7cloud.asia – Robohnya musala Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur yang menewaskan puluhan santri mendapat perhatian dari anggota DPR.
Anggota Komisi V DPR, Sudjatmiko mendorong pemerintah daerah dan asosiasi profesi teknik sipil untuk melakukan audit menyeluruh terhadap bangunan pesantren di seluruh Indonesia. Menurutnya, langkah ini mendesak dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Pesantren adalah tempat pendidikan yang dihuni ratusan santri. Karena itu, bangunannya harus melalui audit teknis secara berkala, mulai dari pondasi, kolom, hingga kualitas material,” ujar Sudjatmiko dilansir Parlementaria, Minggu (5/10/2025).
Ia menjelaskan, setiap pembangunan fasilitas pendidikan berbasis komunitas wajib mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Perhitungan struktur harus mengacu pada SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung. Kita tidak bisa lagi membangun dengan cara seadanya,” tegasnya.
Politisi PKB ini menambahkan, audit juga perlu dilengkapi dengan mekanisme pengawasan pembangunan oleh tenaga ahli bersertifikat.
“Jangan biarkan pembangunan dilakukan tanpa supervisi profesional. Di sinilah peran pemerintah daerah dan organisasi profesi untuk turun langsung,” ujarnya.
Selain audit, Sudjatmiko mendorong pemerintah menyediakan skema bantuan dana bagi pesantren yang ingin memperbaiki atau menstandarkan bangunannya.
“Pesantren sering membangun dengan dana terbatas. Pemerintah bisa hadir melalui program renovasi dan standarisasi untuk memastikan keamanan santri,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keselamatan konstruksi bukan sekadar urusan teknis, tetapi bagian dari tanggung jawab moral negara terhadap dunia pendidikan. “Bangunan yang aman adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan. Audit bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari perlindungan nyawa,” pungkasnya
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi X DPR, Andi Muawiyah Ramly. Dia menilai kejadian ini sebagai peringatan keras bagi seluruh pemangku kebijakan untuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi fisik dan infrastruktur pesantren di Indonesia.
“Peristiwa ini bukan hanya menyayat hati kita semua, tetapi menjadi alarm keras tentang pentingnya keselamatan dan kelayakan sarana-prasarana lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren,” ungkapnya.
Politisi Fraksi PKB itu menyatakan, Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berkontribusi dalam pembentukan karakter bangsa dan penanaman nilai-nilai kebangsaan, masih menghadapi kenyataan miris.
Banyak bangunannya tidak layak, rawan bencana, dan minim perawatan akibat keterbatasan anggaran. Andi menilai bahwa perhatian Kementerian Agama (Kemenag) terhadap aspek infrastruktur pesantren belum optimal.
Selama ini, bantuan yang diberikan cenderung bersifat administratif dan seremonial, belum menyentuh isu mendasar yaitu keamanan dan kelayakan fisik bangunan.
“Robohnya musala di Al-Khoziny adalah refleksi dari kelalaian sistemik. Pemerintah baik pusat maupun daerah tidak boleh hanya hadir saat musibah terjadi. Kebijakan preventif dan program nyata harus segera diwujudkan,” tegasnya.
Untuk itu, Amure mendorong Kemenag untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kelayakan bangunan pesantren, khususnya yang telah berusia tua dan digunakan secara intensif untuk aktivitas massal.
Ia juga mendorong revitalisasi program Bantuan Operasional Pesantren (BOP) agar tidak hanya fokus pada operasional, tetapi juga mencakup rehabilitasi dan perawatan gedung secara periodik, serta penguatan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, termasuk pemanfaatan dana CSR untuk mendukung pembiayaan infrastruktur pesantren secara adil dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa terus membiarkan lembaga pendidikan yang mendidik jutaan santri berada dalam kondisi yang mengancam keselamatan. Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak,” ujarnya.
Leave a Reply