7cloud.asia – Sesuai prediksi, satu per satu masalah mulai muncul selama empat bulan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya adalah dugaan penggelapan anggaran.
Kini publik dipertontonkan secara langsung rentetan masalah mulai dari kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, transparansi anggaran yang minim, hingga potensi fraud akibat gagal bayar atau kasus penunggakan pembayaran operasional.
Waktu empat bulan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis mungkin terlalu singkat untuk evaluasi menyeluruh, tapi ini juga berarti masih ada waktu untuk melakukan perbaikan mendasar dalam implementasi ke depan.
Pemerintah harus berani melakukan langkah korektif agar program Makan Bergizi Gratis ini tidak berakhir sebagai bencana fiskal dan mencegah bertambahnya jumlah siswa yang keracunan.
Berikut beberapa hal yang pantas dievaluasi dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan rekomendasi yang disamapikan peneliti ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Jaya Darmawan:
Pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kebijakan perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih jelas, terutama terkait data mitra MBG (SPPG), rincian anggaran per paket, dan petunjuk teknis standar operasional yang baku.
Baca: Rentetan masalah dari program makan bergizi gratis
Hal ini penting untuk meningkatkan pengawasan publik, memperbaiki kualitas penganggaran, dan kualitas dari paket makanan itu sendiri.
Pelibatan pengawas eksternal di bidang keuangan dan kesehatan (gizi), seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ahli gizi Kemenkes/Puskesmas, juga sangat penting.
Transparansi pengadaan bisa dilaksanakan lebih efisien melalui aplikasi berbasis web, seperti Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) untuk pengumuman rencana pengadaan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.
Kedua, perlu evaluasi penggunaan dapur pusat dan mulai uji coba pelibatan dapur rakyat.
Partisipasi dari sekolah, komunitas/usaha mikro terutama yang di sekitar sekolah, serta orang tua siswa dengan pembiayaan inklusif dari pemerintah bisa menjadi solusi dari kebutuhan anggaran jumbo dan menjawab isu menggerakan ekonomi dengan adanya partisipasi kebijakan.
Ketiga, pendekatan penyaluran tepat sasaran. Dalam laporan CELIOS, pendekatan universal untuk semua anak sejumlah 82,9 juta jiwa akan semakin membebani fiskal negara karena membutuhkan anggaran hingga Rp400 triliun per tahun.
Baca: Siswa di Papua tolak program Makan Bergizi Gratis
Sedangkan pendekatan tepat sasaran hanya membutuhkan anggaran Rp117,93 triliun dengan fokus pada anak anak di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), keluarga miskin yang mengalami malnutrisi, dan balita serta ibu hamil yang membutuhkan dukungan gizi.
Selain itu, pendekatan universal memiliki inclusion error hingga 34,2 persen, sedangkan pendekatan tepat sasaran hanya 21,8 persen. Langkah ini akan akan mampu menghemat duit negara hingga Rp259,76 triliun.
Terakhir, evaluasi dan batalkan pelibatan militer dalam program MBG.
Pelibatan militer dalam program ini memperkecil ruang sipil dalam ekonomi, Alhasil meningkatkan rasio kegagalan program karena potensi inefisiensi akibat penunjukkan pihak yang tidak berkompeten dan berpengalaman dalam bidang ini.
Pendekatan yang lebih desentralistik perlu jadi pertimbangan agar sekolah dan komunitas pengelola lebih hemat anggaran, inklusif, dan partisipatif.
Penggunaan dapur terpusat satuan unit Badan Gizi Nasional (BGN) bikin anggaran tekor dan hanya bisa dioperasikan konsorsium/operator bermodal besar yang rawan aksi kongkalikong.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Jaya Darmawan (Peneliti ekonomi, Center of Economic and Law Studies/CELIOS)
Leave a Reply