7cloud.asia – Pemerintah Indonesia berencana menerbitkan ‘buku babon’ sejarah nasional pada Agustus kelak, sebagai ‘kado’ hari kemerdekaan RI ke-80.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, buku ini adalah “revisi penambahan di buku sejarah” dan akan menjadi buku sejarah resmi Indonesia serta menjadi acuan buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah
Fadli Zon menyebut paling tidak ada tiga aspek utama dalam pembaruan catatan sejarah yang akan diterbitkan Agustus nanti.
Antara lain, revisi atas narasi yang sudah ada, penambahan materi sejarah baru, serta pelurusan sejarah yang memerlukan klarifikasi berdasarkan hasil kajian.
Salah satu contoh bagian yang direvisi katanya adalah catatan soal zaman “prasejarah”.
“Ada temuan-temuan baru, misalnya penelitian terbaru dalam prasejarah kita seperti Gua Leang-Leang Maros yang tadinya usianya diduga 5.000 tahun, ternyata 40.000-52.000 tahun yang lalu usianya” kata Fadli seperti dikutip dari Antaranews.com.
Baca: AKSI menolak penulisan ulang sejarah Indonesia
Namun, penulisan ulang sejarah ini memicu polemik di kalangan sejarawan.
Arkeolog Truman Simanjuntak yang turut menyusun buku itu mengundurkan diri setelah menolak penggantian istilah “prasejarah” menjadi “sejarah awal” yang menurutnya, “menghapus istilah dan ilmu prasejarah dari nomenklatur keilmuan”.
Adapun, sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya, Mohammad Refi Omar Ar Razy, menyebut penyusunan buku ini terkesan terburu-buru, sementara isinya “masih sangat Indonesia sentris”, “sangat elite” dan tidak menyorot peran perempuan dalam sejarah Indonesia.
“Isinya tidak banyak memperbarui hal-hal yang fundamental dalam sisi historis,” ujarnya kepada wartawan Hilman Handoni yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Namun begitu, Susanto Zuhdi yang menjadi ketua tim penulisan buku ini mengatakan buku sejarah ini akan “seobjektif” mungkin dan menjamin tak ada intervensi pemerintah.
‘Pelurusan sejarah’
Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dua kali buku ‘babon’ semacam ini. Pada 1975, pemerintah menerbitkan Buku Sejarah Nasional Indonesia—terdiri dari enam jilid.
Baca: Prokontra gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
Pada 2010-an, pemerintah juga mensponsori penyusunan dan penerbitan buku Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS), yang terdiri dari sembilan jilid dengan 4.500 halaman.
Pemerintah menanggung pendanaan proyek ini, seperti halnya penyusunan dua buku babon sejarah sebelumnya.
Kepala tim penyusun buku sejarah ini, Susanto Zuhdi, menyadari ada anggapan bahwa pemerintah saat ini punya kepentingan dalam penyusunan sejarah.
Bagaimanapun, kata dia, penyusunan sejarah resmi di negara mana pun mesti punya pertimbangan kepentingan.
Namun Susanto Zuhdi—yang pernah menjabat sebagai kepala direktorat sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2001—menyebut inisiatif memperbarui sejarah Indonesia kali ini tak sepenuhnya berasal dari pemerintah.
Dia mengatakan para sejarawan telah lama menginginkan pembaruan historiografi nasional. Keinginan ini juga menjadi amanat Kongres Sejarah pada 2001.
Baca: Refleksi di Hari Kebangkitan Nasional 2025
“[Ini] kepentingan dari bawah maupun dari atas. Kelihatannya Pak Prabowo secara prinsip, secara pribadi, saya lihat suka sejarah. Bahkan jauh sebelum dia jadi presiden. Jadi ya memang kepentingan bersama,” jelas Susanto.
Susanto kemudian mengatakan bahwa pada akhir tahun lalu dirinya diminta untuk memimpin proyek ini, yang diakuinya “waktunya mepet”.
“Tapi saya bilang kita harus punya tekad. Nekat jadi tekad,” selorohnya.
Dia bilang buku ini nantinya akan memiliki 10 jilid, masing-masing terdiri dari 500 halaman, yang membentang mulai masa prasejarah Indonesia hingga masa pemerintahan Joko Widodo.
Ada 120 sejarawan yang ikut dalam proyek ini, termasuk mahasiswa pascasarjana dari luar negeri dan sejarawan dari universitas-universitas di berbagai daerah. Mulai dari Universitas Syiah Kuala di Aceh hingga Universitas Cenderawasih di Papua.
“Pemerataan juga harus menjadi pertimbangan. Itulah Indonesia.”
Leave a Reply