7cloud.asia – Pemerintah Indonesia resmi memasukkan energi nuklir ke dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024, yang merupakan dokumen kebijakan jangka panjang sektor kelistrikan.
Dalam pidatonya di pertemuan G20 di Brasil tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia berkomitmen mencapai target nol emisi pada 2050 dengan memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan menggantinya dengan energi baru dan terbarukan (EBT).
Kelayakan ekonomis energi nuklir
Secara ekonomi, energi nuklir memiliki biaya awal yang tinggi, tapi bersaing dengan energi terbarukan.
Perbandingan kelayakan ekonomi nuklir dan energi terbarukan bisa diukur dengan metode levelized full system cost of electricity (LFSCOE).
Berbeda dengan metode konvensional levelized cost of electricity (LCOE) yang hanya menghitung biaya rata-rata produksi listrik dari suatu pembangkit listrik selama masa operasi, LFSCOE menghitung seluruh biaya tambahan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan sistem listrik.
Baca: Fasilitas Senjata Nuklir Manhattan Project diubah jadi pembangkit listrik tenaga surya
Hal ini termasuk penyimpanan energi, infrastruktur grid tambahan, serta cadangan daya yang diperlukan untuk menyokong energi terbarukan variabel seperti surya dan angin.
Jika memakai hitungan ini, biaya produksi listrik tenaga nuklir di Jerman adalah 106 dolar/MWh atau Rp1,7 juta/MWh.
Angka ini jauh lebih murah dari tenaga surya yang mencapai 1.548 dolar/MWh atau setara Rp25,3 juta/MWh dan tenaga angin 504 dolar/MWh atau Rp8,2 juta/MWh.
Indonesia sedang menghadapi dilema energi yang tidak sederhana: beralih ke energi bersih sambil menjaga kestabilan pasokan.
Energi nuklir, meski berisiko tinggi, menawarkan kapasitas dan kestabilan yang tinggi. Opsi energi ini dipertimbangkan berbagai negara, seperti Prancis dan Swedia.
Baca: Lapangan Kerja yang tercipta dari pengembangan energi terbarukan
Lantas apa alternatif terbaik bagi Indonesia?
Pemerintah berencana membangun reaktor nuklir di Pulau Kelasa, Provinsi Bangka Belitung dengan menggandeng perusahaan AS, ThorCon.
Ketimbang langsung membangun pembangkit nuklir skala besar yang risikonya tinggi, Indonesia mungkin bisa mempertimbangkan pendekatan bertahap dengan mengembangkan Small Modular Reactors (SMR) yang lebih fleksibel dan lebih aman.
Indonesia juga perlu menimbang cadangan mineral nuklir yang terbatas, dengan 90.000 ton uranium dan 150.000 ton thorium yang hanya cukup untuk beberapa tahun, sehingga diperlukan kemitraan strategis dengan negara-negara kaya sumber daya seperti Kazakhstan, Kanada, Australia, dan Namibia.
Selain itu, standar keamanan super ketat mutlak diperlukan. Transisi energi tidak bisa ditawar. Namun setiap opsi memiliki tantangan. Jika nuklir menjadi salah satu pilihan, maka semua untung ruginya harus ditimbang dengan sangat cermat.
Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Agus Hasan (Professor, Norwegian University of Science and Technology)
Leave a Reply