Tag: Prabowo-Gibran

7 Isu Krusial Membayangi Pasangan Prabowo-Gibran: Kurangnya Perhatian pada Kesejahteraan Guru dan Dosen (5)

7cloud.asia – Masalah krusial yang juga menjadi pertanyaan jika pasangan Prabowo-Gibran benar-benar dilantik menjadi presiden dan wakil presiden adalah kesejahteraan guru dan dosen.

Hariyadi, dosen Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto, Jawa Tengah, menyebutkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran memang memasukkan poin tentang pendidikan dalam salah satu dari 17 program prioritas mereka.

Pasangan Prabowo-Gibran juga menyebutkan bahwa kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru dan dosen, akan berdampak pada pelayanan publik yang baik.

Dengan demikian, terpilihnya mereka membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan guru dan dosen ASN.

Namun, Prabowo-Gibran tidak merinci sisi kesejahteraan mana yang mau mereka tingkatkan-apakah komponen tunjangan sertifikasi, gaji pokok atau komponen lainnya.

Baca: Isu penegakan HAM membayangi pasangan Prabowo-Gibran

Atau pasangan ini akan meningkatkan ksejahteraan Prabowo-Gibran dengan menambahkan komponen baru dalam struktur upah para pendidik.

Sebuah penelitian menyebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan dapat mendorong para pendidik untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar.

Penelitian lainnya pada tahun 2019 memperlihatkan pemenuhan kesejahteraan yang memadai bagi guru akan menambah semangat guru dalam bekerja.

Di sisi lain, penelitian dengan metode kuantitatif di Kendari, Sulawesi Tenggara, menunjukkan bahwa tunjangan sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan ternyata tidak terkait langsung dengan peningkatan kinerja.

Sebab, sebagian besar tunjangan ini digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, bukan untuk peningkatan kualitas mengajar.

Baca: Pembengkakan anggaran pembangunan IKN bayangi pemerintahan yang baru

Sementara, penelitian yang lain menemukan perlunya melihat urgensi dari peningkatan kompetensi-kompetensi pendidik itu sendiri.

Aspek itu seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepemimpinan.

Hariyadi menyimpulkan bahwa meskipun perlu, peningkatan kesejahteraan bukanlah satu-satunya komponen yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada bidang pendidikan.

Kesejahteraan guru dan dosen sendiri tidak hanya terkait dengan gaji tapi juga wellbeing (kebahagiaan), jaminan hari tua, dan kelonggaran waktu untuk meningkatkan profesionalisme tanpa dibebani terlalu banyak administrasi.

“Peningkatan profesionalisme para pendidik, baik itu guru maupun dosen, yang juga perlu dilakukan tidak disebutkan dalam program-program kerja pasangan calon Prabowo-Gibran.”

Baca: Proyek gagal food estate jadi PR Prabowo

Dalam berbagai diskusi publik, termasuk debat pasangan calon, pasangan ini tidak mengelaborasi masalah-masalah lainnya terkait kesejahteraan pendidik.

Hal ini meliputi pengangkatan guru honorer, sertifikasi guru, serta beban administratif guru dan dosen.

Program mereka juga cenderung “memihak” ke ASN, tanpa mempertimbangkan guru swasta maupun honorer.

Kita harus menunggu sampai beberapa bulan ke depan untuk melihat apakah pasangan calon ini akan menjadikan isu-isu tersebut sebagai kebijakan mereka.

“Atau memang menurut mereka peningkatan pendapatan adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen.” ujar Hariyadi.

Sumber: The Conversation, Penulis: Ahmad Nurhasim (Health+Science Editor) Anggi M. Lubis (Business + Economy Editor), Hayu Rahmitasari (Education & Culture Editor), Nurul Fitri Ramadhani (Politics + Society Editor), Robby Irfany Maqoma (Environment Editor)

July 30, 2026
7 Isu Krusial Bayangi Prabowo-Gibran: Penanganan Tingginya Kasus Stunting

7cloud.asia – Stunting menjadi salah satu isu krusial yang membayangi pasangan Prabowo-Gibran jika mereka benar-benar dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

Tahun 2024 ini prevalensi stunting ditargetkan turun ke 14 persen. Sementara survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan angkanya masih di kisaran 21,6 persen.

Ahli Kesehatan Masyarakat dari Universitas Airlangga, Ilham Akhsanu Ridlo kepada The Conversation melihat bahwa di bawah pemerintahan Prabowo, masalah kurang gizi atau stunting tidak akan banyak berubah.

Ia melihat ada kecenderungan dari Prabowo-Gibran untuk meneruskan pendekatan top down dalam penanganan stunting yang selama ini dilakukan pemerintahan Jokowi.

Baca: Forum Komunikasi Purnawirawan serukan pemakzulan Jokowi

Jumlah stunting tidak bisa turun dengan cepat dalam satu periode pemerintahan karena ada banyak faktor yang memengaruhinya.

Karena itu, kata dia, program penurunan stunting perlu dilihat sebagai program yang berkelanjutan.

“Tidak peduli siapapun presidennya. Kementerian Kesehatan punya program 1000 hari pertama kehidupan anak sejak dalam kandungan. Itu saja dijalankan, bagus itu programnya,” kata Ilham.

Walau demikian, dia melihat presiden terpilih akan punya pengaruh di level kecepatan penanganan masalah stunting.

Baca: Pakar sebut Jokowi sudah layak dimakzulkan

Sikap mereka akan membuat penanganan stunting akan lebih cepat, lebih lambat atau sama saja dengan pemerintahan sebelumnya.

Ilham melihat perbedaan di antara ketiga calon presiden itu terletak pada cara menurunkan angka stunting.

Prabowo-Gibran telah berjanji akan meneruskan program pemerintah sebelumnya dengan pendekatan top down.

“Pendekatan ini sebenarnya sudah kuno. Aspek kolaborasinya kurang tampak,” kata Ilham.

Baca: Aksi mahasiswa tolak pemilu curang dan pemakzulan Jokowi

Pasangan ini memasukkan program memperbaiki kualitas gizi, air bersih, dan sanitasi masyarakat untuk mengatasi ancaman stunting.

Namun program unggulan pasangan ini adalah Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu). Ini merupakan program makan gratis dan susu di sekolah.

“Ini sasarannya juga tidak jelas, apakah mengatasi stunting, gizi buruk atau gizi lain. Mereka menyatakan untuk stunting, tapi kalau anak sudah masuk sekolah tidak lagi masuk hitungan seribu hari pertama kehidupan,” ujar Ilham.

Prabowo, lanjutnya, juga tidak menetapkan angka penurunan stunting dalam dokumen visi misi tertulisnya.

Baca: Sivitas akademika dari puluhan kampus telah ingatkan Jokowi

Pada akhirnya, program menurunkan stunting akan dipengaruhi juga oleh alokasi anggaran nasional dan daerah.

Penghapusan mandatory spending untuk kesehatan merupakan salah satu persoalan yang mungkin akan menghambat upaya penurunan stunting.

Pasalnya, anggaran kesehatan didasarkan pada political will presiden dan kepala daerah yang punya beragam prioritas.

Sumber: The Conversation, Penulis: Ahmad Nurhasim (Health+Science Editor) Anggi M. Lubis (Business + Economy Editor), Hayu Rahmitasari (Education & Culture Editor), Nurul Fitri Ramadhani (Politics + Society Editor), Robby Irfany Maqoma (Environment Editor)

July 30, 2026
Rapor Merah 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran di Sektor Lingkungan

7cloud.asia – Dalam 100 hari memimpin, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat kritik di berbagai bidang, seperti lingkungan, ekonomi, demokrasi, HAM, politik luar negeri, hingga program Makan Bergizi Gratis.

Greenpeace dan Celios menilai kinerja berdasarkan komitmen, pernyataan, dan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran di sektor lingkungan sejak pelantikan 20 Oktober 2024.

Berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai memperkuat warisan Joko Widodo yang lebih menguntungkan oligarki namun merugikan rakyat dan lingkungan

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga dinilai kembali pada pola lama solusi instan yang gagal menyelesaikan masalah struktural secara mendalam.

Di sektor lingkungan hidup, Greenpeace dan Celios menyoroti rencana pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengalihfungsikan 20 juta hektare hutan untuk swasembada pangan dan energi.

Kebijakan ini memicu kekhawatiran terhadap komitmen iklim dan keanekaragaman hayati di Indonesia.

Baca: Prabowo Subianto akan evaluasi sejumlah PSN warisan Jokowi

Alih fungsi hutan ini mengancam lingkungan, mempercepat kepunahan keanekaragaman hayati, dan merugikan masyarakat adat serta lokal yang bergantung pada hutan.

Dilansir dari keterangan tertulis yang dirilis di laman resminya, Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menyebut gagasan kedaulatan pangan dan energi Prabowo sebagai ilusi.

“Pembukaan lahan jelas akan meningkatkan emisi karbon, termasuk memicu kebakaran dan kabut asap, terutama di lahan gambut. Menyamakan perkebunan kelapa sawit dengan keanekaragaman hutan Indonesia yang kaya adalah kekeliruan besar,” ujarnya.

Setelah menyatakan rencana kontroversial menyulap 20 juta hektare hutan itu, Prabowo juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Perpres ini dinilai bermasalah terutama karena kental dengan pendekatan militerisme, yang terlihat jelas dari penunjukan Menteri Pertahanan dan TNI untuk mengurus penertiban kawasan hutan.

Militerisme atas nama penertiban kawasan hutan ini, menurut Leonard, berpotensi menambah daftar panjang tindakan represif negara terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Baca: Menteri ATR/BPN akan kaji ulang status PSN di PIK 2

Dua kelompok ini selama ini hidup dan beraktivitas di sekitar hutan, seperti yang sudah terjadi di pusaran proyek food and energy estate di Merauke, Papua Selatan.

”Dengan struktur satgas yang problematik ini, kita patut mempertanyakan komitmen dan transparansi pemerintah untuk menertibkan dan melindungi kawasan hutan,” kata Leonard.

Meski Prabowo menyatakan komitmen transisi energi, kebijakan pemerintah justru mendukung hilirisasi batu bara, termasuk pembangunan PLTU baru.

Target energi bersih dan terbarukan 100 persen masih sumir dengan cakupan saat ini baru sekitar 14 persen, dengan pertumbuhan tahunan hanya sekitar 1 persen.

Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup menghentikan impor sampah plastik mulai 2025 mencerminkan komitmen terhadap Konvensi Basel. Namun, keberhasilannya diragukan akibat minimnya peta jalan dan infrastruktur.

Baca: Wacana membuka 20 juta hektare lahan bisa memicu kiamat ekologis

Program waste to energy (WTE) berisiko membebani anggaran dan mengalihkan fokus dari solusi pengurangan sampah di hulu.

Greenpeace juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu quick wins andalan kampanye Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024, diharapkan mendorong pengembangan SDM unggul.

Namun, Greenpeace dan Celios menilai implementasinya terkesan tergesa-gesa dan kurang matang.

Greenpeace juga menyoroti potensi peningkatan food waste. Analisis Walhi menunjukkan tiap siswa menghasilkan 25-50 gram sisa makanan, menambah 425-850 ton sampah per hari.

“Meski penggunaan wadah stainless steel positif, peningkatan food waste ini berpotensi menambah emisi gas rumah kaca hingga 127,5-255 ton CO2e per hari,” kata Atha Rasyadi, Juru Kampanye Urban Greenpeace Indonesia.

July 30, 2026
Catatan Celios Soal Kinerja Ekonomi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

7cloud.asia – Dalam 100 hari memimpin, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) mendapat kritik di berbagai bidang, seperti lingkungan, ekonomi, demokrasi, HAM, politik luar negeri, hingga program Makan Bergizi Gratis.

Berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai memperkuat warisan Joko Widodo yang lebih menguntungkan oligarki namun merugikan rakyat dan lingkungan

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga dinilai kembali pada pola lama solusi instan yang gagal menyelesaikan masalah struktural secara mendalam.

Di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan tolok ukur kesuksesan negara, mendorong ambisi pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 8 persen.

Namun, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira, menilai target ini terlalu ambisius di tengah pelemahan ekonomi.

Baca: Warga protes karena pembelian air mineral dan roti kena PPN 12 persen

Dari Mei hingga September 2024, Indonesia mengalami deflasi lima bulan berturut-turut, sementara 80.000 pekerja sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki, kehilangan pekerjaan akibat lemahnya pengawasan barang impor murah.

Di sisi lain, hilirisasi yang dipromosikan pemerintah dinilai minim manfaat ekonomi dan sarat bencana lingkungan.

Hilirisasi di era Prabowo, menurut Bhima, masih terjebak pada olahan primer sehingga kurang berkorelasi dengan upaya mencegah deindustrialisasi prematur.

Pembangunan smelter terus didorong beserta paket PLTU batubara di kawasan industri, namun porsi industri manufaktur terhadap PDB tetap dibawah 20 persen tentu ini butuh koreksi besar-besaran kebijakan hilirisasi.

Yang bisa dibaca pencemaran udara, kerugian kesehatan, kecelakaan kerja akibat hilirisasi tambang membuat masyarakat kian rentan,” ujar Bhima.

Baca: Menkeu rilis Surat Perintah efisiensi sasar 16 Pos Belanja

Secara historis, pertumbuhan ekonomi tertinggi Indonesia selama era Reformasi hanya mencapai 6,3 persen pada 2007.

Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, pertumbuhan stabil di angka 5 persen, jauh dari janji 7 persen, namun mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

“Stagnasi 10 tahun terakhir telah memicu bencana alam dan memperlebar ketimpangan ekonomi. Ambisi 8 persen justru berisiko memperparah kondisi ini karena hanya menguntungkan segelintir orang kaya dan pejabat di lingkup pengelolaan SDA,” tambah Bhima.

Pemerintah juga bersikukuh dengan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen dengan narasi pajak bagi orang kaya.

Kebijakan fiskal ini dinilai regresif dan tidak adil, dengan pemerintah mengabaikan pembahasan pajak progresif seperti pajak kekayaan, karbon, dan windfall profit tax, serta lebih memilih langkah mudah tanpa memperhatikan dampak jangka panjang.

July 30, 2026
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Indonesia Memasuki Fase Fasisme

7cloud.asia – Memasuki peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Indonesia memasuki fase fasisme. Sejumlah indikator kini terjadi, salah satunya tidak adanya ruang dialog dengan masyarakat sipil.

“Reformasi sudah berakhir. Sekarang masuk fase fasisme. Dialog dengan masyarakat sipil sudah tidak ada lagi,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid di Jakarta pada Senin (20/10/2025).

Indikator lainnya militerisme semakin kuat dengan dilibatkannya militer dalam urusan sipil. Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan militer aktif serta tidak adanya ruang dialog dengan warga dalam menjalankan program ini.

“Dialog baru menjadi pilihan saat protes meluas, atau saat telah jatuh korban,” kata Usman.

Baca: Setahun Prabowo-Gibran, Mengulang Kegagalan Food Estate

Kondisi ini diperparah dengan adanya revisi UU TNI, penulisan ulang sejarah, penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Setahun terakhir, 5.538 orang jadi korban penggunaan kekuatan eksesif dan kekerasan aparat lainnya saat memprotes pengesahan UU TNI pada Maret 2025, menuntut kesejahteraan buruh pada Mei 2025, dan menolak kenaikan tunjangan DPR RI pada Agustus 2025.

Rinciannya, penangkapan (4.453 korban), kekerasan fisik (744 korban), dan penggunaan water canon dan gas air mata (341 korban).

Pasca demo Agustus 2025, saat ini 12 aktivis ditahan sebagai tersangka penghasutan dan dua orang dilaporkan masih hilang. Negara dianggap tidak serius mengusut jatuhnya 10 korban jiwa saat unjuk rasa Agustus lalu.

Baca: Pemerintah Tak Sensitif Pada Keluhan Masyarakat

“Tim Gabungan Pencari Fakta juga batal dibentuk. Padahal itu amat penting untuk membongkar aktor yang paling bertanggungjawab. Komite Reformasi Polri juga menguap,” kata Usman.

Selain itu adanya korporatisme, semua urusan negara dikelola seperti perusahaan untuk keuntungan pemiliknya yang pemiliknya bukan rakyat tetapi segelintir orang.

Integralisme tidak ada lagi pemisahan antara masyarakat sipil, masyarakat agama dan masyarakat politik maupun bisnis.

“Seperti NU dan Muhammadiyah yang menyatu. Tidak ada lagi kekuatan masyarakat sipil diluar kekuasaan dan tidak ada lagi yang mengawasi kekuasaan. Mereka ikut di dalam sana merangkap jabatan,” jelas Usman.

Baca: Pelaksanaan PSN Berpotensi Langgar HAM

Kebijakan, tindakan, dan praktik-praktik otoriter yang dilakukan pemerintah Prabowo-Gibran dalam waktu satu tahun ini tidak hanya sebagai indikator Indonesia menuju fase fasisme.

Tetapi juga mengalami erosi terparah dalam penegakkan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Di sektor ekonomi, ada resentralisasi, proyek strategis nasional, makan bergizi gratis, pemotongan anggaran daerah (TKD) hingga kenaikan fasilitas anggota parlemen.

“Sejak dilantik 20 Oktober 2024, tidak ada kemajuan berarti untuk hak asasi, baik bebas dari rasa takut maupun dari rasa kekurangan. Sebaliknya, terjadi erosi terparah sepanjang masa reformasi. Kebijakan yang pada masa pemerintahan lalu melanggar hak asasi justru berlanjut. Polanya sama, tanpa partisipasi aktif warga,” jelas Usman.

Baca: Ironi Pidato Presiden, Kutuk Penjajah tapi Rakyatnya Terjajah

“Bukannya mengevaluasi kebijakan, termasuk memastikan akuntabilitas polisi, Presiden malah memunculkan label negatif “anarkis”, “makar”, “asing”, bahkan “teroris” kepada pengunjuk rasa. Padahal mereka adalah mahasiswa, pelajar sekolah, pegiat literasi, dan warga biasa,” lanjut Usman.

“Pemerintah pun kerap membungkam suara-suara warga yang mengritik kebijakannya lewat pemolisian yang represif. Jika tren ini berlanjut, maka Indonesia berisiko terperosok dalam otoritarianisme baru yang terus menindas hak-hak warga,” kata Usman.

July 30, 2026
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat, Bukti Kegagalan Negara

7cloud.asia – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta femisida meningkat dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini menjadi bukti negara gagal melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari 1 Januari hingga 16 Oktober 2025 tercatat 25.194 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Mike Verawati Tangka, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia beberapa waktu lalu memaparkan, kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi akibat ketidakseriusan pemerintah dalam menangani kasus tersebut.

Baca: Komnas Perempuan Desak Polisi Bebaskan Demonstran, Termasuk Perempuan

Kekerasan tak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis. Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang banyak melibatkan militer termasuk dalam proses distribusinya.

“Bagaimana anak bisa tenang makan atau menolak makanan jika diawasi tentara? Pasti mereka terpaksa menghabiskan makanan tersebut bahkan kondisi makanan yang sudah basi sekalipun. Karena mereka nggak berani melawan dan protes,” jelas Mike.

Ketakutan-ketakutan ini, lanjut Mike, sengaja dibangun agar perempuan dan anak tidak berdaya. Mereka dipaksa menerima apapun yang menjadi keputusan pemerintah.

Baca: Aliansi Perempuan Indonesia Desak Pemerintah Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan

Mike menjelaskan contoh kekerasan lainnya adalah program food estate. Menurutnya program ini mencerabut sumber daya ekonomi perempuan.

“Kita tahu, food estate banyak gagalnya. Ketika food estate dibangun, itu menghilangkan hutan, menghilangkan kebun sagu dan menghilangkan kebun-kebun kecil di mana para perempuan menggantungkan ekonominya,” ungkap Mike.

Baca: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Indonesia Masuk Fase Fasisme

“Pernahkah pemerintah yang sekarang sudah 1 tahun ini memikirkan sampai segitunya? Tapi kan tidak. Karena orientasinya sebesar-besarnya adalah investasi, tidak melihat bagaimana dampaknya,” lanjut Mike.

Karena itu, pemerintah seharusnya mendengar aspirasi serta melibatkan perempuan dalam setiap kebijakan. Pemerintah seharusnya juga mempelajari akar masalah yang terjadi hingga jumlah kasus kekerasan serta femisida terhadap perempuan dan anak tinggi.

“Ketimpangan gender seperti ini yang harus diselesaikan. Bukan melalui proyek-proyek mercusuar,” katanya.

July 30, 2026
The Economist Kembali Lontarkan Kritik Tajam ke Pemerintahan Prabowo-Gibran, Siapa di Belakang Ini Semua?

7cloud.asia – Majalah mingguan asal Inggris, The Economist kembali melontarkan kritik tajam atas sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai berisiko bagi stabilitas ekonomi dan demokrasi Indonesia.

Dalam edisi mingguan yang dirilis Kamis (14/5/2026), The Economist menurunkan dua artikel khusus untuk membahas kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Salah satunya, diberi judul “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy atau Presiden Indonesia membahayakan perekonomian dan demokrasi”.

Dalam artikel yang dimuatnya, media asal London, Inggris itu menyebut Prabowo Subianto sebagai Presiden yang boros dan otoriter.

Bahkan media berlangganan itu menuliskan peringai Prabowo sebagai sosok yang sebelumnya dikenal sebagai pelanggar hak asasi manusia (HAM) kini sebagai pecinta kucing.

Satu artikel lagi bertajuk “Indonesia, negara mayoritas Muslim terbesar, sedang berada di jalur yang berisiko,”.

Artikel itu berisi soal potensi krisis yang bakal dihadapi Indonesia seperti Tahun 1998 saat mantan mertua Prabowo, Soeharto memimpin Indonesia.

Belum ada tanggapan dari Istana terkait dengan pemberitaan The Economist yang sudah berusia dua abad itu. Namun, berita ini menjadi pembicaraan sejumlah pengamat politik dalam negeri yang sebelumnya juga sudah mengritisi kebijakan Prabowo-Gibran.

Baca: Rezim Prabowo-Gibran Disebut Jadi Pemicu Utama Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Dalam artikel berjudul The Economist menilai pemerintahan Prabowo memiliki kecenderungan otoriter dan terlalu agresif dalam belanja negara.

Media tersebut bahkan menyebut Prabowo sebagai sosok yang “terlalu boros dan terlalu otoriter”.

The Economist menyoroti perubahan sikap Prabowo yang dinilai kerap kontradiktif. Di satu sisi, Prabowo disebut pernah menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik.

“Apakah saya benar-benar otoriter? Saya rasa tidak… Kritik itu baik. Kita tidak boleh digerakkan oleh kemarahan atau dendam,” ujar Prabowo seperti dikutip media tersebut.

Namun di sisi lain, The Economist juga menyoroti pernyataan keras Prabowo terhadap pihak asing dan organisasi non-pemerintah.

“Kekuatan asing mendanai NGO untuk menabur perpecahan di antara kita. Mereka mengklaim sebagai penjaga demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan pers, padahal itu versi mereka sendiri,” demikian kutipan pernyataan Prabowo yang dimuat The Economist.

Media tersebut menyebut karakter Prabowo yang berubah-ubah membuat bahkan para sekutunya khawatir terhadap stabilitas makroekonomi dan kondisi demokrasi Indonesia.

Dalam ulasannya, The Economist menyoroti lima poin utama terkait pemerintahan Prabowo. Pertama adalah belanja negara yang dinilai terlalu besar dan berpotensi membebani fiskal negara.

Baca: Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran Cenderung Negatif

Kedua, adanya risiko pelemahan disiplin fiskal akibat berbagai program prioritas pemerintah yang membutuhkan anggaran jumbo.

Ketiga, meningkatnya campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi nasional. Keempat, peran militer yang disebut semakin menguat di ruang sipil dan pemerintahan.

Terakhir, The Economist juga menilai oposisi politik di Indonesia semakin melemah di bawah pemerintahan Prabowo.

Sorotan media asing tersebut muncul di tengah perdebatan publik mengenai arah demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024.

Sementara itu, pemerintah sebelumnya telah membantah adanya praktik intimidasi terhadap kelompok masyarakat sipil maupun pihak yang kritis terhadap pemerintah.

Pemilik The Economist
The Economist adalah media berita dan opini internasional terkemuka yang berbasis di London, Inggris. Media tersebut didirikan pada tahun 1843 yang awalnya merupakan majalah mingguan.

The Economist berfokus pada analisis mendalam terkait ekonomi, politik, bisnis internasional, teknologi, dan budaya dengan pandangan sosial-liberal.

Saat ini The Economist juga telah bertransisi ke digital. Di X bahkan pengikutnya mencapai 26 juta lebih yang mana salah satunya anak buah Prabowo Subianto, Natalius Pigai.

Pemilik The Economist tidaklah tunggal dan dikuasai sejumlah konglomerat dunia.
Baru-baru ini, miliarder hipotek Kanada, Stephen Smith, telah setuju untuk membeli saham minoritas di The Economist Group.

Pembelian ini menandai perubahan kepemilikan pertama di majalah berita terkini Inggris yang ternama itu dalam satu dekade terakhir.

July 30, 2026