7cloud.asia – Dalam 100 hari memimpin, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat kritik di berbagai bidang, seperti lingkungan, ekonomi, demokrasi, HAM, politik luar negeri, hingga program Makan Bergizi Gratis.
Greenpeace dan Celios menilai kinerja berdasarkan komitmen, pernyataan, dan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran di sektor lingkungan sejak pelantikan 20 Oktober 2024.
Berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai memperkuat warisan Joko Widodo yang lebih menguntungkan oligarki namun merugikan rakyat dan lingkungan
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga dinilai kembali pada pola lama solusi instan yang gagal menyelesaikan masalah struktural secara mendalam.
Di sektor lingkungan hidup, Greenpeace dan Celios menyoroti rencana pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengalihfungsikan 20 juta hektare hutan untuk swasembada pangan dan energi.
Kebijakan ini memicu kekhawatiran terhadap komitmen iklim dan keanekaragaman hayati di Indonesia.
Baca: Prabowo Subianto akan evaluasi sejumlah PSN warisan Jokowi
Alih fungsi hutan ini mengancam lingkungan, mempercepat kepunahan keanekaragaman hayati, dan merugikan masyarakat adat serta lokal yang bergantung pada hutan.
Dilansir dari keterangan tertulis yang dirilis di laman resminya, Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menyebut gagasan kedaulatan pangan dan energi Prabowo sebagai ilusi.
“Pembukaan lahan jelas akan meningkatkan emisi karbon, termasuk memicu kebakaran dan kabut asap, terutama di lahan gambut. Menyamakan perkebunan kelapa sawit dengan keanekaragaman hutan Indonesia yang kaya adalah kekeliruan besar,” ujarnya.
Setelah menyatakan rencana kontroversial menyulap 20 juta hektare hutan itu, Prabowo juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Perpres ini dinilai bermasalah terutama karena kental dengan pendekatan militerisme, yang terlihat jelas dari penunjukan Menteri Pertahanan dan TNI untuk mengurus penertiban kawasan hutan.
Militerisme atas nama penertiban kawasan hutan ini, menurut Leonard, berpotensi menambah daftar panjang tindakan represif negara terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal.
Baca: Menteri ATR/BPN akan kaji ulang status PSN di PIK 2
Dua kelompok ini selama ini hidup dan beraktivitas di sekitar hutan, seperti yang sudah terjadi di pusaran proyek food and energy estate di Merauke, Papua Selatan.
”Dengan struktur satgas yang problematik ini, kita patut mempertanyakan komitmen dan transparansi pemerintah untuk menertibkan dan melindungi kawasan hutan,” kata Leonard.
Meski Prabowo menyatakan komitmen transisi energi, kebijakan pemerintah justru mendukung hilirisasi batu bara, termasuk pembangunan PLTU baru.
Target energi bersih dan terbarukan 100 persen masih sumir dengan cakupan saat ini baru sekitar 14 persen, dengan pertumbuhan tahunan hanya sekitar 1 persen.
Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup menghentikan impor sampah plastik mulai 2025 mencerminkan komitmen terhadap Konvensi Basel. Namun, keberhasilannya diragukan akibat minimnya peta jalan dan infrastruktur.
Baca: Wacana membuka 20 juta hektare lahan bisa memicu kiamat ekologis
Program waste to energy (WTE) berisiko membebani anggaran dan mengalihkan fokus dari solusi pengurangan sampah di hulu.
Greenpeace juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu quick wins andalan kampanye Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024, diharapkan mendorong pengembangan SDM unggul.
Namun, Greenpeace dan Celios menilai implementasinya terkesan tergesa-gesa dan kurang matang.
Greenpeace juga menyoroti potensi peningkatan food waste. Analisis Walhi menunjukkan tiap siswa menghasilkan 25-50 gram sisa makanan, menambah 425-850 ton sampah per hari.
“Meski penggunaan wadah stainless steel positif, peningkatan food waste ini berpotensi menambah emisi gas rumah kaca hingga 127,5-255 ton CO2e per hari,” kata Atha Rasyadi, Juru Kampanye Urban Greenpeace Indonesia.
Leave a Reply