7cloud.asia – Beban anggaran yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menopang operasional bandara Kertajati yang terletak di Majalengka ternyata cukup besar.
Bandara Kertajati yang diresmikan pada Mei 2018 hingga kini masih menghadapi tantangan aksesibilitas dan keterisian penerbangan. Sedangkan Bandara Husein Sastranegara memiliki keterbatasan kapasitas operasional.
Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dari sisi efisiensi pengelolaan, kebutuhan anggaran pemeliharaan, hingga pelayanan terhadap masyarakat, khususnya dalam mendukung kelancaran transportasi udara Jawa Barat.
Dalam rapat bersama Pemprov Jawa Barat, terungkap bahwa sekitar Rp50 miliar per tahun masih harus dialokasikan untuk mendukung keberlangsungan bandara Kertajati
Baca: Bandara Kertajati diharapkan segera beroperasi penuh
Menurut Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, angka tersebut sangat besar dan tidak boleh menjadi pengeluaran sia-sia. Ia menekankan perlunya langkah strategis agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Saan menekankan agar Bandara Kertajati dapat memberikan manfaat, bukan menjadi beban pemerintah daerah.
”Kalau setiap tahun pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pengelola harus mengeluarkan dana besar tanpa dampak signifikan, tentu harus dicari jalan keluarnya,” ujar Saan kepada Parlementaria dalam kunjungan kerja spesifik ke Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/10/2025).
Diskusi dengan Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura, dan jajaran DPR juga membahas bagaimana strategi pembiayaan bandara dapat diarahkan pada peningkatan layanan, bukan sekadar operasional.
Baca: Dampak pembangunan Bandara Internasional Yogyakakarta belum dirasakan warga
Politisi Partai NasDem ini menekankan bahwa pemanfaatan bandara harus dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan kemudahan mobilitas masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, DPR berencana menggelar rapat lanjutan di Senayan dengan melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan operator bandara.
“Hasil kunjungan ini akan dijadikan dasar dalam mencari solusi komprehensif agar bandara di Jawa Barat tidak menjadi beban fiskal yang berlarut-larut,” pungkas Pimpinan DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) ini.
Leave a Reply