7cloud.asia – Massa Papua yang tergabung dalam Solidaritas Merauke melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa (7/10/2025).
Dalam aksinya, mereka menolak pelepasan 451.000 hektare kawasan hutan yang rencananya akan dijadikan food estate di daerah Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Dalam keterangan tertulis kepada media, massa juga menuntut pemerintah menghentikan beragam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengorbankan lahan adat di Papua.
Pernyataan itu disampaikan Koordinator Aksi Solidaritas Merauke, Anis Giyai saat aksi ‘Tolak PSN di Papua’ di depan Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (7/10/2025) siang.
Dalam orasinya, pengunjuk rasa menegaskan bahwa Papua bukan tanah kosong dan proyek strategis nasional itu akan meningkatkan angka deforestasi di Tanah Papua.
Massa menilai, hilangnya tutupan atau penggundulan hutan secara permanen akan menyebabkan kerusakan dan kehilangan ekologis hutan.
Seperti diketahui, pemerintah berencana melepas kawasan hutan di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Pelepasan kawasan hutan tersebut untuk berbagai peruntukan, salah satunya sebagai lahan food estate dalam mendukung program swasembada pangan.
“Mungkin kami kan turun dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi. kalau kami lihat jumlah massa aksi yang banyak dengan tuntutan yang memang seperti begini kalau tidak dicabut atau tidak didengarkan kami akan datang dengan jumlah massa yang lebih banyak,” kata Anis saat jumpa pers di depan Kantor Kementerian ATR/BPN.
Anis meminta pemerintah serius menyikapi tuntutan pihaknya tersebut. Pihaknya akan membawa massa lebih banyak untuk mendatangi Istana Merdeka, Jakarta, menyuarakan tuntutan yang sama.
“Itu pun pasti, kita langsung ke Istana,” beber dia. Dia menilai proyek PSN di Papua telah mengeksploitasi lahan dan sumber kehidupan masyarakat Papua.
“Kami melihat eksploitasi-eksploitasi sumber daya alam semakin lancar (dengan ada PSN),” kata Anis Giyai.
Menurutnya, pemerintah melalui PSN telah merampas hak hidup rakyat Papua. Kehidupan masyarakat Papua, kata dia, sejatinya sudah cukup dengan seluruh kekayaan hutannya.
Dalam orasinya, seorang peserta aksi menyampaikan, hutan saat ini menjadi sumber pangan bagi rakyt Papua. Apabila masyarakat Papua membutuhkan makan, mereka tinggal masuk ke hutan untuk mengambil hewan yang bisa dimasak.
“Dampak langsung ke masyarakat ya bagaimana mereka punya sumber daya hidup karena dalam arti kutipan yang bagus dari masyarakat Papua bahwa ‘Manusia tanpa alam itu tidak bisa’, apalagi kami orang Papua,” ucap Anis.
Dia khawatir apabila proyek PSN justru menghabiskan sumber makanan masyarakat Papua yang berasal dari hutan. “Masyarakat Papua yang terkena dampaknya. Mereka punya sumber mencari hidup, mencari makanan dan lain-lain sudah hampir hilang, punah,” tukas dia.
Leave a Reply