ruangkota

Tag: Pemilu 2024

  • MK Putuskan Pemilu 2024 Tetap Gunakan Sistem Proporsional Terbuka

    MK Putuskan Pemilu 2024 Tetap Gunakan Sistem Proporsional Terbuka

    7cloud.asia – Mahkamah Konstitusi (MK), pada Kamis (15/6/2023) menggelar sidang putusan terkait gugatan sistem pemilu yang akan digunakan di Pemilu 2024

    Dalam putusannya, hakim konstitusi menolak menolak permohonan uji materi pasal di dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.

    Dengan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, maka Pemilu 2024 tetap memakai sistem proporsional terbuka.

    “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap hakim ketua Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di gedung MK, Jakarta, Kamis (15/6/2023) siang seperti dipantau dari siaran langsung.

    Baca: Polri endus adanya aliran dana jaringan narkoba untuk kampanye pemilu

    Hakim MK mempertimbangkan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilu. Hakim konstitusi Sadli Isra mengatakan dalam setiap sistem pemilu terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya.

    Sadli Isra menuturkan, hakim MK menilai perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hingga hak dan kebebasan berekspresi.

    Putusan ini diwarnai pendapat berbeda atau dissenting opinion dari satu hakim, yaitu hakim konstitusi Arief Hidayat.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadiri sidang putusan sistem pemilu 2024 ini secara daring.

    Baca: Menteri yang akan maju sebagai caleg akan dievaluasi

    Sebelumnya, pihak KPU memastikan, apa pun putusan MK, tahapan Pemilu 2024 tetap akan berjalan sesuai jadwal.

    “Penyelenggaraan Pemilu 2024 harus tepat waktu. Tepat waktu ini merupakan aktualisasi dari prinsip berkepastian hukum,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

    Idham mengatakan, putusan MK tidak akan memengaruhi tahapan Pemilu 2024. Dia menyebut, KPU tetap akan melaksanakan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

    “Insyaallah semua ini akan berjalan sesuai apa yang ditetapkan oleh KPU dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022,” ujarnya.

    Baca: Nama artis jejali daftar caleg di Pemilu 2024

    Seperti diinformasikan sebelumnya, permohonan uji materi tentang perubahan sistem pemilu ini diajukan oleh sejumlah orang, termasuk kader PDIP.

    Permohonan uji materi diajukan pada 14 November 2022. MK menerima permohonan dari lima orang yang keberatan dengan sistem proporsional terbuka. Mereka ingin sistem proporsional tertutup yang diterapkan.

    Dengan sistem proporsional tertutup, pemilih tidak bisa memilih calon anggota legislatif langsung. Adapun pemilih hanya bisa memilih partai politik, sehingga partai punya kendali penuh menentukan siapa yang duduk di parlemen.

    Baca: 6 nama dikaji untuk dampingi Ganjar Pranowo

    Para pemohon terdiri dari Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP cabang Banyuwangi); Yuwono Pintadi; Fahrurrozi (Bacaleg 2024); Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jakarta Selatan); Riyanto (warga Pekalongan); dan Nono Marijono (warga Depok). Mereka memilih pengacara dari kantor hukum Din Law Group sebagai kuasa.

    Dalam gugatanya pemohon meminta hakim MK menyatakan sistem proporsional terbuka sebagaimana termaktub dalam UU Pemilu, bertentangan dengan konstitusi.

    Hakim konstitusi juga diminta menyatakan sistem proporsional tertutup alias sistem coblos partai yang konstitusional sehingga bisa diterapkan dalam gelaran Pemilu 2024.

     

  • Ganjar Pranowo Berharap Cawapres yang Mendampingi Dirinya Berjiwa Muda

    Ganjar Pranowo Berharap Cawapres yang Mendampingi Dirinya Berjiwa Muda

    7cloud.asia  – Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo berharap bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya maju pada Pilpres 2024 mempunyai jiwa muda.

    Namun demikian, Ganjar Pranowo tidak akan mempermasalahkan apakah pendampingnya berasal dari tokoh muda atau tokoh senior.

    “Banyak anak muda pikirannya tua, tapi banyak juga orang tua pikirannya muda, yang penting jiwanya, kalau jiwanya dia muda, (usia) muda lebih bagus,” kata Ganjar Pranowo  di Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (17/6/2023).

    Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam konferensi pers usai rapat “Konsolidasi PDIP Bali untuk Pemenangan Pilpres 2024 bersama Ganjar Pranowo” yang dipimpin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri serta dihadiri oleh Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

    Baca: Internal PAN cenderung dukung Ganjar Pranowo – Erick Thohir

    Ganjar Pranowo mengatakan suara pemilih muda atau dari kalangan milenial dan Gen-Z harus diperhitungkan di Pemilu 2024.

    Ini karena pemilih muda menduduki porsi yang cukup besar dalam demografi saat ini, yakni lebih dari separuh dari jumlah pemilih.

    Menurut Ganjar Pranowo, pemilih dengan rentang usia 17-40 tahun mencapai sekitar 110 juta atau hampir 60 persen dari total 207 juta  pemilih di Pemilu 2024.

    Pemilih muda itu terdiri dari generasi milenial (lahir 1981 hingga 1996 dan saat ini berusia 24-39 tahun) dan generasi Z (kelahiran 1997 hingga 2012) dan saat ini berusia 8-23 tahun.

    Baca: PPP ingin Sandiaga Uno dampingi Ganjar Pranowo

    Untuk itu Ganjar Pranowo mengajak para milenial dan generasi Z (Gen-Z) menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2024 sebagai bagian ikut menentukan arah pergerakan politik di Tanah Air.

    Dalam banyak kesempatan, termausk di Sanur kemarin, Ganjar Pranowo tak segan mengajak anak muda untuk berdialog.

    “Kita berdiskusi soal sejarah Indonesia, soal perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia dan mereka paham. Mereka bisa menentukan pilihan mereka dan betul-betul merasa yakin bahwa mereka adalah bagian dari sebuah keputusan besar dalam pergerakan politik dari waktu ke waktu,” ujarnya.

    Hingga saat ini, PDIP belum mengumumkan nama yang akan mendampingi Ganjar Pranowo menjadi calon wakil presiden. Setidaknya ada enam nama telah disebut berpeluang mendampingi Ganjar Pranowo, antara lain  Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, Agus Harimurti Yudhoyono.

    Baca: 6 nama dikaji untuk dampingi Ganjar Pranowo

    Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.

    Saat ini terdapat tiga nama calon presiden yang akan berlaga di Pemilu 2024. Selain Ganjar Pranowo dua nama lainnya adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem dan PKS. 

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

    Baca: Artis jejali daftar caleg Pemilu 2024

    Pasangan Capres dan Cawapres juga bisa diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR.

    Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.

    Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

  • Seperti Apa Suara Pemilih Muda di Pemilu 2024 Nanti?

    Seperti Apa Suara Pemilih Muda di Pemilu 2024 Nanti?

    7cloud.asia – Pemilih muda akan memegang porsi terbesar di Pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang.
     
    Menurut catatan KPU, jumlah pemilih muda mencapai 110 juta pemilih atau hampir 60 persen dari total jumlah 207 juta pemilih di Pemilu 2024 
     
     
    Untuk itu peran pemilih muda sangat besar demi suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024, yang untuk pertama kalinya akan melakukan pemilihan serentak untuk memilih presiden, DPD, DPR dan DPRD.
     
     
     
    Lantas, bagaimana pemilih muda memandang Pemilu 2024 dan apa ukuran-ukuran yang mereka gunakan dalam menentukan pilihan.
     
    Peneliti muda dari Fisip Universitas Brawijaya Malang, Rena Anisah (24) mengatakan keterlibatan pemilih muda dalam tahun politik ini akan memberikan dampak besar bagi konsolidasi agenda politik di pemilu 2024.
     

    Pemilih muda punya peran dalam Pemilu 2024, dan lebih jauh anak muda perlu dilibatkan untuk memutuskan siapa calon presiden harapan mereka.
     
    “Saya rasa sudah banyak anak muda yang memikirkan untuk mengawal, mengamati tentang refleksi kebijakan dari janji kampanye dan jejak para kandidat,” ujarnya kepada 7cloud.asia pada Minggu (18/6/2023) melalui sambungan telepon. 
     
     
    Rena menambahkan, pemilih muda tentu punya pertimbangan tersendiri dalam menentukan pilihannya. 
     
    Ukuran tersebut tak hanya berangkat dari visi misi partai dan kandidat yang diusung, tetapi juga pelaksanaan program yang dilakukan dalam lima tahun terakhir.
     
    “Karena masih banyak yang tidak integratif dan sustanabale. presidennya bagus tetapi menteri tidak bisa menerjemahkan dan mengejewantahkan program kerjanya sama saja zonk hasilnya” katanya.
     
     
    Persfektif berbeda dilontarkan oleh Failosof seorang mahasiswa di perguruan tinggi di Kota Serang, Banten.
     
    Menurutnya, sebesar apapun keterlibatan anak muda, selagi partai politik masih dikuasai kelompok borjuis seperti sekarang, maka tidak akan banyak berdampak.
     
    “Kepentingannya akan balik lagi ke kepentingan borjuasi itu sendiri, jadi tidak ada calon presiden yang merepresentasikan suara pemilih muda, karena sistemnya sudah dikooptasi kepentingan borjuasi,” ujarnya.
     
     
    Failosof menambahkan, sekalipun anak muda terpilih menjadi anggota legislatif atau eksekutif, akan sulit baginya melakukan perubahan sesuai yang dia inginkan.
     
    “Peluang terbesarnya adalah harus punya partai yang tidak terikat pada borjuasi, kepentingannya buat mayoritas masyarakat indonesia” ujarnya.
     
    Failosof mengatakan, selama sistemnya tidak berubah dan partai politik hanya mengakomodir kepentingan pengusaha maka akan banyak anak muda yang memilih goput alias tidak memilih. 
     
    “Kita tidak bisa berharap banyak, jika para politisi masih bersikap sebagai borjuis,” tandasnya.

     
     

     

     

     
  • Risiko Pengrusakan Hutan Meningkat, Isu Lingkungan Harus Jadi Perhatian Jelang Pemilu 2024

    Risiko Pengrusakan Hutan Meningkat, Isu Lingkungan Harus Jadi Perhatian Jelang Pemilu 2024

    7cloud.asia – Perlindungan lingkungan hidup dalam rangka menanggulangi krisis iklim, termasuk perlindungan hutan serta lahan dan hak-hak masyarakat adat serta kelompok rentan, harus menjadi perhatian dalam momen Pemilu 2024.

    Komitmen para calon legislatif dan eksekutif terhadap perlindungan lingkungan perlu tercermin tidak hanya selama periode pencalonan, tetapi harus berlanjut pasca Pemilu 2024.

    Pemerintah saat ini juga perlu berkomitmen tinggi untuk mencegah “obral” izin pembukaan lahan yang kerap terjadi pada tahun-tahun politik sebelumnya.

    “Saat ini, Indonesia akan menghadapi momentum politik menjelang 2024. Hal ini menjadi peluang untuk menentukan dan memilih pemimpin yang dapat merealisasikan agenda perlindungan lingkungan hidup, hutan dan lahan serta pengendalian krisis iklim.” ujar Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad saat membuka diskusi “Menjaga Hutan Tersisa” Nasib Hutan di Momen Politik 2024 pada 15 Juni 2023 lalu.

    Baca: Indonesia termasuk negara dengan hutan terluas di dunia

    Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia, Mufti Barri mengungkapkan kekhawatirannya tentang tren pembukaan hutan saat kontestasi politik. Forest Watch mencatat, di beberapa Pemilu sebelumnya terjadi pelepasan hutan dalam jumlah besar.

    “Ini terjadi pada zaman Soeharto dan SBY. Di akhir era orde baru dan pemerintahan SBY terjadi pelepasan hutan sekitar 275 ribu ha (Orde Baru) dan sekitar 291 ribu ha (SBY) sesaat sebelum pergantian presiden,” tutur Mufti saat menjadi pemantik diskusi. 

    Untuk itu, Ia berharap hutan tidak lagi dikorbankan untuk pundi-pundi politik guna biaya kampanye. Pihaknya akan  terus memantau 2-3 bulan sebelum dan setelah Pemilu 2024 dan Pilkada serentak dilakukan. 

    “Kami juga berharap Menteri LHK yang sekarang tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya yang melakukan pelepasan kawasan hutan di detik-detik terakhir sebelum rezimnya berakhir,” tambah Mufti Bahri.

    Baca: Perdagangan karbon ditata-ulang untuk maksimalkan pendapatan negara

    Sementara, Program Assistant Hutan dan Iklim Yayasan Madani Berkelanjutan, Salma Zakiyah memaparkan, saat ini terdapat sekitar 9,7 juta hektare hutan alam Indonesia yang mendesak untuk segera dilindungi agar Indonesia dapat mencapai komitmen iklim. 

    “Hutan alam ini berada di luar izin/konsesi dan belum masuk ke area perlindungan dari izin baru atau moratorium hutan permanen,” kata Salma.

    Salma menegaskan, hutan alam di dalam izin dan konsesi eksisting harus menjadi perhatian khusus karena rentan mengalami deforestasi dan degradasi hutan.

    Salma memaparkan, berdasar analisis Madani Berkelanjutan,  saat ini terdapat 16,6 juta ha hutan alam berada di area izin PBPH-HA (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Alam), 3,5 juta ha berada di area konsesi minerba.

    Sedangkan 3,1 juta hektare lainnya berada di area izin perkebunan sawit, dan 3 juta ha berada di area PBPH-HT (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Tanaman).

    Baca: DPR Usulkan insentif untuk daerah penghasil oksigen

    Apabila hutan alam yang berada di dalam izin-izin tersebut tidak diselamatkan, Indonesia akan sulit untuk mencapai target iklim di sektor kehutanan dan lahan serta target FOLU Net Sink 2030.

    Regina Bay, Perwakilan Masyarakat Adat Namblong di Lembah Grime, Jayapura, bercerita tentang tanah adatnya seluas 32 ribu hektare yang digusur sebuah perusahaan.

    Ia menuturkan bagaimana proses penggusuran dilakukan secara sepihak oleh Kepala Suku yang dibujuk, padahal masyarakat tidak menerima pemberitahuan apapun.

    Ia menambahkan, masyarakat setempat kini menghadapi ancaman tenggelamnya wilayah Masyarakat Adat Namblong di Lembah Grime jika hutan di lembah tersebut habis.

    “Dan kami lebih khawatir lagi jika pemimpin yang terpilih nanti lebih pro pada pengusaha,” cetus Regina Bay.

    Baca : Sudahkan kebijakan memihak kepada nelayan yang terdampak kerusakan lingkungan

    Yuyun Indradi, Direktur Eksekutif Trend Asia, mempertanyakan political will pemerintah dalam melindungi lingkungan dan manusia, selain dari pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan,

    Penegakan hukum menjadi kunci untuk dapat mengimplementasikan safeguard meskipun standar safeguard yang ada di Indonesia saat ini masih sangat lemah.

    Ekonomi dan kepentingan investasi masih menjadi panglima dan belum memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan. Dan sejarah seperti berulang, harapan Presiden yang pro-hutan atau lingkungan masih tipis. Untuk itu perlu suara kencang dari pemilih pemula untuk melawan perusakan hutan,” kata Yuyun Indradi. 

     

  • Pemilu 2024: Pilih Pemimpin yang Punya Komitmen Terhadap Perlindungan Lingkungan

    Pemilu 2024: Pilih Pemimpin yang Punya Komitmen Terhadap Perlindungan Lingkungan

    Foto: Setkab

    7cloud.asia – Perlindungan lingkungan hidup dalam rangka mengantisipasi krisis iklim,
    termasuk perlindungan hutan serta lahan dan hak-hak masyarakat adat serta kelompok rentan, harus menjadi perhatian dalam momen Pemilu 2024.

    Komitmen politik untuk melindungi lingkungan dan hutan dari para kontestan yang akan berlaga di Pemilu 2024 harus menjadi pertimbangan pemilih dalam memberikan suaranya.

    Pemerintah saat ini juga perlu berkomitmen tinggi terkait perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah diminta mencegah “obral” izin pembukaan lahan yang kerap terjadi pada tahun-tahun politik sebelumnya.

    Baca: Indonesia menjadi salah satu negara dengan hutan terluas di dunia

    Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan mengatakan Pemilu 2024 harus bisa memilih pemimpin yang peduli lingkungan.

    “Pemilu 2024 harusnya menjadi peluang untuk menentukan dan memilih pemimpin yang dapat merealisasikan agenda perlindungan lingkungan hidup, hutan dan lahan serta pengendalian krisis iklim,” ujarnya saat membuka diskusi bertajuk “Menjaga Hutan Tersisa” Nasib Hutan di Momen Politik 2024 yang diselenggarakan pada 15 Juni 2023 lalu 

    Ferdian Yazid, Program Manager Natural Resource and Economic Governance Transparency
    International Indonesia, menyampaikan bahwa politik di Indonesia masih berbentuk kartel politik.

    Baca: DPR usulkan insentif untuk daerah penghasil oksigen

    Untuk itu penting adanya transparansi pendanaan yang dilakukan oleh kandidat calon presiden dan juga calon anggota legislatif yang akan berlaga di Pemilu 2024.

    “Kandidat calon Presiden dan calon anggota legislatif di Pemilu 2024 harus transparan dalam pendanaan, terutama dalam pembiayaan kampanyenya,” tendasnya.

    Ia menambahkan, jangan sampai seorang caleg visi misinya sangat peduli dengan lingkungan, namun di belakang dia, dan sumber pendanaannya berasal dari korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam.

    Baca: Jelang Pemilu 2024, Izin pembukaan hutan jangan diobral

    Selain itu, Ferdian Yazid mengajak para pemilih agar tidak mau terfragmentasi pada saat Pemilu 2024 dan menjadikan perlindungan lingkungan khususnya perlindungan hutan sebagai isu yang diperjuangkan bersama.

    “Perjuangan melawan perusakan hutan dan lingkungan harus berlanjut hingga pasca pemilu,” tandasnya. 

    Dalam kesempatan yang sama, Yuyun Indradi, Direktur Eksekutif Trend Asia, mempertanyakan political will pemerintah dalam melindungi lingkungan dan manusia, selain dari pertumbuhan ekonomi.

    Baca: Desa di pesisir Pantura ini tenggelam akibat perubahan iklim

    Ia menekankan, bahwa penegakan hukum menjadi kunci untuk dapat mengimplementasikan safeguard. Meskipun diakuinya, standar safeguard yang ada di Indonesia saat ini masih sangat lemah.

    Ekonomi dan kepentingan investasi masih menjadi panglima dan pengelolaan negara belum memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan.

    “Dan sejarah seperti berulang, harapan Presiden yang pro-hutan atau lingkungan masih tipis. Untuk itu perlu suara kencang dari pemilih pemula untuk melawan perusakan hutan,” katanya. 

    Baca: Mekanisme perdagangan karbo ditataulang demi maksimalkan pendapatan negara

  • KPU: Semua Parpol Penuhi Kuota 30 Persen Caleg Perempuan di Pemilu 2024

    KPU: Semua Parpol Penuhi Kuota 30 Persen Caleg Perempuan di Pemilu 2024

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan ketidakpastian sistem pemilu merupakan salah satu penyebab 89,7 persen bakal calon anggota DPR  (caleg) untuk Pemilu 2024 belum memenuhi syarat  dokumen.

    Pada Jumat (23/6/2023), KPU telah selesai melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan milik 10.323 bakal caleg yang diajukan 18 partai politik peserta Pemilu 2024.

    Hasilnya, terdapat 9.260 orang atau 89,7 persen bakal caleg yang dokumen persyaratan pencalonannya belum memenuhi syarat serta 1.063 orang atau 10,29 persen bakal caleg lainnya memenuhi syarat (MS) Pemilu 2024.

    KPU menyerahkan data bakal caleg DPR yang belum memenuhi syarat itu kepada masing-masing partai politik pada Sabtu (24/6/2023). KPU lantas mempersilakan partai politik menyerahkan dokumen perbaikan mulai 26 Juni sampai 9 Juli 2023.

    Baca: Menebak arah pilihan pemilih muda di Pemilu 2024

    Saat pendaftaran bakal calon anggota DPR RI berlangsung pada 1-14 Mei lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menggelar uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait sistem proporsional terbuka. 

    MK memutuskan Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka pada 15 Juni 2023 atau sebulan setelah penutupan pendaftaran bakal calon anggota DPR.

    Selain terkait sistem pemilu tersebut, Idham menambahkan sebanyak 9.260 orang atau 89,7 persen bakal caleg Pemilu 2024 belum memenuhi persyaratan dokumen pencalonan karena mereka dan partai politik pengusung terkendala waktu dalam menyiapkan berkas.

    Baca: Ganjar Pranowo berharap cawapres yang mendampinginya berjiwa muda

    Sebelumnya KPU juga menyampaikan bahwa seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 telah memenuhi kuota 30 persen perempuan untuk bakal calon anggota DPR (caleg) dalam penyusunan daftar bakal caleg DPR.

    Kuota 30 persen caleg perempuan itu diamanatkan pasal 246 ayat (2) UU Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2024 ini..

    “Semua parpol atau 18 parpol peserta Pemilu 2024 telah memenuhi ketentuan Pasal 246 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” kata anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, pekan lalu

     

    Pasal tersebut mengatur bahwa daftar bakal calon anggota legislatif (caleg) di setiap daerah pemilihan (dapil) disusun dengan komposisi minimal 30 persen atau ada satu caleg perempuan di antara tiga bakal caleg.
     

     

    KPU juga telah merilis data lengkap persentase jumlah calon anggota DPR RI perempuan yang diajukan oleh parpol peserta Pemilu 2024 di 84 dapil. Berikut ini, data tersebut.
     
    Partai Ummat: 292 perempuan dari total 580 bakal caleg  (49,66 persen).

    Partai Garuda: 264 perempuan dari total 580 bakal caleg  (45,52 persen)

    Perindo: 249 perempuan dari total 580 bakal caleg (42,93 persen)

    Partai Kebangkitan Nusantara (PKN): 238 perempuan dari total 580 bakal caleg (41,03 persen).

    Partai Bulan Bintang (PBB): 235 perempuan dari total 580 bakal caleg (40,52 persen).

    Partai Buruh: 222 perempuan dari total 580 bakal caleg (38,28 persen).

    Baca: Akankah Pemilu 2024 hasilkan pemimpin yang pro lingkungan?

    Partai Hanura: 217 perempuan dari total 580 bakal caleg (37,41 persen).

    Partai Amanat Nasional (PAN): 215 perempuan dari total 580 bakal caleg (37,07 persen).

    Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 214 perempuan dari total 580 bakal caleg (36,90 persen).

    Partai Gerindra: 208 perempuan dari total 580 bakal caleg (35,86 persen).

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 208 perempuan dari total 580 bakal caleg (35,86 persen).

    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 207 perempuan dari total 580 bakal caleg (35,69 persen).

    Baca: MK putuskan Pemilu 2024 gunakan sistem proporsional terbuka

    Partai Demokrat: 201 perempuan dari total 580 bakal caleg (34,66 persen).

    Partai NasDem: 199 perempuan dari total 580 bakal caleg (34,31 persen).

    Partai Golkar: 197 perempuan dari total 580 bakal caleg (33,97 persen).

    Partai Gelora: 157 perempuan dari total 463 bakal caleg (33,91 persen).

    PDI Perjuangan: 190 perempuan dari total 580 bakal caleg (32,76 persen).

    Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 187 perempuan dari total 580 bakal caleg (32,24 persen).

     

     

  • KPU Umumkan DPT Pemilu 2024 berjumlah 204,807 Juta Pemilih

    KPU Umumkan DPT Pemilu 2024 berjumlah 204,807 Juta Pemilih

    7cloud.asia –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (2/7/2023) malam mengumumkan data pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
     
    Sebelum DPT Pemilu 2024 diumumkan KPU menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Nasional untuk Pemilu 2024 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Kantor KPU, Jakarta, Minggu.

    Dalam rapat pleno tersebut, KPU menetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 atau 204,807 juta orang.

     
    Baca: Saatnya memilih pemimpin yang pro lingkungan
     
    Jumlah DPT Pemilu 2024 tersebut terdiri atas 102.218.503 (102,218 juta) pemilih laki-laki dan 102.588.719 (102,588 juta) pemilih perempuan.
     
    Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengingatkan KPU bahwa data pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 harus memiliki kejelasan yang pasti atau clear.

    Anggota Bawaslu Lolly Suhenty yang hadir dalam rapat pleno tersebut menyebut bahwa  DPT Pemilu 2024 akan berhubungan dengan logistik yang diperlukan untuk pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

     
    Baca: Pentingnya mengenali rekam jejak caleg di daerahmu
     
    Oleh karena itu, Loly yang hadir sebagai perwakilan Bawaslu menilai, kejelasan DPT sangat penting agar nanti tidak ada penyalahgunaan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

    “Kalau DPT kita tidak clear, maka logistik sangat mungkin nanti tidak clear sehingga penyalahgunaannya akan besar. Nah, ini yang kita jaga bersama-sama,” kata Betty ditemui di Kantor KPU.

     
    Lolly mengatakan bahwa DPT ini menyangkut hak konstitusi warga negara Indonesia sehingga menjadi penting bagi Bawaslu RI dalam mengawal rekapitulasi DPT Pemilu 2024.
     
    “DPT ini kan menyangkut soal hak konstitusi warga negara kita di Pemilu 2024. Karena itulah yang membuat mereka boleh memilih kan, bisa nyoblos, sehingga satu (data) saja menjadi penting bagi Bawaslu,” kata dia.
     
    Baca: Menebak arah dukungna pemilih muda
    Lolly menyebut bahwa Bawaslu telah memberikan catatan terkait kejelasan DPT di Pemilu 2024.
     
    Catatan tersebut, kata dia, terkait pemilih yang tidak dikenali, nomor induk kependudukan (NIK) invalid, dan mekanisme mengenai daftar pemilih khusus (DPK).

    Itu sebabnya. kenapa Bawaslu memberikan catatan karena ini tidak sekadar soal jumlah, tapi soal harus clear datanya.

     
    “Nah, respons dari KPU kan tadi ada yang memang dia (data) sudah terang, ada yang memang perlu dikejar, kita lihat dalam proses berikutnya,” ujarnya.
     
    Baca: Jumlah pemilih muda mendominasi jumlah pemilih di Pemllu 2024
     

     

     

  • Panglima TNI: Pencopotan Baliho Ganjar Pranowo Bukti SIkap Netral TNI di Pemilu 2024

    Panglima TNI: Pencopotan Baliho Ganjar Pranowo Bukti SIkap Netral TNI di Pemilu 2024

    7cloud.asia – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan seluruh prajurit TNI harus netral dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 pada Februari mendatang.

    Sikap netral TNI ini penting agar pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia tersebut bisa berjalan dengan aman dan lancar.

    “Untuk TNI tetap netral, kuncinya adalah harus netral supaya Pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan aman dan lancar,” kata Yudo Margono, seusai menghadiri Tactical Flour Game (TFG) pada Lathan Gabungan (Latgab) TNI Tahun 2023, di Sesko TNI Jl. R.A.A. Marta Negara, Kota Bandung, Senin (24/7/2023).

    Baca; Ini daftar pemilih tetap dan komposisinya

    Bentuk nyata sikap netral prajurit TNI dalam Pemilu 2024 ditunjukkan dengan pencopotan  baliho bakal calon presiden Ganjar Pranowo usungan PDIP di Kabupaten Muara Teweh, Kalimantan Tengah oleh TNI. 

    Baliho Ganjar Pranowo itu dipasang di Markas Kodim 1013 sehingga dinilai menyalahi ketentuan sikap netral TNI di pemilu termasuk di Pemilu 2024.

    “Saya sudah sampaikan ke seluruh jajaran, mungkin nanti semua rekan semua sudah melihat banner yang dipasang, untuk TNI tetap netral,” tutur Yudo Margono sebagaimana dikutip Antaranews.com.

    Baca: Pentingnya mengenali rekan jejak caleg di daerahmu

    Sebelumnya, pada Senin (17/7/2023), Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan baliho bergambar bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang dipasang di lahan Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, tidak dicopot secara paksa.

    Menurut Yudo, Dandim 1013/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko telah berkoordinasi dengan pemasang dan pemerintah daerah setempat sebelum mencopot baliho tersebut.

    Yudo menekankan soal netralitas TNI dalam pemilu 2024. Ia mengaku sebelumnya telah mengeluarkan sejumlah penekanan kepada prajurit.

    Baca: Menebak arah dukungan pemilih muda di Pemilu 2024

    Salah satunya, Yudo Margono telah memerintahkan prajurit TNI untuk tidak memberi fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

    Perintah untuk menjaga sikap netral TNI ini juga berlaku kepada semua partai politik peserta Pemilu 2024. 

    “Izinnya awalnya tidak dipasang di situ, ternyata dipasang di situ, ya kita sampaikan kepada yang bersangkutan kok dipasang di situ, kan sudah jelas tentang sikap netral TNI di Pemilu 2024. Saya sudah tanya langsung Dandim, kejadiannya seperti itu,” kata dia.

    Baca: PKPU 10/2023 dinilai langkah mundur bagi keterwakilan perempuan

  • Golkar, PAN dan PKB Resmi Dukung Prabowo Subianto sebagai Capres di Pemilu 2024

    Golkar, PAN dan PKB Resmi Dukung Prabowo Subianto sebagai Capres di Pemilu 2024

     

    7cloud.asia – Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

    Tanda tangan kerja sama politik serta deklarasi capres Prabowo Subianto dilaksanakan di Museum Naskah Proklamasi di Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2023).

    Baca Juga: Panglima TNI: Pencopotan Baliho Ganjar Pranowo Bukti SIkap Netral TNI di Pemilu 2024

    Dilansir Antaranews.com, hadir dalam deklarasi untuk Prabowo Subianto tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zukifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. 

    Para pengurus masing-masing partai politik, seperti Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Sigit Sugiarto, mantan Menaker Hanif Dakhiri, Menpora Dito Ariotedjo, dan lainnya juga hadir dalam deklarasi dukungan capres untuk Prabowo Subianto tersebut.

    Baca Juga: Upaya Mewujudkan Pemilu 2024 yang Inklusif

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mendapat giliran pertama menyampaikan pidato politiknya.

    Dalam pidatonya, Airlangga menyebut alasan dukungan partainya karena Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar sehingga searah, sejalan, dan setujuan dengan Partai Golkar.

    Baca Juga: KPU Umumkan DPT Pemilu 2024 berjumlah 204,807 Juta Pemilih

    Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut koalisi ini untuk melanjutkan apa yang telah dicapai oleh pemerintahan saat ini.

    “Menuntaskan perjuangan Pak Prabowo karena harus melanjutkan apa yang sudah dicapai Presiden saat ini, kami punya peluang emas,” ujar Zulhas.

    Baca Juga: KPU: Semua Parpol Penuhi Kuota 30 Persen Caleg Perempuan di Pemilu 2024

    Muhaimin Iskandar yang mendapatkan kesempatan ketiga menyampaikan pidato, mengatakan bahwa PKB bersama Golkar, PAN, dan Gerindra ingin menuntaskan pekerjaan membangun Indonesia.

    “Mudah-mudahan kami bersama PKB, Golkar, dan PAN bisa menuntaskan pekerjaan,” kata Muhaimin.

    Baca Juga: Pemilu 2024: Pilih Pemimpin yang Punya Komitmen Terhadap Perlindungan Lingkungan

    Dilansir detik.com, Prabowo Subianto mengaku terharu mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, PKB, dan PAN untuk maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024. Prabowo juga merasa terhormat mendapat dukungan ini.

    “Saya merasa sangat terharu, sangat dibesarkan hati saya dengan kepercayaan yang begitu besar dari partai-partai yang besar dan partai-partai yang bersejarah ini,” kata Prabowo di Gedung Proklamasi, Menteng, Jakpus, Minggu (13/8/2023).

    Baca Juga: Seperti Apa Suara Pemilih Muda di Pemilu 2024 Nanti?

    Prabowo memuji tiga partai yang mendukungnya di 2024. Prabowo bertekad tidak mengecewakan harapan rakyat dan partai yang mendukungnya.

    “Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya yang juga membuat saya bertekad untuk tidak mengecewakan harapan partai-partai ini dan terutama harapan rakyat Indonesia semuanya,” kata Prabowo.

    Baca Juga: MK Putuskan Pemilu 2024 Tetap Gunakan Sistem Proporsional Terbuka

     

  • Pemilu 2024: KPU Setuju Buka 2 TPS Khusus di IKN, Terbuka Kemungkinan Ditambah

    Pemilu 2024: KPU Setuju Buka 2 TPS Khusus di IKN, Terbuka Kemungkinan Ditambah

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah setuju dibangun tempat pemungutan suara (TPS) khusus di lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Pemilu 2024 mendatang.

    “Pada Pemilu 2024 akan disiapkan TPS khusus pekerja dari luar daerah di IKN,” ujar Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, Irwan Syahwana di Penajam, Minggu (13/8/2024).

    Baca: PAN, PKB dan Golkar resmi dukung Prabowo Subianto

    Tahapan pengajuan TPS khusus di IKN pada pemilu 2024 telah berakhir, tetapi masih memungkinkan diajukan penambahan TPS khusus apabila ada peningkatan pekerja pembangunan Kota Nusantara dari luar daerah yang cukup signifikan.

    Jika pada akhir tahun ini (2023) ada pekerja pembangunan IKN dari luar daerah yang baru masuk ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan kewenangan KPU untuk memberikan izin penambahan TPS khusus. 

    Baca: Jokowi tugaskan tujuh nama untuk menangkan Ganjar Pranowo

    Penambahan TPS khusus bisa terjadi ketika ada masukan dari partai politik (parpol) dan masyarakat dan menjadi pertimbangan KPU, jelas dia, KPU memiliki kewajiban agar seluruh rakyat Indonesia bisa menyalurkan hak suara.

    Sebanyak 395 pekerja pembangunan Kota Nusantara yang berasal dari luar Kabupaten Penajam Paser Utara, bakal mengikuti pencoblosan pada Pemilu 2024 di dua TPS khusus yang disediakan di lokasi proyek.

    Baca: Anies Baswedan masih mencari cawapres

    Saat ini tercatat ada 787 pekerja pembangunan IKN yang masih melakukan pekerjaan sampai saat pencoblosan atau pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

    Tetapi hanya 395 pekerja yang lengkap datanya dan masuk dalam aplikasi sistem informasi data pemilih (Sidalih) yang akan melakukan pencoblosan di TPS khusus itu.

    Baca: Pencopotan baliho Ganjar Pranowo bentu sikap netral TNI/Polri

    Pekerja proyek pembangunan dari luar Kabupaten Penajam Paser Utara atau Provinsi Kalimantan Timur, hanya akan memilih calon presiden dan wakil presiden.

    Pekerja proyek pembangunan warga Provinsi Kalimantan Timur, tetapi KTP (kartu tanda penduduk) bukan domisili Kabupaten Penajam Paser Utara, bisa memilih anggota DPR, DPD serta presiden dan wakil presiden.

    Baca: MK Putuskan Pemilu 2024 gunakan sistem proporsional terbuka

    Sedangkan warga Kabupaten Paser karena satu daerah pemilihan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, juga bisa salurkan suara untuk calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, demikian Irwan Syahwana.

    Sumber: Antaranews.com