ruangkota

Tag: jakarta

  • Dampak Polusi Udara di Jakarta, Kemenaker Masih Kaji Penerapan WFH

    Dampak Polusi Udara di Jakarta, Kemenaker Masih Kaji Penerapan WFH

    7cloud.asia – Menaker mengatakan, pihaknya masih mengkaji kemungkinan menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) guna mengantisipasi polusi udara di Jakarta.

    “(Terkait polusi udara, red) Kita masih mendiskusikan. Kita belum sampai pada kesimpulan, belum sampai apakah itu imbauannya menteri, atau imbauannya swasta sendiri, atau nanti pemerintah provinsi,” jelas Menaker Ida Fauziah Rabu (16/08/2023) di Jakarta.

    Dilansir dari Antara, Ida memaparkan polusi udara merupakan permasalahan bersama yang perlu diselesaikan, agar tidak semakin memburuk.

    Baca: Ini yang dilakukan pemerintah atasi polusi udara di Jakarta

    “Tapi, saya kira memang polusi udara itu masalah yang harus kita atasi. Pilihannya kan di antaranya WFH. Kita terus diskusikan,” katanya. 

    Karena itu, lanjut Ida pihaknya masih mengkaji untuk memberikan surat imbauan kepada perusahaan-perusahaan swasta.

    “Tapi, itu menjadi wacana yang terus kita diskusikan. Tapi, harus dicarikan jalan keluar memang, jalan keluar bagaimana polusi udara ini tidak semakin buruk,” paparnya.

    Baca: Polusi udara di Jakarta dinilai sudah membahayakan kesehatan

    Sementara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah memutuskan akan menerapkan kebijakan WFH. 

    “Kita sudah turunkan instruksi hari ini. Dan pemikirannya 4-1, jadi cuma satu hari di kantor sampai situasi lebih terkendali,” ujar Menparekraf, Sandiaga Uno pada Selasa (15/8/2023).

    Pegawai yang melaksanakan WFH adalah pegawai yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga mereka bisa melakukan koordinasi dari rumah. 

    Baca: Atasi polusi udara di Jakarta, Kemenparekraf akan terapkan WFH 4:1

    WFH merupakan salah satu opsi yang diterapkan Pemerintah untuk mengantisipai permasalahan polusi udara di Jakarta.

    Seperti diketahui beberapa bulan terakhir polusi udara di Jakarta terus memburuk dan masuk kategori tidak sehat. 

    Presiden Jokowi telah mengintruksikan sejumlah langkah yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk atasi polusi udara di Jakarta ini.

    Baca: Transisi ke kendaraan listrik dinilai tidak menyelesaikan akar masalah polusi udara di Jakarta

    “Yang pertama jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik,” ujar Jokowi usai memimpin Ratas membahas masalah polusi udara di Jakarta, pada Senin (14/8/2023)

    Penulis: Nurakhmayani

  • Kado Jokowi Buat Warga Jakarta Tertunda: LRT Jabodebek Belum Beroperasi Penuh

    Kado Jokowi Buat Warga Jakarta Tertunda: LRT Jabodebek Belum Beroperasi Penuh

    7cloud.asia – Menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-78, harusnya warga Jakarta mendapat kado istimewa. Pada Jumat (18/8/2023) Light Rail Transit atau LRT Jabodebek harusnya beroperasi penuh melayani penumpang.

    Namun mendadak pengoperasian LRT Jabodebek ditunda hingga 30 Agustus 2023.  

    Sebagian dari LRT Jabodebek ini sebenarnya sudah beroperasi sebelumnya, yakni jalur Manggarai-Velodrome atau yang lebih dikenal dengan LRT Kelapa Gading karena melalui Kelapa Gading.

    Secara keseluruhan panjang jalur LRT Jabodebek ini adalah 24,3 kilometer dengan melalui 12 stasiun.

    Baca: Tanpa melewati perlintasan sebidang, LRT Jabodebek dinilai lebih aman

    Nantinya saat sudah beroperasi secara penuh,  LRT Jabodebek bakal melayani seluruh rute  dengan 434 perjalanan per hari.

    Diharapkan, LRT Jabodebek akan melayani 137.000 penumpang setiap hari, sehingga keberadaannya akan mengurangi kemacetan di Jakarta.

    Dalam penjelasannya Juli lalu, Kepala Divisi LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi mengatakan, ke-434 perjalanan LRT tersebut akan dibagi untuk melayani perjalanan rute Jakarta-Cibubur dan Jakarta-Bekasi.

    Baca: Segini kisaran tarif LRT Jabodebek

    Adapun waktu operasional LRT Jabodebek mulai pukul 05.30-23.30 WIB setiap harinya. Adapun tarif LRT Jabodebek berkisar antara Rp 5000 hingga Rp 27.500 tergantung jarak yang ditempuh.

    “Kita merencanakan sekitar 434 perjalanan LRT per hari untuk tahun pertama pengoperasian. Total 434 perjalanan LRT per hari itu akan dibagi dua untuk jalur Dukuh Atas-(Harjamukti) Cibubur dan Dukuh Atas-Jatimulya,” ujarnya Juli lalu.

    Sebelumnya LRT Jabodebek telah diujicobakan terbatas pada 12 Juli hingga 15 Agustus 2023. Selama uji coba LRT Jabodebek melayani semua stasiun kecuali Stasiun Halim.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

    Saat beroperasi penuh, LRT Jabodebek akan melayani naik-turun penumpang di seluruh stasiun LRT Jabodebek yang berjumlah 18 stasiun, termasuk Stasiun Halim.

    Di Stasiun Halim, LRT Jabodebek nantinya akan terintegrasi dengan kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

    Sehingga bagi masyarakat yang akan ke Jakarta-Bandung atau sebaliknya dapat dengan mudah berganti moda transportasi dari LRT ke KCJB atau sebaliknya.

    Baca: Jika sukses batasi kendaraan bermotor, Jakarta bisa bebas macet dan polusi udara berkurang

    “Semua jalur akan kita layani dan operasikan, termasuk jalur menuju Stasiun Halim dalam rangka sebagai transportasi pengumpan atau feeder bagi Kereta Cepat Jakarta-Bandung,” Mochamad saat itu. 

    Saat ini, terdapat 29 rangkaian LRT Jabodebek yang siap beroperasi. Namun yang akan dioperasikan sebanyak 27 rangkaian dan 2 rangkaian lainnya akan digunakan untuk cadangan.

    Secara total, LRT Jabodebek memiliki 31 rangkaian tapi yang saat ini tersedia hanya 29 rangkaian karena 2 rangkaian sedang dalam proses perbaikan oleh PT INKA (Persero) pasca kecelakaan pada 2021 lalu. 

    Baca: Polusi udara di Jakarta makin parah, aktivis lingkungan tagih janji pembatasan kendaraan bermotor

    Pembangunan LRT Jabodebek menelan biaya Rp 32,5 Triliun yang diperkirakan akan kembali modal setelah 13 tahun.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

     

     

  • PJJ dan WFH di Jakarta Akan Diujicobakan pada Senin Mendatang

    PJJ dan WFH di Jakarta Akan Diujicobakan pada Senin Mendatang

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) kapasitas 50 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

    Namun pemberlakukan WFH dan PJJ tersebut bukan karena polusi udara di Jakarta, tapi karena Jakarta akan menjadi tuan rumah KTT ke-43 ASEAN.

    Baca: DPR Dukung penerapan WFH untuk terkait polusi udara di Jakarta

    ASEAN Summit atau KTT ASEAN akan digelar pada 5-7 September. Pemberlakuan WFH dan  PJJ bagi pelajar di DKI bertujuan untuk mengurangi kemacetan saat penyelenggaraan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. 

    “Iya (PJJ dan WFH) untuk KTT ASEAN,” ujar Heru Budi usai rapat di Gedung Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/8/2023).

    Baca: Kebijakan pemerintah atasi polusi udara di Jakarta

    Namun, Heru memastikan bahwa dia tidak akan memberlakukan PJJ selama tiga bulan ke depan sebagai langkah penanganan polusi udara di Jakarta yang kian memburuk dalam beberapa pekan terakhir.

    Pun, dia tidak akan menerapkan WFH bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta meski polusi udara di jakarta Dikatakan sangat buruk.

    Baca: Sikapi polusi udara di Jakarta, Kemenaker belum akan terapkan WFH

    Adapun pemberlakukan WFH dan PJJ di Jakarta ini akan efektif diberlakukan mulai 28 Agustus hingga 7 September, dan diujicobakan pada Senin (21/8/2023) mendatang.

    “Khusus KTT kita mulai, kalau DKI Jakarta saya minta Pak Sekda mulai uji coba di 28 Agustus masuk (WFH dan WFO) yaitu 50-50 persen,” kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023) lalu.

    Baca: Kemenparekraf terapkan WFH 4:1

    Pembelajaran jarak jauh (PJJ) akan diberlakukan bagi siswa yang bersekolah di sekitar berlangsungnya KTT ASEAN. yakni sebesar 50 persen PJJ dan 50 persennya lagi mengikuti pembelajaran luring di sekolah.

    “Terkait nanti dengan KTT ASEAN Pemda DKI karyawannya WFH dan WFO 50 persen-50 persen. Sekolah nanti juga sama,” ujar Heru.

    Baca: Polusi udara bisa memicu hipertensi

    Sementara bagi karyawan swasta, kebijakan WFH sifatnya hanya imbauan. Kebijakan diserahkan kepada masing-maisng perusahaan.

    “Nanti untuk imbauan yang swasta silahkan saja pemilik (perusahaan) masing-masing (yang memutuskan),” kata Heru saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Baca: Dampak polusi udara bagi kesehatan, dari ISPA hingga serangan jantung

     

  • Atasi Polusi Udara, Pemprov DKI Jakarta Diminta Lakukan Razia Emisi ke Kawasan Industri

    Atasi Polusi Udara, Pemprov DKI Jakarta Diminta Lakukan Razia Emisi ke Kawasan Industri

    7cloud.asia – Berbagai cara dilakukan untuk menyikapi polusi udara di Jakarta yang semakin parah. Selain WFH, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan razia emisi.

    Saat melakukan audiensi dengan DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/8/2023), anggota Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta segera melakukan razia emisi. 

    “Jadi razia emisi tidak hanya untuk kendaraan motor, tapi juga untuk pabrik-pabrik kawasan industri dan PLTU segera dirazia,” kata Ahmad.

    Baca Juga: Bukan Kendaraan, Sumber Polusi Udara di Jakarta adalah PLTU Batubara

    Menurut Ahmad, razia emisi ini terhadap pabrik-pabrik dan PLTU ini penting dilakukan karena sumber polusi di udara di Jakarta tak hanya bersumber dari asap knalpot tetapi juga dari sumber lainnya. 

    Ahmad berharap dengan demikian, ada langkah konkrit dalam menyikapi polusi udara  di Jakarta dan sekitarnya yang semakin parah. 

    Dalam kesempatan itu, Ketua DPR DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan pihaknya akan menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH)

    “Mungkin saya sebagai pimpinan DPRD, mulai tanggal 21 nanti saya buat suatu
    kebijakan WFH untuk di kantor, karyawan, dan Sekretaris Dewan,” ujarnya di depan organisasi lingkungan yang hadir. 

    Baca Juga: Pengamat: Perlu Langkah Ekstrem untuk atasi Polusi Udara di Jakarta yang Sudah Ekstrem

    Menurut Prasetio, kebijakan WFH ini dibuat lantaran sektor transportasi yang turut menyumbang polusi udara.

    Karena itu, ia juga mengimbau kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi
    Hartono untuk juga menerapkan WFH 50:50 kepada pegawainya pada
    21 Agustus 2023 hingga 21 Oktober mendatang. 

    Langkah ini kemudian dilanjutkan secara bertahap dengan memberikan WFH 75
    persen untuk seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta pada 4-7 September mendatang.

    “Saya rasa sebagai wakil dari legislatif mengimbau kepada Pak Gubernur untuk
    mengambil satu keputusan ya, kita harus WFH,”  tuturnya.

    Baca Juga: Polusi Udara di Jakarta Makin Parah, Apa Kabar Pembatasan Kendaraan Bermotor?

    Rencananya dalam waktu dekat, pihaknya akan rapat dengan Sekda DKI Joko Agus Setyono untuk bisa merealisasikan kebijakan tersebut sekaligus untuk menjawab audiensi dengan sejumlah organisasi lingkungan.

    “Kita juga berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
    DKI Jakarta, KLHK, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan semuanya,” urainya.

    Pada kesempatan itu, politisi PDI Perjuangan ini mengimbau kepada masyarakat
    untuk memakai masker dan menggunakan transportasi umum saat berpergian.

    Bahkan Prasetio juga berencana naik transportasi umum.

    Penulis: Nurakhmayani

  • Pemprov DKI Jakarta Akan Tambah 800 Ruang Terbuka Hijau untuk Atasi Polusi Udara

    Pemprov DKI Jakarta Akan Tambah 800 Ruang Terbuka Hijau untuk Atasi Polusi Udara

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah 800 titik ruang terbuka hijau (RTH) guna mengatasi polusi udara yang sudah mengkhawatirkan.

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penambahan ruang terbuka hijau (RTH) ini untuk tahap pertama akan dilakukan di setiap kelurahan di seluruh Kota.

    “DKI Jakarta juga menambah ruang terbuka hijau (RTH) sekitar 800-an titik. Jadi, tahap pertama itu 256 titik di tiap kelurahan, kemudian itu terus berlanjut,” jelas Budi usai kegiatan penanaman pohon di kolong Tol Becakayu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (19/08/2023).

    Baca: Ini kiat Kota Surabaya jadi kota dengan udara terbersih

    Sejak bulan Juli, lanjut Heru, pihaknya konsisten menanam pohon untuk menghijaukan Jakarta. Hal sekaligus upaya menambah ruang terbuka hijau (RTH)

    Dalam kurun waktu satu bulan tersebut, sebanyak 25.000 pohon setinggi tiga meter telah ditanam, seperti Ketapang Cendana dan Tabebuya.

    Di Kolong Tol Becakayu ini Pemprov DKI Jakarta menanam 1000 pohon Ketapang Kencana di kolong Tol Becakayu sepanjang 4,2 kilometer. Penanaman pohon ini bekerjasama dengan pihak swasta yaitu Maybank.

    Baca: Tiga kota di Indonesia masuk sebagai kota ramah lingkungan

    Pada kesempatan itu, Heru juga menjelaskan untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta perlu kerjasama yang masif dari semua pihak.

    Karena itu ia mengimbau seluruh stakeholder yang ada di Jakarta untuk ikut mengampanyekan gerakan memperbaiki kualitas udara.

    “Khusus di kawasan Tol Becakayu, ada penghijauan yang dilakukan sepanjang 5,2 kilometer yang sudah dan akan terus dilakukan. Jadi, bisa dihitung bahwa kita sudah menyumbang nilai positif untuk menurunkan suhu. Karena, sudah banyak pohon yang kita tanam di sini,” papar Heru.

    Baca: Lokasi CFD di Jakarta yang tersebar di lima wilayah

    Sebelum ditanam pohon Ketapang, kawasan kolong Tol Becakayu juga telah ditanam tanaman produktif, seperti bayam, kangkung, cabai, dan sawi.

    “Dengan demikian, warga sekitar juga dapat memanfaatkan tanaman-tanaman tersebut, selain dapat menurunkan suhu minimal dua derajat,” ujar Budi.

    Seperti diketahui polusi udara di Jakarta sudah mengkhawatirkan. Dalam beberapa bulan terakhir udara di Jakarta tergolong tidak sehat. Bahkan Jakarta termasuk sebagai kota terpolusi di dunia.

    Penulis: Nurakhmayani

  • Warga Rusunawa Marunda Keluhkan Debu Batubara Picu Masalah Kesehatan

    Warga Rusunawa Marunda Keluhkan Debu Batubara Picu Masalah Kesehatan

    7cloud.asia – Dampak pengunaan batubara oleh industri sangat dirasakan warga Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara.

    Warga Rusunawa Marunda Blok D3 bernama Cecep Supriyadi (49) menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakrta tidak sigap mengatasi pencemaran akibat debu batubara ini.

    Akibat terpapar debu batubara, tidak sedikit warga Rusunawa Marunda di Jakarta, terjangkit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

    “Iya, (ISPA) sudah jadi hal yang biasa. Artinya, secara enggak langsung kami terpaksa berdamai dengan debu dan polusi,” tutur Cecep seperti dikutip Kompas.com, Jumat (18/8/2023).

    Baca: Koalisi sipil minta Pemprov DKI lakukan razia emisi ke kawasan industri

    Cecep yang merupakan Biro Media dan Informasi Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM) itu mengungkit janji Pemprov DKI Jakarta sebelum merelokasi warga.

    “Kami dipindahkan, pada saat rumah kami digusur paksa dan harus direlokasi ke sini. Saat itu kami dijanjikan bahwa masyarakat dari Lodan akan diberikan tempat yang layak secara ekonomi, kesehatan,” kata Cecep.

    “Setelah sampai di sini, ya akhirnya berantakan. Sampai di sini, rumah-rumah kami malah dicemari oleh debu batubara,” lanjut dia. 

    Selain masalah kesehatan akibat debu batubara, Cecep mengatakan, warga juga menghadapi permasalahan ekonomi setelah direlokasi ke Rusunawa Marunda yang menjadi salah satu contoh hunian vertikal di Jakarta ini

    Baca: DPR minta industri yang cemari lingkungan ditindak tegas

    Dia mengatakan, tidak sedikit warga Rusunawa Marunda yang kehilangan pekerjaan karena lokasi rusunawa begitu jauh dari tempat tinggal sebelumnya.

    “Dari segi ekonomi yang tadinya mereka bekerja di daerah kota, kan kebanyakan pedagang tuh sudah pada punya lapak, tiba-tiba dipindahkan ke sini. Mau tidak mau, mengalah mereka,” kata Cecep.

    “Terus secara ekonomi juga kami enggak pernah diperhatikan. Enggak ada warga kami yang di sini diberikan fasilitas pekerjaan ataupun usaha, enggak ada,” imbuh dia.

    Ditanyakan maksud dari tidak adanya fasilitas pekerjaan bagi warga Rusunawa Marunda, Cecep mengatakan, “Dia (Pemprov DKI) kan menjanjikan secara ekonomi, ‘Nanti di sana diberikan tempat untuk dagang’, tapi di sini enggak ada.” 

    Baca: Batubara disebut sebagai sumber utama polusi udara di Jakarta

    Dilansir Tribunnews, Rusunawa Marunda dibangun sejak 2006, dan sempat kosong selama hampir enam tahun.

    Di era Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, rusunawa tersebut mulai digunakan warga korban banjir di Penjaringan, Jakarta Utara awal 2013.

    Selain mendapat berbagai fasilitas, mereka juga menikmati bebas biaya sewa rusun selama 3 bulan pertama.

    Warga juga diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai kursus dan bantuan untuk membuka wirausaha. Sarana dan prasarana yang dimiliki Rusunawa Marunda dapat disebut memadai.

    Baca: Langkah Pemprov DKI jakarta atasi polusi udara 

    Di Rusunawa Marunda kemudian dilengkapi Puskesmas, ruangan PAUD, lahan berkebun, lahan budidaya ikan lele, ruang komputer, olahraga.

    Dalam perbaikan pengelolaan Rusunawa Marunda, tercatat Jokowi dua kali mencopot jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Rusun Marunda

    Pasalnya, Rusunawa yang diperuntukan untuk rakyat miskin itu kerap disewakan oleh oknum pengelola dengan harga dua kali lipat ke pihak yang tidak berhak menerima subsidi Rusunawa Marunda.

    Setelah pengelolaannya ditata, Rusunawa Marunda yang menempati lahan seluas 250.000 meter persegi ini diperluas menjadi 26 blok yang terdiri dari 3 kluster.

    Baca: KLHK sebut transisi ke kendaraan listrik sebagai opsi atasi polusi udara di Jakarta

    Selain diisi oleh warga relokasi bantaran kali, penghuni Rusunawa Marunda juga diprioritaskan untuk warga yang tinggal kolong tol, dari Pelindo dan korban penataan kota lainnya.

    Mayoritas penghuni rusun ini ialah warga korban penggusuran di sejumlah lokasi seperti Luar Batang, Pasar Ikan, dan Kampung Pulo.

    Mereka yang tinggal di tanah Ruang Terbuka Hijau milik Pemerintah DKI Jakarta pun dipindahkan ke rusun tersebut.

    Di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Rusunawa Marunda menjadi pusat penataan warga miskin DKI Jakarta.

    Warga Rusunawa Marunda pernah mengalami masalah tingginya kasus kekerasan seksual. Kini mereka masih dibayangi masalah kesehatan karena tingginya polusi udara,

    Esti Utami, dari berbagai sumber. 

     

     

  • WFH Belum Berdampak Signifikan dalam Menurunkan Polusi Udara di Jakarta

    WFH Belum Berdampak Signifikan dalam Menurunkan Polusi Udara di Jakarta

    7cloud.asia – Berbagai upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi polusi udara, termasuk penerapan bekerja dari rumah (WFH) ternyata belum membuahkan hasil yang signifikan.

    Hingga Selasa (22/8/2023) kualitas udara di Jakarta tak kunjung membaik. Ini artinya masih diperlukan upaya ekstra untuk menurunkan polusi udara di Jakarta.

    Dipantau dari laman IQAir pada Selasa pukul 07:50 waktu Indonesia barat (WIB), indeks PM 2,5 di Jakarta tercatat di angka 170 yang berarti polusi udara masih tinggi.

    Baca: Kebijakan WFH di Jakarta harus didukung kebijakan daerah penyangga

    Meski bukan yang tertinggi di Indonesia, Jakarta masih menjadi ibu kota negara terpolusi di dunia. Jakarta menduduki posisi kedua sebagai ibukota dengan polusi udar aterburuk di dunia.

    Rangking kota paling berpolusi di Indonesia

    1. Tangerang Selatan, Provinsi Banten indeks PM 2,5 196

    2. Kota Tangerang, Provinsi Banten (175)

    3. Terentang, Kalimantan Barat (173)

    4. Jakarta (170)

    Baca: langkah pemerintah atasi polusi udara di Jakarta

    5. Kota Pontianak, Kalimantan Barat (166)

    6. Kota Surabaya, Jawa Timur (165)

    7. Cileungsi, Jawa Barat (164)

    8. Cibinong, Jawa Barat (163)

    9. Karawang, Jawa Barat (162)

    10. Pasarkemis, Jawa Barat (161)

    Baca: Pembatasan jumlah kendaraan mendesak dilakukan untuk atasi polusi udara di Jakarta

    Rangking ibukota dengan polusi udara terburuk di dunia 
    1. Baghdad, Irak (170)
    2. Jakarta, Indonesia (170)
    3. Kuwait, Kuwait (167)
    4. Johannesburg, Afrika Selatan (162)
    5. Doha, Qatar (156)
    6. Lahore, Pakistan (142)
    7. Dubai, Uni Emirat Arab (129)
    8. Delhi, India (117)
    9. Seattle, Amerika Serikat (106)
    10. Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina (96)

    Baca: Pembangkit listrik batubara ditutup, polusi udara menurun kesuburan meningkat

     
  • KLHK Segel Empat Perusahaan yang Terindikasi sebagai Biang Polusi Udara

    KLHK Segel Empat Perusahaan yang Terindikasi sebagai Biang Polusi Udara

    7cloud.asia – Polusi udara di Jakarta dan sekitarnya masih belum dapat diatasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Berbagai upaya dilakukan, di antaranya dengan melakukan razia emisi. 

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani Rasio mengungkapkan razia emisi untuk turunkan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya dilakukan ke enam titik.

    Rasio menambahkan, pihaknya menurunkan 100 personel pejabat pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan khususnya polusi udara ke Marunda, Cakung, Kelapa Gading, Pulo Gadung, Bekasi, dan Karawang.

    Kegiatan razia emisi untuk menanggulangi tingginya polusi udara di jakarta berlangsung sejak tanggal 21 Agustus 2023.

    Baca: Razia emisi tak hanya dilakukan ke kendaraan bermotor
     
    Tim ini, lanjut Rasio, bertugas mengawasi dan menindak sumber-sumber
    pencemaran tidak bergerak, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
    maupun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), industri, pembakaran sampah
    terbuka, limbah elektronik, dan lain sebagainya di wilayah Jabodetabek.

    Dari razia emisi ini KLHK telah menghentikan kegiatan empat perusahaan yang dinilai telah memicu polusi udara  

    Perusahaan-perusahaan tersebut kegiatannya terindikasi menyebabkan polusi
    udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).
     
    “Kami fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan polusi udara khususnya PM 2,5. Apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran lain, maka kami juga melakukan penindakan,” ujar Rasio seperti dilansir Antaranews pada Rabu (23/08/2023).

    Baca: Bukan kendaraan bermotor ini biang kerok polusi udara di Jakarta
     
    Keempat perusahaan yang dinilai telah memicu polusi udara tersebut adalah PT Wahana Sumber Rezeki, PT Unitama Makmur Persada yang berlokasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara;

    PT Maju Bersama Sejahtera di kawasan Cakung, Jakarta Timur; dan kegiatan dumping FABA dan cerobong PT Pindo Deli 3 yang berada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
     
    Pada PT Wahana Sumber Rezeki dan PT Unitama Makmur Persada, Satuan
    Tugas (satgas) Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek meyakini kedua
    perusahaan stockpile batubara itu selama menjalankan kegiatan tidak memiliki
    Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan
    (RPL) yang rinci.

    Sementara pada PT Maju Bersama Sejahtera, KLHK meyakini adanya pelanggaran mengenai tidak kesesuaian dokumen lingkungan dengan kondisi lapangan.

    Baca: Polusi udara di Jakarta sudah membahayakan, pemerintah diminta segera bertindak

    Sedangkan kegiatan dumping FABA dan cerobong PT Pindo Deli 3, KLHK menilai terjadi kesalahan dalam pemasangan lubang sampling yang tidak
    memenuhi ketentuan teknis.

    Pelanggaran itu berupa metode sampling tidak benar, lubang sampling tidak sesuai ketentuan, dan ada indikasi melakukan pengenceran.
     
    KLHK juga menyakini perusahaan pulp dan kertas itu memiliki kegiatan dumping limbah batu bara berupa FABA yang tidak memenuhi
    ketentuan standar teknis.
     
    “Tim kami sedang bekerja untuk meneliti satu per satu sumber-sumber emisi
    atau pencemar yang berpengaruh terhadap kualitas udara di Jabodetabek,” jelas
    Rasio.

    Baca: Langkah pemerintah atasi polusi udara di Jakarta
     
    KLHK juga berupaya mengurangi emisi dari sumber bergerak kendaraan
    bermotor.

    Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro mengajak masyarakat melakukan uji emisi kendaraan bermotor.

    Sebab, menurutnya salah satu sumber terbesar polusi udara di Jabodetabek saat ini berasal dari kendaraan bermotor.

    “Fasilitas uji emisi kendaraan bermotor sudah tersedia di sekitar 400 bengkel di DKI Jakarta. Bengkel-bengkel itu sudah tersedia sertifikasi dan terhubung langsung dengan sistem yang ada di DKI Jakarta dan
    KLHK,” urai Sigit.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Polusi Udara di Jakarta Masih Juara Dunia, Warga Diminta Mengenakan Masker Saat Berada di Luar Ruangan

    Polusi Udara di Jakarta Masih Juara Dunia, Warga Diminta Mengenakan Masker Saat Berada di Luar Ruangan

    7cloud.asia – Kualitas udara sebagai imbas polusi udara di Jakarta belum kunjung membaik.

    Jakarta masih tercatat sebagai ibukota dengan polusi udara terburuk di dunia.

    Dipantau dari situs IQAir pada Rabu (23/8/2023) pukul 15.23 WIB kemarin, Jakarta menempati posisi pertama dengan indeks kualitas udara terburuk dengan indeks PM 2,5 sebesar 178. Ini artinya polusi udara di Jakarta masih tinggi.

    Baca: WFH tidak berdampak signifikan kurangi polusi udara di Jakarta

    Dengan status tersebut udara Jakarta masuk kategori tidak sehat, karena nilai konsentrasi polutan PM 2,5 di Jakarta 21.4 kali panduan kualitas udara tahunan WHO.

    Sementara posisi kedua ditempati oleh Kuwait City dengan indeks kualitas udara
    163 dan urutan ketiga adalah Dubai dengan indeks kualitas udara 157.

    Dipantau pagi ini, kualitas udara Jakarta sedikit membaik dengan indeks PM 2,5 sebesar 162, dan berada di posisi kedua setelah Dubai yang indeks PMS 2,5 tercatat 166.

    Baca: Kebijakan WFH di Jakarta harus didukung dengan kebijakan lainnya

    Dengan kualitas udara seperti itu, IQAir menyarankan agar membatasi aktivitas di luar ruangan. Apalagi untuk kelompok usia rentan seperti anak-anak, ibu hamil dan orangtua.

    Jika memang harus melakukan aktivitas di luar ruangan, masyarakat diimbau mengenakan masker saat berada di luar ruangan.

    Selain itu, jika memiliki penyaring udara maka dapat menyalakan penyaring udara agar udara dapat jernih kembali.

    Baca: Pembatasan jumlah kendaraan sudah mendesak dilakukan

    Masyarakat juga dihimbau untuk menutup jendela guna menghindari polusi udara
    dari luar.

    Terpisah, Guru Besar Bidang Pulmonologi dan Respirasi Universitas Indonesia Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, Sp. P(K), FISR, FAPSR menyebut polusi udara di Jakarta ini mengancam kesehatan.

    Karena itu. ia mengajak masyarakat untuk mengenakan masker kain yang dilapisi filter untuk particulate matter (PM) 2.5 saat polusi udara sangat tinggi seperti sekarang.

    Baca: Langkah pemerintah atasi polusi udara di Jakarta

    “Ini bisa jadi solusi murah, yakni masker kain ditambah filter untuk PM 2.5. Ini banyak di toko daring jual filter untuk PM 2.5 harganya Rp10 ribu,” ujar Agus dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu (23/08/2023).

    Cara ini disebut sefektif menyaring 95 – 99 persen partikulat. Selain itu,
    masyarakat juga bisa menggunakan N95, KF94 dan masker bedah.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Berbagai Opsi Jangka Pendek Atasi Polusi Udara di Jakarta

    Berbagai Opsi Jangka Pendek Atasi Polusi Udara di Jakarta

    7cloud.asia – Untuk mengurangi polusi udara di Jakarta, sejak Rabu (23/08/2023) Polda Metro Jaya mengerahkan 4 unit kendaraan water canon milik Brimob untuk menyemprot kedua sisi Jalan Jenderal Sudirman. 

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan
    penyemprotan ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak polusi udara di Jakarta.

    “Maka itu, Polri, khususnya Polda Metro Jaya, melakukan kesiapan dengan
    pengecekan kendaraan taktis water canon dan kemudian melakukan
    penyemprotan jalan protokol guna mengurangi dampak polusi udara di Jakarta,” jelas Trunoyudo kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).

    Baca: Polusi udara di Jakarta masih tinggi, warga diimbau kenakan masker

    Selain di Jalan Jenderal Sudirman, penyemprotan juga dilakukan di sekitaran  Monas, dengan bekerjasama dengan dinas operasional Pemadam Kebakaran serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

    Polusi udara di Jakarta hingga kini memang belum sepenuhnya teratasi. Berbagai upaya dilakukan, namun kondisi udara di Jakarta masih buruk.

    Sebelumnya, BNPB juga telah mengupayakan teknologi modifikasi cuaca selama tiga hari untuk membilas polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

    Baca: KLHK segel empat perusahaan yang disebut sebagai biang polusi udara

    Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam Disaster Briefing yang diikuti daring di Jakarta, Senin (21/8/2023)
    mengatakan, TMC telah dilakukan di tanggal 19-21 Agustus.

    “Ada fase tertentu dimana minimal konsentrasi awan itu 30 persen, cukup untuk membuat hujan buatan. BNPB bersama BMKG, BRIN dan TNI-Polri, kita sudah
    mulai melakukan TMC,” jelas Abdul seperti dilansir dari Antaranews.

    Dalam rapat gabungan membahas cara meredam polusi udara, pada Selasa (15/8/2023) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan tiga opsi jangka pendek yang dapat ditempuh untuk menekan polusi udara di DKI Jakarta.

    Baca: Warga desak pemerintah juga lakukan razia emisi di kawasan industri

    Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, ketiga metode ini dapat menjadi alternatif pemerintah untuk mengatasi polusi udara yang kian parah.

    Pertama, teknologi modifikasi cuaca (TMC) Konvensional. TMC Konvensional itu bisa dilakukan tidak hanya di atas wilayah DKI Jakarta.

    Metode ini juga memungkinkan dilakukan di atas wilayah sekitar Jakarta, seperti di atas Bekasi, Kepulauan Seribu atau Tangerang untuk melindungi Jakarta dari polusi udara.

    Baca: Penggunaan batubara dituding sebagai sumber utama polusi udara di Jakarta

    Kedua, yakni dry ice yang sebelumnya pernah dilakukan di Thailand. Namun
    metode ini jarang dilakukan. Tapi, dry ice ini kemungkinan kecil dilakukan di Jakarta. 

    “Itu seperti menyebarkan batu-batu es,” jelas Isnawa 

    Ketiga, adalah dengan melakukan spraying atau  penyemprotan seperti yang pernah diterapkan di Beijing. Metode ini dilakukan dengan pesawat kecil, drone atau dari atas gedung-gedung tinggi di Jakarta.

    Baca: Ini yang terjadi jika Jakarta sukses batasi kendaraan bermotor

    “Tapi ini belum. Mungkin nanti mau kita usulkan, mungkin bangunan-bangunan tinggi boleh juga tuh ada teknologi spraying ya supaya polutan-polutan itu bisa diredam,” urai Isnawa.

    Rapat yang digelar pada Selasa, 15/08/2023 tersebut diikuti Badan Riset dan
    Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Asisten Operasi TNI
    Angkatan Udara (Assops AU) dan Asisten Operasi (Assops) Panglima TNI.

    Rapat tersebut membahas musim kemarau yang mempengaruhi tingkat polusi udara di Jakarta. Jadi, perlu dilakukan modifikasi cuaca untuk memancing hujan.

    “Hasil rapat itu memang kendalanya kita lagi musim kemarau, jadi namanya
    gumpalan awan hujan itu sulit”, ujar Isnawa.

    Reporter: Nurakhmayani