Tag: pangan

  • Proyeksi Impor Beras 2024 Catatkan Rekor Indonesia Pengimpor Beras Terbesar di Dunia

    Proyeksi Impor Beras 2024 Catatkan Rekor Indonesia Pengimpor Beras Terbesar di Dunia

    7cloud.asia – Proyeksi neraca beras nasional 2024 yang dimutakhirkan pada Mei 2024, Indonesia berpotensi akan mengimpor beras hingga 5,17 juta ton sepanjang 2024.

    Angka itu sudah terealisasi pada Januari-April 2024, di mana impor beras mencapai 1,77 juta ton dan rencana impor Mei-Desember 2024 sebesar 3,40 juta ton.

    Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan impor beras terbesar di dunia.

    Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi IV DPR Saadiah Uluputty meminta Pemerintah dapat mengantisipasi lonjakan impor beras itu.

    Ia meminta pemerintah tingkatkan produksi beras lokal untuk ketahanan pangan dan membantu kesejahteraan petani lokal.

    Baca: Atasi impor beras pemerintah diminta membuat peta jalan pangan nasional

    “Ini kan udah ada proyeksinya, pemerintah mesti bisa mengantisipasi ini, (dengan cara) mendorong peningkatan produksi beras lokal melalui pengembangan teknologi pertanian yang lebih baik,“ tandas Saadiah dikutip Parlementaria, di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

    Ia menambahkan, pemerintah juga harus menyediakan subsidi pupuk dan benih yang efektif, serta pengelolaan irigasi yang lebih baik,

    “Impor beras 5,17 juta ton kalau seandainya tercapai juga tentu Indonesia jadi negara importir beras terbesar di dunia”

    Jika proyeksi itu benar terjadi, Saadiah khawatir akan impor beras 5,17 juta ton pada 2024 bakal menjadi rekor impor beras terbesar, melewati impor beras di tahun 1999 silam yang mencapai 4,75 juta ton.

    Baca: Soal harga beras, DPR nilai ada kebijakan yang tidak adil untuk petani

    “Impor beras 5,17 juta ton kalau seandainya tercapai juga tentu Indonesia jadi negara importir beras terbesar di dunia, mengalahkan negara tetangga Filipina yang rerata impor berasnya di kisaran 4 juta ton setiap tahun,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

    Lebih lanjut, Saadiah menawarkan opsi diversifikasi sumber pangan, di mana tidak lagi bergantung pada satu jenis makanan atau komoditas pertanian tertentu, dalam hal ini beras.

    Dia meminta pemerintah mengembangkan produksi dan konsumsi berbagai jenis makanan yang berbeda sesuai sumber pangan lokal.

    ”Ini untuk memastikan keamanan pangan yang lebih baik juga mengurangi risiko terkait ketergantungan satu jenis sumber pangan,” ungkap politisi dari Dapil Maluku ini.

  • Nissa Wargadipura dari Pesantren Ath-Thaariq Garut Raih “FAO Heroes 2024”

    Nissa Wargadipura dari Pesantren Ath-Thaariq Garut Raih “FAO Heroes 2024”

    7cloud.asia – Nissa Wargadipura, pengelola Pesantren Ath-Thaariq di Garut, Jawa Barat, pada hari Rabu (16/10/2024) menjadi salah seorang penerima anugerah bergengsi “FAO Heroes” atau “Pahlawan Pangan” dari Badan PBB Urusan Pangan Dunia (Food & Agriculture Organization) FAO.

    Nissa Wargadipura adalah salah seorang dari 26 tokoh dunia yang dinilai berhasil membantu mewujudkan akses dan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, terjangkau dan aman.

    Berkerudung putih merah jambu, Nissa yang berperawakan kecil, naik ke atas panggung bersama tujuh penerima lain yang hadir langsung di acara penganugrahan penghargaan “Food Hero’s FAO Global Family Farming Forum” di Roma, Italia.

    Diwawancarai VOA melalui telepon sesuai menerima penghargaan itu, Nissa mengatakan “Food Heroes” yang diterimanya seakan “menggeser paradigma yang ada selama ini tentang apa yang disebut sebagai pertanian yang berhasil.”

    Nissa sejak tahun 2008 mengajarkan santri-santrinya beragam teknik pertanian yang fokus pada pangan bernilai gizi tinggi dan model perkebunan keluarga berkelanjutan (family farming).

    Dilansir VOA Indonesia, Nissa mengatakan “family farming atau perkebunan keluarga berbasis biodiversity (keanekaragaman) dan tidak memakai pupuk kimia, terbukti berhasil menggeser cara pandang dari pertanian modern dan revolusi hijau ke gerakan agro-ekologi.

    “Lihat bagaimana gerakan family farming yang dilakukan petani-petani kecil ini justru dapat menjadi gerakan besar,” tandasnya.

    “Lihat bagaimana yang memastikan akses pada pangan, dan bahkan menyelamatkan pangan dunia, bukan perusahaan-perusahaan multi nasional atau multi internasional, tetapi rakyat.”

    Baca: Satu dekade era Jokowi gagal wujudkan kedaulatan pangan

    Dirjen FAO: Pangan adalah HAM
    Dalam acara yang berlangsung di tengah gejolak politik dunia dan perubahan iklim itu, Dirjen FAO Qu Dongyu, menekankan bahwa pangan adalah hak asasi manusia.

    Ia menggambarkan tema Hari Pangan Sedunia tahun ini – yaitu “Hak atas Pangan untuk Kehidupan yang Lebih Baik dan Masa Depan yang Lebih Baik” – sebagai pengingat bahwa semua orang berhak atas kecukupan pangan.

    Data FAO menunjukkan ada sekitar 730 juta orang yang menghadapi kelaparan dan lebih dari 2,8 miliar orang di seluruh dunia yang tidak mampu mendapatkan makanan sehat.

    Oleh karena itu Qu Dongyu mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk “mengambil tindakan segera” guna membangun sistem pertanian pangan yang dapat “memberi gizi pada dunia.”

    Saat memperkenalkan Nissa, pembawa acara di forum FAO itu menyebutnya sebagai penggagas sekolah petani muda “yang membantu petani memiliki keahlian pertanian berkelanjutan dengan tidak melupakan nilai-nilai kearifan lokal.”

    “Ia (Nissa.red) telah berbagi ilmu ke seluruh masyarakat di sekitarnya,” tambahnya.

    Sebagai perempuan yang lahir dari keluarga petani, yang senantiasa menggantungkan mata pencahariannya dengan mengolah lahan pertanian dan perkebunan di kaki Gunung Papandayan, di Garut, Jawa Barat,

     

    Baca: Warga Merauke menolak food estate di wilayahnya

    Nissa mengatakan kearifan lokal terbukti ikut menjaga dan mempertahankan ketersediaan pangan.

    “Dalam kearifan lokal orang Sunda, kita mengenal sawah. Sawah adalah gudang makanan yang paling variatif, mudah diakses, murah dan aman. Di gudang makanan ini kita menemukan makanan yang berbeda-beda,“ ujarnya.

    Ia lantas menyebut satu per satu sumber pangan yang ditemuinya sperti padi, ada eceng sawah, tutut, keong mas, genol atau ikan kecil-kecil, jamur yang tumbuh subur di pinggir2 pematang terutama setelah hujan dan banyak lainnya.

    Kekayaan luar biasaini baru di sawah saja, ujarnya, Ini semua aksesnya sangat mudah, murah dan jika dikelola secara organik maka circular economy yang dikelola pesantren ekologi ini tak terhingga.

    Bayangkan bagaimana jerami misalnya, yang setelah panen tidak dibuang, tapi dijadikan pakan ternak bebek dan angsa; atau daun-daun yang kering, dikumpulkan dan ditanam di tanah.

    Ini semua, lanjutnya, tidak terjadi dalam revolusi hijau karena semua harus bersih untuk kemudian diberi pupuk urea. Tapi kami mempertahankan apa yang ada di alam.

    ”Belum lagi jika kita bicara azola pinata yang sangat pintar menangkap protein dan oksigen di dalam udara,” ujar Nissa yang akan memaparkan semua hal ini dalam forum dialog internasional di FAO pada hari Kamis (17/10/2024).

    Sumber:VOAIndonesia

  • Mengenal Pertanian Vertikal dan Manfaatnya Bagi Lingkungan

    Mengenal Pertanian Vertikal dan Manfaatnya Bagi Lingkungan

    7cloud.asia – Terus menyempitnya luas lahan dan perubahan iklim membuat pertanian vertikal semakin dilirik. Tujuan utama dari teknik bertani ini adalah untuk meningkatkan hasil panen di lahan yang kecil atau sempit.

    Pertanian vertikal adalah pertanian modern yang menggunakan teknologi pertanian yang ramah lingkungan yang memanfaatkan dalam ruangan secara maksimal.

    Metode pertanian vertikal memerlukan pengendalian suhu, pencahayaan, dan kadar gas secara artifisial, yang semuanya dapat dilakukan di dalam ruangan. Itu sebabnya banyak petani membandingkan pertanian vertikal dengan pertanian rumah kaca.

    Untuk memahami cara kerja pertanian vertikal, ada empat aspek penting yang perlu dipertimbangkan: penataan fisik, pencahayaan, media pertumbuhan, dan kualitas keberlanjutan.

    Tujuan utama pertanian vertikal adalah untuk meningkatkan jumlah pangan yang diproduksi per meter persegi. Untuk mencapai hal ini, tanaman ditanam dalam struktur hidup seperti menara.

    Kedua, untuk menjaga tingkat cahaya ideal pada ruang, digunakan kombinasi cahaya alami dan buatan. Efisiensi pencahayaan ditingkatkan dengan menggunakan strategi seperti tempat tidur berputar.

    Baca: Pertanian regeneratif ubah daerah gersang di Portugal

    Ketiga, alih-alih menggunakan tanah, pertanian vertikal menggunakan bahan tanam aeroponik, hidroponik, atau hidroponik – yang paling sering digunakan adalah lumut sphagnum, tempurung kelapa, dan media non-tanah lainnya.

    Terakhir, untuk mengimbangi pengeluaran energi dalam pertanian, teknologi pertanian vertikal menggabungkan beberapa aspek keberlanjutan seperti hidroponik (menanam tanaman tanpa tanah), aeroponik (menanam tanaman tanpa tanah dan sedikit air) dan aquaponik (menanam ikan dan tanaman bersama-sama di satu tempat).

    Berbagai teknik ini terbukti mampu menekan konsumsi air pada pertanian vertikal mengalami hingga 95 persen

    Pertanian vertikal tak hanya menawarkan hasil yang lebih banyak dari lahan yang lebih sempit, tapi juga menawarkan sederet manfaat untuk lingkungan.

    Berikut beberapa manfaat pertanian vertikal yang paling signifikan bagi lingkungan sebagaimana dilansir earth.org:

    Menghemat ruang
    Menumpuk lapisan tanaman akan menghemat ruang dan menghasilkan lebih banyak hasil panen.

    Tidak semua orang memiliki keistimewaan dan akses terhadap ruang di halaman belakang, pertanian vertikal dapat memungkinkan siapa saja untuk menanam produk mereka sendiri, baik mereka memiliki taman di halaman belakang atau tidak.

    Baca: Industri pertanian turut pengaruhi kesehatan tanah global

    Kurangi konsumsi air
    Sistem irigasi pertanian mengonsumsi banyak air karena suhu panas dan metode pengairan yang tidak efisien. Suhu yang terkendali dan sistem cerdas akan membantu mengurangi kehilangan dan konsumsi air.

    Diversifikasi tanaman
    Pertanian vertikal memungkinkan Anda menanam banyak tanaman sekaligus, dan meningkatkan produksi pangan Anda. Anda tidak lagi dipaksa untuk memilih tanaman yang sesuai dengan ruang berkebun Anda yang terbatas.

    Dan dengan teknik pemberian makan dan penyiraman yang efektif, Anda akan mendapatkan hasil panen yang lebih banyak.

    Lingkungan terkendali
    Berbeda dengan taman luar ruangan, yang dipengaruhi oleh perubahan suhu, sinar matahari, dan embun beku, berkebun vertikal memungkinkan Anda memiliki kendali lebih besar terhadap lingkungan pertumbuhan tanaman Anda.

    Hal ini meningkatkan peluang keberhasilan panen dan mengurangi kerugian panen yang disebabkan oleh penyakit, cuaca ekstrem, dan hama.

  • Dampak Perubahan Iklim pada Produksi Pangan Kian Nyata: BMKG Berperan Penting untuk Mengatasinya

    Dampak Perubahan Iklim pada Produksi Pangan Kian Nyata: BMKG Berperan Penting untuk Mengatasinya

    7cloud.asia – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Stella Christie mengatakan bahwa dampak perubahan iklim yang semakin nyata memengaruhi produktivitas pangan nasional.

    Karena itu dia menyoroti peran penting Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMG dan BMKG dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia mengantisipasi perubahan iklim.

    Dalam 10 tahun terakhir, data Bank Dunia menunjukkan produktivitas hasil pangan dunia menurun akibat kerentanan terhadap perubahan iklim, baik karena kekeringan maupun banjir.

    “Di sinilah peran BMKG dan STMKG menjadi krusial, karena kemampuan memprediksi dan menganalisis data iklim dapat membantu mengantisipasi masalah ini,” kata Stella dilansir dari laman resmi BMKG, bmkg.go.id

    Berbicara dalam Workshop Transformasi STMKG Menuju Indonesia Emas di Tangerang, Kamis (16/1/2024), Stella menggarisbawahi pentingnya riset dan analisis data dalam transformasi STMKG.

    “STMKG harus memperkuat riset berbasis isu lokal maupun nasional. Data BMKG yang kaya akan potensi bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran berbasis masalah. Ini akan membuat lulusan STMKG lebih siap menghadapi tantangan nyata di lapangan,” jelasnya.

    Baca: Walhi sebut rencana pemerintah buka 20 Juta hektare lahan Bisa picu bencana ekologis

    Ia juga mendorong kolaborasi antar instansi/lembaga untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan, air, dan energi.

    “Kita membutuhkan generasi yang mampu menyelesaikan masalah bangsa dengan pendekatan saintifik dan inovatif. STMKG harus menjadi bagian penting dari ekosistem ini,” tegas Stella.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menegaskan bahwa inovasi, kolaborasi dan disiplin adalah tiga pilar utama dalam transformasi STMKG).

    Upaya ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, sekaligus menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, bencana geo-hidrometeorologi, dan tuntutan percepatan inovasi teknologi.

    “Kita membutuhkan generasi yang mampu mengelola data, mengubahnya menjadi informasi untuk kepentingan keselamatan dan kesejahteraan umat manusia, lalu melanjutkannya ke tingkat pengembangan pengetahuan dan kearifan. Dari sinilah solusi yang relevan dan bermakna dapat lahir,” ujar Dwikorita

    Baca: Perubahan iklim mengancam produksi pangan dunia

    Menurutnya, kemampuan mengamati (observasi), memahami, menganalisis, dan mengolah/memanfaatkan data secara efektif adalah keterampilan mendasar yang harus dimiliki di era kemajuan informasi dan teknologi seperti saat ini.

    Data yang diolah dengan cepat, tepat dan akurat menjadi suatu informasi dan pengetahuan yang bermakna dapat menjadi pijakan untuk pengambilan keputusan yang strategis dan berdampak luas.

    Tanpa pemahaman mendalam terhadap data, potensi besar yang terkandung di dalamnya hanya akan terabaikan.

    Dwikorita menekankan bahwa kolaborasi lintas disiplin di dalam STMKG ataupun dengan berbagai pihak eksternal merupakan kunci untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif dan jitu.

    “Kolaborasi bukan hanya soal kerja sama, tetapi juga soal bagaimana mengelola perbedaan menjadi suatu solusi yg komprehensif dan jitu. Buatlah research umbrella yang melibatkan dosen dan mahasiswa lintas program studi dan lintas lembaga,” jelasnya.

  • Strategi Bertahan Petani Kecil di Tengah Perubahan Iklim

    Strategi Bertahan Petani Kecil di Tengah Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Petani kecil adalah ujung tombak ketahanan pangan nasional. Namun kini mereka harus bergulat dengan banyak tantangan, terutama perubahan iklim.

    Anomali cuaca yang sering tak menentu memperbesar risiko gagal panen yang dialami petani. Kalau pun berhasil panen, kualitas pangan yang dihasilkan cenderung menurun.

    Mau tidak mau, petani perlu menyesuaikan diri dengan keadaan. Riset terbaru kami menunjukkan setiap daerah punya strategi yang berbeda-beda dalam menghadapi perubahan iklim.

    Kami juga menemukan, ada tiga hal yang memengaruhi strategi adaptasi mereka, yakni; gender, akses pada bantuan pemerintah, dan akses terhadap informasi.

    Temuan studi di enam daerah
    Kami bersama para peneliti organisasi masyarakat sipil lokal dari Aliansi Kolibri mewawancarai 125 petani di enam daerah yang mewakili tiga wilayah iklim Indonesia yakni monsoon (monsun), ekuator dan lokal.

    Daerah tersebut adalah Mentawai (Sumatra Barat), Tanjung Jabung Barat (Jambi), Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah), Buton (Sulawesi Tenggara), Sikka (Nusa Tenggara Timur) dan Fakfak (Papua Barat) sepanjang Januari hingga Juni 2022.

    Baca: Petani kopi Gayo berjuang atasi perubahan iklim

    1. Wilayah monsoon
    Petani wilayah iklim monsoon di Tanjung Jabung Barat (Jambi), Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah), Buton (Sulawesi Tenggara), dan Sikka (Nusa Tenggara Timur) merasakan peningkatan curah hujan dalam 10 tahun terakhir.

    Persepsi ini sejalan dengan data NASA Power yang menunjukkan adanya kenaikan curah hujan rata-rata sekitar +2.39 mm/hari di wilayah monsun.

    Imbasnya, sekitar 88 persen petani di wilayah iklim monsun melaporkan penurunan hasil produksi pertanian dibandingkan 10 tahun sebelumnya.

    Dampak ini paling terasa pada komoditas utama seperti kelapa sawit, kelapa, kakao, dan kemiri—tanaman yang memerlukan kelembapan seimbang.

    Menghadapi situasi ini, petani lokal beradaptasi dengan menggabungkan tiga strategi, yakni: diversifikasi tanaman, perawatan lahan, dan diversifikasi mata pencaharian.

    Di Buton, misalnya, petani tak lagi sekadar menjual kelapa, tetapi mulai mengolahnya menjadi produk turunan seperti minyak kelapa dan kopra. Upaya pasca panen ini memberikan nilai tambah dan membuka sumber pendapatan baru bagi mereka.

    Baca: Pertanian tradisional ramah lingkungan kembali dilirik

    Di Tanjung Jabung Barat dan Sikka, komoditas utama pertanian masing-masing adalah sawit dan cokelat serta kemiri.

    Kini, saat musim tanam semakin tidak pasti, petani mulai menanam beragam tanaman hortikultura, jagung, atau tanaman yang tahan cuaca ekstrem untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas saja.

    Petani di Tanjung Jabung juga membuat embung atau kolam penampungan air hujan sebagai bagian dari manajemen lahan mereka.

    2. Iklim ekuator
    Di wilayah iklim ekuator (Mentawai, Sumatra Barat) curah hujan cenderung stabil dan meningkat secara perlahan dalam satu dekade terakhir dengan rata-rata curah hujan bulanan pada 2011 kisaran 367 mm dan menjadi 391 mm pada 2022.

    Tidak seperti di wilayah iklim monsun, petani Mentawai dengan produksi pisang sebagai komoditas utama justru mengalami peningkatan hasil panen.

    Sehingga, petani di sini fokus pada pemeliharaan lahan dan tidak ada diversifikasi tanaman karena kondisi iklim dan produksi tanaman pisang relatif stabil.

    Baca: Melawan penggurunan dengan pertanian biogeneratif

    Petani di Mentawai biasanya mengandalkan middlemen atau perantara untuk mendapat informasi dari Dinas Kominfo atau Kantor Syahbandar soal jadwal kapal pengangkut hasil kebun ke ibu kota provinsi di Kota Padang.

    Informasi ini menjadi dasar mereka menentukan waktu panen, sehingga hasil pertanian bisa dijual dalam kondisi terbaik dan tidak busuk selama pengiriman.

    3. Iklim lokal
    Petani di Fakfak merasakan bahwa curah hujan cenderung panjang dan kenaikan yang tajam dalam satu dekade terakhir. Rata-rata curah hujan bulanan pada 2011 hanya 304 milimeter dan naik menjadi 407 mm di 2022.

    Petani Fakfak, Papua Barat fokus pada pemeliharaan lahan sebagai respons terhadap situasi tersebut. Petani pala misalnya, memangkas pohon secara rutin untuk mengurangi kelembapan, mempertahankan produktivitas sekaligus menjaga kesehatan tanaman di tengah cuaca ekstrem.

    Sama seperti di Mentawai, di Fakfak tidak ditemukan praktik diversifikasi tanaman maupun diversifikasi penghasilan, petani tetap bertahan dengan pala sebagai komoditas utama di daerah mereka.

    Riset kami menemukan, ragam strategi adaptasi petani di tiga wilayah iklim Indonesia di atas dipengaruhi tiga faktor utama, yakni; gender, akses informasi, dan akses bantuan pemerintah.

    Baca: Mengenal pertanian vertikal dan manfaatnya untuk lingkungan

    Kami menemukan bahwa petani yang menerima bantuan pemerintah, terutama subsidi hingga akses modal, cenderung lebih berani untuk mencoba pola tanam yang lebih beragam dan membuka usaha non-pertanian untuk menambah pendapatan seperti yang terjadi di wilayah iklim monsoon.

    Adapun di wilayah iklim ekuator dan lokal, peran bantuan pemerintah cenderung fokus pada penguatan kapasitas lokal, seperti penguatan kelompok tani, sehingga adaptasi di sana lebih banyak pada pemeliharaan lahan.

    Kami juga menemukan strategi pemeliharaan lahan umumnya dilakukan oleh petani laki-laki.

    Hal ini disebabkan oleh peran sosial dan pembagian kerja berbasis gender, di mana laki-laki lebih dominan dalam kegiatan yang memerlukan tenaga fisik tinggi, seperti perawatan lahan atau pengolahan tanah, sementara perempuan cenderung lebih banyak terlibat dalam kegiatan pasca panen.

    Akses terhadap informasi juga menjadi kunci adaptasi. Temuan di Mentawai menunjukkan, informasi dari jaringan lokal sangat berpengaruh untuk membuat keputusan teknis, seperti waktu jadwal panen terbaik.

    Baca: Aturan anti-deforestasi Eropa hambat keberlanjutan petani kecil

    Ketahanan pangan mustahil tanpa keberlanjutan petani
    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal menegaskan akan fokus pada ketahanan pangan.

    Namun ambisi itu hanya akan terwujud jika didukung oleh keberlanjutan petani kecil—mereka yang menyumbang sebagian besar produksi pangan nasional.

    Riset ini menunjukkan bahwa petani telah membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi, menggabungkan tradisi lokal dengan pendekatan ilmiah. Tapi kreativitas saja tidak cukup. Mereka butuh dukungan nyata.

    Pemerintah harus menjamin akses terhadap teknologi, informasi, pembiayaan dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, juga diperlukan penguatan kebijakan adaptasi yang sensitif gender untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pertanian.

    Mengingat kondisi alam dan iklim yang beragam, pemerintah tidak bisa menerapkan pendekatan “satu untuk semua”. Adaptasi harus disesuaikan dengan kondisi iklim lokal dan faktor sosial-ekonomi masing-masing daerah.

    Dalam hal ini, pemerintah daerah mesti mengambil peran aktif untuk menjamin ketahanan pangan lokal dan memperjuangkan nasib para petani dari dampak perubahan iklim.

    Artikel ini pertama kali terbitvdi The Conversation, Penulis: Venticia Hukom (Research Director, Kaleka). Safira Andrista selaku Partnership and Reporting Officer Yayasan Kaleka berkontribusi dalam artikel ini sebagai penulis utama hasil penelitian.

  • DPR Melihat Anggaran Ketahanan Pangan Belum Berpihak kepada Petani dan Nelayan

    DPR Melihat Anggaran Ketahanan Pangan Belum Berpihak kepada Petani dan Nelayan

    7cloud.asia – Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 belum secara tegas menempatkan ketahanan pangan serta perlindungan petani dan nelayan sebagai prioritas fiskal.

    Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPR Saadiah Uluputty menanggapi kebijakan fiskan pemerintahan Prabowo.

    Meskipun mengapresiasi capaian pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan produksi beras, Saadiah menilai bahwa kebijakan anggaran belum menyentuh persoalan mendasar

    Saadiah menilai, aspek distribusi manfaat, keadilan harga, serta perlindungan struktural bagi pelaku utama sektor pangan yakni petani dan nelayan belum tercermin dalam kebijakan fiskal 2026.

    “Ketahanan pangan bukan hanya soal angka produksi dan ketersediaan pasokan, tetapi tentang memastikan petani dan nelayan mendapat keuntungan yang layak dan posisi yang kuat dalam sistem pangan nasional,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

    Baca: Hasil panen petani Sukabumi jatuh ke tangan tengkulak

    Politisi PKS ini menambahkan bahwa masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) di sejumlah wilayah dan tingginya harga beras di atas HET menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan belum dirasakan merata oleh masyarakat akar rumput.

    Wakil rakyat Maluku ini juga menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian dan perikanan agar petani tidak terus-menerus berada di posisi lemah sebagai penyedia bahan mentah.

    “Tanpa kebijakan industrialisasi berbasis lokal, pelaku usaha tani akan tetap terpinggirkan dalam rantai nilai,” jelasnya.

    Dalam hal ini, ia menyoroti perlunya pembangunan industri pengolahan dan distribusi pangan yang menyeluruh, serta penguatan koperasi dan UMKM sebagai pilar utama kemandirian ekonomi rakyat.

    Baca: Pengamat sebut ada kebijakan yang tak adil untuk petani

    Saadiah juga mengingatkan, agar program-program besar seperti Koperasi Desa Merah Putih maupun pembentukan superholding Danantara diarahkan untuk memperkuat ekosistem pangan nasional.

    Dia melihat pengelolaan Danantara hanya mengejar skala ekonomi yang besar tanpa keberpihakan pada pelaku usaha kecil.

    Saya, ujarnya, berkeyakinan bahwa ketahanan pangan harus dibangun di atas fondasi keberpihakan fiskal yang kuat, reformasi tata kelola subsidi, dan sistem data pangan nasional yang akurat.

    “Tanpa itu, kedaulatan pangan hanya akan menjadi jargon tanpa realisasi,” pungkas Saadiah Uluputty.

  • Rencana Perekrutan 24.000 Tamtama untuk Jaga Ketahanan Pangan Dinilai Salahi Tupoksi TNI

    Rencana Perekrutan 24.000 Tamtama untuk Jaga Ketahanan Pangan Dinilai Salahi Tupoksi TNI

    7cloud.asia – Rencana TNI Angkatan Darat (AD) yang akan merekrut 24.000 tamtama guna membentuk batalyon teritorial pembangunan menuai kritik.

    Dalam keterangan TNI AD, disebutkan bahwa pasukan yang akan direkrut itu bukan untuk kepentingan tempur, melainkan akan difokuskan pada kegiatan seperti ketahanan pangan dan pelayanan kesehatan.

    Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menegaskan pentingnya pemahaman terhadap peran TNI dalam sistem pertahanan rakyat semesta serta ketahanan pangan nasional.

    Politisi PDI Perjuangan yang juga purnawirawan TNI AD ini mengingatkan soal tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) TNI sesuai Undang-undang

    “Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan persnya, Rabu (11/6/2025).

    Baca: MK diminta batalkan UU TNI

    Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispen TNI AD), Brigjen Wahyu Yudhayana, menyampaikan bahwa rencana perekrutan 24.000 calon tamtama dilatarbelakangi penyusunan struktur organisasi terbaru, yaitu pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan.

    Batalyon ini akan terdiri dari empat kompi yakni kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan kompi zeni. Direncanakan, batalyon tersebut akan tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota.

    Terkait hal ini, TB Hasanuddin mengingatkan Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta di mana seluruh potensi negara dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara.

    Doktrin utama yang diterapkan adalah perang berlarut, dimulai dengan perang konvensional dan jika diperlukan berlanjut dengan perang gerilya hingga kemenangan tercapai.

    Baca: Koalisi Kebebasan Berserikat desak UU TNI segera dicabut

    Dalam konteks perang berlarut, TB Hasanuddin menjelaskan bahwa sangat penting untuk menyiapkan wilayah-wilayah logistik, termasuk penyediaan bahan makanan di desa-desa, kampung, dan kota, agar perlawanan dapat berlangsung selama mungkin.

    “Dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung menjadi petani di lapangan dalam membangun depot-depot logistik,” sebut Mayjen TNI (Purn) itu.

    Namun dalam keadaan damai, TB Hasanuddin menekankan bahwa tugas membangun ketahanan pangan sebaiknya diserahkan kepada kementerian yang profesional, yaitu Kementerian Pertanian.

    “Sementara dalam keadaan damai, membangun depot-depot logistik atau ketahanan pangan sebaiknya tidak ditangani langsung oleh prajurit TNI aktif, melainkan diserahkan kepada kementerian terkait yang sudah terstruktur, yakni Kementerian Pertanian,” papar TB Hasanuddin.

  • Lebih Ramah Lingkungan, Prinsip Pertanian Regeneratif Diperkirakan Bakal Jadi Tren di Masa yang Akan Datang

    Lebih Ramah Lingkungan, Prinsip Pertanian Regeneratif Diperkirakan Bakal Jadi Tren di Masa yang Akan Datang

    7cloud.asia – Mungkin sebagian besar warga Indonesia belum terlalu akrab dengan istilah pertanian regeneratif. Padahal pertanian regeneratif pertama kali menjadi berita utama sebagai bagian dari “pemikiran sistem kehidupan” pada tahun 1960-an atau lebih 50 tahun lalu.

    Konsep pertanian regenartif ini dan kemudian menarik minat para pencinta makanan yang peduli kesehatan ketika konsep tersebut dipopulerkan oleh penulis makanan Michael Pollan.

    Saat ini, teknik seperti penanaman penutup tanah dan pengendalian hama terpadu tidak hanya dianut oleh aktivis lingkungan tetapi juga oleh perusahaan makanan multinasional.

    Perbedaannya adalah sekarang, pendekatan ini dipuji karena efektivitas praktisnya dalam menjaga pasokan pangan yang konsisten di era guncangan pasokan yang didorong oleh perubahan iklim.

    Sebenarnya apa sih pertanian regeneratif itu? Jan Lee dalam tulisannya di Earth.org menyebut, pertanian regeneratif berakar pada tradisi pertanian masyarakat adat seperti dikatakan Heidi Yu Spurrell, Pendiri konsultan pertanian regeneratif Future Green Global.

    “Sistem pertanian konvensional berfokus pada skala ekonomi dan memaksimalkan kalori, sementara regenerasi berfokus pada memaksimalkan nutrisi dan kesehatan masyarakat,” ujarnya kepada Earth.Org.

    Baca: Pertanian regeneratif mengubah daerah gersang di Portugal

    Teknik yang digunakan untuk pertanian regeneratif meliputi penanaman penutup tanah, di mana tanaman lain seperti legum ditanam di antara barisan tanaman utama, untuk menambah nutrisi ke tanah dan mengurangi kebutuhan akan pupuk sintetis.

    Dalam pertanian regeneratif, mengurangi pengolahan tanah juga menjadi faktor penting.
    [Pertanian konvensional] adalah kebalikan dari lantai hutan, yang selalu subur dan tangguh. Anda tentu tidak ingin membiarkan tanah terbuka agar tersapu banjir atau tertiup angin.

    “Pengolahan tanah berarti kehilangan lapisan tanah atas beserta simpanan airnya. Sebaliknya, Anda menumpuk nutrisi, meninggalkan sistem akar yang hidup,” ujar Anastasia Volkova, CEO dan Co-Founder Regrow Ag, kepada Earth.Org.

    Perusahaan ini bekerja sama dengan raksasa pangan dan agribisnis seperti Cargill dan Oatly untuk memperkuat wawasan mereka di bidang ini.

    Penanaman penutup tanah pada gilirannya merupakan bagian dari apa yang disebut para ahli sebagai pemupukan yang ditingkatkan. Ketika berbicara tentang pemupukan yang ditingkatkan,

    “Kami menggunakan pengelolaan nutrisi empat-R untuk membantu petani merancang rencana pemupukan mereka: sumber yang tepat, jumlah yang tepat, jumlah yang tepat, di tempat yang tepat,” jelas Bianca Dendena, Manajer Proyek Senior di PUR, pelaksana proyek solusi berbasis alam.

    Baca: Perubahan iklim mendorong penerapan pertanian regeneratif di Eropa

    Praktik lain mencakup intervensi yang bertujuan meningkatkan efisiensi air dan pengendalian hama terpadu, di mana petani menggunakan metode seperti feromon ngengat sebagai alternatif pestisida konvensional.

    Pertanian regeneratif jadi arus utama
    Dari akar rumputnya, pendekatan pertanian regeneratif ini kini menunjukkan efektivitasnya ketika diadopsi dalam skala besar.

    Sebuah studi oleh Aliansi Eropa untuk Pertanian Regeneratif (EARA) membandingkan 78 pertanian regeneratif di 14 negara yang mencakup lebih dari 7.000 hektare dengan petani konvensional di negara-negara tetangga dan nasional.

    Studi tersebut menemukan bahwa dengan beralih ke pertanian regeneratif, petani Eropa dapat menghasilkan jumlah pangan yang sama dengan input yang lebih sedikit dibandingkan dengan praktik konvensional rata-rata.

    Studi yang diterbitkan bulan lalu ini menetapkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2023, petani regeneratif perintis mencapai, rata-rata, hanya 1 persen hasil panen yang lebih rendah dalam hal kilokalori dan protein,

    Pertanian regeneratif menggunakan 62 persen lebih sedikit pupuk nitrogen sintetis dan 76 persen lebih sedikit penggunaan pestisida (gram per zat aktif) per hektarenya.

    Baca: Penerapan pertanian regeneratif di Indonesia

    Secara total, dari tahun 2020 hingga 2023, mereka menghasilkan “Produktivitas Penuh Regenerasi” yang 27 persen lebih tinggi daripada rata-rata petani Eropa, dengan peningkatan berkisar antara 24 hingga 38 persen di 14 negara yang diteliti.

    “Revolusi Hijau dapat dibuang ke tong sampah sejarah,” kata Simon Krämer, Direktur Eksekutif EARA dan penulis utama studi tersebut.

    “Revolusi pertanian ke-4 telah tiba, dipimpin oleh para petani yang bersatu dengan alam, mempelajari kembali kearifan kuno dan pandangan dunia holistik, dipadukan dengan sains terbaru dan teknologi yang meningkatkan otonomi.”

    Sementara itu, perusahaan makanan internasional kini semakin menuntut petani untuk mengadopsi praktik pertanian regeneratif ini.

    “Dorongan untuk melakukan ini datang dari hilir,” ujar Peter Bracher, pemilik pertanian padi regeneratif di Thailand, kepada Earth.Org.

    “Kami diminta oleh salah satu peritel terbesar di Asia, yang CEO-nya ingin memproduksi beras rendah karbon tetapi menginginkan klaim yang kuat, dan produsen bahan baku utama AS menginginkan pertanian singkong regeneratif.”

    Baca: Pertanian cerdas iklim ditawarkan jadi solusi menghadapi perubahan iklim

  • DPR Soroti Anomali: Pemerintah Klaim Stok Beras Melimpah Tetapi Harga Beras di Atas HET

    DPR Soroti Anomali: Pemerintah Klaim Stok Beras Melimpah Tetapi Harga Beras di Atas HET

    7cloud.asia – Pemerintah mengklaim stok beras nasional dalam kondisi melimpah, tetapi di pasaran harga beras fluktuatif bahkan di atas harga eceran tertinggi atau HET.

    Berdasarkan data yang dirilis Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), per Mei 2025 stok beras di Bulog telah menyentuh 4.000.708 ton atau tertinggi dalam lima tahun terakhir.

    Sementara dari Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu (16/7/2025) rata-rata harga beras medium berada di angka Rp14.297 per kilogram atau 14,8 persen dari HET nasional sebesar Rp12.500.

    Menyoroti kejanggalan yang terjadi pada harga beras nasional ini, Anggota Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih mengatakan bahwa fenomena ini menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola perdagangan dan distribusi pangan nasional.

    Sorotan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Baca: Harga beras melonjak meski pemerintah klaim surplus

    “Ini saya bingung, saya orang ekonomi, S1 ekonomi, kok stok beras melimpah tapi harga naik? Ini ilmu baru lagi?” kata Demer, sapaan akrabnya.

    Jika kondisi ini dibiarkan, lanjutnya, fenomena ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, yang mana akan berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga, salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Kalau hal yang begini saja tidak bisa diselesaikan, memalukan sekali. Padahal ini tidak terlalu rumit,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia juga menyinggung adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penentuan kuota impor yang tidak jelas. Bahkan, ia menerima laporan adanya kebijakan impor yang berjalan tanpa rekomendasi kementerian terkait.

    “Ini pola lama, tidak boleh terjadi lagi. Kalau tata kelola impor saja tidak beres, bagaimana kita mau atur harga di pasar?” ucapnya.

    Baca: Ada kebijakan tak adil untuk petani terkait harga beras

    Oleh karena itu, Politisi Partai Golkar ini menegaskan pentingnya pemerintah mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan perdagangan.

    Ia mencontohkan Amerika Serikat yang kini gencar menerapkan proteksi ekonomi, bahkan berani keluar dari WTO demi mengutamakan industri dalam negeri.

    “Kalau Amerika bicara ‘America great again’, kita juga harus bicara ‘Indonesia great again’. Kalau perlu pasang barrier, tax barrier, lakukan segera untuk lindungi petani dan konsumen kita,” tegasnya.

    Gde berharap masalah anomali harga beras dapat segera diselesaikan agar tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Baginya, kestabilan harga pangan adalah salah satu kunci penting menjaga ketahanan sosial dan ekonomi nasional.

    “Jangan sampai stok beras hanya melimpah di atas kertas, tapi rakyat tidak bisa menikmati harga yang wajar,” pungkas legislator dari Bali itu.

    Baca: Inpres pengelolaan gabah dinilai bakal rugikan petani

  • Paradigma Pangan Harus Murah Hambat Transisi ke Sistem Pangan yang Berkelanjutan

    Paradigma Pangan Harus Murah Hambat Transisi ke Sistem Pangan yang Berkelanjutan

    7cloud.asia – Meskipun berperan penting dalam menopang miliaran jiwa, sistem pangan global gagal memenuhi kebutuhan kesehatan, hak asasi manusia, dan khususnya, alam.

    Sebuah laporan yang diterbitkan Program Lingkungan PBB (UNEP) dan Chatham House baru-baru ini menyoroti tiga hambatan utama yang dihadapi sistem pangan global.

    Sistem itu adalah paradigma pangan yang lebih murah, konsolidasi pasar, dan ketergantungan jalur investasi. Ketiganya harus diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

    Laporan berjudul “Membuka Transisi Berkelanjutan untuk Agribisnis” ini mengeksplorasi ketiga hambatan tersebut – “lock-in” atau kendala yang dirasakan, baik dari sisi teknis, kelembagaan, atau ekonomi.

    Laporan ini juga menguraikan peran yang dapat dimainkan oleh organisasi antarpemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengatasinya.

    Baca: Pertanian regeneratif dilirik untuk amankan pasokan pangan dunia

    Laporan ini diterbitkan menjelang KTT Sistem Pangan PBB +4 Stocktake (UNFSS+4) pada 27-29 Juli, yang diselenggarakan bersama oleh Etiopia dan Italia, dan menyusul KTT Sistem Pangan PBB yang pertama pada tahun 2021.

    Wakil Direktur Divisi Ekosistem di UNEP, Doreen Robinson mengatakan dengan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global, negara-negara anggota telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi subsidi yang merusak keanekaragaman hayati.

    Mereka juga bertekad mengurangi polusi dari nutrisi, pestisida, dan bahan kimia berbahaya, serta melindungi setidaknya 30 persen daratan dan lautan.

    ”Namun, terlepas dari momentum politik yang melimpah ini, sistem pangan global tetap rentan dan berkontribusi terhadap tiga krisis: perubahan iklim, kerusakan alam, dan polusi,” kata Doreen dikutip di unep.org.

    Dia menekankan pentingnya membuka potensi positif agribisnis, seperti yang ditunjukkan dalam laporan ini. Hal ini untuk mencapai sistem pangan yang berkelanjutan, adil, dan mendukung kesehatan.

    Baca: Perubahan iklim mengancam produksi pangan global

    Secara global, lebih dari 800 juta orang menghadapi kelaparan saat ini. Sekitar 30 persen makanan – mulai dari panen hingga konsumsi – terbuang sia-sia. Pola makan yang buruk berkontribusi terhadap 1 dari 5 kematian dini.

    Biaya tersembunyi lingkungan dan kesehatan sistem pangan diperkirakan mencapai 20 triliun dolar setahun. Agribisnis –bisnis padat modal dan input yang terlibat dalam rantai nilai pertanian terindustrialisasi– merupakan inti dari sistem ini.

    Daren menyebut, perusahaan swasta punya peran sentral yang sangat besar dalam sistem pangan global.

    Yang paling berpengaruh di antara mereka adalah bisnis dan investor pertanian besar, dengan potensi besar untuk mentransformasi, dalam skala besar dan cepat, bagaimana cara pangan diproduksi dan dikonsumsi.

    Pasar ini ditopang oleh subsidi, pajak, dan regulasi yang dibentuk oleh penguncian pertama: paradigma pangan yang lebih murah. Daren menegaskan, paradigma ini harus diubah karena terbukti berdampak buruk pada lingkungan.

    Baca: Menurunnya populasi lebah mempengaruhi produksi pangan dunia

    ”Pangan harus murah untuk diproduksi dan dibeli, meskipun mahal bagi lingkungan dan kesehatan manusia dalam jangka panjang (misalnya melalui konsumsi berlebihan dan peningkatan limbah),” terang Daren.

    Laporan ini merekomendasikan lebih banyak regulasi dan penelitian publik untuk memberi penghargaan bagi praktik berkelanjutan dan meningkatkan biaya menjalankan bisnis seperti biasa.

    Ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi standar dan perpajakan agar mencerminkan biaya lingkungan dan kesehatan jangka panjang.

    Hal ini membutuhkan pengalihan subsidi yang merugikan, peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan publik, persyaratan transparansi.

    Juga dibutuhkan insentif pemerintah untuk melindungi tanah yang sehat, mengurangi emisi, dan edukasi agar makin banyak orang beralih ke pola makan yang lebih sehat.