Tag: jakarta

7cloud.asia – Polusi udara di Jakarta beberapa minggu terakhir ini kian parah, bahkan sudah tergolong kategori tidak sehat.

Menurut data yang dilansir IQAir pada Kamis (10/8/2023), indeks kadar PM 2,5 yang menunjukkan tingkat kadar polusi udara di Jakarta tercatat sebesar 161 atau tergolong tidak sehat.

Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi tingginya polusi udara di Jakarta.

“Jadi memang beban Jakarta berat. Tapi tidak mengurangi tanggungjawab
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemda tak lepas tanggung jawab, kami berusaha untuk itu,” jelas Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, seperti dikutip dari Antaranews.com.

Baca: Kualitas udara di sejumlah kota memburuk, terburuk Serang dan Tangsel

Tingginya polusi udara yang mengakibatkan buruknya kualitas udara Jakarta tak lepas dari jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya.

Seperti dilansir IQAIr, sumber polutan di Jakarta mayoritas disebabkan oleh asap  kendaraan bermotor.

Dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir, jumlah kendaraan roda empat meningkat dari 4 juta menjadi 6 juta.

Sementara kendaraan roda dua naik dari 14 juta menjadi 16 juta. Hal ini membuat beban Jakarta menjadi berat.

Baca: Polusi udara bisa memicu hipertensi

Karena itu, Heru mengimbau agar masyarakat memaksimalkan menggunakan kendaraan umum seperti Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL untuk aktifitas sehari-hari.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi buruknya kualitas Jakarta, seperti memperbanyak penanaman pohon di berbagai tempat.

Beberapa tahun belakangan, Pemprov DKI Jakarta juga menggenjot pembangunan transportasi publik seperti TransJakarta, Commuter Line, MRT dan yang terakhir adalah LRT.

Baca: 8 jenis tanaman ini efektif menyerap polusi udara

Pemprov DKI Jakarta juga telah memberlakukan sejumlah kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan cara uji emisi gas karbon, penerapan ganjil genap serta penerapan jalan berbayar. 

Namun, semua upaya tersebut tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta. Harus ada sinergi dari otoritas wilayah Jabodetabek untuk bersama-sama mengurangi jumlah kendaraan bermotor yang masuk ke Jakarta. 

Buruknya kualitas udara di Jakarta juga menjadi sorotan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak.

Baca: Polusi udara bisa memicu kemandulan pada laki-laki

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (10/8/2023), Gilbert  mengungkapkan, perlu upaya serius yang harus dilakukan pemprov DKI untuk mengatasi polusi udara dengan cara mengurangi kendaraan bermotor. 

Sebab menurut politisi PDIP ini, kendaraan bermotor merupakan salah satu kontribusi terbesar terhadap kualitas udara di Jakarta. 

“Jumlah kendaraan bermotor sangat mendesak untuk segera dibatasi melalui berbagai cara. Saat ini dapat ditempuh pelarangan parkir di pinggir jalan utama, menaikkan tarif parkir dan membatasi lahan parkir,” jelas Gilbert.

Baca: WHO sebut polusi udara picu 7 juta kematian dini setiap tahun

Selain itu, tambah Gilbert, untuk membatasi jumlah kendaraan yang masuk jakarta bisa dilakukan dengan menaikkan tarif tol pada jam berangkat/pulang kantor dan juga menaikkan pajak kendaraan roda dua. 

Selain itu pemprov DKI juga harus meningkatkan layanan transportasi publik seperti penambahan armada, perluasan trayek, dll.

“Hal ini agar masyarakat dapat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum, sehingga polusi udara di Jakarta dapat dikurangi,” pungkas Gilbert.

Baca: 17 cara gaya hidup ramah lingkungan, salah satunya naik kendaraan umum

(Nurakhmayani)

7cloud.asia – Koalisi IBUKOTA mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata guna mengatasi masalah polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Terkait polusi udara di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) ini, pemerintah diminta tak lagi menunda tanggung jawab dengan menggunakan upaya hukum.

Polusi udara mengakibatkan kualitas udara di Jabodetabek dan Bandung dalam beberapa bulan terakhir masuk kategori tidak sehat. Menurut data IQAir, sejak Mei lalu, Jakarta konsisten masuk 10 besar kota terpolusi di dunia. 

Hal ini menjadi bukti betapa abai dan enggannya pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengatasi polusi udara dan bersinergi melakukan tugas-tugas mereka dalam memenuhi hak warga untuk mendapatkan udara bersih.

Baca: Polusi udara di Jakarta sudah mengkhawatirkan

Padahal, dampak polusi udara semakin hari semakin nyata. Tak hanya menyerang kesehatan fisik dan mental orang dewasa, polusi udara juga meningkatkan risiko kelahiran bayi prematur dan bahkan kematian dini.

Meski pada 16 September 2021 Koalisi IBUKOTA telah memenangi gugatan mengenai Hak Udara Bersih, faktanya hingga kini, hampir tak satu hari pun warga DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten -khususnya area Jabodetabek dan Bandung- dapat menghirup udara bersih.

Pemerintah yang terdiri dari Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten belum memenuhi kewajiban yang diputuskan PN Jakarta Pusat.

Situasi tersebut makin pelik ketika masyarakat “dipaksa” secara mandiri mencari data polusi udara demi melindungi kesehatan diri sendiri dan keluarga.

Tak ada satu pun imbauan yang datang dari pemerintah terkait polusi udara. Informasi mengenai buruknya polusi udara justru muncul dari pihak non-pemerintah.

Baca: Polusi udara di Jakarta sudah parah, saatnya beralih ke kendaraan listrik?

Baru pada Jumat (11/8/2023) kemarin, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyampaikan rencana Pergub soal Strategi Pengendalian Pencemaran Udara yang akan ditandatangani Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam waktu dekat.

Menurut Elisa Sutanudjaja, warga penggugat yang tergabung dalam Koalisi IBUKOTA, rencana ini terbilang terlambat padahal draft sudah ada sejak 1 tahun lalu.

“Ini jelas mengecewakan, mereka menunggu kualitas udara menjadi parah dan viral dulu baru buru-buru berencana mengesahkan rencana Pergub tersebut,” ujar Elisa  dalam jumpa pers yang diikuti secara daring pada Minggu (13/8/2023).

Ia menegaskan, Jakarta dan sekitarnya perlu perubahan fundamental untuk mengurangi polusi udara, mulai dari pembatasan penggunaan kendaraan bermotor hingga transisi segera ke energi terbarukan.

Sayangnya ia melihat, pemerintah dalam hal ini Pemrov DKI Jakarta justru membebankan semua ini kepada masyarakat dengan mengajak beralih ke kendaraan listrik.

Baca: Ini yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta atasi polusi udara

Elisa melihat tidak ada keberpihakan pemprov pada transportasi yang berkelanjutan dan rendah emisi. Pun demikian tidak ada upaya serius untuk mengurangi emisi yang dihasilkan Pabrik dan PLTU. 

“Saya melihat belum ada kebijakan untuk menurunkan penggunaan kendaraan pribadi, seperti ERP belum maksimal, ganjil genap masih bolong-bolong,” imbuhnya.

Satu suara dengan Elisa, Juru Kampanye Energi dan Iklim Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu mempertanyakan perihal target penurunan beban emisi yang tercantum dalam rencana Pergub tersebut.

Ia berharap, Pergub ini tidak hanya bagus dalam tulisan, tetapi juga implementasinya.

“Kita harus melihat bagaimana nanti implementasinya dan bagaimana publik bisa memantau keberhasilan implementasinya, tentunya dengan data-data,” ucap Bondan dalam kesempatan yang sama.

Baca: Kualtas udara di sejumlah kota memburuk

Bondan menyoroti poin di Pergub tersebut yang menyebut target menurunkan beban emisi, khususnya pada PM2.5, yang ditetapkan di angka 41% pada tahun 2030.

“Ini masih ambigu. Apakah beban emisi yang dimaksud adalah beban emisi berdasarkan sektor pencemar udara atau emisi PM2.5 tahunan di Jakarta? Dan dari mana baseline datanya?” imbuh Bondan

Lebih lanjut, Bondan berharap untuk langkah berikutnya, pemerintah lebih mengedepankan rencana strategis dan solusi jangka panjang, seperti inventarisasi emisi secara berkala, pengetatan baku mutu udara ambien, dan sistem peringatan dini.

Sementara itu, Natalia Naibaho, Pengacara Publik LBH Jakarta yang menjadi tim advokasi Koalisi IBUKOTA mengapresiasi beberapa tergugat yang melakukan beberapa upaya dalam memperbaiki kualitas udara.

Namun, Natalia berharap hal tersebut tidak hanya sebatas pembentukan regulasi atau tindakan formalitas.

Baca: Polusi udara bisa memicu hipertensi

Terkait polusi udara yang makin memburuk ini, ada tiga poin hak warga yang terlanggar yakni hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, hak atas informasi  dan hak kesehatan.

Masyarakat, ujarnya, tidak mendapat informasi yang jelas atas masalah kualitas udara dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi pencemaran udara.

“Harusnya ada sistem peringatan dini saat kualitas udara memburuk, juga inventarisasi dan pengetatan baku mutu ambien berdasarkan hasil kajian riset yang ilmiah. Semua hal ini harus diinformasikan kepada masyarakat,” kata Natalia.

Natalia juga menyebut hak warga atas kesehatan telah dilanggar. Udara yang tercemar, ujarnya, berdampak kepada kesehatan masyarakat (balita, lanjut usia, kelompok yang rentan terhadap udara tercemar), baik itu jangka pendek hingga jangka panjang.

Dan hingga hari ini belum ada upaya solutif untuk mencegah dan memulihkan kualitas udara tersebut.

Baca: Dampak polusi udara pada kesehatan anak

Pemerintah juga dinilai telah melanggar hak partisipasi. Seharusnya masyarakat dilibatkan dalam penyusunan pun revisi kebijakan untuk mengatasi masalah polusi udara ini. 

“Masyarakat dari berbagai elemen yang terdampak, termasuk pakar, akademisi, serta LSM yang memiliki fokus isu lingkungan hidup, jadi bukan hanya sosialisasi saja,” ujarnya. 

Natalia menegaskan, seharusnya Pemprov DKI Jakarta serta Para Tergugat dan Turut Tergugat menjalankan putusan pengadilan untuk mengatasi polusi udara dan tidak lagi menunggu putusan Mahkamah Agung.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah mengajukan kasasi setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding yang diajukan. Keputusan kasasi diperkirakan akan keluar pada Oktober mendatang.

Reporter: Nurakhmayani

7cloud.asia – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendukung langkah pemerintah untuk menerapkan Work From Home (WFH) menyusul tingginya polusi udara di Jakarta dan sekitarnya beberapa bulan ini.

“Pak Presiden ratas membahas polusi udara di Jakarta. Saya mendukung kebijakan WFH sebagai dasar penguatan mengembalikan udara di Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih baik,”  kata Daniel Johan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Selasa (15/8/2023).

Polusi udara yang mengakibatkan memburuknya kualitas udara di Jakarta, menurut Johan, berdampak bagi kesehatan. 

Baca: Ini yang dilakukan pemerintah atasi polusi udara di Jakarta

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sekitar 100 ribu warga terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) setiap bulannya akibat polusi udara.

Sedangkan dalam rentang waktu Januari 2023 hingga Juni 2023, tercatat ada 638.291 kasus ISPA di Jakarta.

Daniel mengatakan, kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara.

Baca: Sumber utama polusi udara di Jakarta adalah PLTU Batubara

“Jadi, Pemerintah perlu mempertimbangkan cara untuk menekan dampak dari polusi udara dengan berbagai cara karena kesehatan adalah hak bagi setiap warganegara,” ujarnya.

Dengan WFH, maka polusi udara yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor yang digunakan untuk bekerja bisa berkurang. Apalagi dari pengalaman sebelumnya, penerapan WFH juga tidak terlalu berdampak pada perekonomian. 

Lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup diminta bekerja sama dengan instansi maupun stakeholder terkait untuk membuat rekayasa cuaca demi mengurangi dampak polusi udara.

Baca: Polusi udara di Jakarta sudah membahayakan

Daniel mengatakan, kemarau panjang harus disiasati sehingga dampaknya tidak semakin lama dirasakan rakyat.

“Bapak Presiden juga sudah memberi arahan agar segera dilakukan rekayasa cuaca. Kita tidak ingin kesehatan masyarakat terganggu yang akan berdampak terhadap produktivitas, termasuk di dunia kerja yang pada akhirnya berimbas ke perekonomian kita,” ucapnya.

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu juga mendorong agar transportasi massal diperbanyak dan bisa menjangkau ke seluruh wilayah.

Baca: Transisi ke kendaraan listrik dinilai tak selesaikan akar masalah polusi udara

Sehingga, masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi sehingga akan  berdampak langsung pada kemacetan dan polusi udara.

“Sekarang kan masalahnya, masih banyak transportasi massal yang tidak mendukung di berbagai daerah Jakarta. Ini juga menjadi kendala, bagaimana pemerintah menyiapkan transportasi yang terintegrasi sehingga menarik masyarakat untuk beralih ke transportasi umum,” ujarnya.

Kuantitinya juga harus diperbanyak, untuk menunjang aktivitas warga Jakarta dan sekitarnya.

“Jadi tidak ada lagi penumpukan penumpang. Kualitas juga harus dijaga, agar penumpang aman, nyaman dan tenang dalam bepergian di Jakarta,” tutupnya. 

Baca: Jalan kaki yuk untuk kesehatan fisik dan mental

7cloud.asia – Menyikapi tingginya polusi udara di Jakarta, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memberlakukan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Dalam seminggu, pegawai Kemenparekraf hanya diwajibkan satu hari datang ke kantor. WFH merupakan salah satu opsi jangka pendek yang dilakukan pemerintah untuk menyikapi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

WFH ini juga untuk menghindarkan para pegwai dari berbagai risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat polusi udara di Jakarta.

Baca: Langkah pemerintah atasi polusi udara di Jakarta

Seperti diketahui, polusi udara telah menyebabkan kondisi udara Jakarta masuk kategori tidak sehat.

Dalam “The Weekly Brief With Sandi Uno” di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023), Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan salah satu faktor yang membuat kualitas udara di Jakarta memburuk adalah tingginya emisi dari kendaraan bermotor.

“Kita sudah turunkan instruksi hari ini. Dan pemikirannya 4-1, jadi cuma satu hari di kantor sampai situasi lebih terkendali,” jelas Sandiaga.

Baca: Dampak polusi udara di Jakarta, dari ISPA hingga risiko serangan jantung

Tetapi pegawai yang melaksanakan WFH adalah pegawai yang tidak berhubungan
langsung dengan masyarakat. Sehingga mereka bisa melakukan koordinasi dari
rumah.

Tak hanya sistem kerja WFH, Sandiaga juga mengimbau pegawai di Kemenparekraf untuk menggunakan transportasi umum saat hendak berangkat dan pulang bekerja di kantor.

“Saya juga akan menggunakan kendaraan umum dan (olahraga) lari ke kantor sebagai upaya menurunkan polusi di Indonesia,” ungkapnya seperti dilansir situs Kemenparekraf.

Baca: Polusi udara di Jakarta sudah membahayakan, pemerintah didesak segera bertindak

Guna mengatasi polusi udara di Jakarta ini, Sandiaga  juga mendorong berbagai pihak untuk menyediakan ruang terbuka hijau dan penggunaan sumber energi ramah lingkungan di tujuan wisata di Indonesia.

Sebab kualitas udara yang buruk juga dirasakan oleh para wisatawan juga.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menganggap kebijakan WFH bukanlah solusi untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.

Baca: Sumber utama polusi udara di Jakarta adalah batubara

“Mengenai polusi udara ini, konteks jangka pendeknya bukan WFH,” ujar Trubus seperti yang dilansir Antara.

Menurutnya sistem kerja WFH seperti obat yang tiba-tiba langsung dapat
‘menyembuhkan’ suatu masalah seperti polusi udara di Jakarta ini.

Seharusnya, ujarnya, WFH tidak dilakukan oleh beberapa pihak saja. Tetapi harus merangkul semua pihak termasuk swasta dan harus dilakukan secara berkesinambungan.

Baca: Polusi udara di Jakarta makin parah, apa kabar kebijakan pembatasan kendaraan bermotor?

Hal yang tak kalah penting lainnya yang harus dilakukan pemerintah adalah
melakukan uji emisi dan pembatasan usia kendaraan secara serius.

“Terapkan uji emisi kalau bisa terapkan pembatasan usia kendaraan. Tapi itu juga
butuh keberanian karena musuhnya adalah pelaku usaha mobil, mobil bekas, motor bekas,” katanya.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta sebenarnya sudah memiliki Peraturan Gubernur
nomor 66 tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan bermotor.

Namun, Pemprov DKI dianggap kurang serius menjalankan aturan ini. Ini yang membuat polusi udara di Jakarta terus memburuk.

Penulis: Nurakhmayani