: Suhu Udara Panas Menyengat, Sampai Kapan?

    Demikian juga di wilayah Curug, Jawa Barat suhu udara rata-rata 33,5-34,6 derajat celsius,Tanjung Priok suhu udara rata-rata 32,8-34,4 derajat celsius, wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek suhu udara rata-rata antara 33,6-34 derajat celsius.

    Meski demikian menurut BMKG suhu di Indonesia saat ini masih dalam batas wajar meski terasa sangat panas dan tidak nyaman. Kondisi cuaca seperti ini juga biasa terjadi saat musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan (pancaroba).

    Saat ini, gerak semu matahari sudah berada sedikit di selatan ekuator. Akibatnya wilayah Indonesia bagian tengah dan selatan menerima penyinaran matahari yang sangat intens.

    Baca: BMKG Keluarkan Peringatan Dini untuk Sejumlah Wilayah

    Faktor lainnya adanya angin timuran yang bertiup dari Benua Australia membawa massa udara kering. Udara kering inilah yang membuat awan sulit terbentuk, sehingga panas matahari terasa lebih terik di permukaan.

    Memang beberapa wilayah di Indonesia saat ini telah memasuki musim hujan. Namun pembentukan awan hujan di beberapa wilayah masih minim.

    Hal ini mengakibatkan panas matahari langsung memancar ke permukaan bumi tanpa penghalang. Hal inilah yang membuat suhu udara terasa jauh lebih panas terutama saat siang hari.

  • Benahi Transportasi Jabodetabek, Pramono Anung Dorong Sinergi Antarwilayah

    Benahi Transportasi Jabodetabek, Pramono Anung Dorong Sinergi Antarwilayah

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, untuk mengatasi persoalan transportasi di Jakarta tidak bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta sendirian, perlu dukungan dari daerah sekitar.

    ”Kita harus bekerja bersama dengan daerah-daerah sekitar seperti Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Karena pergerakan masyarakat kita sudah terhubung satu sama lain,” ujar Pramono Anung saat memimpin Rakor Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Rabu (29/10/2025).

    Pramono Anung berharap, forum ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah daerah sekitar dalam membangun sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan.

    Dalam kesempatan itu, Pramono Anung menyampaikan beberapa langkah konkret yang akan ditempuh. Salah satunya evaluasi terhadap layanan TransJabodetabek yang saat ini telah beroperasi di enam rute utama, untuk menentukan apakah rute tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut.

    Selain itu, Pemprov DKI bersama pemerintah daerah di kawasan aglomerasi akan mengembangkan sistem park and ride atau kawasan parkir terpadu.

    Fasilitas ini memungkinkan masyarakat memarkirkan kendaraan pribadinya di area tertentu sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi publik seperti MRT, LRT, TransJakarta, atau TransJabodetabek.

    “Kami mengusulkan agar fasilitas park and ride dapat disediakan oleh daerah-daerah setempat. Dengan begitu, selain memudahkan mobilitas warga menuju Jakarta, juga bisa memberikan pemasukan daerah dari retribusi parkir,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Pramono Anung menekankan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan transportasi agar kebijakan yang diterapkan di satu wilayah tidak menimbulkan kemacetan baru di wilayah lain.

    Karena itu, ia juga mendorong percepatan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), baik yang dikelola langsung oleh Pemprov DKI maupun oleh MRT Jakarta.

    “Pengembangan TOD seperti di Blok M, Dukuh Atas, dan Bundaran HI akan segera dimulai tahun depan. Prinsipnya, manajemen tetap dari Pemprov DKI, sementara pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh MRT. Kami ingin masyarakat segera merasakan manfaat nyata dari sistem transportasi yang terintegrasi,” ungkapnya.

    Terkait rencana penyesuaian tarif TransJakarta, Gubernur Pramono menjelaskan, berdasarkan masukan masyarakat, rentang tarif baru yang diusulkan berada di kisaran Rp5.000–Rp7.000.

    Namun, keputusan final akan ditetapkan setelah kajian kemampuan masyarakat rampung. Ia menuturkan, langkah tersebut tengah difinalisasi dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan kemampuan masyarakat.

    “Saat ini, subsidi per tiket cukup besar, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat mengalami pemotongan. Karena itu, kami sedang menyiapkan penyesuaian tarif agar tetap rasional, tanpa membebani masyarakat kecil. Untuk 15 golongan masyarakat yang sudah mendapat subsidi, tetap akan kami lindungi dan gratiskan,” tuturnya.

    Pramono juga menyoroti pentingnya peningkatan profesionalitas pengemudi Mikrotrans dan JakLingko agar layanan semakin aman dan nyaman. Ia menegaskan akan meminta Dinas Perhubungan menindak tegas sopir yang tidak profesional atau melanggar etika berkendara.

    Melalui integrasi transportasi lintas wilayah, Jakarta dan kawasan sekitarnya diharapkan dapat tumbuh sebagai satu kesatuan wilayah metropolitan yang produktif dan berdaya saing.
    “Dengan kerja bersama dan sistem yang terintegrasi, kita ingin masyarakat merasakan manfaat transportasi yang lebih cepat, nyaman, dan terkoneksi dari rumah hingga tempat kerja,” tutupnya.

  • Cuaca Hari Ini: BMKG Keluarkan Peringatan Dini untuk Wilayah Jabodetabek

    Cuaca Hari Ini: BMKG Keluarkan Peringatan Dini untuk Wilayah Jabodetabek

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berdampak di wilayah Jabodetabek pada Selasa (18/11/2025) hingga Rabu (19/11/2025).

    Melalui akun instagram resminya, dampak hujan lebat hingga sangat lebat yang berpotensi terjadi berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor serta pohon tumbang. Karena itu, BMKG mengimbau masyarakat waspada.

    Sementara untuk wilayah lainnya, BMKG memprediksi hujan berintensitas sedang hingga lebat akan terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.

    Kondisi cuaca serupa berpotensi terjadi di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua  dan Papua Selatan.

    Sedangkan hujan berintensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku dan Papua Pegunungan.