Madani Berkelanjutan Ingatkan Risiko Ekologis dari Penundaan Second NDC

7cloud.asia – Madani Berkelanjutan mengritisi sikap pemerintah yang akan menunda pengajuan dokumen iklim Second Nationally Determined Contribution (Second NDC).

Second NDC adalah dokumen komitmen iklim terbaru Indonesia yang berisi target-target baru dan peningkatan upaya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dokumen ini seharusnya diserahkan pada COP 29 lalu.

Direktur Esksekutif Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad menegaskan bahwa Second NDC harus menjadi tonggak penguatan arah pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan adil iklim.

“Penundaan Second NDC hanya akan memperbesar risiko ekonomi, sosial, dan ekologis ke depan, ujar Nadia dalam pernyataan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Rabu (18/6/2025).

Baca: Koalisi masyarakat sipil serahkan rekomendasi untuk penyusunan Second NDC

Indonesia, ujarnya, harus memperkuat, bukan melemahkan, posisi strategisnya di tengah panggung internasional, terutama sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar ketiga dunia.

Tahun lalu, pada 29 Agustus 2024, 64 lembaga yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Sipil untuk Second NDC Berkeadilan telah menyerahkan dokumen rekomendasi Second NDC kepada Pemerintah Indonesia, menjelang COP 29 di Baku.

Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya ambisi yang selaras dengan sains, keadilan sosial, serta pelibatan aktif kelompok rentan dan masyarakat sipil dalam proses penyusunan.

Dalam pernyataannya saat itu, Nadia Hadad telah menegaskan pentingnya pemerintah membuka ruang partisipasi bermakna, melibatkan kelompok rentan dan masyarakat sipil agar SNDC mencerminkan kebutuhan rakyat, bukan sekadar akomodasi sektor industri.

Baca: Pemerintah diminta dengarkan masyarakat rentan dalam penyusunan Second NDC

”Kalau tidak, kita hanya akan punya dokumen iklim yang rapi di atas kertas tapi gagal menjawab krisis,” ujar Nadia saat itu.

Kini pun, Madani Berkelanjutan mendesak agar Pemerintah segera mengajukan Second NDC yang ambisius dan berkeadilan.

Target FOLU Net Sink harus dipertahankan sebagai tulang punggung mitigasi, dan langkah-langkah adaptasi harus dijalankan secara inklusif, berpihak pada mereka yang paling terdampak.

“Tanpa keadilan, tidak ada transisi yang bisa diterima. Ambisi tinggi bukan bertentangan dengan realitas—melainkan satu-satunya jalan untuk memastikan masa depan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Nadia Hadad.