Foto: Setkab
7cloud.asia – Perlindungan lingkungan hidup dalam rangka mengantisipasi krisis iklim,
termasuk perlindungan hutan serta lahan dan hak-hak masyarakat adat serta kelompok rentan, harus menjadi perhatian dalam momen Pemilu 2024.
Komitmen politik untuk melindungi lingkungan dan hutan dari para kontestan yang akan berlaga di Pemilu 2024 harus menjadi pertimbangan pemilih dalam memberikan suaranya.
Pemerintah saat ini juga perlu berkomitmen tinggi terkait perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah diminta mencegah “obral” izin pembukaan lahan yang kerap terjadi pada tahun-tahun politik sebelumnya.
Baca: Indonesia menjadi salah satu negara dengan hutan terluas di dunia
Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan mengatakan Pemilu 2024 harus bisa memilih pemimpin yang peduli lingkungan.
“Pemilu 2024 harusnya menjadi peluang untuk menentukan dan memilih pemimpin yang dapat merealisasikan agenda perlindungan lingkungan hidup, hutan dan lahan serta pengendalian krisis iklim,” ujarnya saat membuka diskusi bertajuk “Menjaga Hutan Tersisa” Nasib Hutan di Momen Politik 2024 yang diselenggarakan pada 15 Juni 2023 lalu
Ferdian Yazid, Program Manager Natural Resource and Economic Governance Transparency
International Indonesia, menyampaikan bahwa politik di Indonesia masih berbentuk kartel politik.
Baca: DPR usulkan insentif untuk daerah penghasil oksigen
Untuk itu penting adanya transparansi pendanaan yang dilakukan oleh kandidat calon presiden dan juga calon anggota legislatif yang akan berlaga di Pemilu 2024.
“Kandidat calon Presiden dan calon anggota legislatif di Pemilu 2024 harus transparan dalam pendanaan, terutama dalam pembiayaan kampanyenya,” tendasnya.
Ia menambahkan, jangan sampai seorang caleg visi misinya sangat peduli dengan lingkungan, namun di belakang dia, dan sumber pendanaannya berasal dari korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam.
Baca: Jelang Pemilu 2024, Izin pembukaan hutan jangan diobral
Selain itu, Ferdian Yazid mengajak para pemilih agar tidak mau terfragmentasi pada saat Pemilu 2024 dan menjadikan perlindungan lingkungan khususnya perlindungan hutan sebagai isu yang diperjuangkan bersama.
“Perjuangan melawan perusakan hutan dan lingkungan harus berlanjut hingga pasca pemilu,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yuyun Indradi, Direktur Eksekutif Trend Asia, mempertanyakan political will pemerintah dalam melindungi lingkungan dan manusia, selain dari pertumbuhan ekonomi.
Baca: Desa di pesisir Pantura ini tenggelam akibat perubahan iklim
Ia menekankan, bahwa penegakan hukum menjadi kunci untuk dapat mengimplementasikan safeguard. Meskipun diakuinya, standar safeguard yang ada di Indonesia saat ini masih sangat lemah.
Ekonomi dan kepentingan investasi masih menjadi panglima dan pengelolaan negara belum memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan.
“Dan sejarah seperti berulang, harapan Presiden yang pro-hutan atau lingkungan masih tipis. Untuk itu perlu suara kencang dari pemilih pemula untuk melawan perusakan hutan,” katanya.
Baca: Mekanisme perdagangan karbo ditataulang demi maksimalkan pendapatan negara
Leave a Reply