7cloud.asia – Yayasan Udara Anak Bangsa atau Bicara Udara mendorong Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk mengatasi polusi udara.
Hal ini karena polusi udara bukan sekadar masalah lingkungan tapi juga terkait kesehatan publik yang membutuhkan perhatian dari para pemangku kepentingan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XII DPR pada Senin (19/5/2025), co-founder Bicara Udara Novita Natalia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat perbaikan kualitas udara di Indonesia.
Dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Kementerian Lingkungan Hidup iniini dibahas strategi peningkatan kualitas udara nasional dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan
“Lebih dari itu kami juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperkuat regulasi dan penegakan terkait baku mutu udara ambien dan emisi industri, serta melakukan pengetatan terhadap regulasi industri dan pembangkit listrik,” ujar Novita seperti dilansir Antaranews.com
Baca: Sumber utama polusi udara di Jakarta
“Dengan regulasi yang lebih ketat dan dukungan political will, Indonesia berpeluang besar memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan pembangunan,” tambah Novita.
Bicara Udara juga menyoroti pentingnya transparansi data dan akses publik terhadap informasi kualitas udara, yang disertai penyampaian yang efektif dengan peringatan dini bagi kelompok rentan.
Hal itu, jelas Novita, adalah fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Bicara Udara juga menghadirkan perwakilan Ekosistem Udara Bersih, perkumpulan organisasi yang mendorong udara bersih sebagai hak asasi dan tanggung jawab bersama.
Ekosistem Udara Bersih yang merekomendasikan adopsi bahan bakar berstandar emisi ketat seperti Euro 4, usulan yang disambut baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Baca: Dampak polusi udara pada kesehatan dan ekonomi
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLH Rasio Ridho Sani mengatakan polusi udara bersumber dari sejumlah sektor
Khusus di wilayah Jabodetabek sektor transportasi dan industri menjadi penyumbang terbesar penurunan kualitas udara.
“Kami terus menerus memperkuatnya sistem pemantauan kualitas udara ini, baik ambien maupun juga emisinya,” kata Rasio Ridho dalam rapat dengar pendapat tersebut.
Dia juga menekankan upaya KLH mempersiapkan Peraturan Presiden untuk meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek.
Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto menutup rapat tersebut memastikan dukungan Komisi XII DPR agar pemerintah segera melakukan adopsi bahan bakar berstandar Euro 4 dalam rangka mengurangi emisi dari sektor transportasi.
Baca: Standar Euro4 mampu turunkan polusi udara hingga 70 persen
Leave a Reply