7cloud.asia – Ketua DPR Puan Maharani meminta penulisan ulang sejarah yang dikomandoi Menteri Kebudayaan Fadli Zon dilakukan secara jelas tanpa merugikan pihak mana pun.
“Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya,” ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Puan meminta Fadli Zon tidak menghilangkan jejak sejarah dalam proyek tersebut. Dia juga meminta Fadli Zon saling menghormati dalam penulisan sejarah ulang tersebut.
“Jadi, saling menghormatilah terkait dengan hal itu. Ya saling menghormati dan menghargai,” imbuhnya.
Sebelumnya, Komisi X DPR telah meminta Fadli Zon menunda penulisan ulang sejarah Indonesia. Hal itu disampaikan saat rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Baca: PDI Perjuangan minta setop penulisan ulang sejarah
Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifa Amaliah meminta Kementerian Kebudayaan tidak terburu-buru menyelesaikan proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.
Dia menyarankan dua pendekatan alternatif, yaitu menunda peluncuran hingga Agustus tahun depan jika ingin ditulis secara menyeluruh, atau memilih pendekatan bertahap dengan menyusun buku-buku tematik.
“Saya menyarankan supaya kalau memang mau ditulisnya secara keseluruhan, kita tunda. Mungkin masih bisa sampai Agustus tahun depan, supaya lebih matang,” ujar Politisi PKS ini.
Salah satu contoh tema yang diusulkan adalah sejarah perempuan Indonesia, yang menurut Ledia belum banyak mendapat tempat dalam narasi sejarah yang selama ini beredar.
Ia menilai pendekatan tematik akan memungkinkan penerbitan lebih cepat untuk bagian-bagian tertentu tanpa harus menunggu rampungnya keseluruhan buku sejarah.
Baca: Penulisan ulang sejarah dinilai sebagai upaya culas untuk putihkan dosa Orde Baru
“Kalau tematik, maka dia mungkin tidak akan terlalu banyak, tidak terlalu besar, dan bisa lebih awal dikeluarkan sebagai bagian dari rangkaian peluncuran buku sejarah Indonesia,” jelasnya.
Pemerintah berencana meluncurkan buku sejarah nasional versi terbaru pada peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 2025.
Rencananya, buku ini akan diterbitkan dalam 10 jilid dan akan menjadi acuan utama dalam pendidikan sejarah di semua jenjang.
Pemerintah menilai Penulisan ulang sejarah nasional ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan temuan baru dari para ahli dan arkeolog, serta untuk memberikan narasi sejarah yang lebih komprehensif dan relevan.
Proyek penulisan ulang ini melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, dan 3 editor umum dari berbagai disiplin ilmu, termasuk sejarawan, arkeolog, dan ahli humaniora.
Leave a Reply