ruangkota

Tag: dki jakarta

  • Tak Akan Lakukan Operasi Yustisia, Pemprov DKI Jakarta Izinkan Pendatang Baru Ikuti Pelatihan Kerja

    Tak Akan Lakukan Operasi Yustisia, Pemprov DKI Jakarta Izinkan Pendatang Baru Ikuti Pelatihan Kerja

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terbuka terhadap para pendatang baru dari berbagai daerah yang akan mencari pekerjaan di Jakarta.

    Pemprov DKI Jakarta pun membuka ruang bagi para pendatang untuk meningkatkan keterampilannya melalui pelatihan yang akan diadakan di tingkat kecamatan, balai warga, dan kelurahan.

    Namun, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengingatkan, para pendatang yang akan mengikuti pelatihan harus memiliki identitas kependudukan.

    “Jadi kalau dia sudah mempunyai identitas karena syaratnya itu identitas, jangan sampai orang tidak beridentitas. Kalau dia mempunyai identitas, sekali lagi kami memberikan kesempatan untuk ikut pelatihan,” ujar Pramono Anung di Pendopo Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Pramono Anung menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisia terhadap para pendatang, melainkan akan melakukan pendataan identitas.

    Baca: Urbanisasi jadi harapan sekaligus masalah bagi perekonomian kota

    “Kami tidak melakukan operasi yustisia. Yang kami lakukan adalah kemudian mendata yang datang,” katanya.

    Lebih lanjut, Pramono Anung juga mengaku telah mendapatkan laporan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terkait para pendatang di Jakarta usai Hari Raya Idulfitri.

    Pramono berharap, para pendatang yang mengadu nasib di Jakarta memiliki keahlian atau ketrampilan tertentu.

    Selain itu, ia juga mengharapkan agar setiap pendatang dapat membawa suasana kedamaian, kerukunan dan menjaga hal-hal baik yang sudah ada di Jakarta.

    “Intinya adalah Jakarta terbuka bagi siapa saja, tetapi kami mengharapkan siapapun yang datang tentunya tetap membawa suasana kedamaian, kerukunan dan juga hal-hal yang sudah baik yang ada di DKI Jakarta,” ucapnya.

    Baca: Lonjakan pencari kerja di Jakarta memicu daerah kumuh

    Dilansir jakarta.go.id, para pendatang baru dari daerah bisa melapor diri ke pengurus RT dan RW setempat sekaligus mengurus administrasi kependudukan (adminduk) ke Loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta sesuai domisili.

    Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengingatkan para pendatang baru segera melapor diri dan mengurus adminduk sesuai ketentuan berlaku. Layanan adminduk yang disediakan Pemprov DKI Jakarta dipastikan tak dipungut biaya sepeser pun.

    Dinas Dukcapil DKI Jakarta juga memiliki layanan adminduk dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota hingga provinsi. Para pendatang baru bisa mengakses layanan tersebut sesuai domisili dan akan dilayani sebaik mungkin berdasarkan aturan yang berlaku.

    Menurut Budi, pihaknya akan membagi pendatang dalam dua kategori meliputi pendatang yang membawa Surat Keterangan Pindah (SKP) dari daerah asalnya untuk menetap di DKI Jakarta dan pendatang yang tidak berniat pindah.

    Mereka yang tidak berniat pindah adminduk sesuai domisili itu akan menjadi penduduk non permanen di DKI Jakarta.

    Baca: Pendatang baru di Jakarta diminta tertib administrasi

     

  • Pemutihan Ijazah Tahap 2: Pemprov DKI Jakarta Tetapkan Besok sebagai Batas Waktu

    Pemutihan Ijazah Tahap 2: Pemprov DKI Jakarta Tetapkan Besok sebagai Batas Waktu

    7cloud.asia – Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan warga yang ingin memanfaatkan program pemutihan ijazah bisa menyerahkan berkas yang disyaratkan ke Suku Dinas Pendidikan sesuai domisili pemohon.

    “Mekanismenya pengajuan berkas cukup lewat Suku Dinas Pendidikan,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Sarjoko saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025)

    Sarjoko merinci syarat pengajuan pengambilan ijazah tertunda yakni memiliki KTP DKI Jakarta, berdomisili di DKI Jakarta, lulusan satuan pendidikan swasta di DKI Jakarta, melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

    Kemudian, berasal dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kelurahan, dan tidak bekerja formal.

    Bagi peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus diwajibkan melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah yang menerangkan dana KJP Plus untuk alokasi bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sudah didebit oleh satuan pendidikan.

    “Kalau penerima KJP, otomatis mereka sudah masuk di DTKS,” ujar Sarjoko.

    Baca: Ribuan ijazah masih tertahan di sekolah

    Pengajuan usulan bantuan disampaikan melalui Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi dengan melampirkan dokumen persyaratan antara lain surat permohonan kepada Kepala Suku Dinas Kota/Kabupaten Administrasi sesuai domisili satuan pendidikan.

    Kemudian, fotokopi KTP (lampirkan KTP orang tua/wali jika berusia kurang dari 17 tahun), fotokopi Kartu Keluarga (KK), melampirkan SKTM dari PTSP Kelurahan bagi yang belum terdaftar dalam DTKS, dan surat keterangan tunggakan dari satuan pendidikan.

    Sarjoko mengatakan tidak ada batasan waktu lamanya ijazah yang ditahan di sekolah untuk bisa diputihkan.

    “Secara prinsip yang baru kami respons untuk bisa diselesaikan ini adalah yang selama ini masyarakat melakukan pengaduan melalui Balai Kota Jakarta ataupun anggota DPRD DKI Jakarta,” imbuhnya.

    Saat ini, sambung dia, Pemprov DKI masih melakukan pendataan terkait jumlah ijazah yang ditahan di seluruh sekolah swasta.

    “Sesungguhnya untuk mengetahui jumlah ijazah yang masih tertahan di sekolah. Ini nanti untuk menentukan kebijakan lebih lanjut,” kata dia.

    Baca: Program “Quick Wins” Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta

    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan ijazah yang dapat ditebus mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Dengan bantuan ini, para lulusan dapat segera mengakses dunia kerja maupun pendidikan yang lebih tinggi.

    Pada tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta telah menebus sebanyak 117 ijazah tertahan dengan total nilai mencapai Rp596.42 juta.

    Penebusan dan pemutihan ijazah ini terlaksana berkat kerja sama dengan Baznas Bazis DKI Jakarta.

    Pemprov DKI Jakarta akan kembali menebus ijazah bagi 250 calon penerima manfaat lainnya pada bulan Mei 2025. Pemutihan ijazah tahap dua rencananya akan dilakukan pada 2 Mei ini.

    “Minggu depan saya sendiri akan hadir di dalam pemutihan tahap kedua. Nanti, yang ketiga saya akan minta Pak Wakil Gubernur (Rano Karno),” kata Pramono.

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan besok atau Rabu (30/4/2025) sebagai batas waktu sekolah swasta mengirimkan data jumlah ijazah lulusan mereka yang tertahan. 

  • Keberhasilan DKI Jakarta Menata Transportasi Publik Belum Diikuti Kesadaran Warga Tinggalkan Kendaraan Pribadi

    Keberhasilan DKI Jakarta Menata Transportasi Publik Belum Diikuti Kesadaran Warga Tinggalkan Kendaraan Pribadi

    7cloud.asia – Direktur Asia Tenggara Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Gonggomtua Sitanggang, menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta telah mencatat sejumlah kemajuan signifikan dalam penataan lalu lintas dan transportasi publik dalam 10 tahun terakhir.

    Berbicara di acara Jakarta Urban Mobility Festival (JUMF) 2025 di Pasar Raya Blok M, Jakarta Selatan, pada Kamis (24/4/2025), Gonggomtua memaparkan sejumlah kemajuan yang dicapai.

    Di antaranya adalah pembangunan 212 kilometer trotoar, 196,5 kilometer jalur sepeda, dan cakupan transportasi publik yang telah mencapai 78,4 persen wilayah kota (ITDP, 2022).

    Kebijakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (MKLL) merupakan strategi jangka menengah hingga panjang untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara dari sektor transportasi.

    Gonggomtua menegaskan, perencanaan yang matang dan penerapan bertahap sangat diperlukan dalam penataan kota.

    ”Namun, langkah awal bisa dimulai dari memperkuat layanan transportasi publik yang inklusif dan terintegrasi secara kelembagaan, tarif, dan infrastruktur, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak,” jelas Gonggomtua.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

    Sementara itu, Duta Besar Inggris Dominic Jermey mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir yang berhasil memperluas layanan transportasi publik dan membangun kota yang lebih ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda.

    “Ini sangat mengesankan. Jakarta telah menyiapkan jalur pejalan kaki di 80 persen wilayahnya,” ujarnya.

    Dominic mengajak semua pihak bekerja sama untuk mewujudkan mobilitas yang berkelanjutan dan berkeadilan, dengan memprioritaskan masyarakat, bukan kendaraan

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa mengubah Jakarta menjadi lebih baik, tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur, tetapi juga harus dimulai dari perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat.

    Menurut Pramono Anung, acara seperti JUMF penting sebagai wadah edukasi, advokasi, dan keterlibatan publik dalam mendukung solusi transportasi berkelanjutan.

    “Harus ada perubahan mendasar, seperti mengubah cara pandang, karakter, dan kebiasaan masyarakat Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), dari pengguna kendaraan pribadi menjadi pengguna transportasi publik. Di sisi lain, fasilitas juga harus diperbaiki,” ujarnya.

    Baca: Warga Jakarta dan sekitarnya masih enggan gunakan transportasi publik

    Seperti diberitakan sebelumnya, Pramono telah menginstruksikan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menggunakan angkutan umum sebagai moda utama setiap hari Rabu

    Hal ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penggunaan Angkutan Umum Massal bagi Pegawai di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    “Kebijakan ini untuk mengubah cara pandang dan kebiasaan. Selain itu, kami akan menambah armada bus, khususnya bus listrik. Dengan langkah ini, secara bertahap jumlah kendaraan pribadi di jalanan akan berkurang,” jelasnya.

    Dalam kesempatan ini, Pramono menyampaikan apresiasi kepada (ITDP) dan UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT) melalui Kedutaan Besar Inggris di Jakarta atas kerja samanya dalam mendorong penggunaan transportasi publik.

    Ia berharap partisipasi publik semakin meningkat, termasuk dalam penyusunan strategi perencanaan demi mendukung sistem transportasi yang nyaman, cepat, aman, dan terjangkau.

    Selain edukasi dan pemahaman, yang paling penting adalah keseriusan kita dalam mengimplementasikan kebijakan yang berdampak.

    “Pemprov berkomitmen melakukan perubahan mendasar agar masyarakat percaya pada transportasi umum yang disediakan pemerintah,” tegasnya.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta targetkan 55 persen warga gunakan transportasi publik

  • Pemprov DKI Jakarta Akan Kejar Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor

    Pemprov DKI Jakarta Akan Kejar Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk mengejar para penunggak pajak kendaraan di ibu kota.

    Langkah Pemprov DKI Jakarta ini berbeda dengan Pemprov Jawa Barat yang memilih memutihkan pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Jakarta.

    Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan penagihan kepada wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan.

    Baca: DKI Jakarta tetapkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5 persen

    “Ya ditagih. Dan nanti dalam jangka pendek ini, orang yang tidak bayar pajak di Jakarta akan kesulitan. Kenapa? Begitu dia mengisi bensin ada barcode yang akan membaca bahwa mobilnya belum bayar pajak,” ujar Pramono, di Hotel Balairung, Jakarta Timur, Rabu (30/4/2025).

    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menerapkan sistem terintegrasi yang memungkinkan deteksi kendaraan penunggak pajak melalui berbagai fasilitas publik, seperti parkir.

    “Ketika dia parkir di Jakarta juga akan ketahuan mobilnya tidak bayar pajak,” ujarnya.

    Pramono menyampaikan, pihaknya tengah berupaya melakukan perbaikan agar masyarakat patuh dalam membayar pajak. Menurutnya, rata-rata masyarakat tidak membayarkan pajak untuk kendaraan keduanya atau lebih.

    Baca: Perluasan TransJakarta bakal kurangi pemakaian kendaraan pribadi

    Upaya penagihan pajak ini juga dilakukan untuk menekan jumlah kendaraan yang menghindari aturan ganjil genap. Ia menilai jika Pemprov melakukan pemutihan pajak, justru akan semakin menambah tingkat kemacetan di ibu kota.

    “Itulah yang saya upayakan untuk memperbaiki, karena bagi saya pribadi pajak itu adalah kepatuhan,” kata dia.

    Pramono Anung menambahkan, dirinya tengah mempertimbangkan melakukan integrasi sistem pembayaran tol dengan data pajak kendaraan.

    Sehingga saat pengguna kendaraan melakukan tapping di pintu gerbang tol, akan langsung terbaca apakah pajak kendaraannya menunggak atau tidak.

    “Saya lagi berpikir apakah memungkinkan ketika dia menggunakan jalan tol begitu dia bayar, barcode-nya terbaca, mobilnya kebaca, ketahuan mobilnya belum bayar pajak,” tandas Pramono.

  • DPRD DKI Jakarta Dukung Penggunaan Transportasi Umum oleh ASN di Lingkungan Pemprov

    DPRD DKI Jakarta Dukung Penggunaan Transportasi Umum oleh ASN di Lingkungan Pemprov

    7cloud.asia – Sejumlah DPRD DKI Jakarta, mendukung kebijakan Gubernur Pramono Anung soal penggunaan transportasi umum oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov.

    Anggota Komisi D Neneng Hasanah misalnya, mendorong agar kebijakan ini di diperluas frekuensinya. Saat ini, kewajiban ASN menggunakan angkutan umum hanya pada hari Rabu.

    Menurut Neneng, penerapan kebijakan ini dapat ditingkatkan menjadi dua hingga tiga kali dalam sepekan untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta.

    “Harapannya bisa ditingkatkan, mungkin dua kali seminggu, atau bahkan tiga kali. Ini akan sangat berdampak positif bagi Jakarta,” ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Ingub 6/2025 memberikan pengecualian bagi ASN yang sedang sakit, hamil, disabilitas, atau bertugas di lapangan yang membutuhkan mobilitas khusus. Neneng menilai kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan berbagai kondisi pegawai dan tetap memberikan ruang fleksibilitas.

    Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Pemprov DKI, dengan pengawasan ketat.

    Baca: Kesadaran warga beralih ke transportasi umum masih kurang

    Neneng juga mendorong agar Pemprov DKI mempertimbangkan pemberian sanksi bagi ASN yang melanggar aturan tersebut. Ia menilai, mekanisme pemberian sanksi dapat dirumuskan melalui musyawarah internal atau ditetapkan langsung oleh Gubernur.

    “Nantinya sanksi bisa dimusyawarahkan bersama atau ditetapkan oleh Pak Gubernur, agar aturan ini tidak hanya bersifat imbauan, tapi benar-benar dijalankan dengan disiplin,” tandasnya.

    Terpisah anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga menilai, keharusan ASN DKI Jakarta menggunakan transportasi umum setiap Rabu merupakan langkah awal yang efektif dalam membentuk kebiasaan baru sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat secara luas.

    “Tujuan akhirnya bukan hanya untuk ASN, tapi juga membentuk kebiasaan baru di masyarakat agar lebih mengandalkan angkutan umum,” ujarnya, Rabu (30/4/2025).

    Namun, Pandapotan mengingatkan pentingnya pengaturan jadwal keberangkatan ASN, mengingat kapasitas transportasi umum saat ini masih terbatas.

    “Jadwal keberangkatan harus diatur. Tidak bisa semua ASN berangkat di jam yang sama karena transportasi umum belum tentu mampu menampung seluruhnya sekaligus,” tegasnya.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta targetkan 55 persen warga gunakan transportasi umum

    Ia mendorong, Pemprov DKI untuk memperluas akses jaringan transportasi, khususnya Transjabodetabek, guna memastikan ASN dari berbagai wilayah tetap dapat menjangkau tempat kerja dengan mudah dan nyaman.

    “Kalau ASN saja sudah terbiasa naik transportasi umum, maka masyarakat juga bisa ikut terbiasa. Ini soal membangun budaya baru,” tambahnya.

    Senada dengan Pandapotan, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, juga mendukung kebijakan ini. Ia menilai, kebijakan tersebut akan berdampak positif terhadap kemacetan dan polusi udara di ibu kota.

    “Ini ide dan kebijakan yang bagus karena bisa mengurangi kemacetan, polusi, dan kepadatan di jalan. Kota kita selama ini memang masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi,” ucap Alia.

    Lebih lanjut, Alia mengingatkan, pentingnya peran aktif masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendorong kedisiplinan para pegawai.

    “Jangan cuma semangat di awal, sekadar untuk buat konten, lalu hilang begitu saja. Harus ada keseriusan dari masing-masing SKPD untuk menindaklanjuti kebijakan ini,” tandasnya.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

  • Pemutihan Ijazah Tahap 2 Diserahkan, Total 488 Ijazah Telah Ditebus Pemprov DKI Jakarta

    Pemutihan Ijazah Tahap 2 Diserahkan, Total 488 Ijazah Telah Ditebus Pemprov DKI Jakarta

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan pemutihan ijazah tahap kedua tahun 2025 kepada 371 siswa di halaman Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

    Penyerahan bantuan ini bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tak ada warga Jakarta yang tertahan ijazahnya karena keterbatasan biaya.

    “Pemprov DKI Jakarta secara simbolis menyerahkan bantuan pendidikan berupa ijazah yang tertunda (pemutihan ijazah) tahap kedua tahun 2025,” ujar Pramono, di sela upacara Hari Pendidikan Nasional 2025.

    Pramono menyampaikan, pada tahap pertama sebanyak 117 siswa telah menerima bantuan serupa. Dengan penyerahan tahap kedua ini, maka total 488 siswa telah menerima bantuan program pemutihan ijazah dengan nilai total Rp1,69 miliar.

    “Upaya ini akan terus dilanjutkan karena masih terdapat 6.652 ijazah yang tertahan di sekolah,” kata Pramono.

    Ia menekankan pentingnya program ini agar warga Jakarta dapat melanjutkan pendidikan dan memanfaatkan ijazah mereka untuk memperoleh pekerjaan.

    Baca: Pemutihan ijazah tahap 2 di DKI Jakarta

    Pramono pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Baznas Bazis DKI Jakarta atas sinergi dan dukungannya dalam membantu warga yang terkendala administrasi penyelesaian pendidikan.

    “Intinya, ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini harus hadir,” tegas Pramono.

    Pemenuhan layanan dasar pendidikan, ujarnya, merupakan salah satu program prioritas utama dalam mewujudkan Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.

    “Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan,” tandasnya.

    Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyambut baik langkah Pemprov menginisiasi program pemutihan ijazah bagi warga yang ijazah kelulusannya masih tertahan.

    “Luar biasanya di DKI karena pada hari ini ada kabar gembira buat dunia pendidikan. Ijazah yang sudah lama tertahan di sekolah dibebaskan oleh Pemprov DKI melalui Baznas Bazis,” ujar Khoirudin, Jumat (2/5/2025).

    Baca: Ribuan ijazah masih tertahan di sekolah-sekolah di DKI Jakarta

    Khoirudin juga mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI yang meningkatkan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

    Dia berharap ke depan Pemprov DKI dapat memberikan beasiswa kepada pelajar berprestasi di Jakarta untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

    Khoirudin menegaskan bahwa DPRD akan terus mendukung dari sisi anggaran demi kemajuan sektor pendidikan.

    “Ini bukti bahwa DPRD sangat support membantu Pemprov DKI Jakarta dalam rangka memajukan dunia pendidikan. Pendidikan kita pendidikan yang gratis,” tegasnya.

    DPRD DKI Jakarta mendukung penuh program pemutihan ijazah tersebut. Ia menyebutkan bahwa DPRD telah menyetujui anggaran agar warga Jakarta dapat menebus ijazah mereka secara gratis.

    “Karena memang kita yang punya kemenangan untuk menjadi anggaran. Dan anggaran yang diberikan untuk pemutihan ijazah juga anggaran yang kita setujui,” tandasnya.

    Baca: Program “quick wins” Pramono Anung dan Rano Karno

  • Disdik DKI Jakarta Larang Sekolah Pungut Biaya untuk Wisuda

    Disdik DKI Jakarta Larang Sekolah Pungut Biaya untuk Wisuda

    7cloud.asia – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran Nomor 17/SE/2025 tentang Kegiatan Wisuda atau Pelepasan Peserta Didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMK.

    Surat edaran ini menegaskan bahwa kegiatan wisuda bukan wajib dan tidak boleh menjadi beban finansial bagi orang tua atau wali murid.

    Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan, inti dari surat edaran tersebut adalah larangan pungutan kepada orangtua /wali murid dalam pembiayaaan kegiatan wisuda/pelepasan siswa.

    Kalau sekolah ingin menyelenggarakan acara pelepasan maka bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti menampilkan kegiatan ekstrakurikuler.

    “Itu menjadi media dari siswa untuk siswa yang bisa dilaksanakan di sekolah tanpa pungutan,” ujar Sarjoko, Senin (5/5/2025) seperti dikutip jakarta.go.id.

    Baca: Total 488 ijazah telah ditebus Pemprov DKI Jakarta

    Sarjoko menyampaikan, kegiatan wisuda diharapkan dilakukan secara sederhana, tidak diskriminatif, dan dilaksanakan di lingkungan sekolah.

    “Tidak harus di hotel. Di sekolah juga bisa. Bahkan bisa jadi momen berkesan dengan menampilkan keterampilan siswa,” katanya.

    Sarjoko menjelaskan, Surat Edaran ini bersifat wajib diikuti oleh seluruh sekolah di DKI Jakarta.

    Ia menambahkan, Disdik DKI Jakarta juga akan melakukan pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan surat edaran ini. Jika ditemukan pelanggaran, akan dilakukan evaluasi dan pendalaman lebih lanjut utk pemberian sanksinya.

    “Satu poin yang paling penting, tidak boleh ada pungutan. Sekali lagi, satuan pendidikan agar pedomani edaran ini dengan penuh tanggung jawab,” tandasnya.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta akan lakukan pemutihan terhadap ribuan ijazah yang tertahan

    Apabila nantinya ada sekolah-sekolah yang melanggar, Sarjoko menyebut maka Disdik Jakarta akan menjadikan pelanggaran tersebut sebagai bahan pendalaman dan evaluasi.

    “Ya itu tentu menjadi bahan evaluasi buat kami. Tentu akan kami melakukan pendalaman sejauh mana kira-kira terjadinya pelanggaran itu,” lanjutnya.

    Meski begitu, Sarjoko menyebut sekolah-sekolah di Jakarta tidak diwajibkan untuk melapor ke Disdik Jakarta apabila ingin menggelar acara perpisahan tanpa pungutan biaya di sekolah mereka.

    Ia hanya berharap sekolah-sekolah di Jakarta ke depannya dapat menjadikan Surat Edaran tersebut sebagai pedoman.

    “Kalaupun mereka mau melaporkan ke suku dinas atau bahkan ke dinas lain tidak masalah. Tidak melaporkan pun tidak apa-apa. Sepanjang itu tadi, [SE-nya] dipedomani. Dipedomani sesuai dengan edaran yang kita sampaikan,” jelas Sarjoko.

  • Pemprov DKI Jakarta Berkomitmen Kembangkan Transportasi Umum yang Ramah Disabilitas

    Pemprov DKI Jakarta Berkomitmen Kembangkan Transportasi Umum yang Ramah Disabilitas

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus meningkatkan dan memperbaiki aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas.

    Hal ini disampaikan Pramono Anung setelah mengevaluasi penggunaan transportasi umum selama dua minggu terakhir sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025.

    “Selalu yang menjadi persoalan disabilitas, belum semua halte itu ramah terhadap mereka,” ungkap Pramono di Gedung Transport Hub MRT Jakarta-Dukuh Atas, Rabu (7/5/2025).

    Dalam perjalanan dinasnya saat menggunakan transportasi umum, Pramono Anung menceritakan perbincangannya dengan salah satu penumpang disabilitas.

    “Kebetulan hari ini saya berdialog dengan disabilitas. Saya tanyakan, berapa kali dia pindah dan kesulitan apa yang dihadapi,” ceritanya.

    Baca: Mengintip Layanan LRT Jabodebek Bagi Penyandang Disabilitas

    Karena itu, perbaikan fasilitas yang ramah disabilitas di berbagai layanan transportasi publik akan menjadi salah satu prioritas yang akan dikerjakan Pemprov DKI.

    “Untuk membuat halte-halte menjadi ramah kepada disabilitas salah satu juga hal yang akan kami lakukan,” kata Pramono.

    Pada kesempatan ini, Pramono pun mengapresiasi antusiasme ASN dalam menggunakan layanan transportasi umum setiap hari Rabu yang diterapkan selama dua pekan terakhir ini.

    Pramono menyampaikan, penggunaan transportasi umum akan berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemacetan di ibu kota.

    Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan pada 2023, masalah kemacetan di Jakarta ini berpotensi menyebabkan kerugian hingga Rp 100 triliun setahun.

    Baca: DKI Jakarta Sediakan Layanan Gratis Transjakarta untuk Kelompok Disabilitas dan Lansia

    Selain itu, banyaknya kendaraan pribadi yang memicu kemacetan jadi sumber utama polusi udara di Jakarta yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan menurunnya produktivitas masyarakat.

    Meskipun konektivitas transportasi di Jakarta sudah mencapai 91 persen, penggunaannya masih rendah, yakni sekitar 21 persen. Karena itu, Pramono Anung menargetkan peningkatan pengguna transportasi umum sebesar 5-10 persen setiap tahunnya.

    Melalui upaya peningkatan fasilitas dan kebiasaan penggunaan transportasi umum, Pramono berharap target Jakarta menjadi 50 besar kota global bisa terwujud.

    “Itulah yang menjadi target saya untuk bisa membuat, katakanlah di tahun 2025, Jakarta sebagai kota global, rankingnya menjadi top 50,” tandasnya.

  • Kewajiban Menggunakan Transportasi Umum bagi ASN di DKI Jakarta Berdampak Positif

    Kewajiban Menggunakan Transportasi Umum bagi ASN di DKI Jakarta Berdampak Positif

    7cloud.asia – Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu berhasil meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum.

    Berdasarkan hasil evaluasi dan laporan dari Direktur Utama Transjakarta, diketahui jumlah pengguna Transjakarta mengalami peningkatan signifikan bahkan hingga 100 ribu.

    “Ketika ASN hari Rabu kita minta untuk naik transportasi umum, kenaikan Transjakarta dari 1,3 menjadi 1,4 juta. Artinya ada kenaikan 100 ribu,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Halte Transjakarta Cawang Sentral, Kamis (15/5/2025).

    Baca: DPRD DKI Jakarta usulkan penggunaan transportasi umum oleh ASN diperluas

    Pramono menyampaikan, jumlah ASN di Jakarta dan sekitarnya saat ini mencapai 62 ribu orang.

    Kebijakan ini pun dinilai juga bisa mendorong keluarga ASN untuk menggunakan transportasi umum sehingga berkontribusi pada pengurangan jumlah kendaraan pribadi yang selanjutnya mengurangi kemacetan dan polusi udara.

    Ia menegaskan, kebijakan ini akan terus dilanjutkan setiap Rabu. Pramono pun optimistis, dengan perencanaan yang baik, terutama dengan pembukaan rute-rute baru akan semakin efektif mengurangi kemacetan di Jakarta.

    “Dengan demikian, untuk itu setiap Rabu akan terus kami lanjutkan,” kata Pramono.

    Baca: Kesadaran warga gunakan transportasi umum masih kurang

    Kewajiban bagi ASN untuk menggunakan kendaraan umum setiap Rabu ini diatur dalam Instruksi Gubernur (Ingub) No 6 tahun 2025 tentang Penggunaan Angkutan Umum Massal bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada Rabu (5/5/2025) untuk semua ASN di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

    Untuk menjalankan aturan ini, Gubernur Pramono pun selalu menggunakan transportasi publik dalam melaksanakan aktivitas kerjanya tiap hari Rabu.

  • Pemprov DKI Jakarta Akan Selesaikan Masalah Tiang Monorel yang Terbengkalai

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyelesaikan permasalahan tiang-tiang proyek monorel yang hingga saat ini terbengkalai.

    Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, keberadaan tiang-tiang monorel yang sudah terbengkalai selama bertahun-tahun tersebut mengganggu estetika ibu kota.

    Hal ini disampaikan Pramono saat meninjau Planetarium & Observatorium Jakarta di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

    “Bagi Pemerintah Jakarta ini sangat mengganggu. Maka bukan monorel-nya yang dilanjutkan, tetapi tiang-tiang yang tidak berfungsi itu akan diapakan? Apakah dibersihkan? Apakah dibuat apa? Tentunya harus ada keputusan untuk itu,” ujar Pramono.

    Pramono menjelaskan, proyek monorel terhenti karena adanya persoalan hukum antara kontraktor dan pihak-pihak terkait.

    Baca: Satpol PP diturunkan untuk tertibkan vandalisme dan pelanggaran penggunaan trotoar

    Meskipun proyek monorel telah digantikan dengan LRT, tiang-tiang yang sudah terbangun dan masih berdiri kokoh tidak berfungsi hingga kini.

    Menurut Pramono, tiang-tiang monorel yang masih berdiri tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan memutuskan tindakan yang tepat untuk menangani hal tersebut.

    “Kalau teman-teman sekalian lewat di Rasuna Said maupun di Senayan, ada kolom-kolom untuk monorel yang sampai hari ini semuanya gak mau nyentuh untuk diselesaikan. Kalau bagi saya pribadi ini adalah hal yang harus diselesaikan,” tandasnya.

    Sejak awal pembangunan di tahun 2004 proyek ini tidak selesai sampai sekarang. Kini proyek itu hanya menyisakan tiang-tiang pancang yang tersebar di beberapa jalan utama di Jakarta. Salah satunya di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

    Baca: Trotoar di Jakarta belum ramah untuk kelompok disabilitas

    Proyek pembangunan monorel mulai dibangun pada tahun 2004. Pembangunan tiang pancang pertama dilakukan pada 14 Juni 2004, di Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan.

    Adapun nilai proyek ini mencapai 450 juta dolar. Namun di tengah jalan, pengembang sekaligus investor proyek ini, PT Jakarta Monorail (PT JM) tidak mampu memenuhi syarat investasi 144 juta dolar.

    Dilansir detik.com, proyek ini kemudian dihentikan pada tahun 2008 akibat masalah pendanaan dan kepastian investasi saat DKI Jakarta masih dipimpin oleh Fauzi Bowo alias Foke.

    Tidak lama setelah itu, Foke memastikan pembangunan proyek ini dihentikan. Pihak PT JM minta penggantian biaya investasi Rp600 miliar, namun Foke menolak dan hanya membayar sesuai rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Baca: Mendesain kota responsif terhadap banjir