ruangkota

Tag: polusi udara

  • Atasi Polusi Udara Jakarta, KLH Bakal Tertibkan Industri yang Masih Gunakan Boiler Batu Bara

    Atasi Polusi Udara Jakarta, KLH Bakal Tertibkan Industri yang Masih Gunakan Boiler Batu Bara

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan segera menertibkan industri yang masih menggunakan pendidih (boiler) dengan bahan bakar batu bara.

    Tidak tertutup kemungkinan KLH akan menghentikan kegiatan industri yang nekad gunakan batu bara sebagai upaya untuk menekan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

    “Kemudian dalam waktu segera kami akan menertibkan boiler-boiler yang menggunakan batu bara. Terdata di kami ada 360-an. Itu harus kita setop kegiatannya,” kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq ketika ditemui usai aksi bersih sungai di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Hanif menambahkan, pihaknya akan bersikap tegas bila mana ada industri yang tidak mengikuti asas kepatutan dari polutan yang dikeluarkan.

    Baca: Menteri Lingkungan Hidup akan hentikan kebijakan impor sampah

    Sebagai langkah awal, katanya, unsur penegakan hukum dari Kementerian LH akan melakukan pemeriksaan ketaatan oleh industri.

    Jika terbukti tidak taat, maka pihaknya akan memberikan sanksi administrasi sebagai peringatan pertama dan ketika masih melanggar maka akan ditindaklanjuti lebih lanjut.

    Langkah tegas diambil karena hasil pembakaran batu bara menyumbang hampir 14-16 persen dari udara kotor di Jakarta, selain juga masih ada praktik pembakaran sampah secara terbuka atau open burning.

    Batubara, hingga saat ini disebut sebagai bahan bakar fosil yang paling murah dan paling kotor, merupakan sumber emisi karbon terbesar dan bertanggung jawab atas lebih dari 0,3°C dari kenaikan suhu rata-rata global sebesar 1,2°C

    Baca: Tesla enggan investasi di Indonesia karena pembangkit listriknya masih gunakan batu bara

    Hanif mengatakan pihaknya juga akan segera menindak tegas pihak-pihak yang masih melakukan praktik pembakaran terbuka. 

    Langkah tegas ini terutama ditujukan pada mereka yang menjalankan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ilegal yang berkontribusi pada 14 persen polusi di wilayah sekitar.

    “Saya tidak mau lagi peringatan, saya akan pidanakan. Saya akan pidanakan karena sudah cukup berkali-kali peringatan, sudah bertahun-tahun. Terdata hampir 60-an titik yang kami identifikasi,” tutur Menteri LH.

    Dia memastikan sudah menyiapkan penyidik Kementerian LH untuk melakukan langkah hukum yang diperlukan untuk menekan polusi udara di Jakarta, mengingat kerugian yang disebabkan untuk ekonomi serta kesehatan masyarakat.

    Sumber:Antaranews.com

  • Kurangi Polusi Udara, Save The Children Kampanyekan Naik Transportasi Publik

    Kurangi Polusi Udara, Save The Children Kampanyekan Naik Transportasi Publik

    7cloud.asia – Ratusan anak dan orang muda yang tergabung dalam Child Campaigner Save the Children di Jawa Barat melakukan kampanye menggunakan transportasi publik.

    Kampanye ini merupakan aksi nyata untuk berkontribusi mengurangi polusi udara di Bandung dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik.

    “Aksi ratusan anak hari ini menjadi sangat penting sebagai solusi nyata untuk mengurangi polusi udara di Bandung,” kata Interim Chief of Advocacy, Campaign, Communication and Media Save the Children Indonesia Tata Sudrajat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

    Menurut dia, kesadaran tentang bahaya polusi udara di masyarakat masih menjadi tantangan besar, padahal secara fakta polusi udara dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada anak.

    “Seperti gangguan pernapasan, berisiko terkena penyakit pneumonia, penyebab kematian utama pada balita di dunia dan Indonesia,” ujar dia.

    Baca: Butuh pembenahan struktural transportasi publik untuk atasi polusi udara

    Aksi yang dinamai “Fun walk bersama anak dan orang muda” itu merupakan bagian dari kampanye nasional aksi generasi iklim Save the Chidren Indonesia yang dipimpin langsung oleh anak-anak dan para generasi muda.

    Aksi ini untuk memastikan anak-anak serta keluarga yang paling terdampak krisis iklim untuk bertahan hidup dan beradaptasi.

    “Melalui funwalk kami mengajak anak-anak dan generasi muda menjadi bagian dari solusi nyata. Kegiatan ini bukan sekadar ajakan untuk berjalan kaki, tetapi sebuah langkah adaptasi dalam menghadapi parahnya polusi udara di Bandung,” kata Anggota Child Campaigner Jawa Barat, Rasyid (20).

    Ia menyebutkan, funwalk hadir untuk menciptakan gerakan yang terarah dan berdampak sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup ramah lingkungan dan berjalan kaki dalam menjaga kualitas udara bersih.

    Berdasarkan observasi para Child Campaigner di Bandung juga melihat bahwa permasalahan polusi udara banyak disebabkan karena kurangnya kesadaran untuk berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik.

    Baca: Transportasi publik berkualitas bisa atasi polusi udara

    Selain itu perilaku merokok sembarangan utamanya di tempat umum juga masih sering ditemukan.

    Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung per Agustus 2023, kualitas udara Kota Bandung masuk dalam kategori kualitas sedang, satu level di bawah kualitas tidak sehat.

    Sedangkan berdasarkan data pada indeks kualitas udara IQAir per 8 November 2024 udara di Kota Bandung sudah dalam kategori tidak sehat.

    Faktor yang menyebabkan kualitas udara memburuk yakni sekitar 70 persen karena emisi gas transportasi, sisanya berasal dari rumah penduduk seperti pembakaran sampah, juga dari cerobong pabrik dan genset lainnya.

  • 9 Rekomendasi “Bicara Udara” untuk Atasi Permasalahan Polusi Udara di Jakarta

    9 Rekomendasi “Bicara Udara” untuk Atasi Permasalahan Polusi Udara di Jakarta

    7cloud.asia – Organisasi nirlaba yang mengadvokasi peningkatan kualitas udara, Bicara Udara menyampaikan sembilan rekomendasi strategis untuk mengatasi permasalahan polusi udara di Jakarta.

    Rekomendasi untuk atasi polusi udara Jakarta ini disampaikan kepada Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung beberapa waktu lalu.

    Co-Founder Bicara Udara Novita Natalia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/12/2024) mengatakan isu polusi udara harus menjadi agenda utama dalam kepemimpinan baru.

    “Kualitas udara di Jakarta tidak bisa lagi diabaikan. Kami berharap Gubernur Jakarta terpilih segera mengambil tindakan tegas dan menerapkan kebijakan yang efektif demi udara bersih dan sehat bagi seluruh warga,” ucap Novita.

    Bicara Udara mengusulkan sejumlah kebijakan, di antaranya perlunya replikasi sistem Pantau Banjir Jakarta untuk penanganan polusi udara.

    Menurut Novita, pengembangan aplikasi Pantau Udara untuk memantau kondisi udara Jakarta berfungsi untuk menyajikan data real-time mengenai kualitas udara dan mengidentifikasi titik sumber polusi.

     

    Baca: Subsidi Kendaraan Listrik pada Transportasi Publik

    Kemudian, transparansi data kualitas udara melalui integrasi data dari berbagai sumber seperti stasiun pemantauan kualitas udara (SPKU) milik pemerintah dan sensor independen berbiaya rendah.

    “Dengan data yang transparan dan terintegrasi, kita dapat mengidentifikasi sumber polusi dan menindaklanjutinya secara tepat,” ujarnya.

    Selain itu, Bicara Udara juga mendorong penguatan sistem peringatan dini yang diikuti dengan penegakan hukum. Menurut Novita, sistem itu akan membantu masyarakat lebih siap menghadapi kondisi polusi ekstrem sekaligus menekan sumber polusi.

    Dia mengingatkan, polusi udara bersifat lintas batas. Maka, penting bagi Jakarta untuk berkolaborasi antarwilayah aglomerasi Jabodetabekpunjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur) dalam hal inventarisasi emisi dan identifikasi sumber polusi udara lintas wilayah.

    Bicara Udara juga menyoroti sektor transportasi sebagai salah satu penyumbang polusi.

    Baca: Transportasi Publik Berkualitas untuk Atasi Polusi Udara di Jakarta

    Karena itu kebijakan seperti penerapan jalan berbayar elektronik (ERP), insentif tarif transportasi publik pada jam sibuk (penambahan rute JakLingko dan Feeder TransJabodetabek),

    Juga pemberlakuan zona rendah emisi, evaluasi program uji emisi kendaraan serta distribusi BBM rendah sulfur menjadi langkah strategis untuk mengurangi emisi.

    “Masyarakat harus diberikan pilihan transportasi publik yang ramah lingkungan. Insentif dan kebijakan tarif akan mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik,” kata Novita.

    terkait penanganan polusi dari sektor industri, Bicara Udara merekomendasikan langkah tegas seperti pemasangan scrubber, relokasi industri pencemar berat ke luar kawasan padat penduduk.

    Juga direkomendasikan pencabutan izin industri yang terbukti menyebabkan polusi udara serta peningkatan transparansi hasil evaluasi lingkungan.

    “Terakhir, kami juga menyoroti pentingnya edukasi dan partisipasi publik, khususnya dalam memerangi kebiasaan pembakaran sampah. Sistem pelaporan yang lebih efisien dan pemberlakuan denda maksimal sebesar Rp500.000 bagi pelanggar diyakini dapat memberikan efek jera,” katanya.

    Dengan rekomendasi tersebut, Bicara Udara mengharapkan Gubernur Jakarta terpilih mampu mengambil langkah progresif untuk mewujudkan udara bersih di Jakarta.

    Sebelumnya, Bicara Udara juga telah menyampaikan rekomendasi ini ke tiga pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta pada acara Biru Talks bertajuk “Menantang Cagub Jakarta Selesaikan Polusi Udara” pada Kamis (14/11/2024) di Jakarta.

  • Kisah Sukses Pemerintah Kota Bogota dan Warsawa dalam Atasi Polusi Udara

    Kisah Sukses Pemerintah Kota Bogota dan Warsawa dalam Atasi Polusi Udara

    7cloud.asia – Pertumbuhan populasi dan urbanisasi meningkatkan tindakan segera untuk mengatasi polusi udara di kota-kota besar di seluruh dunia.

    Populasi global diproyeksikan akan mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050, dengan 68 persen penduduknya tinggal di perkotaan.

    Dikombinasikan dengan urbanisasi, diperkirakan akan menambah 2,5 miliar penduduk perkotaan dan lebih dari 40 “kota super” dengan lebih dari 10 juta penduduk di seluruh dunia.

    Ibukota India, New Delhi ditetapkan menjadi kota terpadat di dunia dengan sekitar 43 juta penduduk pada tahun 2030.

    Tanpa tindakan global yang agresif untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara, kesehatan ratusan juta manusia akan dipertaruhkan.

    Kabar baiknya, di tengah meningkatnya emisi global dan melonjaknya permintaan energi, kota-kota di seluruh dunia mengambil tindakan untuk mengurangi polusi udara perkotaan dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

    Dalam tulisannya di Earth.org, Colin Rhodes penulis yang mendedikasikan diri untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim memaparkan upaya pemerintah Kota Bogota (Kolombia) dan Warsawa (Polandia) dalam menekan polusi udara

    Baca: Peran alat pemantau udara untuk tangani polusi udara

    Dekarbonisasi transportasi di Bogotá, Kolombia
    Pada tahun 2021, Bogotá, ibu kota Kolombia, meluncurkan “Pakta Bersatu untuk Udara Baru” dengan tujuan mengurangi konsentrasi materi partikulat 2,5 atau PM 2,5 sebesar 16 persen pada akhir dekade 2020an ini.

    Inisiatif ini mencakup beberapa strategi dekarbonisasi yang berfokus pada sektor transportasi, yang menyumbang 70 persen polusi udara di kota.

    Penataan kota dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) pun dikembangkan, dan secara bertahap mampu mengubah kebiasaan warga sekaligus meningkatkan kualitas udara ibukota tersebut.

    Bogotá telah berkomitmen untuk mengembangkan sistem kereta api listrik sepenuhnya, beralih ke bus tanpa emisi dan rendah emisi, mendorong kerja jarak jauh (WFH) jika memungkinkan.

    Pemerintah kota Bogota juga memperluas jaringan jalur sepeda yang ada, dan membatasi emisi dari truk dan penghasil emisi berat lainnya.

    Baca: Sukses terapkan konsep TOD, manfaat besar dirasakan kota Bogota

    Monitoring kualitas udara di Warsawa.
    Sebelum diambil tindakan, ibu kota Polandia, Warsawa merupakan salah satu kota dengan polusi udara terburuk di daratan Eropa

    Polusi udara di kota Warsawa rata-rata tiga kali lipat dari batas yang direkomendasikan WHO.

    Polandia sendiri menghasilkan lebih dari 70 persen listrik dari batu bara (dibandingkan dengan 16 persen di seluruh Uni Eropa), tercatat sebagai negara dengan polusi udara terburuk di Eropa.

    Dari 47.000 kematian terkait polusi udara di Uni Eropa pada tahun 2021, 3.000 di antaranya terjadi di Warsawa.

    Mengatasi kondisi ini, pemerintah kota Warsawa meluncurkan inisiatif Breathe Warsaw pada 2022.

    Inisiatif ini antara lain mendukung pengembangan jaringan 165 sensor kualitas udara. Jumlah ini merupakan yang terbesar di Eropa.

    Stasiun-stasiun ini akan menyediakan data untuk database kualitas udara yang komprehensif guna memberikan masukan bagi perencanaan kualitas udara pemerintah.

    Adapun langkah-langkah untuk menindaklanjuti data polusi udara ini antara lain dengan merancang zona rendah emisi yang ambisius di ibu kota pada tahun 2024.

    Otoritas kota Warsawa juga secara bertahap meningkatkan sistem pemanas yang lebih bersih dan mendukung penghapusan pemanasan batubara.

    Langkah lain yang diambil adalah menghubungkan para pemimpin dan organisasi lokal untuk berbagi praktik terbaik di seluruh wilayah serta memobilisasi mitra lokal dalam kampanye udara bersih.

  • Seperti Ini Dampak Polusi Udara pada Kesehatan dan Ekonomi Global

    Seperti Ini Dampak Polusi Udara pada Kesehatan dan Ekonomi Global

    7cloud.asia – Dampak kesehatan terkait dampak perubahan iklim saat ini berada pada tingkat terburuk sejak pemantauan dan pelaporan dimulai pada tahun 2015.

    Menurut laporan Lancet Countdown on Health and Climate Change tahun 2024, 10 dari 15 indikator paparan, bahaya dan dampak kesehatan terkait perubahan iklim, mencetak rekor tertinggi.

    Indikator yang diukur, antara lain termasuk panas ekstrem, dampak curah hujan, kejadian cuaca ekstrem, penyakit menular. 

    Paparan dan dampak polusi udara dan kualitas udara yang buruk sangatlah parah. Laporan tersebut mengidentifikasi peningkatan sebesar 31 persen dalam jumlah orang yang terpapar pada konsentrasi partikel tinggi antara tahun 2003 dan 2018.

    Paparan polusi udara meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan kardiovaskular, kanker, dan diabetes.

    Sekitar 8,4 juta kematian dilaporkan, akibat polusi udara pada tahun 2021. Fakta ini menjadikan polusi udara sebagai faktor risiko kematian tertingi kedua setelah tekanan darah tinggi dan sebelum tembakau.

    Baca: Bahan Bakar Euro IV mampu turunkan sumber polusi udara hingga 70 Persen

    Dampaknya sangat terasa di negara-negara berkembang, yang memiliki angka kematian akibat polusi udara yang jauh lebih tinggi.

    Sementara itu, polusi udara dan angka kematian ini mendorong perbaikan secara dramatis di negara-negara maju di wilayah barat, termasuk Inggris, AS, dan negara-negara anggota Uni Eropa bagian barat.

    Kondisi ini sebagian disebabkan oleh peralihan dari batu bara ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

    Hambatan Transisi Energi
    Tanpa dukungan keuangan yang memadai dari negara-negara kaya, negara-negara berkembang yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, industrialisasi dan peningkatan permintaan energi mungkin terpaksa terus menggunakan bahan bakar fosil, terutama batu bara, untuk mendukung kelanjutan pertumbuhan ekonomi.

    Sejauh ini, batu bara masih menyumbang emisi karbon dioksida paling besar dibandingkan sumber bahan bakar mana pun di dunia dan tetap mendominasi di Asia, sama seperti Amerika Serikat.

    Sementara negara-negara Uni Eropa dan Inggris sebagian besar sudah beralih ke minyak, gas alam, dan sumber energi terbarukan.

    Baca: Transportasi publik harus dibenahi untuk atasi polusi udara di Jakarta

    Subsidi, produksi, dan impor batu bara di India mencapai rekor tertinggi dalam 6 bulan pertama tahun 2024 karena tingginya permintaan energi selama terjadinya cuaca panas ekstrem yang terjadi di negara ini pada musim panas ini.

    Di sisi lain, dunia dihadapkan pada kurangnya pendanaan iklim global yang tersedia untuk mendukung transisi energi ramah lingkungan

    KTT iklim PBB COP29 baru-baru ini di Baku, Azerbaijan, menghasilkan komitmen dari negara-negara kaya untuk berkontribusi minimal 300 miliar dolar per tahun pada tahun 2035 untuk membantu transisi energi di negara-negara berkembang.

    Dana ini diharapkan dapat mendorong transisi ke energi ramah lingkungan, mempersiapkan diri, dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

    Meskipun perjanjian baru ini melipatgandakan komitmen tahunan sebelumnya sebesar $100 miliar, namun jumlah tersebut jauh di bawah 1,3 triliun dolar per tahun yang menurut para ahli dibutuhkan oleh negara-negara berpenghasilan rendah.

    Baca: PBB serukan setop bahan bakar fosil untuk tangani polusi udara

    Selain dekarbonisasi, hanya 0,5 persen pendanaan iklim yang dialokasikan untuk proyek-proyek yang melindungi atau meningkatkan kesehatan manusia dari bahaya iklim seperti polusi dan kualitas udara yang buruk.

    Sebuah laporan dari Forum Ekonomi Dunia meneliti bagaimana perubahan iklim akan berdampak pada kesehatan dan ekonomi global berdasarkan skenario “yang paling mungkin” dari Panel Internasional tentang Perubahan Iklim.

    Penelitian ini melakukan simulasi apa yang akan terjadi akibat kenaikan suhu global sebesar 2,7C dibandingkan suhu pra-industri pada tahun 2100.

    Laporan tersebut menyimpulkan bahwa perubahan iklim dapat berdampak pada kesehatan dan perekonomian global. menyebabkan tambahan 14,5 juta kematian per tahun akibat banjir, panas ekstrem, dan polusi udara.

    Yang terakhir ini diproyeksikan menjadi penyumbang terbesar dengan hampir 9 juta kematian tambahan per tahun.

  • Menilik Kepatuhan Regulasi Uji Emisi Kendaraan di Jakarta

    Menilik Kepatuhan Regulasi Uji Emisi Kendaraan di Jakarta

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, mendorong kepatuhan regulasi uji emisi kendaraan demi menjaga kualitas udara di wilayah Jabodetabek.

    Merujuk pada Pasal 28 huruf H UUD 1945, masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang layak, dengan artian menjamin kualitas udara yang bersih.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyampaikan, salah satu penyumbang polusi udara terbesar adalah sektor transportasi.

    Polusi udara terutama disumbangkan dari emisi kendaraan kategori N dan O seperti truk, trailer, kendaraan gandeng dan kendaraan berbahan bakar diesel atau solar.

    “Heavy duty vehicles atau kendaraan besar menjadi penyumbang polusi udara terbesar di Jabodetabek pada sektor transportasi. Maka dari itu kita perlu mendorong kepatuhannya terhadap regulasi uji emisi,” ujar Hanif, Rabu (12/3/2025).

    Baca: Apakah uji emisi di Jakarta tetap berlanjut?

    Hanif menjelaskan, jika ada kendaraan yang tidak lulus uji emisi, perlu dilakukan uji kelayakan ulang.

    Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, salah satu syarat utama uji kelayakan adalah pemenuhan emisi gas buang kendaraan melalui uji emisi.

    “Kementerian LH mengajak Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri untuk mendorong kepatuhan pemilik kendaraan kategori N dan O serta melakukan uji emisi di lapangan seperti di kawasan industri, terminal, pelabuhan dan jalan utama untuk meningkatkan kualitas udara di wilayah Jabodetabek yang lebih bersih dan sehat,” katanya.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mendukung arahan Menteri LH terkait uji emisi kendaraan.

    Hal tersebut selaras dengan kajian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bersama Vital Strategis bahwa sumber pencemar udara paling tinggi berasal dari sektor transportasi yaitu sebesar 67.03 persen.

    Baca: Pengembangan hutan kota di kawasan industri

    Ia menjelaskan, uji emisi adalah upaya untuk menurunkan pencemaran dari kendaraan roda dua, empat atau lebih yang beroperasi di DKI Jakarta.

    “Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang, karena ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 48 ayat 3 yang berbunyi setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang,” ungkapnya.

    Asep menambahkan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama Kementerian LH sudah melakukan pelatihan teknisi uji emisi dengan jumlah 449 peserta dan 234 bengkel.

    DLH juga telah melakukan integrasi sistem uji emisi daerah sekitar Jakarta (Si UMI) dengan sistem uji emisi Jakarta (Si Elang Biru Jaya).

    Tujuan kegiatan ini, agar kendaraan luar Jakarta yang telah melakukan uji emisi di daerah sekitar dan beroperasi di Jakarta tidak terkena kebijakan disinsentif parkir dan kebijakan tilang uji emisi.

    “Tentu dengan mendorong kepatuhan regulasi uji emisi ini bisa mendorong kepatuhan pemilik kendaraan khususnya kategori N dan O, dan bisa mendapatkan data akurat terhadap baku mutu emisi, sehingga bisa menjadi dasar evaluasi kebijakan pengendalian pencemaran ke depannya,” tandasnya.

    Baca: Kota Bogota dan Warsawa sukses atasi polusi udara

  • Laporan Kualitas Udara Dunia IQAir 2024: Hanya Tujuh Negara yang Penuhi Standar Kualitas Udara WHO

    Laporan Kualitas Udara Dunia IQAir 2024: Hanya Tujuh Negara yang Penuhi Standar Kualitas Udara WHO

    7cloud.asia – Data perusahaan pemantauan kualitas udara asal Swiss, IQAir, pada Selasa (11/3/2025) menunjukkan bahwa hanya tujuh negara yang dapat memenuhi standar kualitas udara yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun lalu.

    Tujuh negara yang berhasil memenuhi standar polusi udara WHO, adalah Australia, Selandia Baru, Bahama, Barbados, Grenada, Estonia, dan Islandia.

    Sementara Chad dan Bangladesh tercatat sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi pada 2024, dengan rata-rata kadar kabut asap lebih dari 15 kali lipat di atas pedoman WHO, berdasarkan data yang dikumpulkan IQAir.

    Kesenjangan data yang besar, terutama di Asia dan Afrika, membuat pemantauan kualitas udara global menjadi kurang jelas.

    Para peneliti mengingatkan bahwa upaya untukvmengatasi polusi udara akan semakin sulit setelah Amerika Serikat memutuskan menghentikan program pemantauan kualitas udara di dunia.

    Sebelumnya banyak negara berkembang bergantung pada sensor udara di kedutaan dan konsulat Amerika Serikat untuk mengukur tingkat polusi di wilayah mereka.

    Baca: Dampak polusi udara pada kesehatan dan ekonomi global

    Namun, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat baru-baru ini menghentikan program tersebut karena keterbatasan anggaran.

    Akibatnya, data yang telah terkumpul lebih dari 17 tahun dihapus pada minggu lalu dari situs resmi pemantauan kualitas udara pemerintah Amerika, airnow.gov, termasuk data yang dikumpulkan di Chad.

    “Sebagian besar negara masih memiliki beberapa sumber data lain, tetapi dampaknya akan sangat besar bagi Afrika, karena sering kali ini adalah satu-satunya sumber data pemantauan kualitas udara real-time yang dapat diakses publik,” kata Manajer Sains Kualitas Udara IQAir Christi Chester-Schroeder.

    Kekhawatiran terhadap data membuat Chad dikeluarkan dari daftar IQAir 2023. Namun, pada 2022, Chad masih dinobatkan sebagai negara dengan tingkat polusi tertinggi, dipengaruhi oleh debu dari gurun serta pembakaran tanaman yang tak terkendali.

    Konsentrasi rata-rata partikel udara kecil yang berbahaya, yang dikenal sebagai PM2.5, mencapai 91,8 mikrogram per meter kubik (mg/m3) pada tahun lalu di negara tersebut, sedikit lebih tinggi dari 2022.

    WHO merekomendasikan batas maksimal 5 mg/m3, tetapi standar ini hanya dipenuhi oleh 17 persen dari seluruh kota-kota di dunia pada tahun lalu.

    Baca: Sukses Pemkot Bogota dan Warsawa mengatasi polusi udara

    India menempati peringkat kelima negara berpolusi tertinggi, setelah Chad, Bangladesh, Pakistan, dan Republik Demokratik Kongo. Rata-rata konsentrasi PM2.5 di negara itu turun 7 persen pada tahun ini menjadi 50,6 mg/m3.

    Namun, India memiliki 12 dari 20 kota paling tercemar di dunia. Kota industry Byrnihat, yang terletak di wilayah timur laut India, menempati peringkat pertama dengan rata-rata kadar PM2.5 sebesar 128 mg/m3.

    Chester-Schroeder mengatakan bahwa perubahan iklim semakin berperan dalam meningkatkan polusi. Suhu yang lebih panas menyebabkan kebakaran hutan yang lebih ganas dan berlangsung lebih lama di beberapa wilayah Asia Tenggara dan Amerika Selatan.

    Christa Hasenkopf, Direktur Program Udara Bersih di Energy Policy Institute (EPIC) di University of Chicago, mengatakan bahwa setidaknya 34 negara akan kehilangan akses ke data polusi yang dapat diandalkan setelah program pemantauan Amerika dihentikan.

    Hasenkopf menjelaskan bahwa program Departemen Luar Negeri Amerika membantu meningkatkan kualitas udara di kota-kota yang memiliki monitor.

    Dengan udara yang lebih bersih, risiko kesehatan bagi diplomat Amerika berkurang, sehingga tunjangan bahaya mereka juga dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut memberikan manfaat nyata.

    “(Ini) merupakan pukulan telak bagi upaya peningkatan kualitas udara di seluruh dunia,” katanya.

    Baca: Peran alat pemantau udara dalam mengatasi polusi udara

  • Kendaraan Bermotor, PLTU Batu Bara dan Fasilitas Industri Jadi Sumber Polusi Udara di Jakarta

    Kendaraan Bermotor, PLTU Batu Bara dan Fasilitas Industri Jadi Sumber Polusi Udara di Jakarta

    7cloud.asia – Krisis iklim yang dihadapi warga Jakarta bukan hanya tentang permukaan air laut yang naik, tetapi juga masalah polusi udara yang semakin memburuk di Jakarta.

    Tingginya tingkat polusi udara, terutama dari kendaraan bermotor dan industri, telah menciptakan kondisi udara yang tidak sehat bagi warga Jakarta.

    Pendeteksi polusi, IQ Air, sering kali menunjukkan bahwa kualitas udara di Jakarta berada di tingkat yang mengkhawatirkan dan bahkan dalam status bahaya dan meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan kesehatan lainnya.

    Selain itu, tingkat polusi udara di Jakarta juga diakibatkan oleh 8 Pembangkit Listrik Tenaga Uap batu bara dalam radius 100 kilometer.

    Pada tahun 2020 lembaga penelitian Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) mencatat bahwa Jakarta juga dikelilingi 118 fasilitas industri yang turut berkontribusi terhadap pencemaran udara di Jakarta.

    Satu studi kasus yang mencolok adalah peningkatan angka penyakit pernapasan pada masyarakat di daerah perkotaan.

    Baca: Hanya tujuh negara yang penuhi standar kualitas udara WHO

    Penyakit asma dan gangguan pernapasan lainnya semakin melonjak, menunjukkan bahwa Jakarta bukan lagi tempat yang aman untuk tumbuh kembang bagi generasi mendatang.

    Ruang terbuka hijau (RTH) Jakarta yang sedikit menjadi cerminan ketimpangan dalam akses terhadap fasilitas umum.

    Daerah-daerah dengan pengembangan properti mewah memiliki taman-taman yang terawat dan ruang terbuka hijau yang luas, sementara kawasan padat penduduk di pinggiran Jakarta hampir tidak memiliki akses terhadap ruang hijau yang memadai.

    Padahal, kesejahteraan fisik dan mental masyarakat terkait erat dengan akses mereka terhadap alam.

    Di sinilah konsep keadilan kota kembali menjadi relevan. Masyarakat yang lebih miskin tidak hanya menghadapi permasalahan ekonomi, tetapi juga terampas hak mereka untuk hidup di lingkungan yang sehat dan layak.

    Pengembangan kota yang cenderung mengabaikan kebutuhan lingkungan komunitas rentan hanya memperdalam ketidaksetaraan.

    Baca: Dampak polusi udara pada kesehatan dan ekonomi global

    Untuk menjadikan Jakarta kota yang lebih layak huni dan berdaya tahan atau resilient city, langkah-langkah yang diambil tidak boleh hanya bersifat teknis, tetapi harus juga mencakup dimensi sosial.

    Organisasi lingkungan Greenpeace mengingatkan, keberlanjutan lingkungan dan ketahanan kota harus dibangun berdasarkan keadilan kota.

    Karena itu, terkait pengembangan Kota Jakarta, Greenpeace merekomendasikan sejumlah hal berikut ini:

    Pertama, transisi energi harus mencakup semua lapisan masyarakat.
    Menggantikan sumber energi fosil dengan energi terbarukan bukan hanya soal mengurangi polusi, tetapi juga soal memastikan bahwa manfaat dari perubahan ini dapat dirasakan oleh semua warga, termasuk yang paling rentan.

    Pemerintah harus memberikan subsidi dan insentif kepada komunitas yang paling terkena dampak, untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan lebih baik.

    Baca: Transportasi publik harus dibenahi untuk atasi polusi udara di Jakarta

    Kedua, reformasi transportasi umum.
    Transportasi umum harus difokuskan pada peningkatan aksesibilitas bagi semua warga.

    Transportasi umum yang terjangkau dan efisien bukan hanya cara untuk mengurangi polusi udara, tetapi juga sarana untuk menciptakan mobilitas sosial, terutama bagi warga berpenghasilan rendah.

    Meningkatkan akses ke transportasi umum dapat membantu mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mengurangi tingkat stres kota secara keseluruhan.

    Ketiga, pembangunan berkelanjutan harus mengedepankan kebutuhan komunitas yang rentan.

    Proyek-proyek revitalisasi perkotaan perlu dirancang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat sekitar, dan bukan hanya didorong oleh keuntungan komersial.

    Investasi dalam RTH di wilayah-wilayah padat penduduk dapat membantu mengatasi ketidakadilan ini, meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang paling membutuhkan.

     

  • Atasi Polusi Udara, Kementerian Lingkungan Hidup Didorong untuk Memperkuat Regulasi

    Atasi Polusi Udara, Kementerian Lingkungan Hidup Didorong untuk Memperkuat Regulasi

    7cloud.asia – Yayasan Udara Anak Bangsa atau Bicara Udara mendorong Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk mengatasi polusi udara.

    Hal ini karena polusi udara bukan sekadar masalah lingkungan tapi juga terkait kesehatan publik yang membutuhkan perhatian dari para pemangku kepentingan.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XII DPR pada Senin (19/5/2025), co-founder Bicara Udara Novita Natalia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat perbaikan kualitas udara di Indonesia.

    Dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Kementerian Lingkungan Hidup iniini dibahas strategi peningkatan kualitas udara nasional dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan

    “Lebih dari itu kami juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperkuat regulasi dan penegakan terkait baku mutu udara ambien dan emisi industri, serta melakukan pengetatan terhadap regulasi industri dan pembangkit listrik,” ujar Novita seperti dilansir Antaranews.com

    Baca: Sumber utama polusi udara di Jakarta

    “Dengan regulasi yang lebih ketat dan dukungan political will, Indonesia berpeluang besar memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan pembangunan,” tambah Novita.

    Bicara Udara juga menyoroti pentingnya transparansi data dan akses publik terhadap informasi kualitas udara, yang disertai penyampaian yang efektif dengan peringatan dini bagi kelompok rentan.

    Hal itu, jelas Novita, adalah fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.

    Bicara Udara juga menghadirkan perwakilan Ekosistem Udara Bersih, perkumpulan organisasi yang mendorong udara bersih sebagai hak asasi dan tanggung jawab bersama.

    Ekosistem Udara Bersih yang merekomendasikan adopsi bahan bakar berstandar emisi ketat seperti Euro 4, usulan yang disambut baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

    Baca: Dampak polusi udara pada kesehatan dan ekonomi

    Dalam kesempatan tersebut, Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLH Rasio Ridho Sani mengatakan polusi udara bersumber dari sejumlah sektor

    Khusus di wilayah Jabodetabek sektor transportasi dan industri menjadi penyumbang terbesar penurunan kualitas udara.

    “Kami terus menerus memperkuatnya sistem pemantauan kualitas udara ini, baik ambien maupun juga emisinya,” kata Rasio Ridho dalam rapat dengar pendapat tersebut.

    Dia juga menekankan upaya KLH mempersiapkan Peraturan Presiden untuk meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto menutup rapat tersebut memastikan dukungan Komisi XII DPR agar pemerintah segera melakukan adopsi bahan bakar berstandar Euro 4 dalam rangka mengurangi emisi dari sektor transportasi.

    Baca: Standar Euro4 mampu turunkan polusi udara hingga 70 persen

  • Koalisi Pejalan Kaki dan Clean Mobility Collective South East Asia Kampanyekan Hak Atas Udara Bersih

    Koalisi Pejalan Kaki dan Clean Mobility Collective South East Asia Kampanyekan Hak Atas Udara Bersih

    7cloud.asia – Kolaborasi antara Bicara Udara dan Koalisi Pejalan Kaki (KOPEKA) bekerja sama dengan Clean Mobility Collective South East Asia (CMC SEA) meluncurkan kampanye publik “Life in a Bubble” untuk menyuarakan pentingnya kesadaran masyarakat akan hak atas udara bersih.

    Kampanye hak atas udara bersih itu digelar di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin saat adanya Car Free Day pada hari Minggu (1/6/2025).

    Para anggota melakukan kampanye dengan membawa visual mencolok berupa gelembung transparan sebagai simbol perbedaan perlindungan antara segelintir orang dan mayoritas masyarakat terhadap polusi udara.

    “Harus ada aksi konkret untuk pengendalian pencemaran udara kronis yang terjadi di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya, demi keberadaan udara bersih untuk semua,” kata perwakilan KOPEKA Amalia S. Bendang dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (2/6/2025)

    Amalia menjelaskan “Life in a Bubble” adalah kampanye yang dipelopori 350 Pilipinas di Manila, Filipina sebagai ajakan untuk menyadari bahwa udara bersih adalah hak mendasar yang harus dijamin, bukan hanya milik segelintir orang.

    Baca: Cara memantau kualitas udara bersih di Jakarta

    Selain itu, polusi udara tidak hanya terpampang dalam data atau laporan ilmiah melainkan kenyataan yang dihadapi masyarakat sehari-hari, terutama kelompok masyarakat yang paling rentan.

    Melalui penyelenggaraan kampanye di Jakarta, para kolaborator mendorong masyarakat dan pemerintah untuk mengambil tindakan nyata mengurangi polusi udara dan melindungi kesehatan publik.

    Kegiatan itu turut menjadi langkah awal untuk mendesak penguatan kebijakan berbasis sains dan transparansi data terkait kualitas udara.

    Ia menyampaikan bahwa hak atas udara segar untuk semua sudah dijamin melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf h sebagai bagian dari hak asasi untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, harus dijamin keberadaanya.

    “Kampanye ‘Life in a Bubble’ ini diharapkan mampu menggerakkan para pemangku kepentingan terutama pemerintah, didukung oleh partisipasi masyarakat dan sektor swasta sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya masing-masing,” katanya.

    Baca: Upaya mengatasi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya

    Biru Voices Ambassadors 2024 yakni Aprila Majid dan Lisa Anggraeny, menyampaikan keprihatinannya akan polusi udara melalui acara ini.

    “Melalui kampanye ini, sebagai ibu, kami jadi membayangkan kalau selama ini kami sudah mencoba membangun ‘bubble-bubble’ untuk melindungi anak-anak kami dari polusi udara, misalnya dengan membatasi aktivitas di rumah,” ucap Aprila.

    Lisa turut berharap anak-anak bisa bernafas dengan lega dan leluasa tanpa harus ada gelembung-gelembung tersebut.

    “Diharapkan aksi simbolis ini bisa memicu dorongan publik yang lebih besar agar pemerintah mendengar suara masyarakat dan mengadopsi standar kualitas udara yang benar-benar melindungi kesehatan publik, karena udara bersih adalah hak untuk semua masyarakat,” kata Lisa.