7cloud.asia – Sejumlah negara Asia Tenggara dan kawasan ASEAN mulai melakukan langkah efisiensi atau pengurangan energi fosil sebagai bagian dari proses transisi energi untuk menurunkan emisi karbon.
Tapi langkah ini memunculkan pertanyaan, apakah transisi energi ini bisa memperkuat ekonomi kawasan? Penelitian terbaru kami menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi energi, ternyata tidak selalu membawa dampak positif dalam jangka pendek.
Di sejumlah negara berkembang, terutama yang masih bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan, penghematan energi bisa memperlambat pertumbuhan dan berdampak secara sosial jika dilakukan secara langsung dan menyeluruh tanpa masa adaptasi.
Tapi kabar baiknya, riset kami juga menunjukkan bahwa dampak ekonomi ini akan berkurang seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita.
Dengan kata lain, setelah melewati masa transisi, manfaat efisiensi energi bakal terasa ganda: emisi turun, pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut. Namun syaratnya, harus diikuti dengan kebijakan pendukung yang tepat sasaran.
Ekonomi ASEAN masih bertumpu pada sektor primer
Sebagian besar ekonomi negara-negara di ASEAN masih bertumpu pada sektor pertanian.
Data World Bank sampai 2023 mencatat, Myanmar menjadi negara ASEAN dengan kontribusi sektor pertanian (termasuk budidaya tanaman dan peternakan, kehutanan, dan perikanan) paling besar bagi pembentukan PDB terbesar di kawasan.
Sumbangan sektor pertanian untuk Myanmar mencapai 22,72 persen. Diikuti Kamboja (17,08 persen), Laos (16,14 persen), Indonesia (12,53 persen), dan Vietnam (11,96 persen). Sedangkan negara-negara lainnya mencatat angka di bawah 10 persen.
Baca: Narasi transisi energi bersih pemerintahan Prabowo ambisius namun sarat kontradiksi
Sektor pertanian menyerap jutaan tenaga kerja. Di Laos, misalnya, 69 persen tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, tertinggi di kawasan.
Jika sektor pertanian memberlakukan otomatisasi dengan tujuan efisiensi, maka ada risiko kehilangan pekerjaan jika tidak disertai langkah antisipasi.
Di sisi lain, teknologi pertanian di negara-negara ASEAN juga masih didominasi oleh teknologi pertanian yang boros energi.
Dalam situasi ini, kebijakan penghematan energi yang dilakukan secara cepat dan “memaksa” bisa berdampak langsung terhadap pekerja dan volume produksi, karena tidak semua kegiatan di sektor primer bisa dihemat energinya tanpa mengorbankan hasil.
Hasil studi
Kami melakukan studi menggunakan metode stochastic frontier analysis (SFA) dan model panel vector autoregression (PVAR) untuk mengukur efisiensi energi secara menyeluruh. Hasilnya menunjukkan bahwa negara-negara di ASEAN mayoritas masih sangat boros energi.
Data menunjukkan, sebagian besar negara ASEAN masih boros energi dan punya banyak ruang untuk memperbaiki efisiensinya. Singapura adalah negara paling hemat energi, sedangkan Indonesia termasuk yang paling boros.
Hitungan kami, negara-negara di Asia Tenggara sebenarnya masih bisa mengurangi konsumsi energi hingga 85,9 persen jika seluruh potensi efisiensi dimaksimalkan. Namun, penghematan besar-besaran bisa berefek menekan pertumbuhan ekonomi.
Dalam jangka pendek—sekitar dua hingga tiga tahun pertama—Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara ASEAN cenderung mengalami penurunan.
Baca: Kerusakan lingkungan di balik ambisi transisi energi
Dampak negatif akan sangat terasa di sektor primer, seperti pertanian. Hal ini terjadi karena dua hal.
Pertama, minimnya teknologi alternatif. Ketika pasokan bahan bakar fosil dibatasi, pelaku usaha kecil di sektor primer tidak punya akses pada teknologi hemat energi atau sumber energi terbarukan yang terjangkau.
Kedua, tidak adanya bantalan (buffer) ekonomi bagi kelompok rentan. Petani dan nelayan, misalnya, umumnya tidak memiliki tabungan atau perlindungan sosial yang cukup untuk bertahan selama masa transisi.
Dua faktor ini membuat kebijakan efisiensi energi yang dilakukan terburu-buru sering kali berujung pada penurunan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebagai contoh, ketika konsumsi solar nelayan dibatasi tanpa disertai dukungan teknologi kapal hemat energi, hasil tangkapan ikan mereka bisa menurun.
Atau, jika petani mengurangi penggunaan pompa air untuk menghemat energi, risiko gagal panen akibat kekurangan pasokan air bisa meningkat. Akibatnya, ekonomi daerah ikut tertekan.
Namun, ini bukan berarti efisiensi energi adalah kebijakan yang salah. Efek negatif ini sifatnya hanya sementara.
Begitu pendapatan masyarakat meningkat dan teknologi menjadi lebih terjangkau, manfaat efisiensi energi akan mulai terasa, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan.
Artinya, memang ada “biaya transisi” yang harus diantisipasi pada fase-fase awal perubahan. Agar transisi energi berjalan adil, kebijakan efisiensi harus bertahap dan disertai perlindungan sosial.
Lantas, langkah apa yang bisa dilakukan agar transisi energi tidak mengorbankan kelompok rentan? Jawabannya akan diulas dalam tulisan selanjutnya.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Rishan Adha (Research associate and doctoral student, RWTH Aachen University)
Leave a Reply