ruangkota

Tag: perubahan iklim

  • Gen Z dan Baby Boomers Sama-sama Terdampak Perubahan Iklim: Perlu Kerjasama Antargenerasi

    Gen Z dan Baby Boomers Sama-sama Terdampak Perubahan Iklim: Perlu Kerjasama Antargenerasi

    7cloud.asia – Kejadian tak menyenangkan akibat perubahan iklim baik panas ekstrem, kebakaran hutan, puting beliung, banjir, maupun ombak dahsyat mengakibatkan kerugian banyak orang di berbagai negara, termasuk Indonesia.

    Namun, pengalaman terhadap kejadian maupun bencana akibat perubahan iklim yang dirasakan antargenerasi jelas berbeda.

    Gen Z yang lahir dalam periode 1998-2012 bertumbuh di situasi suhu Bumi sudah lebih hangat setidaknya 0,5°C sejak era praindustri (1850-an), dibandingkan generasi Baby Boomers yang lahir di antara tahun 1948-1962.

    Perbedaan ini juga terasa apalagi oleh Generasi Alpha yang lahir dalam periode 2013-2022.

    Kedua generasi ini, termasuk Millenial yang lahir dalam periode 1981-1995, menjadi kelompok yang sangat merasakan dampak perubahan iklim di masa depan.

    Jikalau seluruh negara dunia serius dan ambisius meredam perubahan iklim (termasuk melenyapkan pembakaran batu bara), mereka akan menjalani sebagian besar hidupnya di tengah kenaikan suhu Bumi sebesar 1,5-2,4°C.

    Semakin panas suhu Bumi, kemalangan yang menimpa manusia akan terus parah. Ini dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental.

    Sementara itu, dengan skenario yang sama, generasi Baby Boomers merasakan kenaikan suhu 1,9°C. Karena mayoritas sudah berusia lanjut, Boomers mereka lebih rentan mengalami dampak perubahan iklim dalam waktu dekat seperti panas menyengat, kebakaran hutan, longsor, dan hujan ekstrem.

    Di negara berkembang seperti Indonesia, situasi akibat perubahan iklim tersebut bisa berefek lebih memprihatinkan.

    Sebagai contoh, generasi tua yang menjadi petani, mulai dari Generasi X hingga Boomers, banyak terpapar panas ekstrem di ladang dan ketidakpastian cuaca. Ini berdampak pada kesehatan sekaligus sumber nafkah mereka.

    Nelayan generasi Baby Boomers di desa-desa pesisir Sumbawa, misalnya, tak bisa disalahkan atas dan perubahan iklim. Sebaliknya, mereka justru menjadi korban.

    Dalam kasus lain, ada pemuda yang terbukti menerima suap dari perusahaan perusak lingkungan yang membuat Bumi semakin celaka.

    Empati antargenerasi
    Gentingnya situasi Bumi saat ini seharusnya membuat kita mengurangi waktu untuk saling menyalahkan. Sebaliknya, setiap generasi perlu menyadari bahwa perubahan iklim berdampak pada seluruh kalangan—berapapun usia mereka saat ini.

    Generasi tua seperti Baby Boomers dan Gen X perlu memahami bahwa generasi muda, terutama Gen Z dan Gen Apha, bertumbuh di tengah situasi Bumi yang lebih buruk. Di masa depan, situasi terancam semakin parah.

    Di lain pihak, generasi muda juga perlu mengamini bahwa generasi tua sangat rentan mengalami dampak perubahan iklim.

    Para lansia di negara berkembang, dengan angka harapan hidup yang lebih rendah dari negara maju, berisiko terimbas dampak kerusakan lingkungan berkali-kali lipat.

    Karena permasalahan lingkungan adalah tanggung jawab seluruh umat manusia, empati antargenerasi amat diperlukan untuk melecutkan perbincangan bersama.

    Hal ini agar dapat meredam “konflik” antargenerasi dan bisa saling mengkuatkan untuk bertahan di tengah iklim yang berubah.

    Kerja bersama antargenerasi juga bisa menghasilkan solusi yang lebih efektif dan menyeluruh untuk antisipasi perubahan iklim.

    Milenial dan Gen Z dapat memperoleh wejangan dan mencari pengalaman dari generasi tua untuk merumuskan aksi iklim yang tepat sasaran.

    Sementara Boomers maupun Gen X dapat memanfaatkan id-ide segar generasi penerusnya untuk membantu pemulihan kerusakan yang terjadi di masa produktif mereka.

    Dialog antargenerasi untuk saling memahami dan mencari solusi bersama sebenarnya sudah dimulai di banyak tempat. Berbagai daerah di Indonesia, sebagai negara yang rentan terhadap berbagai krisis, perlu memulai dan membiasakannya mulai saat ini.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Diah Ayu Prawitasari, Dosen Tetap Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

  • Solusi Kota untuk Mengatasi Perubahan Iklim: Dari Desain Biophilic hingga Gedung Bertenaga Alga

    Solusi Kota untuk Mengatasi Perubahan Iklim: Dari Desain Biophilic hingga Gedung Bertenaga Alga

    7cloud.asia – Deretan fakta mengingatkan, saat ini kita hidup dalam krisis karena perubahan iklim yang sangat nyata. Di seluruh dunia, suhu di kota-kota di Eropa, Asia, dan Amerika telah mencapai rekor tertinggi Kota-kota yang dahulu dianggap tidak mungkin.

    Selain suhu panas, kota-kota di dunia juga mengalami banjir bandang, naiknya permukaan air laut, dan kegagalan infrastruktur sebagai akibat dari kondisi ekstrem yang tidak mampu mereka hadapi.

    Mengingat 56 persen populasi bumi tinggal di wilayah kota dan perkotaan, sudah saatnya kita memikirkan kembali kota-kota kita dan mengubah cara kota dirancang, dibangun, dan dikelola.

    Berikut adalah beberapa solusi inovatif yang dilakukan sejumlah kota di dunia dalam mengatasi perubahan iklim.

    1. Gedung bertenaga alga di Hamburg, Jerman
    Sebuah bangunan yang ditenagai oleh tanaman? Ini bukan lagi fiksi ilmiah, seperti yang ditunjukkan oleh gedung apartemen Bio Intelligent Quotient (B.I.Q.) yang berlokasi di Hamburg, Jerman.

    Fasad biomassa alga yang mencolok menghasilkan energi terbarukan dari biomassa dan panas matahari terintegrasi sepenuhnya dengan layanan bangunan, kelebihan panas dari fotobioreaktor dapat digunakan untuk membantu memasok air panas dan memanaskan bangunan.

    Alternatifnya, panas tersebut dapat disimpan untuk digunakan nanti. Sembilan tahun setelah B.I.Q dibangun, integrasi biomassa ke dalam arsitektur terus dikembangkan.

    Meskipun masih dalam tahap awal, proyek ini telah membuktikan bahwa mikro-alga mampu mengungguli sumber daya terbarukan lainnya dalam hal potensinya dalam menyerap karbon dioksida, mendaur ulang air limbah, dan melepaskan oksigen.

    Bangunan alga yang hidup ini memberikan prospek menarik bagi kota-kota hijau di masa depan.

    Baca: Seharusnya atap hijau menjadi norma di kota-kota dunia

    2. Jalur Trem Hijau
    Sebuah lokasi umum di banyak kota di Eropa seperti Bordeaux, Frankfurt, dan Barcelona, ​​​​jalur trem hijau memberikan banyak manfaat.

    Vegetasi mengurangi potensi banjir bandang dengan menyerap air hujan, selain juga mendinginkan daerah sekitarnya saat vegetasi terjadi.

    Jika frekuensi dan intensitas banjir semakin meningkat akibat perubahan iklim, jalur trem hijau merupakan langkah kecil penting yang dapat diambil oleh kota-kota untuk melindungi diri mereka sendiri.

    Lebih dari sekadar mengurangi risiko banjir: jalur trem hijau juga menyediakan zona layak huni bagi banyak serangga dan invertebrata, dan permukaannya yang lembut juga mengurangi getaran dan kebisingan roda trem.

    3. Pohon di Paris
    Setelah mencatat suhu 43°C pada tahun 2019, Prancis berusaha keras mencari cara untuk mendinginkan ibu kota mereka yang terik, Paris. Solusi yang dilakukan adalah penanaman 160.000 pohon pada musim panas ini.

    Suhu 56°C tercatat memantul dari permukaan salah satu jalan tanpa pohon; angka ini dua kali lipat dari suhu 28°C yang ditemukan di bawah naungan jalan raya yang dikelilingi pepohonan.

    Kenaikan suhu seperti ini dikenal sebagai efek pulau panas perkotaan (urban heat island effect), yang mengacu pada situasi di mana kurangnya tutupan pepohonan dan penghijauan membuat wilayah perkotaan jauh lebih panas dibandingkan wilayah pedesaan.

    Pepohonan merupakan solusi terbaik bagi kota dalam mengurangi suhu di dalam kota, serta melawan perubahan iklim.

    Baca: Mengenal konsep desain biophilic

    4. Bangunan putih Yunani
    Di antara solusi perkotaan paling inovatif di seluruh dunia, kita tidak bisa mengabaikan bangunan berwarna putih yang mendominasi lanskap pulau seperti Santorini di Yunani.

    Ternyata rumah berwarna putih ini tidak hanya memiliki tujuan estetika.Sebuah penelitian baru-baru ini terhadap bangunan yang menggunakan cat barium sulfat menunjukkan bahwa cat ini mampu menjaga suhu internal sekitar 4,5°C lebih rendah daripada suhu udara luar.

    Cara ini berpotensi menurunkan biaya pendinginan gedung secara signifikan dengan mengurangi ketergantungan pada AC.

    5. Menghadirkan alam dalam bangunan
    Kunci untuk menegosiasikan perubahan iklim di kota-kota adalah dengan memasukkan alam ke dalam infrastruktur.

    Solusi ini diterapkan di The Valley, gedung pencakar langit serba guna di distrik keuangan Amsterdam. Bisa dikatakan, The Valley merupakan proyek inovatif yang merupakan contoh cemerlang bagaimana biofilia dapat berperan.

    Sebanyak 13.000 tanaman, pohon, dan semak yang dimasukkan ke dalam fasad bangunan memberikan peningkatan kualitas udara, peningkatan kesejahteraan, dan manfaat pendinginan lokal.

    Integrasi alam ke dalam kota seperti seharusnya harus menjadi prinsip desain standar perkotaan terus berkembang dalam perubahan iklim.

    Artikel ini pertama kali diterbitkan di earth.org

  • Indonesia Masuk Daftar 30 Negara Paling Rentan Terkena Dampak Perubahan Iklim

    Indonesia Masuk Daftar 30 Negara Paling Rentan Terkena Dampak Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Tantangan sangat besar dihadapi Indonesia karena menjadi negara dalam daftar 30 negara paling rentan terkena dampak perubahan iklim.

    Indonesia rentan terhadap berbagai bencana ekologis yang diakibatkan perubahan iklim seperti banjir, longsor, kekeringan, kenaikan air laut, misalnya kawasan Jakarta dan sekitarnya yang dekat dengan laut.

    Banjir dampaknya besar untuk lingkungan dan manusia, tetapi sebenarnya dampak banjir sangat besar lagi ke ekonomi.

    Di satu sisi, Indonesia memainkan peran penting dalam global transisi energi, karena Indonesia merupakan tempat penting untuk penyerapan karbon.

    Hutan di Kalimantan dan Sumatera memiliki kapasitas yang tidak jauh berbeda dengan hutan Amazon. Di sisi lain, Indonesia juga produsen bahan bakar fosil terbesar.

    Baca: Solusi kota untuk hadapi perubahan iklim

    Hal ini diungkapkan Wakil Rektor Bidang Riset Monash University Indonesia Professor Alex Lechner pada virtual meeting dengan jurnalis di tiga provinsi yakni NTT, NTB dan Makassar (Sulsel), Kamis (8/8/2024).

    Sebagai seorang peneliti di bidang ekologi lingkungan, Alex mengakui bahwa data tentang Indonesia sangat terbatas, padahal semua dampak perubahan iklim yang ekstrem bisa dilihat di Indonesia, mulai dari longsor, banjir, kekeringan, dan kebakaran.

    Koneksi Monash University menjalin kolaborasi dengan jurnalis yang tergabung dalam The Society of Enviromental Journalists (SIEJ) Simpul Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur untuk diseminasi informasi terkait dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan.

    “Kolaborasi ini penting untuk peneliti dan jurnalis dalam mengatasi perubahan iklim terhadap tiga kelompok rentan yakni perempuan, lansia dan disabilitas,” katanya.

    Dia mengatakan penting dua profesi ini berkolaborasi dalam mendorong kebijakan pemerintah dan memberikan diseminasi informasi tentang perubahan iklim dan upaya melakukan pertahanan (resiliense),

    Baca: Kerjasama antargenerasi untuk hadapi perubahan iklim

    Hal tersebut mengingat mayoritas negara di dunia telah berkomitmen untuk menangani perubahan iklim dan mencapai target penurunan suhu 1,5 derajat Celcius.

    Target ini sebenarnya masuk akal, namun menjadi menantang karena mesti segera dikejar dalam waktu yang terbatas.

    Alex mengatakan, sejak tahun 1990-an sebenarnya sudah dikenali ini dan dunia gagal dalam mencegah perubahan iklim. Bahkan tahun 2023 merupakan tahun bumi mengalami suhu terpanas.

    Upaya mengatasinya perlu kerja bersama tidak hanya dari pemerintah dan pebisnis, namun juga masyarakat.

    “Kita butuh perubahan yang transformatif, mulai dari pakaian yang kita gunakan, pangan yang kita makan, hingga energi yang kita gunakan. Mau tidak mau, bisnis dan masyarakat mesti berubah,” ujarnya.

  • Perubahan Iklim Memicu Panas Perkotaan, Ini Dampaknya Bagi Kehidupan Kota dan Warganya

    Perubahan Iklim Memicu Panas Perkotaan, Ini Dampaknya Bagi Kehidupan Kota dan Warganya

    7cloud.asia – Ketika perubahan iklim semakin cepat dan urbanisasi meningkat, kota-kota di seluruh dunia menghadapi ancaman yang semakin besar: cuaca panas ekstrem.

    Meningkatnya suhu, yang diperburuk oleh efek pulau panas perkotaan, membahayakan kesehatan masyarakat, membebani infrastruktur, dan merugikan perekonomian sehingga mengancam keberlanjutan perkotaan di seluruh dunia..

    Di tengah krisis yang dipicu perubahan iklim ini, kota-kota berupaya memberikan solusi inovatif untuk mendinginkan jalanan dan melindungi penduduknya.

    Panas perkotaan mengacu pada konsekuensi gabungan dari pemanasan global dan efek pulau panas perkotaan (urban heat island/UHI), yang membuat perkotaan lebih panas dibandingkan wilayah pedesaan di sekitarnya.

    Panas perkotaan dapat menghancurkan kehidupan manusia, infrastruktur, ekosistem, dan perekonomian, terutama selama gelombang panas dan peristiwa cuaca panas ekstrem.

    Dalam artikel ini, kita akan melihat penyebab panas perkotaan, tantangannya bagi perkotaan, serta solusi dan kisah sukses apa yang ada untuk mengatasi masalah ini.

    Baca: Emisi gas rumah kaca memicu gelombang panas yang ekstrem

    Apa Penyebab Panas Perkotaan? Panas perkotaan terutama disebabkan oleh dua faktor: perubahan iklim dan urbanisasi.

    Perubahan iklim meningkatkan frekuensi, intensitas, dan durasi gelombang panas serta kejadian panas ekstrem, yang dapat meningkatkan suhu perkotaan beberapa derajat.

    Misalnya, gelombang panas tahun 2021 yang melanda Pacific Northwest menewaskan sekitar 1.200 orang setelah suhu mencapai rekor 116F (46,6°C) di Portland, Oregon dan 108F (42,2°C) di Seattle, Washington.

    Urbanisasi adalah faktor lain yang berkontribusi terhadap panas perkotaan, selain perubahan iklim.

    Semakin banyak orang pindah ke kota, maka vegetasi alami dan tanah akan diubah menjadi bangunan, jalan, dan permukaan kedap air lainnya yang menyerap dan mengeluarkan kembali lebih banyak panas, sehingga menciptakan efek rumah kaca.

    Efek rumah kaca dapat meningkatkan suhu perkotaan hingga 7°C pada siang hari dan 12°C pada malam hari dibandingkan di pedesaan.

    Efek rumah kaca juga dapat memperburuk kualitas udara, karena suhu yang lebih tinggi meningkatkan pembentukan ozon di permukaan tanah dan polutan lainnya.

    Baca: Perubahan iklim dan gelombang panas ekstrem

    Panas perkotaan menimbulkan banyak tantangan bagi perkotaan, seperti di bawah ini:

    Risiko kesehatan masyarakat:
    Panas perkotaan dapat menyebabkan tekanan panas, kelelahan akibat panas, serangan panas, dehidrasi, serta penyakit kardiovaskular dan pernapasan.

    Kondisi ini terutama terjadi di kalangan kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, masyarakat berpenghasilan rendah, dan populasi minoritas.

    Panas perkotaan juga dapat memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada, seperti diabetes, hipertensi, dan asma. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 166.000 orang meninggal karena penyebab terkait panas antara tahun 1998 dan 2017.

    Kerusakan infrastruktur:
    Panas perkotaan dapat merusak infrastruktur penting seperti jalan raya, jembatan, rel kereta api, jaringan listrik, dan pipa air dengan menyebabkan infrastruktur tersebut retak, tertekuk, meleleh, atau pecah.

    Misalnya, pada tahun 2019, gelombang panas di Perancis menyebabkan pembangkit listrik tenaga nuklir mati karena panas berlebih pada air yang digunakan untuk pendinginan.

    Panas perkotaan juga dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan, menghancurkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan, serta melepaskan emisi berbahaya.

    Kerugian ekonomi:
    Panas perkotaan dapat menurunkan produktivitas dan kinerja pekerja, terutama mereka yang bekerja di luar ruangan, seperti pekerja konstruksi, pertanian, dan transportasi.

    Hal ini juga dapat meningkatkan permintaan dan biaya energi untuk pendinginan, yang dapat membebani jaringan listrik dan menyebabkan pemadaman listrik

    Panas perkotaan juga dapat mengurangi daya tarik dan kelayakan hidup kota, yang dapat mempengaruhi pariwisata, rekreasi, dan aktivitas bisnis pada tingkat global.

    Sumber:earth.org

  • Masalah Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia Belum Tepat Sasaran (1)

    Masalah Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia Belum Tepat Sasaran (1)

    7cloud.asia – Perubahan iklim dianggap sebagai ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup umat manusia di abad ke-21.

    Dampak perubahan iklim tidak hanya berhubungan dengan permasalahan lingkungan tetapi juga dengan permasalahan sosial dan ekonomi.

    Indonesia adalah salah satu negara yang berisiko tinggi terkena dampak perubahan iklim. Sialnya, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak siap menghadapi dampak tersebut.

    Pada saat yang bersamaan, Indonesia sudah merasakan berbagai fenomena akibat perubahan iklim, seperti banjir dan kekeringan yang berkepanjangan, pergeseran pola curah hujan, peningkatan suhu, dan naiknya permukaan air laut.

    Komunitas internasional melalui UNESCO menyepakati bahwa salah satu cara untuk memersiapkan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim, terutama generasi muda, adalah melalui pendidikan.

    Baca: Agar pendidikan memberi solusi bagi perubahan iklim

    Pendidikan perubahan iklim (Climate change education/CCE) dikumandangkan oleh UNESCO sebagai pendidikan formal, non-formal, dan informal yang membantu orang-orang memahami dan menghadapi dampak dari krisis iklim.

    Pendidikan perubahan iklim juga memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dibutuhkan.

    Penelitian yang dilakukan Kelvin Tang (Kandidat PhD di University of Tokyo) tentang posisi dan kondisi pendidikan perubahan iklim di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan perubahan iklim di Indonesia belum menjadi prioritas baik dari segi kebijakan perubahan iklim maupun kebijakan pendidikan.

    Dalam tulisannya yang telah terbit di The Conversation, Kelvin menemukan terdapat ketidaksinkronan gagasan pendidikan perubahan iklim di dalam kedua kebijakan tersebut.

    Dalam penelitiannya, Kelvin menggunakan analisis tematik 20 teks kebijakan perubahan iklim seperti Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim) dan 12 teks kebijakan pendidikan seperti Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka) di Indonesia.

    Baca: Perubahan iklim memicu panas ekstrem di perkotaan

    Kelvin juga mewawancarai 17 ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, dan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

    Penelitian Kelvin menemukan tiga fakta penting, yang diulas secara bersambung dalam tiga tulisan terpisah

    Pendidikan perubahan iklim masih termarginalkan
    Kebijakan perubahan iklim dan kebijakan pendidikan memang menjelaskan pentingnya pendidikan perubahan iklim.

    Namun, pendidikan perubahan iklim masih sangat termarginalkan dalam kedua kebijakan tersebut baik secara kuantitas maupun kualitas.

    Fokus pendidikan perubahan iklim sering kali mengabaikan inisiatif pendidikan yang lebih luas, termasuk yang menarget anak-anak dan masyarakat umum.

    Perwakilan dari Direktorat Mitigasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa, “masalahnya adalah jejak karbon masyarakat belum diperhitungkan, belum diukur. Jadi, kita tidak bisa memosisikan mereka sebagai pelaksana aksi dalam konteks yang lebih jelas”.

    Baca: Emisi gas rumah kaca memicu gelombang panas semakin ekstrem

    Akibatnya, pelaksanaan pendidikan perubahan iklim lebih banyak melalui jalan nonformal, seperti pelatihan atau lokakarya. Ini ditujukan kepada pihak-pihak bersangkutan, seperti staf pemerintahan dan sektor swasta strategis.

    Namun, pemerintah Indonesia mengakui bahwa akurasi pencatatan tersebut masih dipertanyakan karena tidak adanya sistem yang mencatat, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan dan hasilnya.

    Selain itu, dengan sistem pendidikan desentralisasi, setiap daerah maupun sekolah dapat menentukan sendiri isu pendidikan yang menjadi prioritas.

    Dinas pendidikan daerah maupun sekolah-sekolah berlomba mengajukan mata pelajaran maupun topik untuk menjadi prioritas seperti pendidikan kewarganegaraan, bahasa daerah, dan pendidikan agama.

    Ini sering kali menghalangi isu pendidikan perubahan iklim menjadi topik prioritas di suatu daerah.

    Integrasi isu perubahan iklim juga masih termarginalkan dalam mata pelajaran sains.

    Terminologi ‘pemanasan global’ dan ‘perubahan iklim’ dalam kebijakan pendidikan, misalnya, hanya dapat ditemukan secara masif dalam dokumen-dokumen yang diterbitkan pada 2022, bersamaan dengan pemberlakuan Kurikulum Merdeka.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, penulis: Kelvin Tang (Kandidat PhD di University of Tokyo)

  • Masalah Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia Kurangnya Sinergi Antarkebijakan (2)

    Masalah Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia Kurangnya Sinergi Antarkebijakan (2)


    ruangkotacom – Perubahan iklim dianggap sebagai ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup umat manusia di abad ke-21.

    Dunia melalui UNESCO menyepakati bahwa salah satu cara untuk memersiapkan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim, terutama generasi muda, adalah melalui pendidikan.

    Pendidikan perubahan iklim (Climate change education/CCE) dikumandangkan oleh UNESCO sebagai pendidikan formal, non-formal, dan informal yang membantu orang-orang memahami dan menghadapi dampak dari krisis iklim.

    Pendidikan perubahan iklim juga memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dibutuhkan.

    Penelitian yang dilakukan Kelvin Tang (Kandidat PhD di University of Tokyo) tentang posisi dan kondisi pendidikan perubahan iklim di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan perubahan iklim di Indonesia belum menjadi prioritas baik dari segi kebijakan perubahan iklim maupun kebijakan pendidikan.

    Baca: Masalah dalam pendidikan perubahan iklim di Indonesia

    Dalam tulisannya yang telah terbit di The Conversation, Kelvin menemukan terdapat ketidaksinkronan gagasan pendidikan perubahan iklim di dalam kedua kebijakan tersebut.

    Penelitian Kelvin menemukan tiga fakta penting terkait pendidikan perubahan iklim. Poin kedua temuan Kelvin adalah kurangnya sinergi antarkebijakan

    Definisi dan tujuan pendidikan perubahan iklim dalam kebijakan perubahan iklim dan kebijakan pendidikan di Indonesia masih berbeda.

    Kebijakan perubahan iklim menggunakan gagasan capacity building’ (pembangunan kapasitas) yang menitikberatkan pada keterampilan teknis penanganan perubahan iklim.

    Fokus pendidikan perubahan iklim dalam kebijakan perubahan iklim adalah pendidikan nonformal melalui pelatihan-pelatihan.

    Baca: Agar pendidikan memberi solusi menghadapi perubahan iklim

    Sehingga, pembangunan kapasitas tertuju terutama ke staf pemerintahan dan sektor swasta yang berhubungan dengan lima sektor pengendalian perubahan iklim, yaitu sektor energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, serta kehutanan dan penggunaan lahan.

    Sementara itu, kebijakan pendidikan memiliki gagasan agen perubahan dalam mengatasi perubahan iklim.

    Melalui pendidikan perubahan iklim, kebijakan pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan individu-individu yang memiliki landasan moral dan karakter yang kuat serta menghormati lingkungan.

    Individu-individu ini kemudian diharapkan dapat menerjemahkan nilai-nilai etika mereka ke dalam tindakan nyata, sehingga dapat berkontribusi pada strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang efektif.

    Kurangnya sinergi dari tujuan kedua kebijakan di atas mengakibatkan program-program pendidikan perubahan iklim tidak efektif.

    Baca: Indonesia masuk 30 negara yang rentan terdampak perubahan iklim

    Padahal, selain meningkatkan efektivitas dari segi implementasi maupun pemanfaatan sumber daya, kebijakan yang bersinergi juga akan memudahkan pemantauan dan evaluasi dampak dari inisiatif pendidikan perubahan iklim.

    Pendekatan pendidikan Jepang untuk pembangunan berkelanjutan (Education for sustainable development/ESD), contohnya, menunjukkan kebijakan yang selaras.

    Pemerintah Jepang telah mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan ke dalam kurikulum nasionalnya, memastikan bahwa siswa belajar tentang aspek keberlanjutan dalam berbagai mata pelajaran.

    Siswa mempelajari pentingnya hemat listrik sebagai aksi konsumsi berkelanjutan. Ini selaras dengan kebijakan nasional Jepang yang mengutamakan efisiensi energi untuk meredam perubahan iklim.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, penulis: Kelvin Tang (Kandidat PhD di University of Tokyo)

  • Masalah Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia: Didominasi Aspek Ekonomi (3)

    Masalah Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia: Didominasi Aspek Ekonomi (3)

    7cloud.asia – Perubahan iklim dianggap sebagai ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup umat manusia di abad ke-21.

    Dunia melalui UNESCO menyepakati bahwa salah satu cara untuk memersiapkan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim, terutama generasi muda, adalah melalui pendidikan.

    Pendidikan perubahan iklim (Climate change education/CCE) dikumandangkan oleh UNESCO sebagai pendidikan formal, non-formal, dan informal yang membantu orang-orang memahami dan menghadapi dampak dari krisis iklim.

    Pendidikan perubahan iklim juga memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dibutuhkan.

    Penelitian yang dilakukan Kelvin Tang (Kandidat PhD di University of Tokyo) tentang posisi dan kondisi pendidikan perubahan iklim di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan perubahan iklim di Indonesia belum menjadi prioritas baik dari segi kebijakan perubahan iklim maupun kebijakan pendidikan.

    Baca: Masalah pendidikan perubahan iklim di Indonesia (1)

    Dalam tulisannya yang telah terbit di The Conversation, Kelvin menemukan terdapat ketidaksinkronan gagasan pendidikan perubahan iklim di dalam kedua kebijakan tersebut.

    Penelitian Kelvin menemukan tiga fakta penting terkait pendidikan perubahan iklim. Poin ketiga temuan Kelvin adalah dominasi aspek ekonomi dalam kebijakan perubahan iklim.

    Pertimbangan ekonomi yang mendominasi wacana kebijakan sering kali membayangi aspek pendidikan dan lingkungan dari pendidikan perubahan iklim. Ini berpotensi memarginalkan pendidikan perubahan iklim dalam domain kebijakan.

    Di Indonesia, strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

    Proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan kawasan industri sering kali diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Baca: Masalah pendidikan perubahan iklim di Indonesia (2)

    Meskipun proyek-proyek ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja, mereka juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi, peningkatan emisi karbon, dan degradasi ekosistem.

    Dalam konteks ini, pendidikan tentang dampak lingkungan dari proyek-proyek tersebut sering kali diabaikan atau dianggap kurang penting dibandingkan dengan manfaat ekonominya.

    Akibatnya, pemahaman masyarakat tentang dampak lingkungan dari proyek-proyek pembangunan ini tetap rendah.

    Fokus ekonomi dalam kebijakan perubahan iklim dan kebijakan pendidikan memang penting bagi Indonesia. Namun, porsi penyampaiannya perlu diseimbangkan dengan penanganan dan pendidikan perubahan iklim.

    Pendidikan perubahan iklim juga dapat menjadi alat untuk memperkenalkan permasalahan rumit seperti dampak pembangunan ke lingkungan untuk meningkatkan pemikiran kritis para pelajar.

    Baca: Agar pendidikan memberi solusi bagi perubahan iklim

     

  • 10 Tahun Pemerintahan Jokowi : Proyek Pembangunan yang Merusak Kemampuan Adaptasi Rakyat

    10 Tahun Pemerintahan Jokowi : Proyek Pembangunan yang Merusak Kemampuan Adaptasi Rakyat

    7cloud.asia – Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menilai selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, berbagai proyek pembangunan besar-besaran terus digenjot, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kemampuan adaptasi rakyat

    Eksploitasi ini justru dilegitimasi melalui UU 2/2023 Ciptaker yang memperluas skala eksploitasi kawasan biosfer, cagar alam, dan hutan, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.

    Berbagai proyek atas nama penanganan perubahan iklim, nyatanya hanya sebagai solusi palsu dalam menangani dampak perubahan iklim.

    Berikut sejumlah proyek yang oleh ARUKI dinilai justru merusak kemampuan adaptasi rakyat:

    1. Proyek transisi energi.
    Skema transisi energi yang digadang-gadang Pemerintah Jokowi tidak demokratis dan tidak berkeadilan.

    Proyek-proyek yang mengatasnamakan aksi iklim, nyatanya hanya menjadi business as usual yang lebih menekankan pada investasi skala besar dan cenderung menambah kerentanan rakyat akibat perubahan iklim, serta semakin menyulitkan rakyat untuk beradaptasi.

    Proyek geothermal, CCUS, PLTA, kendaraan listrik dan berbagai proyek transisi energi lainnya, justru memperluas kerusakan lingkungan, merusak hutan dan kerugian bagi rakyat.

    Studi Walhi dan Celios (2023) menunjukkan bahwa ekspansi dan eksplorasi Geothermal di Pulau NTT telah mengakibatkan kerugian ekonomi warga sebesar Rp1,1 triliun per tahun.

    Angka ini belum termasuk kerugian lingkungan dan konflik yang harus ditanggung oleh rakyat dalam jangka panjang.

    Alih- alih aksi iklim juga digunakan Pemerintah untuk gencar memberikan izin-izin tambang dan smelter nikel kepada korporasi.

    Kementerian ESDM mencatat bahwa hingga 2023, telah diterbitkan izin tambang nikel kepada 213 entitas perusahaan dan setidaknya 693.246,72 hektar kawasan tutupan lahan hutan di Indonesia telah diberikan kepada korporasi pertambangan nikel

    Skema ini telah berkontribusi pada pelepasan emisi Gas Rumah Kaca, menyebabkan pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang signifikan.

    Petani kecil, nelayan tradisional, perempuan dan masyarakat adat di sekitar area
    tambang dan smelter nikel di Sulawesi, Maluku, dan Papua menjadi korban langsung dari perampasan ruang hidup dan perusakan lingkungan.

    2. Proyek transisi energi JETP
    Proyek Just Energy Transition Partnership didominasi oleh utang luar negeri yang berpotensi menambah beban keuangan negara dan semakin memberatkan pembayar pajak.

    Selain itu, proyek transisi energi dalam JETP mengutamakan pembangunan energi terbarukan berskala besar yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

    Skema pendanaan JETP justru mengabaikan pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas yang mendekatkan sumber energi terbarukan dengan masyarakat sehingga mudah dijangkau dari sisi harga.

    3. Konsesi pertambangan untuk ormas keagamaan
    Pemberian konsesi pertambangan batubara kepada ormas keagamaan, Nahdlatul Ulama
    dan Muhammadiyah, bukan hanya upaya mencuci dosa ekologi industri batubara tapi juga melemahkan gerakan lingkungan hidup di Indonesia.

    Setiap gerakan lingkungan hidup yang menyuarakan pentingnya penanganan krisis iklim akan berhadapan dengan NU dan Muhammadiyah.

    Kedua ormas keagamaan yang telah masuk dalam bisnis energi kotor batubara hampir bisa dipastikan akan menghalangi setiap gerakan masyarakat yang mendesak pemerintah memperkuat komitmen iklimnya.

    Konflik horizontal antara gerakan lingkungan hidup dan kedua ormas Islam menjadi sulit untuk dihindari.

    4. Proyek Food Estate
    Food estate terbukti gagal mencapai tujuannya dan malah menimbulkan dampak buruk. Program yang menelan lebih dari Rp104 triliun dana APBN justru gagal dan menyebabkan kerusakan ekologi dan ekonomi hingga ketimpangan sosial.

    Di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, proyek Food Estate telah membabat kawasan hutan lindung seluas 165.000 hektare, termasuk 600 hektare hutan hujan. Akibatnya, masyarakat di kawasan tersebut menghadapi ancaman banjir karena deforestasi.

    5. Proyek Shrimp Estate
    Pengembangan proyek tambak skala raksasa yang dilakukan di era Jokowi di Jawa Tengah, Kalimantan Tengah dan NTB, nyatanya mengeksklusi subjek rentan, terutama petambak tradisional dan perempuan petambak.

    Proyek Shrimp Estate untuk memastikan terpenuhinya supply udang Indonesia untuk kebutuhan ekspor ke Amerika Serikat dan Jepang, akan mengancam eksistensi petambak tradisional, penurunan kualitas lingkungan dan degradasi ekosistem pesisir seperti mangrove diabaikan.

    Pelanggaran hak-hak pekerja perempuan petambak pada masa pasca panen pun seringkali terjadi (Infid, 2022). Proyek ini juga absen dalam memperhatikan dampak turunan pada situasi ancaman perubahan iklim di sektor pesisir dan kelautan.

    Pada bagian lain, Sebagaimana hasil Rembug Iklim Pesisir (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia & Yayasan Pikul, 2023) menunjukkan bahwa kebijakan iklim yang tidak tepat justru meningkatkan kerentanan dan menghancurkan kemampuan adaptasi nelayan tradisional dalam menghadapi perubahan iklim.

    6. Perdagangan karbon
    Skema perdagangan karbon yang berorientasi pada bisnis dan tidak menjawab akar krisis iklim. Skema ini dilihat sebagai upaya melepaskan tanggung jawab korporasi atas kerusakan lingkungan dan penyumbang emisi GRK.

    Selama 10 tahun pemerintahannya, alih-alih meletakkan prinsip keadilan iklim di dalam membangun kebijakan dan aksi-aksi iklim di Indonesia, Jokowi justru merilis peraturan terkait iklim lebih mendorong pada munculnya bisnis yang memperdagangkan krisis.

    Situasi ini diperparah dengan besarnya ruang diskresi yang berdampak pada pelemahan demokrasi dan hilangnya fungsi kontrol publik kepada pemerintah atas jalannya kebijakan yang merugikan rakyat dan lingkungan.

  • ARUKI: Kebijakan Iklim di Era Jokowi Jauh dari Perspektif Keadilan Iklim

    ARUKI: Kebijakan Iklim di Era Jokowi Jauh dari Perspektif Keadilan Iklim

    7cloud.asia – Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menilai hingga
    akhir masa kepemimpinannya,  aksi-aksi pengendalian perubahan iklim belum menjadi prioritas utama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Senin (19/8/2024) ARUKI menilai upaya pengendalian perubahan iklim di era Jokowi juga masih jauh dari perspektif Keadilan Iklim.

    Karena itu ARUKI yang beranggotakan 34 organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintahan yang akan datang untuk lebih serius untuk mewujudkan keadilan iklim.

    “Momen pidato kenegaraan seharusnya dimanfaatkan oleh Presiden untuk tidak hanya menegaskan komitmen Indonesia dalam penanganan krisis iklim, tetapi juga menunjukkan langkah konkret yang diambil untuk mengurangi ketergantungan pada industri ekstraktif,” ujar juru bicara ARUKI, Omen Bagaskara. 

    Indonesia, ujarnya, harus mulai beralih ke model pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan, yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi.

    Baca: Jokowi wariskan kerusakan ekologi dan beban ekonomi di pembangunan IKN

    Pembangunan harusnya juga dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, menegakkan hak asasi manusia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya bagi subjek-subjek rentan.

    “Sayangnya, dalam pidato kenegaraan, Presiden Jokowi hanya menyinggung ekonomi hijau tetapi tidak menyinggung krisis iklim sebagai hal yang penting dan mendesak pada agenda pembangunan Indonesia ke depan,” imbuhnya.

    Jokowi secara eksplisit menyebutkan prestasi-prestasinya dalam bidang pembangunan ekonomi, infrastruktur, pengembangan sistem jaminan sosial tapi abai dalam menangani krisis iklim.

    Jokowi juga gagal mewujudkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan bantuan Internasional.

    Meskipun terjadi kemajuan-kemajuan secara makro, tetapi selama satu dekade terakhir, kebijakan ekonomi yang bertumpu pada industri ekstraktif menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap krisis iklim yang semakin memburuk.

    Baca: Rapor merah 10 tahun pemerintahan Jokowi

    Padahal dampak krisis iklim paling dirasakan oleh subjek-subjek rentan seperti petani kecil, nelayan tradisional, Masyarakat Adat, perempuan, orang muda, buruh, pekerja informal, penyandang disabilitas, anak-anak dan lansia yang sangat membutuhkan kehadiran Negara.

    “Mereka lah yang menanggung beban terberat akibat cuaca ekstrim, gagal panen, kerusakan ekosistem darat dan laut, termasuk dampak buruk dari proyek-proyek maladaptasi, aksi mitigasi sesat, dan berbagai dampak negatif pembangunan yang tidak adil,” imbuh ARUKI dalam pernyataannya.

    ARUKI mencatat bahwa selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, kebijakan dan
    aksi-aksi iklim yang dijalankan bukan hanya tidak menyelesaikan akar masalah dari krisis iklim, justru merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia.

    Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, berbagai proyek pembangunan besar-besaran terus digenjot, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kemampuan adaptasi rakyat.

    Eksploitasi ini justru dilegitimasi melalui UU 2/2023 Ciptaker yang memperluas skala eksploitasi kawasan biosfer, cagar alam, dan hutan, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.

  • Masalah Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia: Praktik Baik yang Telah Dilakukan

    Masalah Pendidikan Perubahan Iklim di Indonesia: Praktik Baik yang Telah Dilakukan

    7cloud.asia – Penelitian yang dilakukan Kelvin Tang (Kandidat PhD di University of Tokyo) tentang posisi dan kondisi pendidikan perubahan iklim di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan perubahan iklim belum menjadi prioritas baik dari segi kebijakan perubahan iklim maupun kebijakan pendidikan.

    Dalam tulisannya yang telah terbit di The Conversation, Kelvin menemukan terdapat ketidaksinkronan gagasan pendidikan perubahan iklim di dalam kedua kebijakan tersebut.

    Penelitian Kelvin menemukan tiga fakta penting tentang pendidikan perubahan iklim di Indonesia, yakni pendidikan perubahan iklim masih termarginalkan, masih kurangnya sinergi antarkebijakan serta pendidikan perubahan iklim masih didominasi nilai ekonomi

    Temuan Kevin di atas menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak akan kebijakan yang terkoordinasi antara tujuan perubahan iklim dan pendidikan.

    Harapannya, desain dan implementasi pendidikan perubahan iklim dapat berjalan secara selaras dan efektif di Indonesia.

    Baca: Masalah pendidikan perubahan iklim di Indonesia1

    Saat ini, usaha-usaha ke arah sana mulai tampak. Salah satunya lewat Inisiatif seperti Kurikulum Merdeka versi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Program Adiwiyata.

    Kebijakan yang dirumuskan Kementerian Lingkungan Hidup, menunjukkan bahwa ada upaya untuk memasukkan pendidikan perubahan iklim ke dalam sistem pendidikan formal.

    Kurikulum Merdeka dirancang untuk pembelajaran yang lebih fleksibel, sehingga memungkinkan integrasi topik-topik perubahan iklim ke dalam berbagai mata pelajaran.

    Kurikulum Merdeka juga memuat Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

    Program lintas disiplin ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk ‘mengalami pengetahuan’ melalui proyek-proyek observasi lingkungan sekitar dan mencari solusi terhadap masalah yang ditemukan.

    Baca: Masalah pendidikan perubahan iklim di Indonesia 2

    Salah satu topik dari P5 adalah ‘Gaya Hidup Berkelanjutan’.

    Sementara itu, Program Adiwiyata juga dapat mendorong sekolah-sekolah yang berpartisipasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan siswa.

    Sekolah juga dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran berdasarkan tanggung jawab mereka untuk melestarikan lingkungan alam dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

    Pendidikan perubahan iklim yang ditujukan kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda, menjadi sangat penting untuk memersiapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang diprediksi akan lebih ekstrem pada beberapa dekade mendatang.

    Hal ini menekankan perlunya pengarusutamaan pendidikan perubahan iklim di dalam pendidikan formal di Indonesia.

    Baca: Masalah pendidikan perubahan iklim di Indonesia 3

    Indonesia dapat memulai langkah awal dengan membuat kebijakan khusus mengenai desain dan implementasi pendidikan perubahan iklim yang holistik dan selaras, tidak tumpang tindih.

    Misi ini dapat tercapai dengan adanya peran yang jelas bagi instansi mana yang bertanggungjawab atas pendidikan perubahan iklim dalam pendidikan formal Indonesia.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, penulis: Kelvin Tang (Kandidat PhD di University of Tokyo)