7cloud.asia – Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menilai hingga
akhir masa kepemimpinannya, aksi-aksi pengendalian perubahan iklim belum menjadi prioritas utama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Senin (19/8/2024) ARUKI menilai upaya pengendalian perubahan iklim di era Jokowi juga masih jauh dari perspektif Keadilan Iklim.
Karena itu ARUKI yang beranggotakan 34 organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintahan yang akan datang untuk lebih serius untuk mewujudkan keadilan iklim.
“Momen pidato kenegaraan seharusnya dimanfaatkan oleh Presiden untuk tidak hanya menegaskan komitmen Indonesia dalam penanganan krisis iklim, tetapi juga menunjukkan langkah konkret yang diambil untuk mengurangi ketergantungan pada industri ekstraktif,” ujar juru bicara ARUKI, Omen Bagaskara.
Indonesia, ujarnya, harus mulai beralih ke model pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan, yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi.
Baca: Jokowi wariskan kerusakan ekologi dan beban ekonomi di pembangunan IKN
Pembangunan harusnya juga dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, menegakkan hak asasi manusia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya bagi subjek-subjek rentan.
“Sayangnya, dalam pidato kenegaraan, Presiden Jokowi hanya menyinggung ekonomi hijau tetapi tidak menyinggung krisis iklim sebagai hal yang penting dan mendesak pada agenda pembangunan Indonesia ke depan,” imbuhnya.
Jokowi secara eksplisit menyebutkan prestasi-prestasinya dalam bidang pembangunan ekonomi, infrastruktur, pengembangan sistem jaminan sosial tapi abai dalam menangani krisis iklim.
Jokowi juga gagal mewujudkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan bantuan Internasional.
Meskipun terjadi kemajuan-kemajuan secara makro, tetapi selama satu dekade terakhir, kebijakan ekonomi yang bertumpu pada industri ekstraktif menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap krisis iklim yang semakin memburuk.
Baca: Rapor merah 10 tahun pemerintahan Jokowi
Padahal dampak krisis iklim paling dirasakan oleh subjek-subjek rentan seperti petani kecil, nelayan tradisional, Masyarakat Adat, perempuan, orang muda, buruh, pekerja informal, penyandang disabilitas, anak-anak dan lansia yang sangat membutuhkan kehadiran Negara.
“Mereka lah yang menanggung beban terberat akibat cuaca ekstrim, gagal panen, kerusakan ekosistem darat dan laut, termasuk dampak buruk dari proyek-proyek maladaptasi, aksi mitigasi sesat, dan berbagai dampak negatif pembangunan yang tidak adil,” imbuh ARUKI dalam pernyataannya.
ARUKI mencatat bahwa selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, kebijakan dan
aksi-aksi iklim yang dijalankan bukan hanya tidak menyelesaikan akar masalah dari krisis iklim, justru merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia.
Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, berbagai proyek pembangunan besar-besaran terus digenjot, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kemampuan adaptasi rakyat.
Eksploitasi ini justru dilegitimasi melalui UU 2/2023 Ciptaker yang memperluas skala eksploitasi kawasan biosfer, cagar alam, dan hutan, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.
Leave a Reply