ruangkota

Tag: lingkungan

  • Memperbaiki Kerusakan Lingkungan di Planet Bumi Mungkin Dilakukan, Tapi Mencegah Kerusakan Jauh Lebih Baik

    Memperbaiki Kerusakan Lingkungan di Planet Bumi Mungkin Dilakukan, Tapi Mencegah Kerusakan Jauh Lebih Baik

    7cloud.asia – Apakah mungkin memperbaiki kerusakan yang telah kita lakukan pada Bumi? Demikian pertanyaan yang diajukan Anthony, anak umur 13 dari Amerika Serikat.

    Pertanyaan ini sederhana tetapi sangat menggelitik buat mereka yang peduli pada kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup di planet Bumi. 

    Dan berikut tulisan , Professor of Atmospheric Science, Colorado State University, AS menjawab pertanyaan Anthony soal planet Bumi yang dimuat di The Conversation beberapa waktu lalu

    Terkadang tampaknya manusia telah mengubah Bumi tanpa bisa memperbaikinya. Tapi planet kita adalah sistem yang luar biasa di mana energi, air, karbon, dan banyak lainnya mengalir dan memelihara kehidupan.

    Bumi diperkirakan telah berusia sekitar 4,5 miliar tahun dan telah mengalami perubahan besar.

    Di beberapa titik dalam sejarah Bumi, kebakaran membakar area yang luas. Di tempat lain, sebagian besar ditutupi es. Ada juga kepunahan massal yang memusnahkan hampir semua makhluk hidup di permukaannya.

    Baca: Cara keramas yang lebih ramah lingkungan

    Iklim bumi bervariasi dari periode yang sangat hangat tanpa lapisan es kutub hingga fase ketika sebagian besar planet membeku.

    Planet kita sangat tangguh dan dapat menyembuhkan dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Masalahnya adalah sistem penyembuhan dirinya sangat, sangat lambat. Bumi akan baik-baik saja, tetapi masalah manusia lebih mendesak.

    Manusia telah merusak sistem yang menopang kita dalam berbagai cara. Kita telah mencemari udara dan air, dengan plastik yang berserakan , dan berbagai sampah lain nya baik di tanah, laut dan sungai serta menghancurkan habitat tumbuhan dan hewan.

    Tapi kita tahu bagaimana kita bisa membantu proses natural dan menyelesaikan kekacauan yang banyak ini. Bahkan telah ada banyak kemajuan sejak manusia mulai sadar akan adanya masalah ini masalah ini 50 tahun yang lalu

    Sejak tahun 1970, Amerika Serikat telah sangat mengurangi polusi udara bahkan ketika ekonominya telah tumbuh secara dramatis. 

    Namun, masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Beberapa polutan, seperti plastik bertahan selama beberapa ribu tahun ,jadi lebih baik berhenti menggunakannya daripada harus mengumpulkannya nanti.

    Baca: Jarang mencuci baju bagus untuk lingkungan

    Dan kepunahan bersifat permanen, jadi satu-satunya cara efektif untuk menguranginya adalah dengan lebih berhati-hati dalam melindungi hewan, tumbuhan, dan spesies lain.

    Mungkinkah mengembalikan perubahan iklim? Kerusakan paling serius yang dilakukan manusia terhadap Bumi utamanya berasal dari pembakaran batu bara, minyak dan gas, yang berakibat pada naiknya temperatur.

    Membakar bahan bakar berbasis karbon ini mengubah kimia dan fisika dasar udara dan lautan.

    Setiap bongkahan batu bara atau galon bensin yang dibakar melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Gas tersebut memanaskan permukaan bumi , menyebabkan banjir, kebakaran dan juga kekeringan.

    Beberapa dari karbon dioksida ini larut ke dalam lautan dan membuat laut menjadi asam dan membahayakan rantai makanan laut.

    Perubahan iklim adalah masalah yang akan bertambah buruk sampai manusia berhenti memperburuknya – dan kemudian akan membutuhkan waktu berabad-abad agar iklim kembali seperti semula sebelum revolusi industri.

    Baca: Slow fashion alternatif pilihan untuk beralih dari fast fashion yang merusak lingkungan

    Satu-satunya cara untuk menghindari keadaan yang lebih buruk adalah dengan berhenti membakar karbon. Itu berarti masyarakat perlu bekerja keras untuk membangun sistem energi yang dapat membantu semua orang hidup dengan baik tanpa perlu membakar karbon.

    Kabar baiknya adalah kita tahu bagaimana membuat energi tanpa melepaskan karbon dioksida dan polusi lainnya. Listrik yang terbuat dari tenaga surya, angin, dan panas bumi sekarang ini merupakan energi termurah dalam sejarah.

    Membersihkan pasokan listrik global dan kemudian mengelektrifikasi semuanya bisa dengan cepat menghentikan polusi karbon untuk jadi lebih buruk.

    Ini akan membutuhkan mobil dan kereta listrik, pemanas dan alat masak listrik, dan pabrik listrik. Kita juga memerlukan sistem transmisi dan penyimpanan listrik jenis baru untuk menyalurkan semua listrik bersih dari tempat pembuatannya ke tempat penggunaannya.

    Sisa dari kekacauan karbon dapat dibersihkan melalui pengelolaan pertanian dan hutan yang lebih baik. Hutan dan pertanian menyimpan karbon di tanah dan tanaman alih-alih melepaskannya ke atmosfer. Ini juga merupakan masalah yang para ilmuwan tahu bagaimana memecahkannya.

    Bumi pasti akan sembuh, tapi mungkin butuh waktu yang sangat lama. Cara terbaik untuk memulai adalah dengan semua orang melakukan bagian mereka untuk menghindari kerusakan yang lebih buruk.

    Arina Apsarini dari Binus University menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris

     
  • Hari Bumi 2024: Serukan Pengurangan Penggunaan Plastik Demi Lingkungan

    Hari Bumi 2024: Serukan Pengurangan Penggunaan Plastik Demi Lingkungan

    7cloud.asia – Hari ini, Senin 22 April 2024 masyarakat yang peduli lingkungan di seluruh dunia memperingati Hari Bumi.

    Bisa dikatakan, di Indonesia peringatan atau perayaan Hari Bumi tidak sepopuler dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni.

    Pemerintah Indonesia sendiri secara resmi telah memperingati Hari Bumi sejak 2009 sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan perlindungan alam.

    Pada dasarnya memang tidak terdapat perbedaan antara Hari Bumi Sedunia dengan Hari Lingkungan Sedunia.

    Tujuan dasar dari kedua peringatan hari besar tersebut adalah untuk merangsang kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup yang semakin hari semakin rusak.

    Hal mendasar yang membedakan antara dua hari besar itu adalah sejarahnya saja.

    Baca Juga: Satu Jam Penuh Makna dalam Earth Hour yang Terbesar dalam Sejarah

    Pada tahun ini, Hari Bumi 2024 mengambil tema “Planet vs Plastic” atau “Planet vs Plastik” yang merupakan sebuah kampanye untuk mengakhiri penggunaan plastik demi kesehatan manusia dan bumi.

    Dilansir earthday.org, peringatan Hari Bumi diisi dengan kempanye mengajak semua pihak untuk mengurangi 60 persen produksi seluruh jenis plastik pada 2040 mendatang.

    Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan meningkatkan kewaspadaan publik terhadap kerusakan yang disebabkan plastik kepada manusia, hewan, dan kesehatan seluruh biodiversitas.

    Para aktivis lingkungan juga menuntut dilakukannya lebih banyak penelitian dan publikasinya terhadap publik mengenai implikasi kesehatannya, termasuk dampaknya terhadap kesehatan.

    Masyarakat dunia juga diajak untuk meniadakan penggunaan plastik sekali pakai pada 2030, serta mencapai komitmen peniadaan bertahap ini yang sesuai dengan Perjanjian PBB tentang Polusi Plastik pada tahun 2024.

    Dalam peringatan Hari Bumi ini juga diserukan kebijakan untuk mengakhiri tren berbagai model fesyen yang silih berganti dalam waktu singkat atau fast fashion yang mengakibatkan banyaknya jumlah plastik yang diproduksi dan digunakan

    Para aktivis lingkungan juga menyerukan investasi dalam teknologi inovatif untuk menciptakan dunia tanpa plastik.

    Baca Juga: Memperbaiki Kerusakan Lingkungan di Planet Bumi Mungkin Dilakukan, Tapi Mencegah Kerusakan Jauh Lebih Baik

     

    Hari Bumi awalnya diprakarsai oleh masyarakat serta diperingati oleh LSM dan organisasi di bidang pelestarian lingkungan hidup.

    Sedangkan Hari Lingkungan Sedunia diperingati berdasarkan Konferensi UN tentang Lingkungan hidup yang berlangsung pada 5 Juni 1972 di Stockholm.

    Itu sebabnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia dianggap lebih resmi dan sering diperingati oleh masyarakat pemerhati lingkungan maupun pemerintah, termasuk Indonesia.

    Hari Bumi sendiri bermula dari Minyak yang tumpah pada 1969 silam di sebuah pengeboran minyak di Santa Barbara, California, Amerika Serikat (AS).

    Dilansir Antaranews.com, kejadian ini menjadi salah satu peristiwa lingkungan terburuk di dekade tersebut.

    Lebih dari 11 juta liter minyak yang tumpah di perairan tersebut menyebabkan kematian pada lebih dari 10.000 burung laut, serta mamalia laut seperti lumba-lumba, anjing laut, dan singa laut.

    Adanya peristiwa itu mengilhami seorang aktivis perdamaian bernama John McConnell dalam sebuah konferensi Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) untuk mengusulkan adanya sebuah hari khusus untuk memperingati bumi.

    Baca Juga: Satu Jam Penuh Makna dalam Earth Hour yang Terbesar dalam Sejarah

    Awalnya, Hari Bumi diperingati pada 21 Maret 1970, dan telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal PBB pada waktu itu, U Thant.

    Sebulan berselang, Senator AS Gaylord Nelson bergerak bersama para aktivis dalam menciptakan kegiatan yang dinamakan sebagai “Earth Day” atau Hari Bumi.

    Gaylord yang juga merupakan pengajar dan pemerhati lingkungan mengajak Denis Hayes, aktivis lulusan Universitas Harvard untuk mengoordinasikan kegiatan tersebut.

    Hasilnya, sekitar 20 juta orang tumpah ke jalan untuk meramaikan aksi tersebut, dan hingga kini menjadi salah satu peristiwa unjuk rasa dengan massa terbanyak sepanjang sejarah.

    Atas peristiwa tersebut, Hari Bumi yang disepakati pada 22 April setiap tahunnya mulai diperingati masyarakat dunia sejak 1990.

    Saat ini, atau 34 tahun setelah resmi ditetapkan, tercatat ada 192 negara yang turut ambil bagian dalam gerakan tersebut.

     

  • Pesan Hari Bumi: Setiap Generasi Hanya Punya Sekali Kesempatan untuk Ubah Kebijakan Soal Plastik

    Pesan Hari Bumi: Setiap Generasi Hanya Punya Sekali Kesempatan untuk Ubah Kebijakan Soal Plastik

    7cloud.asia – Dunia hanya mempunyai kesempatan sekali dalam satu generasi untuk mengubah secara mendalam hubungan umat manusia dengan plastik.

    Itulah pesan dari para pejabat menjelang pembicaraan “penting” mengenai instrumen global yang mengikat secara hukum untuk mengakhiri polusi plastik yang akan dihelat minggu ini.

    Pembahasan upaya menghentikan produksi sampah plastik ini akan berlangsung dari tanggal 23 hingga 29 April.

    Diperkirakan delegasi dari 174 negara diperkirakan akan berkumpul di ibu kota Kanada, Ottawa, untuk putaran terakhir diskusi mengenai instrumen pembatasan penggunaan plastik tersebut.

    Pertemuan tersebut, yang secara resmi dikenal sebagai Sesi Keempat Komite Negosiasi Antarpemerintah untuk mengembangkan instrumen yang mengikat secara hukum internasional mengenai polusi plastik, termasuk di bidang lingkungan laut (INC-4).

    Baca Juga: Hasil Brand Audit Greenpeace : Kemasan Plastik Unilever Paling Banyak Ditemukan

    Ini merupakan pertemuan kedua dari belakang sebelum perundingan membahas sampah plastik dunia diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

    “Baik manusia maupun bumi sangat menderita akibat dampak polusi plastik,” kata Jyoti Mathur-Filipp, Sekretaris Eksekutif INC seperti dilansir di laman resmi organisasi lingkungan PBB, unep.org

    “Sesi negosiasi ini sangat penting generasi mendatang untuk hidup di dunia yang bebas polusi plastik.” imbuhnya

    Negosiasi ini terjadi di tengah apa yang oleh para ahli disebut sebagai krisis plastik yang semakin meningkat.

    Sejak tahun 1950-an, tercatat 9,2 miliar ton plastik telah diproduksi, dan 7 miliar ton di antaranya menjadi sampah, memenuhi tempat pembuangan sampah, serta mencemari danau, sungai, tanah, dan laut.

    Baca Juga: Fakta Mengerikan Soal Sampah Plastik, Tak Ada Lagi Alasan Menunda Gaya Hidup Berkelanjutan

    Saat ini, umat manusia memproduksi 430 juta ton plastik setiap tahunnya, dua pertiganya terkandung dalam produk-produk berumur pendek yang akan segera menjadi sampah.

    Tujuan INC-4 adalah untuk memajukan rancangan teks instrumen global sehingga dapat diselesaikan di Busan, Republik Korea pada bulan Desember.

    Pembicaraan sejauh ini berfokus pada pengurangan polusi di seluruh siklus hidup plastik, mulai dari desain untuk mereka gunakan.

    Proses negosiasi ini secara resmi diluncurkan pada tahun 2022 pada sesi kelima Majelis Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang merupakan badan pengambil keputusan tertinggi di bidang lingkungan hidup di dunia.

    Setelah dua tahun bekerja, Komite Perundingan Antarpemerintah telah beralih dari pandangan umum ke rancangan teks yang telah direvisi, sebuah perkembangan yang menggembirakan.

    Baca Juga: Keren! Daur Ulang Sampah Plastik di Jepang Mencapai 85 Persen

    Mathur-Filipp menyebut ini sebagai “hasil cepat yang merupakan warisan dari kepemimpinan yang kuat dan keterlibatan aktif hingga saat ini.”

    Meskipun jangka waktu untuk mencapai kesepakatan akhir telah lama dipandang ambisius, namun hal ini sejalan dengan urgensi krisis polusi plastik, kata Mathur-Filipp.

    “Ilmu pengetahuan sudah jelas, dan solusi tersedia bagi kita untuk mengakhiri polusi plastik,” katanya.

    Ia menyebut, umat manusia berada di jalur yang tepat untuk menyetop jumlah plastik yang diproduksi setiap tahunnya pada tahun 2060,

    “Sangatlah penting bagi kita untuk terus melakukan upaya nyata. kemajuan dan mencapai kesepakatan pada akhir tahun ini.” pungkasnya

    Sumber:unep.org

     

  • Hari Bumi: 5 Langkah Sederhana untuk Berperan dalam Menyelamatkan Lingkungan

    Hari Bumi: 5 Langkah Sederhana untuk Berperan dalam Menyelamatkan Lingkungan

    7cloud.asia– Hari Bumi yang diperingati setiap tanggal 22 April menjadi sebuah pengingat bahwa ada banyak hal yang dapat kita lakukan, sebagai individu, untuk mengatasi krisis lingkungan.

    Setiap kali Hari Bumi diperingati kita diingatkan, bahwa lingkungan tempat kita tinggal menghadapi ancaman nyata yaitu perubahan iklim, hilangnya alam dan keanekaragaman hayati, serta pencemaran baik air, tanah maupun udara.

    Selama puluhan tahun, umat ​​​​manusia memecahkan rekor mengenai pemanasan global yang berdampak nyata pada lingkungan sehingga menghasilkan ekosistem yang rapuh dan jauh dari lestari.

    Lebih dari 1 juta tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya berisiko punah. Udara kotor oleh berbagai gas berbahaya, bahan kimia mengancam tanah, lautan, dan kesehatan kita.

    “Setiap tindakan, besar atau kecil, penting bagi Bumi dan kita bisa membalikkan kemerosotan bumi namun kita harus bersatu dan semua orang memainkan peran mereka.,” kata Wakil Direktur Divisi Ekosistem Program Lingkungan PBB, Bruno Pozzi. 

    Baca: Peringatan Hari Bumi 2024 serukan pengurangan plastik demi lingkungan

    UNEP telah mengembangkan perangkat untuk mengambil tindakan dalam mengantisipasi berbagai permasalahan lingkungan. Berikut adalah panduan untuk lima diantaranya:

    1. Menghidupkan kembali ekosistem 

    UNEP mencatat, secara global lebih dari 2 miliar hektar lahan terdegradasi. Semntara jumlah dan durasi kekeringan telah meningkat sebesar 29 persen sejak tahun 2000.

    Jika ingin menemukan solusi bagi permasalahan global ini adalah dengan fokus pada restorasi lahan, penggurunan dan ketahanan terhadap kekeringan.

    Buku Panduan Restorasi Ekosistem: Panduan Praktis untuk Menyembuhkan Bumi menjelaskan pendekatan-pendekatan untuk memulihkan delapan jenis ekosistem penting.

    Yaitu hutan, lahan pertanian, padang rumput dan sabana, sungai dan danau, lautan dan pantai, kota dan sabana. kota, lahan gambut, dan pegunungan.

    Dengan mengambil tindakan yang direkomendasikan ini, Anda dapat menjadi bagian dari #GenerationRestoration!

    Baca: Earth Hour, satu jam yang sangat bermakna untuk bumi

    2. Terus menyuarakan perubahan iklim

    Dunia berada dalam keadaan darurat iklim, sebuah “kode merah bagi kemanusiaan,” menurut Sekretaris Jenderal PBB.

    Jika emisi gas rumah kaca tidak turun drastis, pemanasan bisa melampaui 2,9°C pada abad ini menunjukkan bagaimana masyarakat dapat memaksa pemerintah dan dunia usaha untuk melakukan perubahan sistemik yang diperlukan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri.

    3. Kurangi sampah plastik global

    Meskipun plastik memiliki banyak kegunaan, kecanduan kita terhadap plastik sekali pakai bisa menjadi bencana bagi planet ini membutuhkan waktu ribuan, bahkan puluhan ribu tahun untuk terurai.

    Yang dapat dilakukan individu untuk membantu mengakhiri bencana lingkungan akibat sampah plastik termasuk mengurangi penggunaan plastik yang tidak perlu, memilih untuk menggunakan kembali daripada membeli produk baru.

    Anda juga dapat mendukung merek yang mendesain ulang plastik dan mencoba untuk melakukan hal tersebut.

    Meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai, dan meminta pemerintah untuk mengadopsi kebijakan ekonomi sirkular dan memperkuat sistem pengelolaan sampah.

    Baca: 17-langkah terapkan gaya hidup ramah lingkungan

    4. Mengusir udara kotor dari langit

    Lebih dari 99 persen populasi global menghirup udara yang tidak aman. Polusi udara adalah risiko kesehatan lingkungan terbesar saat ini, yang menyebabkan sekitar 7 juta kematian dini setiap tahunnya.

    Paparan udara kotor juga dapat menyebabkan penyakit jantung dan paru-paru, kanker paru-paru, dan penyakit jantung stroke dan penyakit lainnya.

    Polutan udara juga merusak lingkungan alami kita, mengurangi pasokan oksigen di lautan, mempersulit tanaman untuk tumbuh dan berkontribusi terhadap krisis iklim.

    Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru yang jatuh pada tanggal 7 September bertujuan untuk menyebarluaskannya kesadaran akan masalah ini.

    UNEP juga telah merilis panduan interaktif yang merinci langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mempromosikan udara yang lebih bersih.

    5. Menanam pohon dengan benar

    Pohon sangat menakjubkan karena dapat menangkap karbon dari atmosfer, melindungi dan menyuburkan tanah, menyediakan sumber kayu bakar dan kayu, serta melindungi banyak hewan, burung, dan serangga.

    Menanam pohon untuk memulihkan ekosistem dan melawan perubahan iklim, menjadi begitu populer.

    Namun hal ini tidak sesederhana kedengarannya. Misalnya, menanam pohon yang salah di tempat yang salah dapat merusak keanekaragaman hayati dan menimbulkan berbagai konsekuensi yang tidak diinginkan. 

    Sumber:UNEP.org

  • KLHK: Alokasi Anggaran untuk Pengelolaan Lingkungan Masih Sangat Minim

    KLHK: Alokasi Anggaran untuk Pengelolaan Lingkungan Masih Sangat Minim

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan alokasi anggaran untuk pengelolaan lingkungan masih sangat minim.

    Karena itu perlu adanya peningkatan respons pengelolaan lingkungan termasuk peningkatan penganggaran yang dapat didukung oleh pendanaan dari pihak lain.

    Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro menjelaskan, KLHK sudah menyusun laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk memberikan gambaran kondisi dan dampaknya terhadap ekosistem, lingkungan dan masyarakat.

    Dengan adanya laporan itu diharapkan dapat menstimulasi adanya respons dari pemerintah daerah dalam bentuk peraturan, penggunaan teknologi dan kebijakan.

    Baca Juga: Hari Bumi: 5 Langkah Sederhana untuk Berperan dalam Menyelamatkan Lingkungan

    Respons pemerintah daerah sendiri kemudian diukur dalam bentuk Indeks Respon Kualitas Lingkungan Hidup.

    Namun, kata dia, masih perlu peningkatan respons di beberapa sektor termasuk rasio anggaran di masing-masing daerah untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

    Dia mencontohkan, pada tahun 2022 anggaran yang tersedia range antara 0,01 sampai 11,9 persen dari APBD yang tersedia. Kemudian pada 2023 malah lebih jelek lagi, 0,00032 sampai 34,10 persen dari APBD.

    “Jadi sebetulnya posisi kita memang susah mencari resources sumber dana,” katanya di sela rapat teknis dalam Festival Pengendalian Lingkungan 2024 di Jakarta, Selasa (23/4/2024).

    Baca Juga: Hari Bumi 2024: Serukan Pengurangan Penggunaan Plastik Demi Lingkungan

    Karena itu, dalam festival tersebut KLHK juga mengundang Bappenas, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) serta dunia usaha untuk mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah sebagai upaya menyelesaikan isu pendanaan pengelolaan lingkungan.

    “Jadi tidak usah program uangnya di kita tapi yang penting kita bisa menggaet mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan,” jelasnya.

    Selain itu, KLHK juga menyoroti masalah aspek pembangunan SDM terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yaitu rata-rata pemerintah daerah menyediakan 3,6-17,8 persen pegawai yang bertugas di bidang tersebut.

    Padahal aspek ini perlu mendapat perhatian serius karena kerusakan lingkungan sudah di depan mata.

    Sumber: Antaranews.com

  • Demi Lingkungan, Kanopi Hijau Indonesia Desak Pemprov Bengkulu Rilis Aturan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

    Demi Lingkungan, Kanopi Hijau Indonesia Desak Pemprov Bengkulu Rilis Aturan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

    7cloud.asia – Pembatasan dan pengurangan penggunaan plastik akan lebih efektif jika diformalkan dalam sistem, melalui aturan resmi.

    Alasan inilah yang mendasari Kanopi Hijau Indonesia untuk mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun DPRD Provinsi Bengkulu segera membuat peraturan daerah pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

    Perda pembatasan penggunaan plastik sekali pakai ini dinilai sudah sangat mendesak demi melindungi lingkungan dari kerusakan akibat sampah plastik.

    Manager Kampanye Anti Tambang Kanopi Hijau Indonesia Cimbyo Layas Ketaren mengatakan, Indonesia berada di urutan ke 5 negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia.

    Produksi sampah plastik Indonesia yang dibuang ke laut tercatat sebanyak 9,13 juta ton.

    Baca:5-langkah-sederhana-untuk-berperan-dalam-menyelamatkan-lingkungan

    “Sampah plastik ikut menjadi penyebab berbagai masalah lingkungan termasuk pencemaran dan kerusakan ekosistem di bumi,” katanya di Bengkulu, Selasa (23/4/2024) seperti dilansir Antaranewws.com

    Permasalahan sampah plastik tersebut kata dia tidak hanya permasalahan di provinsi-provinsi lain, tetapi juga terjadi di provinsi berjuluk Bumi Rafflesia itu.

    “Oleh karena itu kami mendorong penghentian penggunaan plastik sekali pakai melalui sisi kebijakan pemerintah daerah,” kata dia.

    Selain itu, Kanopi Hijau Indonesia juga meminta pemerintah daerah di Bengkulu agar segera ikut beralih dari penggunaan energi fosil ke energi bersih yang adil dan berkelanjutan.

    Baca:Alokasi-anggaran-untuk-pengelolaan-lingkungan-masih-sangat-minim

    Bengkulu juga menjadi salah satu daerah yang masih mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara.

    Energi fosil yang digunakan tersebut nyatanya menyumbangkan kerusakan alam dan membahayakan kesehatan masyarakat setempat.

    Manager Sekolah Energi Bersih Kanopi Hijau Indonesia Hosani mengatakan satu sekolah yakni SMKS 15 Kota Bengkulu masuk kawasan dampak polusi PLTU Teluk Sepang.

    “Fakta ini menyatakan bahwa sebanyak 125 siswa SMKS 15 Kota Bengkulu masuk dalam kategori kelompok yang mempunyai peluang besar sebagai ‘penerima’ polutan berbahaya tersebut” kata Hosani.

    Baca: Hari-bumi-2024-serukan-pengurangan-penggunaan-plastik-demi-lingkungan

    Menurut dia polutan berbahaya seperti NOx Dan SOx serta senyawa beracun lainnya mampu menyebar sampai dengan 200 kilometer dari pusat polusi berada.

    Fakta itu pula yang menjadi alasan Kanopi Hijau Indonesia menggelar Sekolah Energi Bersih #2 di sekolah tersebut.

    Tujuannya untuk berbagi pengetahuan tentang dampak buruk energi kotor dan solusi untuk transisi energi bersih.

    Sumber:Antaranews.com

  • Bisa Ditiru, Aktivis Lingkungan Korea Selatan Ramai-ramai Gugat Pemerintah agar Lebih Serius Tangani Perubahan Iklim

    Bisa Ditiru, Aktivis Lingkungan Korea Selatan Ramai-ramai Gugat Pemerintah agar Lebih Serius Tangani Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Apa yang dilakukan para pencinta lingkungan di Korea Selatan dalam mengantisipasi perubahan iklim ini layak ditiru.

    Para pencinta lingkungan di negeri ginseng ini ramai-ramai mengajukan gugatan, karena pemerintah Korea Selatan dinilai tak serius tangani perubahan iklim

    Pemerintah Korea Selatan (Korsel) tengah menghadapi empat gugatan dari warga negaranya yang diajukan selama 2020–2023 terkait dengan dugaan kelalaian dalam menghadapi perubahan iklim.

    “Gugatan ini bukan sekadar gugatan simbolis, melainkan juga gugatan yang bisa dan harus kita menangkan,” kata pengacara Plan 1,5 dan penasihat litigasi iklim Korea Sejong Youn dalam keterangan tertulis yang dikutip Antaranews.com, Selasa (23/4/202).

    Baca: Gugatan-iklim-efektif-mendorong-kebijakan-meredam-perubahan-iklim

    Meskipun memiliki ketentuan hukum yang berbeda, keempat gugatan itu sama-sama sepakat mengenai satu hal, yakni Pemerintah Korea Selatan dianggap tidak serius menangani perubahan iklim dan melanggar hak asasi manusia para penggugat.

    Para penggugat berargumen bahwa perubahan iklim dianggap sebagai masalah hak asasi manusia dan pemerintah sudah seharusnya bertugas mengendalikan perubahan iklim dan melindungi warga negaranya dari ancaman perubahan iklim.

    Para penggugat yang terdiri atas Do-Hyun Kim dan kawan-kawan, Byung-In Kim dan kawan-kawan, Woodpecker dan kawan-kawan, serta Min-A Park.

    Mereka menilai upaya yang dilakukan Pemerintah Korea Selatan terkait langkah menghadapi perubahan iklim masih jauh di bawah upaya negara-negara industri maju lainnya.

    Baca:Demi-lingkungan-kanopi-hijau-indonesia-desak-pemprov-bengkulu-rilis-aturan-penggunaan-plastik-sekali-pakai

    Atas empat gugatan tersebut, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan menggelar dengar pendapat publik pertama tentang perubahan iklim pada Selasa (23/4/2024).

    Kegiatan itu akan dilanjutkan pada bulan Mei mendatang.

    Menanggapi gugatan itu, Pemerintah Korsel meyakini bahwa keputusan mengenai aksi iklim harus diserahkan kepada pejabat terpilih dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

    Mereka juga berpendapat bahwa hal-hal seperti itu tidak layak untuk dilakukan melalui jalur uji materi guna mempertahankan pemisahan kekuasaan.

    Baca:Lima-langkah-sederhana-untuk-berperan-dalam-menyelamatkan-lingkungan

    Selain itu, Pemerintah Korsel berargumen bahwa mereka tidak dapat dianggap melanggar kewajiban mereka untuk melindungi hak-hak dasar.

    Pemerintah Korsel merasa sudah melakukan upaya yang cukup untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memberlakukan beberapa kebijakan berdasarkan Framework Act on Low Carbon, Green Growth, dan Framework Act on Carbon Neutrality and Green Growth.

    Dilansir The Conversation, dunia seolah mengalami “musim semi” terkait gugatan terkait perubahan iklim sejak tujuh tahun silam.

    Gugatan iklim adalah upaya suatu pihak dalam mengajukan gugatan terkait persoalan perubahan iklim dan lingkungan di pengadilan.

    Baca:MA-menangkan-gugatan-warga-soal-polusi-udara-ini-tanggapan-warga

    Sejak 2015, angka gugatan iklim yang menyoal isu lingkungan pemicu perubahan iklim ini tercatat naik dua kali lipat dibanding beberapa dekade sebelumnya.

    Angkanya mencapai lebih dari 2 ribu gugatan iklim yang diajukan di seluruh dunia – seperempat dari gugatan terkait isu lingkungan pemicu perubahan iklim ini didaftarkan sejak 2 tahun silam.

    Namun, sebagian besar perkara terkait isu lingkungan pemicu perubahan iklim ini tersebut berlokasi di negara-negara maju. Hanya sedikit gugatan iklim yang diajukan di negara-negara berkembang.

    Di Indonesia gugatan iklim juga belum banyak dilakukan. Direktur Eksekutif ICEL, Raynaldo Sembiring, mengemukakan bahwa warga Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mendaftarkan gugatan iklim di lembaga peradilan.

    Tujuannya agar pemerintah lebih serius menangani dampak perubahan iklim

     

     

  • KLHK Pertimbangkan Masukkan Sektor Kelautan ke Dalam NDC Ke-2 yang Sedang Disusun

    KLHK Pertimbangkan Masukkan Sektor Kelautan ke Dalam NDC Ke-2 yang Sedang Disusun

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan terdapat potensi penambahan sektor kelautan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) kedua.

    Saat ini NDC kedua ini tengah dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia. NDC merupakan janji tertulis negara peserta Perjanjian Paris untuk berkontribusi dalam menahan pemanasan suhu bumi ke angka maksimum 1,5C pada 2030

    “Kenapa kelautan? Selain ini juga menjadi topik baru dalam dialog UNFCCC, ini juga ada di dalam Perpres 98/2021,” ujar Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Laksmi Dhewanthi dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (22/4/2024).

    Laksmi menjelaskan di dalam sektor kelautan dalam dokumen NDC ke-2 atau second NDC akan memiliki beberapa sub-sektor yang berfokus pada pengelolaan ekosistem pesisir dan laut.

    Baca Juga: Pembatasan Kendaraan Bermotor:Pemilik Kendaraan Bermotor di Jakarta Harus Punya Garasi dan Lolos Uji Emisi

    Dokumen NDC ke-2 Indonesia sendiri ditargetkan dapat diserahkan kepada Sekretariat UNFCCC pada Agustus 2024 dari tenggat waktu Maret 2025.

    Hal itu mengingat potensi yang dimiliki ekosistem pesisir terkait pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), termasuk mangrove dan padang lamun, karena kemampuannya dalam penyimpanan dan penyerapan karbon.

    Sebelumnya pemerintah Indonesia sudah memasukkan potensi penyerapan karbon di atas permukaan tanah oleh kawasan hutan mangrove ke dalam sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and other Land Uses/FOLU).

    FOLU ini masuk dalam dokumen NDC pertama dan pembaharuannya atau enhanced NDC. Namun, KLHK melihat Indonesia punya potensi juga bagaimana below ground biomass atau karbonnya.

    Baca Juga: Apakah Perhutanan Sosial Efektif Wujudkan FOLU Net Sink 2030

    “Ini yang sekarang dikembangkan dan fokus yang akan dilakukan oleh sektor kelautan yang saat ini sedang dilakukan baselining kemudian nanti exercising itu adalah ekosistem padang lamun,” jelas Laksmi.

    Dia mengatakan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mempersiapkan baseline atau jumlah emisi yang menjadi acuan, potensi penyimpanan karbon, dan target pengurangan emisi di sektor tersebut.

    Dalam dokumen NDC Indonesia pertama dan pembaruan terdapat lima sektor yang ditargetkan berkontribusi dalam penurunan emisi GRK nasional yaitu sektor kehutanan, energi, pertanian, industri, serta limbah.

    Secara keseluruhan Indonesia memiliki target pengurangan emisi GRK nasional menjadi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,20 persen lewat dukungan internasional yang dicapai pada 2030.

    Sumber:Antaranews.com

  • Hari Kebebasan Pers Sedunia: Kekerasan terhadap Jurnalis yang Meliput Isu Lingkungan Terus Meningkat

    Hari Kebebasan Pers Sedunia: Kekerasan terhadap Jurnalis yang Meliput Isu Lingkungan Terus Meningkat

    7cloud.asia – Di Hari Kebebasan Pers Sedunia, UNESCO melontarkan pernyataan mengejutkan terkait keselamatan jurnalis yang meliput isu lingkungan.

    Menurutnya, serangan terhadap wartawan dan media di isu lingkungan terus meningkat dalam lima tahun terakhir, sehingga menjadi ancaman nyata bagi kebebasan pers.

    “Pada Hari Kebebasan Pers Sedunia, kita harus menegaskan kembali komitmen kita untuk membela kebebasan berekspresi dan melindungi jurnalis di seluruh dunia,” kata Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay dalam pernyataan resmi UNESCO.

    Dilansir earth.org, saat dunia yang memanas dengan cepat, di mana informasi iklim yang akurat menjadi sangat penting dan di tengah lonjakan disinformasi di dunia maya yang “dramatis”.

    Baca Juga: Restorasi Gambut di Kalimantan Barat untuk Menjaga Sumber Plasma Nutfah

    Namun, jurnalis yang meliput isu lingkungan justru menghadapi risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya, demikian temuan sebuah laporan baru.

    Dalam laporan bertajuk “Pers dan Planet dalam Bahaya“ yang dirilis UNESCO pada Hari Kebebasan Pers Sedunia, disebutkan bahwa setidaknya 749 jurnalis atau media berita yang melaporkan isu-isu lingkungan hidup menjadi sasaran kekerasan.

    Kekerasan itu berupa kekerasan fisik, penahanan dan penangkapan, pelecehan online, serangan hukum dan bahkan pembunuhan dalam 15 tahun terakhir di seluruh dunia.

    Sebanyak 305 dari serangan ini terjadi antara tahun 2019 dan 2023, yang artinya menunjukkan peningkatan sebesar 42 persen dibandingkan periode lima tahun sebelumnya.

    Baca Juga: Greenpeace Sesalkan KTT Plastik Ottawa Tak Hasilkan Perjanjian Pengurangan Produksi Plastik

    Antara tahun 2009 dan 2023, setidaknya 24 produser selamat dari upaya pembunuhan sementara 44 jurnalis dibunuh di 15 negara berbeda, terutama di kawasan Asia Pasifik (30) dan di Amerika Latin dan Karibia (11).

    Laporan UNESCO tersebut mencatat, setengah dari serangan-serangan ini dilakukan oleh pemerintah atau alat negara.

    Mereka mengajukan total 93 tuntutan pidana, yang mengakibatkan pemenjaraan terhadap 39 jurnalis yang meliput isu lingkungan.

    Baca Juga: Jurnalis Gugur Lagi Akibat Serangan Israel, Kini Menjadi 141 Orang

    Sebagian besar kasus, terjadi di kawasan Asia Pasifik yakni seperempat dari total tuntutan tersebut serangan yang terjadi antara tahun 2009 dan 2023.

    Laporan tersebut juga menemukan bahwa setidaknya 194 serangan terjadi pada protes lingkungan hidup, dengan polisi dan pasukan militer berada di balik 89 serangan tersebut.

    Pekerjaan jurnalis dan media yang fokus pada isu lingkungan sering kali bersinggungan dan mengusik kegiatan ekonomi yang sangat menguntungkan, kelompok kriminal, dan aktor negara dan perusahaan yang berpengaruh.

    Baca Juga: UNESCO Anugerahkan Guillermo Cano 2024 untuk Para Jurnalis Palestina Peliput Perang di Gaza

    Mulai dari penambang dan pemburu liar hingga perusahaan multinasional berpengaruh yang berkontribusi terhadap polusi dan emisi secara fisik merugikan.

    Dalam upaya untuk menekan atau membungkam kebenaran, para pemangku kepentingan ini sering kali menjadi ancaman langsung terhadap operasi produser dan angka-angka membuktikan hal ini.

    UNESCO menemukan bahwa di antara 749 jurnalis yang menghadapi serangan dalam 15 tahun terakhir, sebagian besar dari mereka meliput protes lingkungan hidup (196), pertambangan (142), konflik pertanahan (115) serta pembalakan dan penggundulan hutan (83).

    Sumber: earth.org

  • Pengamat Lingkungan Menyayangkan Pemerintah Tak Antisipasi Bencana Ekologis

    Pengamat Lingkungan Menyayangkan Pemerintah Tak Antisipasi Bencana Ekologis

    7cloud.asia – Bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi seharusnya dapat diantisipasi pemerintah agar tidak berdampak luas bagi masyarakat.

    Pengamat masalah lingkungan, Mustam Arif yang juga Direktur Eksekutif Jurnal Celebes mengatakan pencegahan atau mitigasi bencana selama ini menjadi aspek kurang penting.

    Padahal di level hulu inilah sesungguhnya dampak bencana bisa diminimalkan atau dicegah.

    Sementara eskalasi bencana kian tahun kian meningkat akibat kerusakan lingkungan dan dampak perubahan iklim. Sedangkan penanggulangan bencana terkesan selalu menunggu datangnya bencana.

    Menurutnya selama ini pemerintah daerah menurutnya selalu berorientasi pada tanggap darurat (response) dan pemulihan (recovery).

    Baca: Begini cara pemprov DKI Jakarta menangani banjir

    Dana dan sumber daya terlalu banyak dialokasikan untuk tanggap darurat dan pemulihan setelah bencana.

    Dia mencontohkan bencana banjir dan longsor di Sulawesi Selatan beberapa hari yang lalu. Bencana ini sebenarnya rutin terjadi setiap tahun.

    “Kita berada di era bencana rutin, karena kerusakan lingkungan dan dampak perubahan iklim. Sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah dipetakan olah BPBD sebagai daerah rawan bencana, terutama banjir dan longsor,” papar Mustam seperti yang dilansir Antaranews.

    Namun, pemerintah setempat belum menyikapi secara serius dalam menanggulangi banjir dan longsor yang rutin terjadi setiap tahun.

    “Karena itu banjir dan longsor serentak ini mestinya pembelajaran berharga, agar pemerintah daerah di Sulsel menyikapi serius dengan bertolak pada kesadaran bahwa degradasi lingkungan menjadi penyebab utama bencana rutin ini,” jelasnya.

    Baca: Banjir dan longsor di sulawesi Tengah, 8 orang tewas

    Selanjutnya Mustam menerangkan faktor cuaca atau iklim bukanlah sebagai penyebab. Tetapi hanya sebagai pemicu terjadinya bencana akibat kerusakan alam.

    Karena itu, lanjut Mustam, pemerintah daerah di Sulawesi Selatan (pemrov/pemkab) harus mengambil langkah pencegahan dengan melakukan pemulihan lingkungan.

    Salah satunya perlu merevisi tata ruang sebagai upaya memulihkan daya dukung lingkungan yang berimbang.

    Sebagai gambaran, dengan kembali melihat 32 Izin Usaha Pertambangan (IUP) berada di 43.619,30 hektare ekosistem hutan, terdiri atas 6.526,93 ha hutan primer, dan 37.092,37 ha hutan sekunder (data Jurnal Celebes – JPIK Sulsel).

    “Butuh kerelaan merombak tata ruang dan menata kembali izin-izin industri, perkebunan/pertanian, real estate, terutama izin industri ekstraktif yang berbasis lahan,” jelas Mustam.

    Baca: DPR minta BNPB lebih responsif dalam memitigasi bencana

    Upaya lainnya adalah pemerintah daerah harus menata kembali lahan-lahan pertanian yang mengokupasi tutupan hutan dari lembah sampai ke puncak-puncak gunung dan bukit.

    Selain itu, pemerintah daerah di Sulsel harus kembali semakin memperkuat kesiasiagaan masyarakat, terutama di wilayah atau titik-titik rawan bencana.

    Menurutnya pemerintah daerah tidak sekadar memberi pelatihan atau pembentukan kelompok dan forum yang hanya berorientasi pemenuhan target proyek.

    Tetapi lebih dari itu, pemerintah daerah harus serius membangun ketahanan masyarakat (resilience) menghadapi bencana.

    Baca: Banjir di Bandung Barat hancurkan puluhan rumah dan 9 warga hilang

    Artinya, lanjut Mustam, masyarakat di titik rawan bencana sudah harus didukung oleh rencana kedaruratan (contigency plan) yang memadai dan siap diaktifkan pada saat datanya bencana dan tanggap darurat.

    Rencana kedaruratan tersebut didukung sistem peringatan dini (early warning system) yang memadai.

    Menurutnya sistem peringatan dini ini tidak harus berupa teknologi yang canggih. Sebab BMKG hampir setiap saat memberi peringatan.

    Sesuai asesmen Jurnal Celebes, sebagian masyarakat lokal dan adat di Sulsel memiliki pengetahuan atau kearifan lokal yang menjadi peringatan dini menghadapi bencana. Potensi inilah yang seharusnya diberdayakan di lapangan.

    Reporter: Nurakhmayani