Tag: sampah

7cloud.asia – Sejak 2017, BRIN telah mengembangkan fasilitas pilot Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Bantargebang, Bekasi Jawa Barat.

Peneliti Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN, Wiharja dalam acara Media Lounge Discussion (MELODI) di Jakarta, Kamis (16/4/2026) menerangkan bahwa secara sederhana, PLTSa bekerja dengan memanfaatkan sampah kota sebagai bahan bakar.

Sampah yang masuk terlebih dahulu melalui proses pemilahan dan pengeringan untuk meningkatkan nilai kalor atau energi panas.

Selanjutnya, sampah dibakar pada tungku pembakaran untuk menghasilkan panas. Panas ini digunakan untuk menghasilkan uap yang kemudian menggerakkan turbin dan generator untuk menghasilkan listrik.

Gas hasil pembakaran sampah juga di-filter melalui serangkaian alat penyaring pencemaran udara yang telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

“Pendekatan ini mampu mengolah dan mengurangi volume sampah secara cepat dan signifikan hingga 80 persen sekaligus mengkonversinya menjadi energi,” tandas Wiharja.

Baca: Pembangunan PLTSa bukan solusi tepat untuk atasi krisis sampah

Menurut Wiharja, pilot project PLTSa Merah Putih yang telah dikembangkan BRIN di TPST Bantargebang masih berada pada skala demonstratif.

Pilot project ini dibangun dengan kapasitas pengolahan sampah 100 ton per hari, yang sejak tahun 2018-2022 pengelolaannya bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kapasitas listrik yang dihasilkan sebesar 700kilowatt (KW) yang digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan internal. Hal itu karena fasilitas ini masih berstatus pilot project dan belum berada pada skala komersial.

“Dalam skala pengembangan penuh, potensi energi dari sampah perkotaan di kota besar seperti Jakarta dapat mencapai puluhan megawatt, tergantung pada volume dan karakteristik sampah,” ungkap Wiharja.

Wiharja mengatakan, PLTSa ini dirancang sebagai proof of concept teknologi konversi sampah menjadi energi untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Presiden No 18/2016 mengenai Percepatan Pembangunan PLTSa di 7 Kota.

Selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Presiden No 109/2025 mengenai Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Baca: Pembangunan PLTSa harus dibarengi kebijakan pengurangan dan pemilahan sampah

Wiharja memaparkan, teknologi yang dikembangkan BRIN memiliki beberapa keunggulan karena dirancang sebagai pembuktian bahwa sampah domestik di Indonesia bisa diolah dengan menggunakan teknologi dalam negeri.

Selain itu, teknologinya juga adaptif terhadap karakteristik sampah Indonesia, yang umumnya memiliki kadar air tinggi dan belum terpilah dengan baik. Efisiensi proses yang ditingkatkan, melalui integrasi pra-perlakuan sampah.

Bisa ditingkatkan pada skala yang lebih besar sesuai dengan timbulan sampah Kabupaten Kota di Indonesia.

Secara teknologi, sistem pengoahan waste to energy melalui proses insinerasi merupakan sebuah pendekatan yang telah terbukti dan teruji secara luas.

Negara-negara maju seperti Jerman, Perancis, China, Jepang, Singapura, dll, telah lama menggunakan pendekatan ini untuk mengolah sampah kota. Berdasarkan data World Bank, UNEP program WtE global teknologi insinerasi, menguasai pasar 78-79 persen.

“Dengan teknologi proven tersebut kami adaptasi dengan menggunakan sampah Indonesia. Ke depan jika Kabupaten Kota di Indonesia ingin mengadopsi proses tersebut diperlukan beberapa catatan,“ ujarnya.

Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah ketersediaan dan kualitas pasokan sampah, Kebutuhan investasi awal dan biaya operasinya (Capex dan Opex), serta Penerimaan sosial dan isu lingkungan.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi PLTSa memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

PLTSa ini diproyeksikan menjadi salah satu pilar penting dalam sistem pengelolaan sampah terpadu di Indonesia. Teknologi ini tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan pada landfill, tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan energi terbarukan.

7cloud.asia – Hingga tahun 2025, dua pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) telah dibangun, yaitu Putri Cempo di Solo, Jawa Tengah dan Benowo di Surabaya, Jawa Timur.

Terkait pembangunan PLTSa ini Presiden Prabowo bahkan lebih ambisius dengan menargetkan pembangunan instalasi serupa di 33 kota.

Meskipun Peraturan Presiden 109/2025 sekarang mewajibkan penilaian dampak lingkungan sebelum pembangunan dimulai, hal ini belum tentu mengurangi kekhawatiran tentang dampak lingkungan proyek PLTSa tersebut.

Pasalnya, standar perlindungan lingkungan yang ada telah dilemahkan oleh upaya sistematis Widodo sebelumnya untuk memprioritaskan pertumbuhan ekonomi daripada ekologi melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Sama seperti di AS, di mana instalasi PLTSa sering terletak di dekat komunitas yang kurang beruntung, seperti lingkungan berpenghasilan rendah dan komunitas minoritas, instalasi di Solo dan Surabaya juga dibangun di daerah pinggiran kota tempat tinggal penduduk yang kurang beruntung.

Sebuah studi yang dilakukan oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), menemukan bahwa penduduk sekitar PLTSa adalah yang pertama merasakan dampak negatif ketika residu pembakaran dan emisi gas yang dihasilkan tidak memenuhi standar keselamatan sebelum dilepaskan ke lingkungan.

Baca: Kebijakan pembangunan PLTSa harus dibarengi kebijakan pengurangan timbulan sampah

WALHI merupakan salah satu dari enam organisasi lingkungan yang terlibat dalam gugatan peninjauan yudisial terhadap pembangunan PLTSa pada tahun 2016,

Di Solo, masyarakat yang tinggal di dekat pembangkit listrik mengalami masalah pernapasan seperti batuk, pilek, sesak napas, dan kulit gatal.

Mereka juga terpapar polusi suara dan bau yang terus-menerus yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan tidur mereka karena pengoperasian pembangkit listrik selama 24 jam.

Situasi yang sama juga dirasakan oleh penduduk desa di wilayah administratif tetangga yakni Kabupaten Karanganyar: limbah tar dan lindi dari pengolahan limbah di sana diyakini mencemari anak sungai yang terhubung ke sungai Bengawan Solo.

Pencemaran ini berkontribusi pada kematian vegetasi di sekitar tepi sungai, menurut investigasi oleh Yayasan Gita Pertiwi, sebuah organisasi nirlaba lokal.

Masyarakat di sekitar Benowo juga menghadapi gangguan serupa. Penelitian yang dilakukan oleh WALHI dan Global Alliance for Incinerator Alternatives antara November 2024 dan Januari 2025 menemukan konsentrasi PM 2.5 dan PM 10 delapan kali lebih tinggi daripada ambang batas aman yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia.

Baca: Proyek PSEL di Kampar, Riau tuai penolakan dari aktivis lingkungan

Relawan yang terlibat dalam investigasi ini juga mendokumentasikan bukti paparan partikel halus dan kasar yang mengandung mikroplastik di sekitar instalasi, terutama di permukiman terdekat, jalan utama, pasar, dan sekolah.

Meskipun kedua pembangkit listrik ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memerangi polusi plastik sekaligus menghasilkan energi bersih, masyarakat miskin yang tinggal di dekat pembangkit listrik tersebut jelas menanggung dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan pengolahan limbah.

Jika tidak ada tanggapan lebih lanjut dari pihak berwenang mengenai apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat, sudah pasti mereka akan membayar lebih banyak untuk biaya kesehatan dan lingkungan di masa depan

Sementara, pada saat yang sama pihak yang paling bertanggung jawab atas krisis plastik sejak tahap awal siklus hidupnya, seperti industri petrokimia dan produsen besar, tetap tidak dihukum.

Yang Sebenarnya Dibutuhkan
Apa yang terjadi di Solo dan Surabaya mencerminkan kebutuhan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang memprioritaskan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia, serta mempertimbangkan solusi yang lebih berkelanjutan untuk polusi plastik.

Di balik solusi pembakaran, pemerintah jelas mengabaikan salah satu aspek paling mendasar dalam mengatasi polusi plastik: pencegahan dan pengurangan di sumbernya.

Baca: Percepatan PSEL bukan solusi tepat untuk atasi krisis sampah

Untuk menghasilkan listrik secara optimal, insinerator membutuhkan sejumlah besar limbah berkalori tinggi, terutama limbah plastik, yang dicampur dengan beberapa jenis limbah lainnya (limbah makanan, kayu, kertas, dan dalam beberapa kasus batubara) yang telah diolah menggunakan berbagai proses teknis seperti bahan bakar turunan limbah atau metode lainnya.

Membangun lebih banyak pembangkit listrik tenaga sampah di kota-kota di seluruh kepulauan yang rapuh ini berarti lebih banyak plastik harus dipasok sebagai bahan bakar.

Ini hanya akan mendorong lebih banyak produksi plastik sekali pakai dan kemasan berlapis, alih-alih mendorong bisnis untuk mengeksplorasi solusi lain dan memenuhi kewajiban daur ulang mereka.

Dengan membiarkan sampah plastik dibuang sebagai bahan bakar, kita menghancurkan material yang berpotensi untuk digunakan kembali atau didaur ulang dan, dengan demikian, kita juga berdampak negatif pada mata pencaharian pekerja informal yang bergantung pada sektor ini.

Bahkan ketika dibakar, sampah plastik tidak benar-benar hilang dari pandangan kita; ia hanya berubah menjadi senyawa beracun yang tak terlihat yang melanggar hak kita untuk menghirup udara bersih.

Artikel ini diterjemahkan dari Earth.org, baca artikel asli di sini