ruangkota

Tag: hak angket

  • Banyak Kecurangan di Pemilu 2024, Alumni UI Dukung DPR Gunakan Hak Angket

    Banyak Kecurangan di Pemilu 2024, Alumni UI Dukung DPR Gunakan Hak Angket

    7cloud.asia – Puluhan delegasi aktivis Alumni UI (Universitas Indonesia Garda Pancasila atau AUIGP) menemui anggota DPR untuk menyampaikan dukungan penggunaan hak angket guna mengusut berbagai kecurangan Pemilu 2024.

    Rombongan alumni UI ini menyerahkan petisi yang berisikan dukungan penggunaan hak angket terkait Pemilu 2024.

    Delegasi alumni UI ini diterima oleh staf khusus FPDIP dan anggota komisi ll DPR, Dr. Emmy Lumbanraja di gedung MPR/DPR Selasa (05/03/2024) siang.

    “Sekarang ini banyak beredar kabar angin ada kecurangan oleh berbagai pihak. Baik itu curang sebelum, selama maupun setelah Pemilu. Mari sama-sama kita buktikan apa tudingan itu benar atau sekadar heboh pengalihan isu semata,” jelas Koordinator Pusat AUIGP, Sony Danang.

    Baca: Ribuan alumni UI deklarasi dukung Ganjar

    “Karena itu DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat perlu bergegas cawe-cawe menyelesaikan kemelut ini,” lanjutnya.

    Selanjutnya alumnus Fakultas Teknik UI ini menjelaskan apabila isu kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) di Pemilu 2024 ini dibiarkan, maka legitimasi pemerintahan niscaya goyah.

    Akan terjadi distabilisasi politik yang mengoyak sendi pokok ketatanegaraan Pasca Reformasi.

    Kondisi ini membuat keutuhan NKRI menjadi rawan, yang selama ini diincar oleh berbagai proxy kepentingan. Baik itu proxy dari elemen asing maupun unsur lokal. 

    Karena itu, AUIGP mendukung penggunaan hak angket ini. AUIGP yakin anggota DPR RI periode 2019-2024 mampu jernih memetakan kemelut Pemilu 2024 yang dimaksud.

    Baca: DPR mulai bersidang, singgung soal hak angket

    Alumni UI yang tergabung dalam AUIGP juga merekomendasikan berbagai kebijakan korektif atas dugaan penyalahgunaan mekanisme lembaga negara. Khususnya untuk menjamin Pemilu yang luber dan jurdil.

    “AUIGP berharap DPR tegas mendesak pemberian sanksi bagi penyelenggara Pemilu 2024, baik itu KPU, Bawaslu, maupun Aparat Pemerintah di berbagai tingkatan, yang terbukti tidak jujur, teledor, dan melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya..

    Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah AUIGP, Dhia Prekasha Yoedha, menjelaskan sikap ini selaras dengan nama GP – Garda Pancasila yang disandang AUI GP.

    “Dukungan penggunaan Hak Angket DPR dari AUIGP ini tak ada kaitan sama sekali dengan paslon 01 maupun 03. Tapi lebih untuk menjaga marwah Pancasila sebagai filosofi pedoman hidup berbangsa bernegara, ” ungkap Yoedha yang juga mantan Tenaga Ahli BPIP – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini.

    Baca: Demo dukung hak angket dan makzulkan Jokowi di berbagai daerah

    Karena itu, AUIGP mencatat dan sekaligus mengkritisi rentetan pelanggaran atas nilai-nilai Pancasila, prinsip Demokrasi dan Reformasi Anti KKN.

    Pelanggaran yang dimaksud adanya politik dinasti dan KKN proses pelolosan Gibran Rabuming Raka sebagai cawapres oleh MK yang melanggar kode etik.

    Lalu penyalahgunaan anggaran negara dalam pembagian sembako untuk kepentingan Capres/Cawapres tertentu. Kemudian penggembungan suara untuk memenangkan Capres/Cawapres tertentu.

    “Mari kita berikan dukungan moral bagi para wakil rakyat di DPR, sebagaimana Motto UI: Veritas, Probitas, Iustutia demi Kejujuran, Kebenaran, Keadilan” ajak Sony.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi: Kecurangan Pemilu 2024 Harus Dibongkar Jangan Sampai Hak Angket Masuk Angin

    Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi: Kecurangan Pemilu 2024 Harus Dibongkar Jangan Sampai Hak Angket Masuk Angin

    7cloud.asia – Unjuk rasa mendukung penggunaan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024 kembali bergulir di depan Gedung DPR/MPR Jakarta.

    Kali ini aksi unjukrasa mendukung hak angket terkait Pemilu 2024 dilakukan massa yang menamakan diri Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. 

    Di antara massa yang datang terdapat sejumlah mantan aktivis 98 seperti Petrus Hariyanto. Mereka sengaja datang karena tidak ingin Indonesia kembali ke masa orde baru.

    Massa yang mayoritas mengenakan pakaian warna hitam mulai berdatangan sejak pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Mereka datang dengan membawa spanduk dan poster berisikan tuntutan mereka.

    Baca: Survei Litbang Kompas ungkap mayoritas warga dukung hak angket

    Tuntutan itu antara lain turunkan harga sembako yang mahal hingga desakan kepada DPR untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    “Yuk kepung DPR, jangan sampai hak angket masuk angin,” tulis Hari di akun X pribadinya.

    Massa juga menuntut pemakzulan Jokowi yang dinilai sebagai sumber dari berbagai masalah saat ini, termasuk melambungnya harga sembako.

    Selain membawa spanduk, massa yang diperkirakan berjumlah ribuan orang juga membawa mobil komando yang dilengkapi dengan pengeras suara untuk berorasi.

    Baca: Hak angket juga diminta usut lonjakan suara PSI

    Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun ikut  berorasi dalam aksi demo yang digelar Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi dan elemen masyarakat lainnya.

    Di situ, Refly sempat menyuarakan untuk menolak pasangan calon yang menang dengan cara curang.

    “Pertama, kita menolak paslon yang menang karena kecurangan, tolak paslon curang, kalau nolak berarti harus didiskualifikasi,” ujar Refly dalam orasinya, Selasa (5/3/2024).

    Menurutnya, kehadiran massa di depan Gedung DPR/MPR  pada Selasa (5/3/2024) ini bukan karena alasan batil, alasan tak benar, ataupun untuk mengacaukan negara.

    Baca: Dukung Hak Angket Alumni UI untuk Garda Pancasila serahkan petisi ke  DPR 

    Namun, unjuk rasa ini dilakukan karena rasa cinta pada negeri Indonesia ini dan tanah air, mereka pun tak ingin jika Indonesia dipimpin oleh orang yang lolos dengan cara tak adil.

    “Kita di sini karena kita cinta Indonesia, kita tak ingin dipimpin oleh orang yang curang, maka kita perjuangkan pemilu yang jujur dan adil,” ujarnya.

    Pemilu jurdil bisa diperjuangkan di mana pun dan aspirasi masyarakat tak bisa dibungkam. Maka, lanjutnya, unjuk rasa ini dilakukan guna menyampaikan aspirasi.

    Dia menerangkan, aspirasi yang hendak disampaikan, pertama menolak paslon yang lolos dengan cara tak adil.

    Baca; Koalisi Perempuan akan gerusuk Istana tuntut Jokowi diadili 

    Kedua, mereka tak ingin pemilu 2024 di Indonesia dilaksanakan oleh penyelanggara pemilu yang berpihak ke salah satu kontestan.

    Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto depan gedung DPR arah Slipi yang semula terpantau lancar akhirnya tersendat akibat aksi demontrasi ini.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan pihaknya siap mengamankan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, hari ini. Sebanyak 3.929 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi demo.

    “Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan gedung DPR/MPR RI, kami melibatkan sejumlah 3.929 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, pemda DKI, dan instansi terkait,” ujar Kombes Susatyo kepada wartawan, Selasa (5/3/2024).

     

  • Dorong Hak Angket DPR, Petrus Haryanto Serukan Demonstrasi Terus Dilakukan

    Dorong Hak Angket DPR, Petrus Haryanto Serukan Demonstrasi Terus Dilakukan

    7cloud.asia – Front Nasional Perlawanan Rakyat (FNPR) menyerukan agar aksi demontrasi dapat terus dilakukan untuk mendorong DPR gunakan hak angket. Sebab kini tidak ada oposisi yang mengkritisi pemerintah di parlemen.

    Hal ini diungkapkan oleh juru bicara FNPR, Petrus Haryanto didepan gedung MPR/DPR pada Selasa (05/03/2024).

    Petrus yang ikut berunjuk rasa dengan menggunakan kursi roda itu menganggap DPR selama ini tidak ada bedanya dengan pemerintah. Apa yang dikatakan pemerintah, DPR selalu menurut.

    “Aksi ekstra parlemen perlu dilakukan agar parlemen bangkit lagi. Kita sekarang akan dorong agar parlemen bergerak,” kata Petrus.

    Baca: Demo dukung hak angket dan makzulkan Jokowi

    Selanjutnya Petrus menjelaskan, parlemen saat ini tidak boleh diam atas berbagai pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif dilakukan oleh Presiden Jokowi.

    Karena itu pihaknya bersama rakyat ikut serta dalam unjuk rasa ini, mendorong DPR menggunakan hak angket.

    Menurut mantan sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini, dengan hak angket nantinya akan terungkap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh presiden terhadap undang-undang.

    Selain itu, hak angket juga dapat menyelidiki keterlibatan dan campur tangan presiden dalam pemilu 2024 untuk memenangkan Prabowo dan anaknya.

    “Kita semua disini untuk mobilisasi. Kami mungkin ada yang menjadi bagian relawan, ada yang tidak. Kita bergerak demi demokrasi di Indonesia ditegakkan,” tegasnya.

    Baca: Demo buruh turunkan harga sembako

    Seperti yang diwartakan sebelumnya ratusan massa yang mendukung hak angket berdemontrasi di depan Gedung MPR/DPR. Mereka menunutut agar DPR dapat menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan dalam pemilu 2024.

    Mereka juga mendesak agar agar Jokowi dapat segera dimakzulkan. Sebab sebagai Presiden Jokowi telah menggunakan kekuasaannya ikut serta dalam memenangkan Prabowo dalam pilpres.

    Sementara itu, cawapres nomor urut 03, Mahfud MD menjelaskan meski nantinya DPR menggunakan hak angket, tetapi hasilnya tidak bisa membatalkan hasil pemilu.

    Baca: Ratusan mahasiswa UNJ desak Jokowi mundur

    Tetapi hak angket  menjatuhkan sanksi politik kepada presiden termasuk dimazulkan atau impeachment.

    “Bisa saja, bisa saja, kan tergantung nanti rekomendasinya kan, apa saja. Nanti angket tuh menemukan ini, ini, ini, ditindaklanjuti,” kata Mahfud beberapa waktu lalu.

    Dia menyampaikan, hasil hak angket juga bisa menjadi masalah bagi Presiden Jokowi meski akan lengser pada Oktober 2024.

    “Kan sama saja dengan dulu Pak Harto dan sebagainya, sesudah berhenti juga jadi masalah kan,” ucap Mahfud.

    Reporter: Nurakhmayani.

  • Tidak Lakukan Interupsi di Rapat Paripurna, Ini Langkah Nyata Nasdem Mendukung Hak Angket

    Tidak Lakukan Interupsi di Rapat Paripurna, Ini Langkah Nyata Nasdem Mendukung Hak Angket

    7cloud.asia – Partai NasDem saat ini sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi NasDem di DPR untuk menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    Ketua DPP Partai Nasdem yang juga anggota Komisi III DPR,Taufik Basari mengatakan langkah merupakan bentuk dukungan NasDem untuk mengusut berbagai dugaan kecurangan di Pemilu 2024 lewat penggunaan hak angket.

    Menurut Taufik, Partai NasDem terus mengumpulkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menyokong proses hak angket terkait kecurangan diPemilu 2024 tersebut.

    “Saat ini pimpinan fraksi tengah mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan sebagai syarat pengajuan hak angket, termasuk mengumpulkan tanda tangan para anggota fraksi,” kata Taufik, Selasa(5/3/2024) dikutip Tempo.co.

    Baca: DPD resmi membentuk Pansus untuk selidiki dugaan kecurangan di Pemilu 2024

     

    Diketahui, dalam rapat paripurna DPR pembukaan masa siang IV 2023/2024 pada Selasa (5/3/2024), Partai NasDem tidak turut serta menyerukan dukungan terhadap wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu.

    Padahal, tiga fraksi lain, yaitu PKS, PKB, dan PDIP, telah menyampaikan usulan hak angket dalam rapat tersebut melalui interupsi yang disampaikan kepada pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

    Taufik menyatakan NasDem tidak menyampaikan dukungan di rapat paripurna karena dukungan mereka terhadap hak angket sudah cukup jelas.

    “Bagi kita yang terpenting adalah langkah konkritnya,” ujar Taufik.

    Baca: Survei Litbang Kompas ungkap mayoritas warga dukung penggunaan hak angket

    Taufik menegaskan, dukungan terhadap penggunaan hak angket sudah disampaikan secara resmi oleh Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dalam pernyataan sikap bersama Sekjen PKB dan PKS beberapa waktu lalu.

    Maka dari itu, kata Taufik, pernyataan dukungan dari NasDem di rapat paripurna DPR hanya akan menjadi pengulangan.

    Ia menambahkan, dukungan untuk hak angket yang disampaikan fraksi lain dalam rapat paripurna hari ini sudah mewakili sikap Partai NasDem.

    “Karena sudah jelas, maka tidak perlu kita ulang kembali dalam interupsi di paripurna,” ucap Taufik.

    Baca: Tiga anggota DPR suarakan perlunya hak angket di rapat pembukaan masa sidang DPR

    Dalam sidang paripurna DPR hari Selasa ini, tiga anggota DPR dari tiga fraksi berbeda menyampaikan usulan mereka untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    Mereka adalah Aus Hidayat Nur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luluk Hamida dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Aria Bima dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Ketiganya kompak menyuarakan pengguliran hak angket dalam sidang tersebut. Namun usulan ini tidak mendapat respon dari pemimpin sidang.

    Di hari yang sama, rapat paripurna DPD telah memutuskan membentuk Pansus untuk menyediliki laporan yang diterima terkait dugaan kecurangan TSM di Pemilu 2024. 

    Baca: Beda hak angket dan hak interpelasi yang diusulkan untuk sikapi kecurangan di Pemilu 2024

  • Serius Gunakan Hak Angket untuk Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, PDI Perjuangan Sudah Susun Naskah Akademik

    Serius Gunakan Hak Angket untuk Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, PDI Perjuangan Sudah Susun Naskah Akademik

    7cloud.asia – PDI Perjuangan serius ingin mengusulkan hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024.

    Bahkan, PDI Perjuangan sudah menyiapkan naskah akademik untuk dijadikan dasar hingga tujuan penggunaan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 tersebut.

    Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) Aria Bima mengatakan penyusunan naskah akademik hak angket soal kecurangan di Pemilu 2024 ini melibatkan beberapa ahli untuk mengkaji.

    “Dari tim akademisi juga ada, dari kalangan praktisi, dan juga ada berbagai lintas sektoral. Ini sekarang baru dipersiapkan. Saya ikut membantu memonitor persiapan naskah akademik angket,” katanya Selasa (5/2/2024) dikutip Bisnis.com.

    Baca: Koalisi masyarakat sipil tak ingin hak angket masuk angin

    Bima yang kemarin sempat mengajukan interupsi di rapat paripurna ini menegaskan hak angket yang bakal digulirkan hanya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 bukan untuk pemakzulan Presiden Jokowi.

    Aria menjelaskan, hak angket harusnya digunakan untuk cari tahu apakah berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama masa Pemilu 2024 sengaja untuk menguntungkan calon-calon tertentu.

    “Angket tidak ada kaitan dengan pembatalan pemilu, angket juga tidak ada kaitan dengan pemakzulan,” jelasnya.

    Dia mencontohkan, bantuan sosial (bansos) bisa jadi kebijakan pemerintah untuk menguntungkan calon tertentu.

    Baca: Aksi unjuk rasa dukung hak angket berlangsung serempak di banyak kota

    Selain itu nantinya lewat angket, DPR juga bisa menyelidiki apakah ada perintah ke Plt kepala daerah untuk memenangkan calon tertentu.

    Termasuk, kata Bima, ada atau tidaknya tekankan dari kepolisian kepada para kepala desa agar mencari suara untuk calon-calon tertentu.

    Lewat hak angket DPR juga bisa menyelidki apakah BUMN digunakan untuk kepentingan elektoral paslon tertentu.

    “Hanya itu. Kalau toh tidak angket [karena] dikhawatirkan, misalnya [bisa] interpelasi atau pansus atau diawasi dari masing-masing komisi,” ujar Aria. 

    Baca: Aktivis 98 ini ajak masyarakat turun ke jalan agar hak angket tidak masuk angin 

    Seperti diketahui wacana penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024 diusulkan oleh capres yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

    Usulan Ganjar ini mendapat sambutan dari koalisi partai pendukung Anies-Muhaimin, yang menyatakan siap mendukung penggunaan hak angket.

    Sejumlah pakar dan organisasi masyarakat sipil juga mendukung penggunaan hak angket karena menilai kecurangan di Pemilu 2024 sudah sangat telanjang dipertontonkan Presiden Jokowi.

    Di jalanan, aksi unjuk rasa mendukung penggunaan hak angket juga dilakukan hampir setiap hari di banyak daerah.

    Baca: Survei Kompas ungkap mayoritas warga dukung hak angket

     

  • Interupsi Luluk Hamidah: Anggota DPR Bertanggung Jawab Sampaikan Suara Rakyat yang Tak Sanggup Disuarakan

    Interupsi Luluk Hamidah: Anggota DPR Bertanggung Jawab Sampaikan Suara Rakyat yang Tak Sanggup Disuarakan

    7cloud.asia – Dalam Rapat Paripurna DPR  pada Selasa (5/3/2023), Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR, Luluk Nur Hamidah melakukan interupsi dan mengusulkan hak angket. 

    Luluk Hamidah menyampaikan, dirinya sudah banyak mendengar aspirasi dari masyarakat yang mendorong DPR untuk menggunakan hak angket.

    Banyak pihak, ujar Luluk Hamidah, yang memaknai penggunaan hak angket dapat memberikan titik terang dan mengakhiri berbagai spekulasi yang beredar seputar pelaksanaan pemilu 2024.

    “Kami menerima begitu banyak aspirasi bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket,” katanya. 

    Ia menegaskan, melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus, kecurigaan yang tidak perlu.

    Baca: Mosi tidak percaya untuk Jokowi

    Luluk yang merupakan anggota Komisi VI DPR ini mengingatkan bahwa anggota DPR memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mendengarkan suara rakyat,  menyampaikan dan memperjuangkannya. 

    Alangkah naifnya, ujar Luluk, kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu.

    Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan.

    ”Silent Majority saya kira akan akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional apapun langkah-langkah itu,” katanya diiringi riuh tepuk tangan peserta rapat.

    Baca: DPD resmi bentuk pansus untuk usut kecurangan Pemilu 2024 

    Dituturkannya, pemilu 2024 adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan oleh karena itu tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkannya.

    Pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan etika yang tinggi. 

    “Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak.

    Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil, lebih dari itu konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat (pemilu yang) dilangsungkan secara jujur dan adil,” tutur Anggota Badan Legislasi DPR ini.

    Baca: Survei Litbang Kompas sebut mayoritas warga dukung hak angket

    Menurutnya, pemilu 2024 belum bisa dianggap selesai hanya karena jadwal yang telah berakhir.

    Apalagi, lanjutnya, masih ada yang menganggap proses Pemilu 2024 penuh dengan intimidasi apalagi ada dugaan kecurangan pelanggaran etika.

    Untuk itu ia mendukung dilakukannya Hak Angket untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat.

    “Saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat, kejujuran keadilan, etika yang tinggi karena di sinilah fungsi kita yang sedang ditunggu oleh rakyat,” tutupnya. 

  • DPR: Kalau Hak Angket Tidak Berjalan Pelaksanaan Pilkada Bisa Lebih Kacau

    DPR: Kalau Hak Angket Tidak Berjalan Pelaksanaan Pilkada Bisa Lebih Kacau

    7cloud.asia – Anggota Fraksi PKS DPR menegaskan pengguliran hak angket wajib dijalankan DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    Ia menyebut jika kecurangan Pemilu 2024 dibiarkan dan hak angket mandek, maka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak November 2024 berpotensi bakal penuh kecurangan juga. 

    “Nah ini makanya kalau polemik ini (dugaan kecurangan Pemilu 2024) kita biarkan begitu saja maka Pilkada akan lebih kacau lagi, pasti karena orang berfikir ‘ah sudahlah kita buat curang saja, pasti nanti tidak ada diproses (hak angket,” ujar Syahrul usai menemui massa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Selasa (5/3/2024).’.

    Itu, ujarnya, yang menjadi kekhawatiran banyak pihak. Ia melanjutkan persepsi itu akan tersimpan dan menjadi mindset setiap warga negara termasuk generasi muda.  

    Baca: Karangan bunga untuk Megawati agar dorong hak angket

    Dia melihat bukti untuk dugaan kecurangan terjadi pada pemilu 2024 sudah banyak terkumpul. Untuk itu dinilai hak angket menjadi solusi mengungkap segala bentuk praktik kecurangan tersebut.

    “Bahwasanya banyak sekali kecurangan dalam proses mulai dari pra dan juga terlaksananya Pemilu 2024 ini terasa, mulai dari proses pencalonan di mana ada intervensi kekuasaan dalam regulasi untuk capres dan cawapres, di mana itu adalah untuk kepentingan dari anak Presiden Jokowi,” ujar Syahrul.

    Selain itu, dia menilai penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU juga telah diputuskan melanggar kode etik karena menerima pendaftaran calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sebelum mengubah PKPU.

    Dia juga melihat cawe-cawe atau campur tangan  Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah kelewatan untuk Pemilu 2024.

    “Kemudian mulai dari KPU yang sudah dinyatakan melanggar kode etik, begitu juga pemerintah menganggarkan dana bansos yang sangat fantastis tidak sebanyak ketika masyarakat membutuhkan zaman Covid dulu, Rp450 triliun lebih itu dianggarkan dan itu dibagikan sebelum pemilu dilaksanakan,” katanya.

    Baca: PDI serius dorong hak angket dan sudah susun naskah akademik

    Dia juga mendengarkan adanya intervensi yang menyasar kepala daerah untuk memenangkan salah satu calon tertentu. Indikasi itu menurut secara jelas membuktikan Pemilu 2024 tidak dilaksanakan secara jujur dan adil.

    Belum lagi, lanjutnya, ada intimidasi beberapa pihak di lembaga negara ini kepada mulai dari kepala daerah, kepala desa yang paling kecil diintimidasi dan mereka harus buat video.

    “Dan, ini tuh harus dilaporkan memberikan dukungan dan diberikan syarat, target suara dan itu tidak rahasia umum,” sambungnya.

    Dia mengatakan, selain PKS, terdapat partai lain yakni PDI perjuangan dan PKB yang telah setuju menjalankan hak angket ini. Nanti pengguliran hak angket akan di bahas melalui rapat para fraksi.

    Ia menambahkan, keputusan ada di tingkat pimpinan fraksi ya, secara pastinya, ada lobi-lobi fraksi kapan yang harus digulirkan kemudian prosesnya.

    “Yang jelas yang menjadi catatan kita ini, kita bukan tidak siap kalah, tapi yang kita tolak ini adalah ketidak adilan dan ketidak jujuran dalam prosesnya,” sambungnya. (sumber: okezone.com)

    Baca: Survei litbang Kompas ungkap mayoritas warga dukung hak angket

  • Unjukrasa Mendukung Hak Angket Terus Bergulir

    Unjukrasa Mendukung Hak Angket Terus Bergulir

     
    7cloud.asia – Aksi unjukrasa mendukung penggunaan hak angket terkait kecurangan di Pemilu 2024 terus berlanjut. 
     
    Hari ini, Kamis (7/3/2024) dukungan terhadap hak angket datang dari massa yang menamakan diri Gerakan Keadilan Rakyat yang menggelar aksinya di depan Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Soebroto Jakarta Pusat.
     
    Massa yang berjumlah sekitar 200 orang mulai berdatangan sekitar pukul 13:00 waktu Indonesia Barat. Mereka meneriakkan yel-yel mendukung hak angket.
     
     
    Selain mengusung poster bertuliskan “Mendukung Hak Angket DPR dan Turunkan Harga Sembako” massa juga menggelar orasi.
     
    Dalam orasinya massa menyebut hak angket dibutuhkan untuk mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024 yang kelihatan sangat nyata.
     
    Massa juga menilai Presiden Jokowi, lewat kebijakannya yang cenderung mendukung paslon tertentu, telah membuat sengsara dan harus menanggung dampak jor-joran bansos yang mengakibatkan harga beras.
     
     
    Karena itu mereka mendesak agar pemerintah segera mengambil tindakan guna menurunkan harga beras dan bahan pangan lainnya.  
     
    “Turunkan harga beras dan pangan, kami juga mendesak hak angket untuk menginvestigasi pemilu curang,“ demikian orator menyuarakan aspirasi massa.

     
    Massa juga mendesak dilakukannya audit forensik digital dan audit anggaran Sirekap yang dinilai bisa menjadi pintu masuk kecurangan. 
     
     
    Seperti aksi sebelumnya, di lokasi yang sama juga digelar aksi tandingan. Kali ini demo tandingan berasal dari massa yang menamakan diri Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Peduli Negeri.
     
    Dalam orasinya kelompok massa ini menyatakan menolak penggunaan hak angket.
     
    Sebanyak 1.489 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo yang digelar sejumlah elemen masyarakat di depan Gedung DPR, Jakarta hari ini.
     
    “Kami melibatkan sejumlah 1.489 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait,” kata Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Anton Elfrino Trisanto dalam keterangan tertulisnya.
     
     

  • Wapres: Pemerintah Tidak Akan Campuri Penggunaan Hak Angket Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

    Wapres: Pemerintah Tidak Akan Campuri Penggunaan Hak Angket Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

    7cloud.asia – Wacana penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 mendapat tanggapan dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

    Dalam keterangannya kepada wartawan di Tangerang, Banten pada Kamis (7/3/2024) Wapres mengatakan pemerintah tidak akan ikut campur dalam wacana menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    “Pemerintah tidak ikut melibatkan diri di dalam soal hak angket, itu sepenuhnya ada pada kewenangan DPR ya,” ujarnya.

    Namun demikian, Ma’ruf berharap penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Baca: DPR sebut jika kecurangan di Pilpres 2024 dibiarkan maka kecurangan akan terulang di Pilkada serempak 

    Dilansir Kompas.com, Ma’ruf berharap pergantian kekuasaan dari Jokowi ke presiden berikutnya dapat berjalan dengan baik dan aman tanpa ada kejadian yang tak diinginkan, meski ada penggunaan hak angket.

    “Kita harapkan tidak sejauh itu ya, tidak sampai ke sana (pemakzulan). Kita harapkan bahwa seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja, pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja,” kata Ma’ruf.

    Ma’ruf mengaku tidak tahu menahu apakah hak angket akan ditujukan untuk memakzulkan presiden atau tidak karena itu merupakan urusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Meski demikian, mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini tidak masalah apabila DPR ingin menggulirkan hak angket.

    Baca: Dukungan untuk Megawati untuk selamatkan reformasi

    “Hak angket itu kan urusannya parlemen ya, urusan DPR, saya kira itu nanti apa mau dilakukan, apa tidak dilakukan, itu ada di DPR sana,” ujar Ma’ruf.

     

    Wacana menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pertama kali diangkat oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan, menggunakan hak angket karena menurutnya DPR tidak boleh diam dengan dugaan kecurangan yang menurutnya sudau telanjang.

    Gagasan Ganjar ini mendapat sambutan dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirlan hak angket.

    Baca: Masyarakat Penegak Konstitusi sampaikan mosi tidak percaya pada Jokowi 

    Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.

    Pada rapat paripurna DPR, Selasa (5/3/2024) lalu, anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, PKB, dan PKS sudah menyuarakan dorongan bergulirnya hak angket.

    Namun, interupsi itu tidak direspons Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad karena menurutnya ada mekanisme tersendiri untuk mengajukan hak angket.

     

  • PDI Perjuangan: Laporan Dugaan Gratifikasi Ganjar Pranowo untuk Hadang Hak Angket

    PDI Perjuangan: Laporan Dugaan Gratifikasi Ganjar Pranowo untuk Hadang Hak Angket

    7cloud.asia – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah narasi yang menyebut parpolnya terbelah menyikapi wacana penggunaan hak angket.

    “Tidak ada (PDI Perjuangan terbelah menyikapi hak angket, red),” kata Hasto ditemui usai menjadi pembicara acara Election Talk #4, Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi yang dilaksanakan di area Kampus UI, Depok, Jawa Barat, di area Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

    Namun demikian, Hasto menengarai ada upaya untuk menghambat terwujudnya wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024.

    Baca: PDI Perjuangan sudah susun naskah akademik hak angket

    Menjawab pertanyaan awak media, alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu menuturkan belakangan muncul berbagai operasi berupa intimidasi agar hak angket tidak terwujud.

    Hasto mengatakan intimidasi yang bisa terlihat dari pelaporan terhadap capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Sebab, muncul juga banyak intimidasi, misalnya, apa yang dilakukan pengaduan terhadap Pak Ganjar Pranowo, itu tidak terlepas dari upaya-upaya untuk menghambat hak angket tersebut,” kata Hasto. 

    Baca: Aktivis 98 ini ajak masyarakat turun ke jalan dukung penggunaan hak angket

    Sebelumnya, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Chico Hakim juga menyebut laporan Sugeng terkait dugaan gratifikasi untuk Ganjar ini, sarat akan unsur politis.

    Penyebabnya, meski mengatasnamakan IPW, Sugeng Santoso pelapor dugaan gratifikasi ini diketahui adalah Ketua DPD PSI Kota Bogor. 

    Menurut Chico, laporan ini terkesan dipaksakan. Apalagi ketika diketahui bahwa Ganjar adalah pihak yang pertama kali mendorong digulirkannya hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    “Dan kalau dilihat dari situs web IPW, tidak terlihat jika laporan ini dilakukan sebagaimana fungsi IPW dan kaitannya dengan Polri,” ucap Chico dikutip Tempo.co.

    Baca: Unjukrasa mendukung hak angket berlangsung di banyak daerah  

    Hak angket pertama kali digulirkan oleh  Ganjar Pranowo untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024.

    Usulan ini kemudian mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk koalisi pendukung pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar. 

    PDI Perjuangan sebagai pengusung Ganjar saat ini sudah menyusun naskah akademik untuk pengajuan hak angket ini.