ruangkota

Tag: emisi gas rumah kaca

  • Bisakah Manusia Bertahan Jika Kenaikan Suhu Global Mencapai 2,6°C hingga 3,1°C

    Bisakah Manusia Bertahan Jika Kenaikan Suhu Global Mencapai 2,6°C hingga 3,1°C

    7cloud.asia – Dunia tidak sedang berada dalam kondisi baik-baik saja saat ini. Dampak kenaikan suhu global sudah nyata di depan mata.

    Seiring kenaikan suhu global yang saat ini mendekat 1,5°C, cuaca ekstrem makin sering terjadi dan mengakibatkan bencana ekologis yang memakan ribuan korban jiwa.

    Sebut saja, banjir di Spanyol dan sejumlah wilayah Eropa Timur yang memakan ratusan korban jiwa. Atau kebakaran hebat yang terjadi di hutan Amazon Brasil adalah contoh dampak nyata kenaikan suhu global ini.

    Hingga hari ini, belum terlihat kemauan serius dari negara-negara di dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memotong secara drastis pengunaan bahan bakar fosil.

    Laporan Kesenjangan Emisi Lembaga lingkungan PBB, UNEP baru-baru ini menemukan bahwa suhu Bumi dapat mencapai suhu antara 2,6°C dan 3,1°C pada akhir abad ini kecuali masyarakat dunia mengendalikan emisi gas rumah kaca.

    Lantas, apa yang akan terjadi jika masyarakat dunia tak juga mengurangi emisi gas rumah kaca? Berikut kami cuplikan wawancara dengan Direktur Adaptasi dan Ketahanan Iklim UNEP, Mirey Atallah.

    Baca: Hutan Amazon Brasil alami kebakaran tertinggi pada 2024 akibat kekeringan

    Bisakah umat manusia beradaptasi dengan kenaikan suhu global sebesar 2,6°C dan 3,1°C?

    Tema umum podcast UNEP, Resilience adalah adaptasi terhadap kenaikan suhu global akan jauh lebih menantang jika dunia gagal mengurangi emisi gas rumah kaca.

    Jurnalis adaptasi The New York Times, Christopher Flavelle mengatakan, ada batasan dalam adaptasi, dan dunia akan menghadapi batasan tersebut di dunia yang suhunya mencapai 3°C.

    Dia memberikan contoh yang baik tentang pekerja di luar ruangan ketika suhu mencapai 50°C.

    Apa yang Anda lakukan dalam situasi itu? Kita perlu mengakui batasan adaptasi. Hal ini bukanlah pengganti kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

    Bisakah Anda memberikan gambaran singkat tentang apa yang harus dilakukan dunia untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim?

    Pertama, kita perlu mengeluarkan miliaran dolar pendanaan untuk adaptasi iklim.
    Kedua, kita perlu berinvestasi pada alam; Hutan, bakau, dan lahan basah merupakan perisai alami terhadap bencana iklim.

    Baca: Rencana pemerintah membuka 20 juta hektare hutan bisa memicu Kiamat Ekologis

    Ketiga, kita perlu memasukkan strategi adaptasi ke dalam pembuatan kebijakan nasional, khususnya dengan mengembangkan rencana adaptasi nasional.

    Ketika perubahan iklim semakin intensif, hampir tidak ada satu pun sektor perekonomian dan masyarakat kita yang tidak tersentuh.

    Oleh karena itu, dunia memerlukan rencana adaptasi yang menyatukan seluruh pemangku kepentingan; itulah satu-satunya cara agar dunia dapat melindungi kemajuan pembangunan yang diperoleh dengan susah payah dari dampak perubahan iklim.

    Laporan Kesenjangan Adaptasi UNEP menyatakan bahwa dunia tidak mengeluarkan cukup uang untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Bagaimana kita bisa mengubahnya?

    Secara harfiah, ini adalah pertanyaan bernilai miliaran dolar. Kesenjangan pendanaan adaptasi saat ini mencapai sekitar 300 miliar dolar per tahun.

    Dalam salah satu episode Resilience, kami berbicara panjang lebar dengan Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen, yang membahas cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk melindungi komunitas yang rentan.

    Hal ini mencakup segala sesuatu mulai dari apa yang disebut ‘pertukaran utang’ untuk adaptasi, kredit ketahanan, hingga pembayaran jasa ekosistem.

    Seperti yang akan Anda dengar, pertanyaannya bukanlah apakah kita mampu beradaptasi, namun apakah kita mampu untuk tidak beradaptasi.

  • Mayoritas Penandatangan Perjanjian Paris Telat Serahkan Dokumen Target Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

    Mayoritas Penandatangan Perjanjian Paris Telat Serahkan Dokumen Target Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

    7cloud.asia – Hampir semua negara anggota Perjanjian Paris gagal memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan PBB untuk menyerahkan dokumen target baru pengurangan emisi gas rumah kaca atau yang dikenal dengan Nationally Determined Contribution (NDC).

    Negara-negara dengan perekonomian utama termasuk di antara yang tidak memenuhi tengat yang ditetapkan untuk menyerahkan revisi NDC paling lambat 10 Februari 2025.

    Indonesia sendiri, menurut Kementerian Lingkungan Hidup, belum menyerahkan dokumen target pengurangan emisi gas rumah kaca karena masih menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Soebianto.

    Bahkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadaia sempat melontarkan kemungkinan Indonesia mengikuti jejak Amerika Serikat untuk keluar dari Perjanjian Paris.

    Namun, pernyataan ini menuai kritik dari sejumlah organisasi lingkungan karena akan berdampak pada pendanaan iklim yang sangat dibutuhkan Indonesia.

    Baca: Emisi gas rumah kaca terus meningkat, dunia keluar jalur yang ditetapkan Perjanjian Paris

    Tidak ada penalti bagi negara yang terlambat menyerahkan dokumen target pengurangan emisi gas rumah kaca ini.

    NDC juga tidak bersifat mengikat secara hukum, tetapi berfungsi sebagai tolok ukur akuntabilitas untuk memastikan negara-negara menangani perubahan iklim dengan serius

    Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi mereka sesuai porsi mereka untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris yakni membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri pada akhir abad ini.

    Dilansir VOA Indonesia, dari hampir 200 negara yang menandatangani Perjanjian Paris dan harus menyerahkan rencana mereka, hanya 10 yang melakukannya tepat waktu.

    Sesuai Perjanjian Paris, setiap negara diharapkan menetapkan target yang lebih ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca paling lambat 2035, lengkap dengan rencana detail untuk mencapainya.

    Baca: Dampak lingkungan jika pemanasan global capai 2°C

    Emisi gas rumah kaca global terus meningkat, padahal harus dikurangi hampir setengahnya sebelum akhir dekade ini agar pemanasan tetap pada level aman sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Paris.

    Kepala Iklim PBB, Simon Stiell, menyebut target iklim terbaru dari negara-negara anggota Perjanjian Paris sebagai “dokumen kebijakan terpenting abad ini.”

    Namun, hanya sedikit negara pencemar utama yang menyerahkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai waktu yang ditetapkan.

    China, India, dan Uni Eropa termasuk di antara nama-nama besar yang absen dari daftar panjang tersebut.

  • Laporan Tahunan UNEP Sebut Masalah Utama Lingkungan Belum Terurai

    Laporan Tahunan UNEP Sebut Masalah Utama Lingkungan Belum Terurai

    7cloud.asia – Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP), Selasa (18/2/2025) merilis Laporan Tahunan dan menyerukan peningkatan dramatis dalam ambisi dan tindakan untuk lingkungan hidup.

    Laporan Tahunan 2024 UNEP merinci upaya organisasi selama setahun terakhir untuk menyediakan ilmu pengetahuan dan solusi guna mengatasi tantangan lingkungan yang terus meningkat.

    UNEP juga menyelenggarakan dan mendukung perjanjian dan negosiasi lingkungan multilateral, untuk menyelaraskan pendanaan dengan proses global, dan untuk mendukung Negara Anggota dalam memenuhi komitmen.

    Masyarakat dunia menyaksikan serangkaian negosiasi lingkungan penting yang berlangsung sepanjang tahun 2024.

    Sebut saja Sidang Umum Lingkungan Hidup PBB keenam (UNEA-6) di Kenya, Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB (COP16) di Kolombia, Konferensi Iklim PBB (COP29) di Azerbaijan.

    Juga sesi kelima negosiasi tentang instrumen internasional yang mengikat secara hukum mengenai polusi plastik di Korea Selatan, dan COP Penggurunan PBB (COP16) di Arab Saudi.

    Baca: Uni Eropa dorong pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 90 persen pada 2040

    Meskipun masing-masing pertemuan ini menghasilkan kemajuan signifikan di beberapa bidang, beberapa isu utama terkait lingkungan masih belum terselesaikan, terutama terkait pengurangan emisi gas rumah kaca.

    Laporan UNEP menyoroti perlunya dunia untuk bekerja sama lebih erat lagi dan dengan tekad lebih kuat, untuk memastikan kesepakatan dan implementasi langkah-langkah yang akan membawa planet Bumi yang lebih berkelanjutan dan adil.

    Tahun lalu, laporan UNEP memberikan pengetahuan terbaru tentang isu-isu mendesak yang menjadi perhatian lingkungan global.

    Merenungkan tahun lalu dan menatap tahun 2025, Direktur Eksekutif UNEP, Inger Andersen, mengatakan bahwa multilateralisme lingkungan terkadang berantakan dan terkadang sulit ditangani.

    ”Namun, bahkan di masa geopolitik yang kompleks, kolaborasi lintas batas dan perbedaan adalah satu-satunya pilihan untuk melindungi fondasi keberadaan manusia – Planet Bumi.” ujarnya seperti dilansir di laman resmiunep.org.

    Inger menyerukan peningkatan dramatis dalam ambisi pengurangan emisi gas rumah kaca dan tindakan nyata di tahun 2025.

    Baca: Dokumen pengurangan emisi gas rumah kaca dunia

    Negara-negara harus berjanji dan memberikan pengurangan besar terhadap emisi gas rumah kaca dalam putaran Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) berikutnya, yang akan jatuh tempo pada bulan Februari 2025.

    ”Mereka harus mulai memberikan pendanaan yang diperlukan untuk adaptasi iklim dan untuk tindakan penggurunan dan keanekaragaman hayati. Dan mereka harus bekerja sama untuk menyepakati instrumen yang kuat guna mengakhiri polusi plastik sebelum UNEA-7 pada bulan Desember,” tambahnya.

    Laporan Kesenjangan Emisi tahunan memperingatkan bahwa negara-negara harus menutup kesenjangan emisi yang besar dalam janji iklim baru dan melakukan tindakan segera atau kehilangan tujuan Perjanjian Paris untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C pada tahun 2100.

    Laporan Kesenjangan Adaptasi UNEP 2024 menemukan bahwa meskipun aliran dana adaptasi publik internasional ke negara-negara berkembang meningkat dari 6 miliar dolar antara tahun 2021 dan 2022, masih terdapat kesenjangan besar antara kebutuhan dana adaptasi dan pendanaan publik internasional yang tersedia saat ini untuk adaptasi.

    Di Gaza, penilaian lingkungan awal oleh UNEP menemukan bahwa konflik telah menyebabkan tingkat polusi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan limbah, puing-puing, dan amunisi beracun yang mencemari tanah, air, dan udara.

    Baca: Emisi gas rumah kaca global terus meningkat

    Laporan tersebut mencatat bahwa degradasi lingkungan berisiko menimbulkan kerusakan tak terelakkan pada ekosistem alam Gaza.

    UNEP juga menyediakan data penting untuk mendukung negara dan perusahaan saat mereka bertindak mengatasi emisi metana.

    Sistem Peringatan dan Respons Metana, bagian dari Observatorium Emisi Metana Internasional UNEP – sistem data satelit dan pembelajaran mesin yang mengidentifikasi kebocoran metana besar – telah mengirimkan lebih dari 1.000 notifikasi ke pemerintah dan perusahaan selama dua tahun terakhir.

    Peringatan itu berhasil menutup kebocoran besar di Aljazair dan Nigeria, mencegah pelepasan gas rumah kaca yang setara dengan produksi 1 juta mobil dalam setahun.

    Pada tahun 2025, UNEP akan memobilisasi pendanaan yang signifikan dalam pembiayaan bersama dari para mitra, yang memungkinkan negara-negara untuk berfokus pada mobilitas listrik, efisiensi energi, energi terbarukan, dan bangunan rendah emisi.

    Prakarsa ini diharapkan memberi manfaat bagi lebih dari 17 juta orang dan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga hampir 300 juta ton, yang setara dengan menghilangkan 65 juta mobil dari jalan raya.

  • RI dan Norwegia Lanjutkan Kerjasama Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Kehutanan dan Lahan

    RI dan Norwegia Lanjutkan Kerjasama Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Kehutanan dan Lahan

    7cloud.asia – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq melangsungkan pertemuan bilateral dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Eriksen, di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Dalam pertemuan itu, wakil kedua negara sepakat melanjutkan program upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan atau FOLU Net Sink 2030 atau

    Program FOLU Net Sink 2030 merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021. Lewat program ini, pemerintah Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen di tahun 2030.

    Adapun kontribusi sektor FOLU (forest and other land uses) atau pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan ditergetkan sebesar 17,2 persen.

    Tahun ini menandai 75 tahun kerjasama bilateral Indonesia dan Norwegia dan bersama-sama pula terlibat di dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh dunia kita, termasuk di dalamnya adalah perubahan iklim dan pemanasan global yang paling baik di sektor kehutanan.

    Indonesia dan Norwegia juga sepakat kembali membuka periode kedua Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan yang dapat diakses lewat Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

    Baca: Peran pemulihan lahan gambut mencapai target FOLU Net Sink 2030

    Nantinya pendanaan ini dapat dimanfaatkan oleh para aktivis lingkungan maupun kelompok pecinta alam untuk mendukung berbagai aktivitas yang berkontribusi dalam upaya menjaga hutan Indonesia.

    “Jadi kepada seluruh masyarakat yang ingin mendapatkan grant, small grant dari program ini, yang dapat kontribusi dari Norwegia dapat secara langsung, secara mudah mengakses website BPDLH,” kata Antoni.

    Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Eriksen mengatakan, Norwegia dan Indonesia bukan hanya sebatas mitra kerja, tapi juga punya hubungan diplomasi yang kuat.

    Ia pun menyebut kesepakatan kedua negara pada program terkait kehutanan dan lingkungan hidup ini merupakan bagian dari upaya mencapai ambisi global yang tertuang dalam perjanjian Paris tentang perubahan iklim.

    “Mencapai Ambisi Global bersama kita berdasarkan perjanjian Paris dan ini adalah sesuatu yang penting,” kata Andreas.

    Baca: Peran sektor kehutanan turunkan emisi gas rumah kaca

    Dalam pertemuan terpisah, dengan Andreas Bjelland Eriksen ini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengusulkan beberapa perubahan dalam nota kesepahaman kerja sama kedua negara terkait perubahan iklim.

    Dalam pertemuan tersebut, Menteri Hanif menjelaskan komitmen Indonesia dalam menangani tiga krisis planet termasuk perubahan iklim dan berkolaborasi dengan seluruh pihak, termasuk Norwegia.

    Hanif menekankan bahwa Indonesia telah menjalin kerja sama yang baik dalam bidang iklim dan lingkungan hidup bersama Norwegia.

    Program kerja sama yang telah dilaksanakan bersama Norwegia antara lain peningkatan cadangan karbon, restorasi lahan gambut, dan konservasi keanekaragaman hayati.

    Dalam kesempatan itu KLH juga mengusulkan beberapa perubahan pada nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) sebelumnya, antara lain terkait penurunan emisi, mekanisme kelembagaan, bentuk kemitraan.

    Baca: Menkeu sebut sektor kehutanan berperan besar dalam turunkan emisi gas rumah kaca

    Juga Contribution Agreement dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang mengatur pendanaan berbasis kontribusi (Result Based Contribution/RBC) dari Norwegia untuk mendukung kegiatan Indonesia FOLU Net Sink 2030.

    Menteri Hanif juga memaparkan langkah Indonesia untuk memulai perdagangan karbon baik skala nasional dan internasional sebagai upaya mencapai target iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

    “Perdagangan karbon Indonesia masih memerlukan pengembangan yang signifikan untuk memberi kontribusi bagi pengelolaan aset negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Menteri Hanif.

    Dia juga menyatakan keinginan Pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan dan memastikan ekosistem pasar karbon serta mengimplementasikan strategi Mutual Recognition Agreement.

    Selain itu, percepatan suplai kredit baik domestik maupun internasional sesuai kebutuhan nasional dan internasional guna memenuhi program dekarbonisasi maupun Net Zero Emission (NZE).

  • Mengapa Proyek Gasifikasi Banyak Ditentang Organisasi Lingkungan

    Mengapa Proyek Gasifikasi Banyak Ditentang Organisasi Lingkungan

    7cloud.asia – Pemerintah Indonesia berencana memulai kembali proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) di tiga lokasi di Sumatera dan Kalimantan.

    Proyek hilirisasi batu bara ini berpeluang didanai oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

    Rencana itu menjadi salah satu instruksi Presiden Prabowo Subianto saat menggelar rapat terbatas bersama Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional beberapa waktu lalu.

    Pendiri Indonesian Climate Justice Literacy, Firdaus Cahyadi, menilai rencana pemerintah tersebut tidak tepat. Pasalnya, batu bara adalah energi kotor sejak dari hulu atau proses pertambangan hingga hilirnya atau pembakarannya.

    Menurutnya, emisi gas rumah kaca (GRK), penyebab krisis iklim yang dihasilkan oleh gasifikasi batu bara lebih tinggi daripada LPG atau Liquid Petroleum Gas.

    Baca: Proyek gasifikasi batu bara menyimpan risiko keuangan dan lingkungan

    Emisi GRK, kata Firdaus, terjadi sejak dari hilir, proses ekstraksi batu bara sebagai bahan baku hingga di hilirnya proses produksi DME.

    Gagasan pendanaan Danantara untuk proyek hilirisasi batu bara ini ungkapnya harus ditolak.

    Organisasi lingkungan hidup Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), misalnya, menurut Firdaus mengungkapkan bahwa emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari produk DME lima kali lebih besar dari produksi LPG dengan jumlah sama, yaitu 824.000 ton CO2 ekuivalen per tahun.

    Batu bara, ujarnya, adalah bagian dari energi fosil. Apapun yang dihasilkan energi fosil akan menyebabkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim.

    Di hulunya, pertambangan batu bara akan merusak lingkungan dan juga menimbulkan konflik sosial.

    Baca: Pensiun dini 13 PLTU batu bara di Indonesia

    “Publik harus mulai bersuara untuk menolak pendanaan Danantara untuk hilirisasi batu bara,” ujarnya dikutip dari VOA Indonesia, Selasa (11/3/2025).

    Ironisnya, ungkap Firdaus, pada saat masyarakat baik nasional maupun internasional memiliki kesadaran lingkungan hidup dengan menjauhi energi kotor batu bara, pemerintah justru ingin memperpanjang penggunaan batu bara melalui solusi palsu gasifikasi batubara.

    Dia menilai pendanaan Danantara untuk hilirisasi batu bara bertujuan untuk menyelamatkan industri batu bara, bukan untuk kepentingan mayoritas masyarakat Indonesia.

    Menurut Firdaus, bukan kali ini saja pemerintah berupaya menyelamatkan bisnis batu bara yang mulai ditingkalkan secara internasional.

    Sebelumnya, lanjut Firdaus, pemerintah juga menyelamatkan industri batu bara dengan membagi-bagi konsesi tambang batu bara kepada organisasi massa.

    Baca: Potensi kerugian ekonomi dari proyek gasifikasi batu bara

  • Upaya PTPN Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca Lewat Pengolahan Limbah

    Upaya PTPN Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca Lewat Pengolahan Limbah

    7cloud.asia – Pengelolaan sawit milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Riau mampu mereduksi emisi gas rumah kacanya setara dengan 33.700 ton CO2 ekuivalen.

    Pengurangan emisi gas rumah kaca tersebut diperoleh dengan memanfaatkan limbah sisa kelola sawit menjadi biogas, untuk kemudian dikelola menjadi sumber energi terbarukan sebesar 1 megawatt (MW).

    Energi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan pengelolaan sawit, serta kebutuhan listrik di wilayah tersebut.

    Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, hal ini membuktikan perusahaan kelapa sawit bisa tetap memberikan keuntungan bagi negara, sembari menjaga lingkungan agar tetap lestari.

    Sektor agriculture, khususnya perkebunan sawit yang masif diidentifikasi sebagai salah satu penyumbang emisi. Bersama sektor yang lain sebenarnya sektor agriculture ini paling rendah.

    Baca: BRIN jajaki penerapan ekonomi sirkular di pengolahan sawit

    “Langkah-langkah secara fundamental melalui program Environmental, Social, and Governance (ESG) dari PTPN kemudian mencoba mengartikulasikan kegiatan ini melalui renewable energy dari pemanfaatan bumi,” ujar Hanif saat mengunjungi fasilitas PTPN , Sabtu (10/5/2025).

    Menurut Menteri Hanif, hal ini merupakan langkah awal dalam membuktikan kepada dunia bahwa industri kelapa sawit Indonesia tidak seperti yang dibayangkan dengan berbagai dampak buruk yang menjadi isu global.

    “Penting kemudian menjadikan ini (sebagai) upaya kita di tengah-tengah kancah perdagangan internasional yang menggunakan segala cara untuk mendiskon produk-produk kita termasuk isu-isu negatif palm oil,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Hanif mengajak seluruh pengusaha kelapa sawit di Indonesia untuk bersama-sama mereplikasi apa yang telah dilakukan oleh PTPN dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

    Baca: Ekspansi kebun sawit memicu deforestasi

     

    “Harapan kami ini menjadi salah satu kunjungan untuk menstimulasi teman-teman yang lain bisa belajar bagaimana menyusun ini, jadi tidak perlu lambat-lambat (dalam pengurangan emisi gas rumah kaca), karena sudah ada contohnya,” pungkasnya

    Meskipun industri kelapa sawit memberikan manfaat ekonomi, dampaknya terhadap lingkungan hidup dinilai sangat signifikan dan merugikan. Hal ini, terutama jika kebun sawit dikembangkan secara besar-besaran dengan menebang hutan.

    Selain itu, proses pengolahan kelapa sawit menghasilkan limbah cair sebanyak 2,5 metrik ton untuk setiap metrik ton minyak sawit yang diproduksi.

    Jika limbah ini dibuang langsung ke sungai, hal ini dapat mencemari air tawar dan mengganggu ekosistem di hilir. Selain itu, penggunaan pestisida dan pupuk secara sembarangan dapat mencemari sumber air permukaan dan air tanah.

  • Perubahan Iklim Mengancam Produksi Pangan Global: Pertanian Cerdas Iklim Ditawarkan Jadi Solusi

    Perubahan Iklim Mengancam Produksi Pangan Global: Pertanian Cerdas Iklim Ditawarkan Jadi Solusi

    7cloud.asia – Kekeringan ekstrem, banjir, dan badai besar –yang semakin diperparah oleh perubahan iklim– telah menyebabkan kerugian hasil panen yang meluas dan meningkatnya ancaman terhadap pasokan pangan global.

    Namun, produksi pangan juga merupakan salah satu pendorong terbesar perubahan iklim, yang membuat pertanian cerdas iklim menjadi kebutuhan yang mendesak.

    Praktik pertanian konvensional, pengelolaan ternak yang buruk, dan penggunaan pupuk yang berlebihan diketahui juga menjadi sumber emisi karena mengeluarkan sejumlah besar emisi gas rumah kaca (GRK) ke atmosfer.

    Saat ini, industri peternakan menghasilkan 7,1 gigaton setara karbon dioksida (CO2e) setiap tahun, atau sekitar 14,5 persen dari seluruh emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia di seluruh dunia.

    Ternak adalah penyebab terbesar, melepaskan 4,6 gigaton CO2 – 2,5 GT dari daging sapi dan 2,1 GT dari sapi perah. Metana sangat tinggi dari sendawa sapi, yang menyumbang 14-16 persen dari emisi gas rumah kaca global.

    Baca: Pertanian tradisional yang ramah lingkungan kembali dilirik

    Penggunaan pupuk yang berlebihan juga menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti mencemari saluran air dan kualitas udara, mengganggu kesehatan tanah, dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati.

    Pupuk anorganik berbasis nitrogen – sumber utama gas non-CO2 – dan pupuk kandang bertanggung jawab atas 70 persen emisi amonia di seluruh dunia.

    Emisi yang dihasilkan dari pertanian dan praktik manusia lainnya meningkatkan suhu global dan mengubah pola cuaca, membuat peristiwa ekstrem seperti banjir dan kekeringan lebih sering terjadi dan lebih intens

    Emisi gas rumah kaca juga berdampak pada ketahanan pangan, menurunkan hasil panen dan mengganggu musim tanam.

    Menurut sebuah penelitian, perubahan iklim yang disebabkan manusia telah memperlambat produksi pertanian hingga 21 persen sejak 1961 – sama dengan kehilangan produktivitas selama tujuh tahun.

    Baca: Melawan penggurunan dengan pertanian biogeneratif

    Wilayah yang lebih hangat seperti Afrika, Karibia, dan Amerika Latin menjadi daerah yang paling terpukul, yakni mengalami penurunan produktivitas hingga 26-34 persen

    Mengadopsi praktik pertanian cerdas iklim sangat penting untuk melindungi lingkungan, meningkatkan panen, dan memastikan ketahanan pangan.

    Urgensi untuk mencapai pasokan pangan yang tangguh dan stabil sangatlah penting karena para ahli memperkirakan populasi global akan melampaui 10 miliar orang pada pertengahan tahun 2080-an.

    Apa itu Pertanian Cerdas Iklim?
    Pertanian cerdas iklim mendorong pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan pertanian yang memadai untuk menanggapi dampak mendesak dari krisis iklim.

    Sebagian besar penduduk miskin dunia tinggal di daerah pedesaan, yang ekonominya sangat bergantung pada pertanian.

    Pendekatan pertanian cerdas iklim membantu petani kecil meningkatkan pengambilan keputusan untuk produktivitas yang lebih besar

    Pertanian cerdas iklim mempertimbangkan kondisi lokal dan membutuhkan pendekatan holistik berdasarkan dampak perubahan iklim saat ini dan masa depan serta strategi adaptasi yang layak.

    Baca: Manfaat pertanian vertikal untuk lingkungan

  • Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Prinsip Bangunan Hijau

    Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Prinsip Bangunan Hijau

    7cloud.asia – Subsektor bangunan gedung merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca di antara semua sektor energi di Indonesia, yakni sebesar 33 persen selama periode 2011 hingga 2021

    Dilansir di laman resmi Green Building Council Indonesia (GBCI), gbcindonesia.org, bangunan gedung mengonsumsi 36 persen energi dan bertanggung jawab atas 39 persen emisi gas rumah kaca global.

    Kondisi di atas menjadikan subsektor bangunan gedung menjadi sektor yang paling berkontribusi terhadap perubahan iklim.

    Adapun, hampir semua atau sekitar 90 persen emisi gas rumah kaca yang dihasilkan bangunan gedung berasal dari penggunaan listrik.

    Oleh sebab itu efesiensi energi pada subsektor bangunan gedung dapat berkontribusi secara signifikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi sesuai dengan ambisi pemerintah yang dirumuskan dalam dokumen iklim (Enhanced Nationally Determined Contribution/Enhanced NDC).

    Upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dari subsektor bangunan gedung, kini diwujudkan melalui penerapan prinsip Bangunan Hijau yang telah dikembangkan sejak tahun 1970an.

    Baca: Bangunan hijau menjadi solusi untuk kota yang berkelanjutan

    Di Indonesia, upaya menuju dekarbonisasi sektor bangunan gedung ini ditangani oleh GBCI yang berkomitmen mengembangkan program sertifikasi bangunan hijau sesuai dengan konteks Indonesia.

    Adapun, pemerintah juga telah mengatur kriteria bangunan hijau, tepatnya bangunan gedung hijau melalui Peraturan Menteri PUPR nomor 21 tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.

    Dalam beleid tersebut disebutkan, pelaksanaan bangunan gedung hijau sebagai upaya untuk mencapai minimal 25 persen penghematan energi dan minimal penghematan air sebesar 10 persen.

    Bangunan hijau di Indonesia
    Berdiri sejak 2009, GBCI telah mengembangkan alat penilaian bangunan hijau di Indonesia, yakni Greenship Net Zero,

    Adapun prinsip dasar dari penerapan bangunan hijau adalah mengoptimalkan desain bangunan untuk mengurangi kebutuhan konsumsi energi, dan mengupayakan pasokan energi sepenuhnya mengandalkan sistem energi terbarukan.

    Dilansir dari laman resmi GBCI, gbcindonesia.org, pada 2013, telah menguraikan 6 kriteria sebagai indikator bangunan hijau di antaranya:

    Baca: Manfaat bangunan hijau untuk lingkungan dan kota yang berkelanjutan

    1. Pengembangan lokasi yang sesuai
    Cakupan berupa akses ke sarana-sarana umum, pengurangan kendaraan bermotor, penggunaan sepeda, lanskap tumbuhan hijau,

    Upaya mencegah dan mengatasi heat island effect, pengurangan beban volume limpasan air hujan, manajemen lokasi, serta perhatian terhadap bangunan atau sarana di sekitarnya.

    2. Efisiensi energi dan konservasi
    Kriteria ini berupa optimalisasi efisiensi penggunaan energi pada bangunan, komisioning ulang pada peralatan pengondisian udara, penghematan energi pada sistem pencahayaan dan pengondisian udara.

    Selain itu juga disyaratkan adanya pencatatan dan pengawasan penggunaan energi, operasi dan perawatan peralatan AC, penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi energi, tercakup di dalamnya.

    3. Konservasi air
    Kriteria ini mencakup subpengukuran konsumsi air, pemeliharaan dan pemeriksaan sistem pemipaan (plumbing), efisiensi penggunaan air bersih.

    Pengujian kualitas air, penggunaan air daur ulang, penggunaan sistem filtrasi untuk menghasilkan air minum, pengurangan penggunaan air dari sumur dalam, dan penggunaan keran auto stop.

    Baca: Penerapan infrastruktur ramah lingkungan dalam perencanaan kota

    4. Sumber daya material dan siklusnya
    Kriteria ini meliputi penggunaan refrigeran, penggunaan materi yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah, pemilahan sampah, pengelolaan limbah B3, dan penyaluran barang bekas.

    5. Kesehatan dan kenyamanan ruang
    Kriteria ini mencakup kualitas udara ruangan, pengaturan lingkungan asap rokok, pengawasan gas CO2 dan CO, pengukuran kualitas udara dalam ruang, pengukuran kenyamanan visual, pengukuran tingkat bunyi, dan survei kenyamanan gedung.

    6. Manajemen lingkungan bangunan
    Kriteria ini mencakup inovasi peningkatan kualitas bangunan, tersedianya dokumen-dokumen bangunan yang lengkap.

    Poin ini juga mensyaratkan adanya tim yang menjaga prinsip bangunan hijau, dan pelatihan dalam pengoperasian dan perawatan aspek-aspek bangunan hijau secara lengkap.

    Baca: Mengenal lebih dekat infrastruktur ramah lingkungan

  • Ditjen Cipta Karya Gandeng GBCI untuk Percepat Implementasi Bangunan Hijau

    Ditjen Cipta Karya Gandeng GBCI untuk Percepat Implementasi Bangunan Hijau

    7cloud.asia – Transformasi sektor bangunan menuju bangunan hijau menjadi bagian penting upaya Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

    Untuk itu, Green Building Council Indonesia (GBCI) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen Cipta Karya), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) resmi menjalin kerja sama strategis dalam pemenuhan target penurunan emisi karbon bangunan gedung seperti yang digaruskan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

    Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Ketua Umum GBCI, Ignesjz Kemalawarta dan Direktur Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU, Dian Irawati.

    Penandatanganan MoU berlangsung dalam acara Seminar Pemahaman Regulasi Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau, Rabu (2/7/2025) di Tangerang Selatan, Banten.

    Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk memahami arah kebijakan dan implementasi teknis Bangunan Gedung Hijau (BGH).

    “Pembangunan rendah karbon tidak cukup dengan regulasi, perlu dukungan semua pihak agar bangunan di Indonesia benar-benar ramah lingkungan dan efisien,” ujar Ignesjz Kemalawarta

    Baca: Prinsip bangunan hijau menurunkan emisi gas rumah kaca

    Ignesjz percaya, kerja sama ini akan mempercepat langkah konkret menuju bangunan yang sehat, hemat energi, dan berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca.

    Ditjen Cipta Karya dan GBCI sepakat dalam penyelarasan antara sistem penilaian kinerja yang dikeluarkan oleh KemenPU dan rating tools GBCI dalam mendorong pembangunan rendah karbon.

    Selain itu, kerja sama ini mencakup penguatan kapasitas tenaga ahli di bidang BGH agar semakin banyak sumber daya profesional yang mampu mendampingi pengembangan proyek bangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

    Kerja sama ini juga mencakup kolaborasi dalam pemenuhan target penurunan emisi karbon sektor bangunan sesuai komitmen Indonesia dalam NDC. Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting bagi upaya bersama mencapai target iklim nasional.

    “Upaya mencapai target NDC di sektor bangunan bukan hal mudah. Tapi dengan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat, kita bisa menciptakan bangunan yang tidak hanya hemat energi, tapi juga memberikan kualitas hidup yang lebih baik,” jelas Dian Irawati,

    Ia menambahkan bahwa penerapan Bangunan Gedung Hijau berperan strategis dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat, seperti penghematan energi dan air, kualitas udara dalam ruang yang lebih baik, dan potensi insentif dari pemerintah daerah.

    Baca: Prinsip bangunan hijau jadi alternatif solusi bagi kota yang berkelanjutan

    Namun semua itu hanya dapat dicapai melalui komitmen bersama, konsistensi implementasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

    Dilansir Kompas.com, berdasarkan data tahun 2022, tercatat ada 105 gedung di Indonesia yang sudah mengantongi sertifikat Greenship.

    Sedangkan untuk Jakarta, tercatat ada 60 gedung di Indonesia yang mendapat sertifikat bangunan hijau atau memenuhi kriteria greenship dari Green Building Council Indonesia (GBCI).

    Gedung-gedung ini mencakup bangunan rendah (low rise), sedang (mid rise), dan tinggi (high rise).

    Dari ke-60 gedung yang telah mendapat sertifikat bangunan hijau, hanya 22 gedung yang mencetak rating platinum alias skor greenship tertinggi, 35 gedung mendapat rating gold, dan tiga gedung dengan rating silver.

    Greenship merupakan produk sistem rating yang dikeluarkan oleh organisasi non-profit GBCI.

    International and Government Relations Directors GBCI Tiyok Prasetyo Adi menuturkan, sistem ini dipersiapkan dan disusun dengan mempertimbangkan kondisi, karakter alam serta peraturan dan standar yang berlaku di Indonesia.

    Baca: Emisi dari sektor konstruksi berhasil ditekan

  • Mengompos Sendiri Sampah Organik Berarti Berkontribusi Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca

    Mengompos Sendiri Sampah Organik Berarti Berkontribusi Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca

    7cloud.asia – Pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan “Gerakan Nasional Compost Day, Kompos Satu Negeri”.

    “Metode kompos dapat membuat sampah menjadi berkah, atau dengan kata lain menjadikan sampah sebagai bahan bernilai ekonomi secara langsung maupun tidak langsung, atau dapat disebut sebagai bagian dalam pendekatan ekonomi sirkuler,” ungkap Siti Nurbaya, Menteri KLHK saat itu.

    Dia mengharapkan seluruh masyarakat di Indonesia dapat memilah dan mengolah sampah organik yang berasal dari rumah tangga secara mandiri.

    Jika seluruh masyarakat Indonesia melakukan pengomposan sampah organik sisa makanan setiap tahunnya secara mandiri di rumah, maka 10,92 Juta ton sampah organik tidak dibawa ke TPA, dan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 6,834 juta ton CO2eq.

    “Kompos itu mudah dan bermanfaat, jangan takut untuk mulai mengompos, karena mengompos itu tidak sulit dan hanya memerlukan kemauan untuk mencoba,” pesannya.

    Berdasarkan data yang dihimpun KLHK tahun 2022, jumlah timbulan sampah di Indonesia sebesar 68,7 juta ton/tahun dengan komposisi sampah didominasi oleh sampah organik, khususnya sampah sisa makanan yang mencapai 41,27 persen.

    Baca: Pemkot Jakarta Pusat mendorong warga memilah sampah rumah tangga

    Kurang lebih 38,28 persen dari sampah organik tersebut bersumber dari rumah tangga. Selain itu, sampah organik juga merupakan kontributor terbesar dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca jika tidak terkelola dengan baik.

    Berdasarkan data KLHK Tahun 2022 juga bahwa sebanyak 65,83 persen sampah di Indonesia masih diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir yang menerapkan landfill.

    Sampah organik sisa makanan yang ditimbun di landfill tersebut akan menghasilkan emisi gas metana (CH4) yang memiliki kekuatan lebih besar dalam memerangkap panas di atmosfer dibandingkan karbon dioksida (CO2).

    Kondisi tersebut mempertegas bahwa pengelolaan sampah organik, khususnya sampah sisa makanan adalah penting dan perlu menjadi perhatian utama.

    Dalam upaya mencapai target Zero Waste sudah saatnya sekarang kita meninggalkan pendekatan atau cara kerja lama kumpul-angkut-buang yang menitikberatkan pengelolaan sampah di TPA.

    Penimbunan sampah di landfill, terutama jika dikelola secara open dumping dapat menimbulkan permasalahan lingkungan, kesehatan, dan berkontribusi besar dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat memberikan efek global perubahan iklim.

    Baca: Cara mudah memilah sampah rumah tangga secara mandiri

    Dalam rangka pelaksanaan rencana aksi untuk mencapai target nasional penurunan emisi gas rumah kaca, peran dan posisi HPSN 2023 menjadi sangat strategis untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pengendalian perubahan iklim.

    Secara sederhana, HPSN 2023 menjadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia menuju Zero Waste Zero Emission Indonesia.

    Sebagai bentuk komitmen kepada dunia dalam pengendalian perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution pada tanggal 23 September 2022 yang meliputi target penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor limbah di tahun 2030 Indonesia

    Dalam Enhanced NDC itu ditargetkan penurunan tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 40 Mton CO2eq dengan upaya sendiri (CM1) dan 43,5 Mton CO2eq dengan dukungan internasional (CM2).

    Sebagai bagian dari upaya mencapai target tersebut, KLHK telah menyusun rencana aksi pencapaian Zero Waste Zero Emission dari subsektor sampah.

    Baca: Pengelolaan sampah dengan ditimbun harus segera diakhiri

    Sebagai bagian dari upaya mencapai target tersebut, KLHK telah menyusun rencana aksi pencapaian Zero Waste Zero Emission dari subsektor sampah, meliputi:

    (1) Peningkatan pengelolaan seluruh TPA di Indonesia untuk mengimplementasikan metode pengelolaan controlled/sanitary landfill dengan pemanfaatan gas metan pada tahun 2025;

    (2) Tidak ada lagi pembangunan TPA baru mulai tahun 2030 dengan penggunaan TPA eksisting akan dilanjutkan hingga masa operasionalnya berakhir serta landfill mining sudah mulai dilakukan;

    (3) Tidak ada pembakaran liar mulai tahun 2031;

    (4) Optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah seperti PLTSa, RDF, SRF, biodigester, dan maggot atau black soldier flies untuk sampah biomass dan diharapkan tahun 2040 operasional TPA diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan sampah residu; dan

    (5) Penguatan kegiatan pemilahan sampah di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang.

    Dengan prinsip kerja Zero Waste, Zero Emission Indonesia, pengelolaan sampah di Indonesia telah bergeser ke hulu dengan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

    Tujuan kegiatan “Compost Day – Kompos Satu Negeri”, untuk mengubah pola pikir/mindset kita semua dalam mengelola sampah, khususnya sampah organik yang berasal dari sisa makanan.

    Baca: Pengelolaan sampah butuh kerjasama produsen konsumen dan pemerintah