ruangkota

Tag: perubahan iklim

  • Hadapi Perubahan Iklim, Pemerintah Harus Perkuat Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

    Hadapi Perubahan Iklim, Pemerintah Harus Perkuat Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

    7cloud.asia – Perubahan iklim yang terjadi saat ini membawa banyak dampak bagi masyarakat. Pemerintah harus memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan upaya penegakan hukum bagi masyarakat.

    Menurut Kepala Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laely Nurhidayah perubahan iklim dapat memicu berbagai kerentanan pada masyarakat.

    Dia mencontohkan kasus perdagangan manusia, migrasi paksa, kerja paksa, dan lain-lain juga dipicu perubahan iklim.

    “Melihat dari kerangka hukum dan kebijakan dalam perlindungan dari dampak perubahan iklim, saat ini belum ada hukum yang secara spesifik mengatur dampak dari perubahan iklim di Indonesia,” jelas Laely seperti yang dikutip Antaranews pada Kamis (23/11/2023).

    Baca: Perubahan iklim membuat banjir makin sering terjadi di planet bumi

    Sebuah studi kasus yang dilakukan oleh BRIN tentang warga Desa Sri Wulan yang kehilangan lahan pertanian justru mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di industri di Semarang, Jawa Tengah.

    Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan Indonesia adalah salah satu negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

    Menurut Koordinator Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, Anna Amalia menyebutkan sebanyak 199 kabupaten/kota yang terletak di wilayah pesisir terancam dampak perubahan iklim.

    Baca: Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca dapat memicu krisis air

    Sebanyak 40 kabupaten/kota mempunyai indeks kerentanan pesisir yang sangat tinggi akibat perubahan iklim.

    Kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim menyebabkan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir kehilangan tempat tinggal.

    Berdasarkan data dari Bappenas, Anna mengungkap sebanyak 11,65 juta orang yang masuk dalam kategori miskin di Indonesia menghadapi ancaman yang lebih tinggi dari dampak perubahan iklim.

    “Tak hanya kerugian fisik, perubahan iklim juga berpotensi menghilangkan mata pencaharian, sehingga berpotensi menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia,” jelas Anna.

    Baca: Negara maju harus ambil peran lebih besar untuk menahan laju perubahan iklim

    Karena itu, perlu upaya pemahaman pemahaman tentang interaksi kompleks antara manusia dan alam melalui pendekatan multi disiplin berdasarkan kesetaraan dan keadilan gender.

    Selain itu, perlu aksi terpadu dan kolaboratif dengan berbagai pihak, baik tingkat nasional maupun regional dalam mewujudkan pembangunan berketahanan iklim untuk mengatasi dampak negatif dari perubahan iklim.

    Menurutnya, kesetaraan gender dalam pembangunan berketahanan iklim perlu dijabarkan secara konkrit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    “Ini untuk memastikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di masyarakat bersifat inklusif, adil, dan berkelanjutan,” paparnya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Aksi iklim di Era Pemerintahan Joko Widodo

    Aksi iklim di Era Pemerintahan Joko Widodo

    7cloud.asia – Bertepatan dengan penyelenggaraan konferensi perubahan iklim (COP 28) di Dubai, Ica Wulansari, Lecturer of International Relations, Paramadina University membuat refleksi aksi iklim yang dilakukan Indonesia.

    Dalam tulisannya yang telah dimuat di The Conversation, Ica menyebut refleksi aksi iklim juga penting bagi Indonesia yang sedang menjalani pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.

    “Evaluasi penting dilakukan agar aksi iklim kita tak hanya berdampak bagi Bumi, tapi juga bagi kesejahteraan masyarakat global,” tulisnya.

    Menurut Ica, sejak era Yudhoyono hingga Jokowi, aksi Iklim Indonesia mengalami banyak perbaikan.

    Namun, masih ada satu hal besar yang belum mereka selesaikan: energi fosil.Sektor energi berperan penting mengurangi emisi karbon.

    Di lain pihak, ketergantungan Indonesia pada minyak dan gas bumi serta batu bara masih tinggi.

    Baca: Komitmen Indonesia tekan deforestasi mendapat apresiasi

    Padahal, subsidi BBM dan PLTU terus menguras kas negara. Polusi udara kian mencekik warga, termasuk bayi dan balita, di kota-kota.

    Ke depannya, aksi iklim di Indonesia mesti signifikan mengurangi energi fosil agar benar-benar berdampak penanganan perubahan iklim Bumi.

    Presiden periode selanjutnya harus mengarahkan aksi iklim untuk menggenjot transisi energi menuju sumber-sumber yang lebih ramah lingkungan.

    Dalam tulisan sebelumnya kita telah melakukan refleksi aksi iklim yang dilakukan di era Susilo Bambang Yudhoyono.

    Sementara dalam tulisan kali ini, kita akan merefleksikanaksi iklim di bewah pemerintahan Joko Widodo.

    Berkebalikan dengan pendahulunya, Presiden Joko Widodo menjalankan kepemimpinannya dengan corak inward looking yaitu dengan fokus pada politik domestik.

    Baca: Aksi iklim di era Susilo Bambang Yudhoyono

    Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia berperan aktif dalam pentas internasional dengan motif untuk menjaga kepercayaan asing agar memperbanyak investasi ke tanah air.

    1. Bahan bakar minyak sawit
    Pemerintahan Joko widodo berupaya menggenjot penggunaan bahan bakar nabati (BBN) sebagai salah satu komitmen Indonesia mengurangi emisi global di sektor energi.

    Pada 2015, Jokowi memberdayakan produsen kelapa sawit lokal untuk menghasilkan BBN, kemudian mewajibkan produsen BBM untuk mencampurkannya ke dalam solar.

    Kebijakan ini bukan hanya turut menguatkan dokumen komitmen iklim Indonesia, tapi juga menggeliatkan produksi BBN domestik. Walhasil, konsumsi BBN nasional melonjak dari 915 ribu kiloliter pada 2015 menjadi 2,5 juta kiloliter pada 2017.

    Kendati begitu, kebijakan ini gagal memoles citra sawit di mata dunia. Uni Eropa pada 2016 tetap melarang penggunaan sawit sebagai BBN pada 2030 karena komoditas ini dituding sebagai biang deforestasi hutan tropis.

    Indonesia kemudian menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menganggap aturan tersebut diskriminatif.

    Sejauh ini tidak ada informasi publik yang tersedia mengenai kelanjutan gugatan ini.

    Baca: Indonesia menata ulang perdagangan karbon

    2. Restorasi gambut dan mangrove
    Kebakaran hebat 2015 yang menghanguskan 2,6 juta hektare hutan dan lahan membuat Indonesia mendapatkan banyak tekanan internasional.

    Merespons hal ini, Jokowi membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 2016 untuk mempercepat pemulihan kawasan-kawasan gambut yang rusak, termasuk di kawasan konsesi perusahaan.

    Badan ini penting untuk memastikan pencapaian komitmen iklim global Indonesia di sektor hutan dan lahan.

    Meski begitu, per 2019, pemulihan kawasan gambut baru mencapai 1,3 juta ha, alias separuh dari target 2,6 juta ha pada 2020.

    Usaha BRG masih menuai kritik karena kurangnya transparansi seputar pemulihan di lapangan. Kebakaran bahkan masih terjadi di kawasan gambut yang diklaim telah pulih.

    Terlepas dari kritik itu, pola kerja BRG tetap dipertahankan. Presiden bahkan menambahkan tugasnya berupa pemulihan kawasan mangrove Indonesia.

    Baca: Indonesia targetkan rehabilitasi 600.000 hentare hutan mangrove

    3. Kendaraan listrik
    Ambisi Jokowi untuk menggenjot penggunaan dan produksi kendaraan listrik Indonesia dimulai sejak akhir periode pertama kepemimpinannya.

    Rencana ini berbuah kebijakan percepatan kendaraan listrik, disusul larangan ekspor bijih nikel untuk mendorong suburnya produksi baterai untuk kendaraan listrik di dalam negeri.

    Namun, ambisi Jokowi terbentur oleh gugatan Uni Eropa seputar larangan ekspor bijih nikel ke WTO pada tahun yang sama.

    Menurut Eropa, aturan Indonesia melanggar logika perdagangan bebas karena membatasi lalu lintas barang dan jasa.

    Sementara, Indonesia mengklaim larangan ekspor adalah bentuk pelaksanaan hak mereka untuk mengembangkan industri dalam negeri. Namun WTO menolak klaim tersebut. Menurut WTO, pengecualian hanya berlaku atas suatu produk penting yang sedang mengalami situasi kritis pasokan.

    Indonesia sudah mengajukan banding, tapi perubahan besar-besaran majelis banding WTO sedang dilaksanakan sehingga prosesnya tak kunjung dimulai.

    Baca: Berbagai insentif untuk dorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik

    4. Transisi energi
    Aksi iklim Presiden Jokowi mendapatkan kembali panggungnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, tahun lalu. Kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20 berbuah manis.

    Ini karena berhasil membawa pulang Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) hasil kerja sama negara-negara maju G7 plus Uni Eropa.

    Dalam dokumen JETP terbaru, Indonesia membidik ekspansi energi terbarukan besar-besaran hingga 44% pada tujuh tahun mendatang. Namun, target wah ini membutuhkan dana ekstra besar pula, sekitar Rp1.500 triliun.

    Hingga saat ini, Indonesia baru merilis Rencana Investasi Komprehensif JETP. Belum ada kepastian pendanaan, termasuk duit US$21,5 miliar yang dijanjikan oleh negara-negara maju.

  • WMO: Kenaikan Suhu Global Picu Bencana Akan Lebih Sering Terjadi

    WMO: Kenaikan Suhu Global Picu Bencana Akan Lebih Sering Terjadi

    7cloud.asia – Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mengeluarkan peringatan dini bencana banjir, kebakaran hutan, pencairan gletser dan gelombang panas akan menjadi lebih umum dan intens di masa depan.

    Peringatan dini ini dilakukan seiring dengan naiknya suhu global hingga bertahun-tahun ke depan.

    Data dari WMO, suhu rata-rata global pada 2023 telah meningkat sekitar 1,4 derajat celsius dibandingkan masa pra-industri.

    Melansir Antaranews, kenaikan suhu global saat ini hanya 0,1 derajat di bawah batas 1,5 derajat celcius yang ditetapkan oleh Perjanjian Iklim Paris pada 2015.

    Baca: Pemanasan global picu masalah serius bagi lingkungan

    Perjanjian Paris merupakan perjanjian internasional yang ditandatangani oleh hampir 200 negara yang bertujuan mencegah supaya kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat celcius pada akhir abad ini.

    WMO menyebut tingkat karbon dioksida atau CO2 di atmosfer telah melonjak hingga 50 persen di atas level yang pernah tercatat pada era pra-industri.

    Peningkatan ini menunjukkan bahwa suhu akan terus meningkat dalam jangka waktu lama, bahkan jika langkah-langkah pengurangan emisi drastis diterapkan.

    Menurut WMO periode 2015 hingga 2023 merupakan periode paling hangat yang pernah tercatat.

    Baca: November 2022 hingga Oktober 2023 periode dengan suhu terpanas sepanjang sejarah

    Temuan ini memang berdasarkan data hingga Oktober 2023.

    Namun, WMO menegaskan bahwa dua bulan terakhir tahun ini tidak mungkin cukup untuk mencegah tahun 2023 menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah.

    Karena itu, WMO menekankan perlunya tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim.

    Sebelumnya lembaga pemerhati perubahan iklim Climate Central Bulan menganalisis November 2022 hingga Oktober 2023 merupakan periode terpanas sepanjang sejarah.

    Baca: Pemanasan suhu bumi capai 2derajat celcius,apayang terjadi pada planet bumi

    WMO menyebut rata-rata temperatur global 1,3 derajat diatas temperatur pada masa pra industri.

    Demikian hasil analisis yang disampaikan oleh Wakil Presiden Bidang Sains Climate Central, Andrew Pershing.

    “Rekor akan terus terjadi pada tahun depan, terutama ketika El Nino semakin meningkat, dampaknya menyebabkan panas yang tidak biasa,” ungkap Andrew.

    Lebih lanjut Andrew menjelaskan dampak iklim parah terjadi di negara-negara berkembang di khatulistiwa dan gelombang panas ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim melanda Amerika Serikat, India, Jepang, dan Eropa.

    Baca: Emisi karbon cetak rekor pada 2023

    Artinya tidak ada negara yang aman dari dampak perubahan iklim. Termasuk Indonesia sebagai salah satu negara Asia yang beriklim tropis mengalami kenaikan suhu dalam setahun terakhir.

    Sementara Prof Edvin Aldrian, peneliti BRIN yang menjadi penulis Laporan Intergovernmental Panel on Climate Changemengungkapkan kekhawatirannya.

    Kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat celcius dikhawatirkan lebih cepat terjadi dari yang diperkirakan pada 2030 dengan kondisi kenaikan suhu saat ini.

    “Memang ada faktor-faktor alam seperti fenomena El Nino, atau posisi matahari yang mendekati Bumi, tetapi aktivitas manusialah yang paling banyak memengaruhi kenaikan suhu global ini,” kata Edvin.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Ganjar Usulkan Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim Masuk Kurikulum

    Ganjar Usulkan Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim Masuk Kurikulum

    7cloud.asia – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengusulkan isu lingkungan dan perubahan iklim dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan.

    Hal itu diungkapkan Ganjar saat menjawab pertanyaan tentang upayanya agar masyarakat paham dan peduli tentang lingkungan dan ancaman perubahan iklim.

    Menurut Ganjar, isu lingkungan dan perubahan iklim belum banyak dipahami oleh masyarakat banyak.

    Sehingga hal itu perlu dilakukan agar masyarakat bisa paham dan peduli isu lingkungan dimulai dari pengenalan iklim.

    “Caranya melalui pendidikan, tidak ada yang lain. Bisa kita titipkan kepada kurikulum guru-guru mengenai isu perubahan iklim. Supaya anak-anak muda peduli pada isu itu,” ujar Ganjar kepada wartawan di Balikpapan, Kaltim, Selasa (5/12/2023).

    Baca: Cara agar pendidikan menjadi solusi bagi lingkungan dan perubahan iklim

    Tak hanya dalam kurikulum pendidikan, menurut Ganjar, peran para tokoh juga penting dalam menyosialisasikan isu lingkungan dan perubahan iklim ini.

    Ganjar juga memiliki gagasan bahwa sosialisasi isu perubahan iklim bisa melibatkan para tokoh adat, agama, hingga penggiat lingkungan.

    Ganjar berharap, para tokoh tersebut bisa membantu menumbuhkan kepedulian terhadap masalah lingkungan.

    “Umpama kita bicara soal energi panel, oh ini energi lebih hemat atau kita bicara soal transisi energi soal sistem transportasi yang menggunakan baterai, sehingga emisi bisa dikurangi,” ucap Ganjar.

    “Jadi (soal perubahan iklim ini, red) penting edukasi, edukasi tidak ada yang lain,” tambahnya.

    Baca: Mahasiswa arsitektur ini angkat isu lingkungan dalam tugas akhirnya

    Dalam kampanyenya di Balikpapan  ini, Ganjar juga sempat mengunjungi kelompok disabilitas di Loka Bina Karya.

    Dalam kunjungannya, Ganjar mengakui bahwa pendidikan dan pekerjaan untuk kelompok disabilitas masih menjadi persoalan.

    Menurut Ganjar, kelompok disabilitas harus dilibatkan dalam tiap pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik. Dia mengaku hal itu telah dilakukannya selama memimpin sebagai Gubernur Jawa Tengah.

    Ganjar menambahkan, kesetaraan bagi penyandang disabilitas akan menjadi salah satu prioritasnya  saat memimpin Indonesia. Dia berjanji agar kelompok disabilitas mendapatkan hak yang sama.

    Lebih lanjut, Ganjar menuturkan bahwa permintaan dari para penyandang disabilitas pun terbilang cukup sederhana. Mereka hanya ingin dimudahkan akses pendidikan hingga pekerjaan.

    Baca: Milenial dan Gen Z bisa jadi kelompok penekan industri lebih peduli lingkungan

    “Sederhana sekali ternyata apa yang menjadi permintaan mereka, ‘pak kesempatan akses pendidikan saya tolong coba dipenuhi dong pak’.

    ‘Kesempatan saya untuk bisa bekerja dengan presentasi tertentu yang ada di PNS, di pemerintahan maupun di perusahaan, ditepati dong pak,” ungkap Ganjar.

     

     

  • Nggak Cuma Korporasi, UMKM Bisa Berperan Besar Atasi Dampak Perubahan Iklim

    Nggak Cuma Korporasi, UMKM Bisa Berperan Besar Atasi Dampak Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) mengakui bahwa selama tiga dekade terakhir, upaya mengatasi perubahan iklim dari sisi bisnis masih berfokus kepada peran korporasi besar.

    Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Iklim Global ke-28 atau COP 28, UNFCCC mendorong transformasi juga dilakukan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengatasi perubahan iklim.

    Sejauh ini, kajian global menggarisbawahi kebijakan lingkungan belum berhasil mengoptimalkan peran UMKM dalam mengatasi perubahan iklim.

    Dengan asumsi skala ekonomi korporasi yang jauh lebih besar, pemerintah cenderung lebih berfokus terhadap korporasi besar.

    Padahal, UMKM tak hanya menyumbang sekitar separuh dari total emisi gas rumah kaca dunia bisnis, tapi juga lebih terdampak terhadap perubahan iklim dan lonjakan harga energi.

    Baca: Manfaat yang bisa dipetik jika beralih ke ekonomi hijau

    Di sisi lain, rezim penguasa di negara yang kaya akan sumber daya alam cukup lunak dalam menegakkan aturan lingkungan kepada korporasi besar karena memberikan kontribusi pajak dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan.

    Upaya menuntut korporasi memperbaiki manajemen lingkungan mereka mungkin lebih dipandang sebagai risiko kehilangan potensi ekonomi bagi para konservatif dan populis di konteks negara tersebut.

    Di Indonesia, sebuah studi menunjukkan bahwa transformasi UMKM mengatasi perubahan iklim masih menjadi retorika saja.

    Masalah yang mengemuka adalah tidak terhubungnya rantai nilai antara korporasi besar dan UMKM dalam mengatasi perubahan iklim.

    Ini tidak lepas dari tidak jelasnya instrumen kebijakan untuk kolaborasi korporasi dan UMKM mengatasi perubahan iklim.

    Baca: Ekonomi hijau janjikan 19,4 juta lapangan kerja baru

    Menurut laporan Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) pada 2022, negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia memang masih memprioritaskan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berisiko merusak lingkungan.

    Kebijakan manajemen lingkungan di Indonesia terlalu terfokus kepada korporasi besar karena kontribusi korporasi terhadap PDB jauh lebih signifikan dibandingkan UMKM.

    Padahal, UMKM adalah aktor sentral dalam pengolahan limbah plastik. Produksi plastik berkontribusi melepaskan gas rumah kaca karena mengandalkan bahan bakar fosil.

    Limbah plastik–yang tidak bisa diurai di alam–turut menyumbang emisi ketika mereka terkena radiasi matahari atau terpecah menjadi mikro-plastik di lautan.

    Baca: Mendulang cuan dari pengolahan sampah

    Di Indonesia, berdasarkan analisis data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 80% struktur ekonomi PDB lima tahun terakhir ditopang konsumsi masyarakat.

    Industri makanan dan minuman adalah industri penting yang menyuplai konsumsi masyarakat ini. Berdasarkan kajian dari McKinsey pada 2022, pelaku industri makanan dan minuman ini dikuasai segelintir korporasi besar.

    Jumlah perusahaan besar tersebut kurang dari 20%, tapi menguasai lebih dari 50% pangsa pasar Indonesia.

    Banyak dari produk makanan dan minuman ini dikemas dengan plastik.

    Ketika sampai kepada limbah plastik, sebagian korporasi besar enggan berpartisipasi mendaur ulang plastik yang mereka hasilkan.

    Sebab, mereka menganggap industri daur ulang memiliki potensi konsumen yang kecil dan keuntungannya tidak besar biar gampang dicerna.

    Baca: Pengembangan energi terbarukan di Indonesia berjalan lamban

    Ditambah lagi, di Indonesia, belum banyak inovasi teknologi daur ulang sampah yang efisien link text.

    Sementara, bagi pelaku UMKM, daur ulang limbah plastik membawa potensi ekonomi yang besar.

    Menurut laporan USAID 2022, para pelaku UMKM di Indonesia justru mendominasi aktivitas pengolahan limbah–tapi kapasitas mereka masih sangat kecil.

    Selama 5 tahun terakhir, PDB industri pengolahan sampah masih jauh tertinggal 100 kali lipat dari industri makanan dan minuman.

    Made with Flourish
    Data tersebut menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan dan besarnya skala industri makanan dan minuman, besar pula potensi sampah yang tidak dapat terdaur ulang oleh industri pengolahan limbah yang ada.

    Baca: Kurangi sampah plastik dengan sistem guna ulang

    Kesenjangan kemampuan UMKM vs. industri besar
    Ada kesenjangan antara pelaku UMKM dan korporasi besar dalam mengelola bisnis yang ramah lingkungan.

    Kesenjangan tersebut ada dalam aspek manajemen operasional, sumber daya manusia (SDM), strategi, dan finansial.

    Dalam sisi SDM, para sarjana yang baru lulus lebih memilih berkarir di Fast Moving Consumer Goods (FMCG) atau perusahaan produksi barang konsumsi ketimbang di UMKM daur ulang limbah.

    Akibatnya, di tengah kelangkaah SDM yang terdidik, sulit bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya.

    Selain itu, korporasi makanan dan minuman terkemuka menggunakan robot dan kecerdasan buatan untuk mengelola produksi mereka.

    Hal yang sama juga berlaku bagi manajemen finansial dan manajemen strategi mereka.

    Baca: Membangun ekosistem guna ulang

    Sementara, sebagian pengumpul sampah skala kecil di kota-kota besar masih mengandalkan perhitungan manual yang sarat kesalahan.

    Pelaku UMKM dalam industri daur ulang mempunyai modal dan kemampuan terbatas untuk memulai manajemen keuangan berbasis digital dan automasi.

    Pelaku UMKM ini sebenarnya dapat menjadi aktor kunci dalam rantai nilai sampah kemasan.

    Bagi para pebisnis informal pengolahan sampah, pemberdayaan anggota keluarga dan sedikit pembelanjaan modal usaha dapat membantu menekan biaya produksi dan memberikan keuntungan yang optimal dalam memungut dan mengolah limbah sampah.

    Namun, bagi korporasi besar tersebut, mereka akan enggan berkolaborasi jika tidak difasilitasi oleh payung hukum dan insentif aturan yang jelas dari pemerintah kota atau kabupaten dengan kewenangan pengelolaan sampah ada di tangan mereka.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation; Penulis: Albert Hasudungan, Dosen  Universitas Prasetiya Mulya

     

  • Bagaimana UMKM Bisa Didorong untuk Terlibat dalam Menahan Laju Perubahan Iklim

    Bagaimana UMKM Bisa Didorong untuk Terlibat dalam Menahan Laju Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Iklim Global ke-28 atau COP 28, UNFCCC mendorong transformasi juga dilakukan untuk meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengatasi perubahan iklim.

    Sejauh ini, berbagai kajian global menggarisbawahi kebijakan lingkungan belum berhasil mengoptimalkan peran UMKM dalam mengatasi perubahan iklim. 

    Dengan asumsi skala ekonomi korporasi yang jauh lebih besar, dalam mengatasi dampak perubahan iklim pemerintah cenderung lebih berfokus terhadap korporasi besar ketimbang UMKM.

    Padahal, UMKM tak hanya menyumbang sekitar separuh dari total emisi gas rumah kaca dunia bisnis, tapi juga lebih terdampak terhadap perubahan iklim dan lonjakan harga energi.

    Baca: Peran UMKM dalam menahan laju perubahan iklim

    Lantas, pembenahan seperti apa agar UMKM dapat lebih dilibatkan dan berperan dalam menanggulangi dampak perubahan iklim?

    Albert Hasudungan, Dosen  Universitas Prasetiya Mulya dalam tulisannya di The Conversation menyebutkan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mendorong peran UMKM dalam menahan laju perubahan iklim. 

    Albert menyebut kajian kebijakan manajemen dan kebijakan lingkungan terkini menekankan pentingnya unsur 3C (concern, capacity, conditions) dalam mempercepat transformasi UMKM untuk mengatasi persoalan sampah dan perubahan iklim global.

    Concern menggarisbawahi kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat untuk agenda peran UMKM dalam isu sampah dan emisi karbon.

    Baca: Ekonomi hijau dan manfaatnya untuk pendapatan negara

    “Pemerintah di Indonesia perlu lebih banyak memfasilitasi diskusi terpumpun (focus group discussion/FGD) dalam menetapkan peta jalan kebijakan meningkatkan peran UMKM dalam perubahan iklim di Indonesia,” ujarnya.

    Tantangan yang perlu diatasi adalah perubahan persepsi pemerintah dari hanya mencapai pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang inklusif, atau melibatkan semua pihak.

    Sedangkan dalam hal capacity, perlu ada peningkatan kapasitas UMKM yang menekankan kolaborasi multipihak dalam meningkatkan kemampuan UMKM mengatasi masalah kebijakan sampah dan perubahan iklim.

    Sebagai contoh, korporasi besar bisa lebih meningkatkan transfer kapabilitas UMKM dalam manajemen lingkungan dan bisnis.

    Baca: Ekonomi hijau bisa ciptakan 19,4 juta lapangan kerja baru

    “Hal ini penting, karena UMKM tersebut ada dalam rantai nilai manajemen lingkungan korporasi tersebut,” imbuhnya.

    Dalam aspek conditions, pengambil kebijakan kunci terkait dapat menciptakan payung hukum yang jelas untuk kemitraan korporasi besar dan UMKM untuk mengatasi perubahan iklim.

    “Kolaborasi tersebut akan terlaksana apabila mereka dijamin dengan payung hukum dan insentif yang tepat,” pungkasnya.

    Disarikan dari tulisan Albert Hasudungan, Dosen  Universitas Prasetiya Mulya yang telah terbit di The Conversation.

  • 6 Cara Lebih Ramah Lingkungan dalam Produksi Pangan Tuk Menahan Laju Perubahan Iklim

    6 Cara Lebih Ramah Lingkungan dalam Produksi Pangan Tuk Menahan Laju Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Kesehatan lingkungan kita berada dalam kondisi krisis. Praktik-praktik tak berkelanjutan yang mempercepat dan memperburuk dampak perubahan iklim terus berlangsung.

    Salah satu kontributor utama kerusakan lingkungan akibat pemanasan global dan perubahan iklim yang cepat adalah industri produksi makanan.

    Potensi perubahan positif dalam sektor produksi makanan ini sangat besar.

    Transisi ke metode yang lebih ramah lingkungan dapat membantu mengurangi kerusakan lingkungan dengan berbagai cara.

    Baca: Pertanian Indonesia pengguna pestisida terbesar

    Berikut  berbagai cara ramah lingkungan dalam produksi makanan,sebagaimana dikutip dari earth.org.

    1. Beralih ke Energi Terbarukan
    Metode produksi pangan konvensional bergantung pada bahan bakar fosil. Transisi ke energi alternatif yang lebih ramah lingkungan akan menghentikan kontribusi terhadap emisi karbon.

    Penggunaan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, jauh lebih ramah lingkungan.

    China adalah negara terdepan dalam hal energi terbarukan, negara dengan energi paling ramah lingkungan, meskipun 55% masih berasal dari batu bara.

    Sebagai perbandingan, Amerika menghasilkan 25% dari seluruh energi dari energi terbarukan pada paruh pertama tahun 2023.

    Uni Eropa juga telah membuat kemajuan besar baru-baru ini, dengan 39% listrik di 27 negara tersebut saat ini dihasilkan dari energi terbarukan.

    Meskipun terdapat ketidakpastian mengenai sumber energi baru, peralihan bukanlah suatu pilihan.

    Dunia tak bisa berlama-lama tergantung pada sumber daya yang terbatas seperti bahan bakar fosil. Menipisnya pasokan berarti saatnya untuk bertindak ramah lingkungan dengan teknologi kita.

    Baca: BRIN kembangkan pestisida ramah lingkungan

    2. Kurangi Penggunaan Air
    Air adalah sumber daya berharga yang sering kali diabaikan dalam produksi pangan. Dibutuhkan sejumlah besar air untuk bercocok tanam dan beternak.

    Pertanian menggunakan 70% dari seluruh air tawar di seluruh dunia. Kelangkaan air dapat dicegah dengan mengutamakan kualitas produk dan menghentikan pertanian berlebihan.

    Perusahaan harus mendapatkan daging dari peternak yang memiliki reputasi baik dibandingkan memilih opsi termurah.

    Dibutuhkan 660 galon air untuk membuat satu hamburger, sedangkan steak 12 ons membutuhkan lebih dari 1,300.

    Permintaan yang berkurang berarti kita tidak bercocok tanam untuk memberi makan ternak, kita bisa menggunakan lahan untuk konsumsi kita sendiri.

    Baca: Biosaka, cara ramah lingkungan petni Klaten

    3. Kemasan yang Dapat Didaur Ulang
    Kemasan yang digunakan untuk produk makanan seringkali tidak dapat didaur ulang dan berakhir di tempat pembuangan sampah.

    Sepertiga dari kemasan plastik global berkontribusi terhadap polusi di seluruh dunia. Penggunaan plastik sekali pakai sudah harus dikurangi dan bahan-bahan yang dapat terbiodegradasi adalah masa depan.

    Konsumen menjadi lebih sadar akan tempat mereka berbelanja saat makan di luar dan dalam perjalanan.

    Kemasan yang dapat didaur ulang untuk wadah makanan untuk dibawa pulang dan cangkir kopi dapat meningkatkan popularitas bisnis.

    Baca: Sawtit, antara ketahanan pangan dan ancaman pada lingkungan

    4. Mendukung Petani Lokal
    Mendukung petanilokal adalah cara lebih ramah lingkungan dalam produksi pangan. Membeli produk lokal membantu mengurangi emisi yang dihasilkan transportasi makanan.

    Sekitar 500 juta orang di seluruh dunia bekerja di pertanian kecil keluarga mereka. Pengetahuan tentang praktik pertanian regeneratif adalah kunci masa depan lingkungan.

    Pertanian regeneratif mempunyai potensi untuk meningkatkan hasil panen dan membangun ketahanan terhadap tantangan lingkungan.

    Mendukung petani lokal juga membantu menjaga usaha kecil tetap berkembang dalam industri yang kompetitif.

    Baca: Mengapa pupuk kandang lebih baik untuk lingkungan

    5. Hindari Bahan Kimia dan Pestisida
    Penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya berdampak buruk pada lingkungan. Pestisida dapat mencemari tanah dan persediaan air setempat, membunuh satwa liar dan menghancurkan seluruh ekosistem.

    Peralihan ke praktik pertanian yang lebih alami akan meningkatkan keanekaragaman hayati dan meminimalkan dampak buruk terhadap spesies lain.

    Hal ini juga mengarah pada produksi pangan yang lebih sehat karena kita tidak mengonsumsi zat beracun.

    Penelitian menunjukkan bahwa menelan residu pestisida dapat menimbulkan efek samping buruk pada tubuh kita.

    Meski belum diketahui secara pasti seberapa berbahayanya makanan tersebut, sebaiknya kita makan dalam keadaan sebersih mungkin.

    Baca: Cara bijak warga Bali olah sampah rumah tangga

    6. Dengarkan Masyarakat
    Tidak dapat disangkal bahwa minat masyarakat terhadap perubahan iklim dan cara melindungi lingkungan semakin meningkat.

    Dengan semakin banyaknya media yang mendokumentasikan kehancuran planet kita, semakin banyak dari kita yang mengambil tindakan untuk melakukan perubahan.

    Seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang mengonsumsi pola makan nabati, semakin banyak orang yang melakukan hal yang sama untuk planet ini.

    Baik karena inflasi, atau keputusan yang disengaja, kebiasaan berbelanja lebih ramah lingkungan.

    Sebagian besar pembeli membawa tas mereka sendiri, dan berbelanja dengan mempertimbangkan perencanaan makan untuk minggu tersebut.

    Rumah tangga yang meminimalkan limbah makanan dan mengurangi pembelian plastik sekali pakai adalah contohnya.

    Masyarakat sedang membuka jalan, memohon agar perusahaan-perusahaan besar mendengarkan dan mengikuti harapan mereka

    Kesimpulannya, Manfaat global dari penerapan ramah lingkungan dalam produksi pangan sangatlah besar. Melakukan perubahan kecil dan mendukung praktik berkelanjutan dapat memberikan dampak yang besar. 

    Diterjemahkan dari tulisan Erin Lorde di earth.org, sarjana sastra yang peduli kepada lingkungan

     

  • Metode 4P untuk Membangun Narasi Kampanye Lingkungan dan Perubahan Iklim

    Metode 4P untuk Membangun Narasi Kampanye Lingkungan dan Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Tulisan ini masih tentang pendekatan apa yang paling pas guna memberdayakan politikus dalam mengampanyekan isu lingkungan dan perubahan iklim.

    Penelitian yang dilakukan Monash University mengungkap, sebagian politikus mulai sadar akan pentingnya peran mereka dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.

    Tim yang terdiri dari Garnita Mulyani (Research Assistant) Derry Wijaya, (Associate Professor of Data Science) dan Ika Karlina Idris (Associate Professor)mengenalkan metode 4P untuk mengampanyekan isu lingkungan dan perubahan iklim.

    “Kami juga menganggap pendekatan model pemasaran politik 4P layak digunakan dalam mengampanyekan isu lingkungan dan perubahan iklim,” demikian laporan penelitian yang dimuat di The Conversation.

    Baca: Upaya ‘menjual’ isu lingkungan dan perubahan iklim saat kampanye

    Pendekatan 4P ini dicetuskan oleh pakar psikologi sosial dan pemasaran politik dari Maria Curie-Sklodowska University, Wojciech Cwalina, pada 2015.

    Model 4P tersebut mencakup pendekatan produk (product), pemasaran dorong (push marketing), pemasaran tarik (pull marketing), dan jajak pendapat (polling).

    Dalam konteks isu lingkungan dan perubahan iklim, produk dapat berupa komitmen politik, misalnya komitmen politik terkait rencana energi terbarukan.

    Sementara itu, push marketing artinya strategi pemasaran yang melibatkan langsung pemilih atau audiens melalui berbagai saluran komunikasi.

    Baca: Program lingkungan tiga pasangan capres dan cawapres

    Bentuk dari push marketing dapat berupa optimalisasi media sosial dalam menyebarluaskan produk atau narasi terkait isu lingkungandan perubahan iklim terkait rencana energi terbarukan tersebut untuk menjaring lebih banyak pemilih di kelompok usia muda.

    Push marketing juga perlu ditunjang oleh pull marketing. Pendekatan ini bertumpu pada strategi untuk menarik minat publik secara organik.

    Misalnya, usaha menarik perhatian media melalui seruan kampanye yang agresif meskipun bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.

    Elemen penting terakhir adalah polling atau jajak pendapat. Tujuannya untuk mengukur persepsi atau opini publik sebagai acuan dalam merancang narasi kampanye.

    Baca: Agar transisi ke ekonomi hijau berjalan lebih cepat

    Politikus, misalnya, dapat menghelat jajak pendapat secara rutin untuk mengetahui sentimen publik terhadap perubahan iklim dan mengukur efektivitas kampanye yang telah dilakukan.

    Tanggung jawab untuk membangun kesadaran lingkungan dan perubahan iklim perlu dimulai dari sekarang.

    FGD dan riset yang dilakukan timmonash Universiyu bertujuan untuk membuat isu perubahan iklim lebih merakyat sekaligus terakomodasi dalam kebijakan strategis di berbagai lini otoritas di Indonesia.

    Pasalnya, isu perubahan iklim bukan sesuatu yang dapat ditangani hanya dengan satu kebijakan.

    Baca: Berbagai sumber pembiayaan ekonomi hijau

    Kiat-kiat ini pun kami buat bukan hanya menjadi bekal praktis, tapi juga untuk merangsang politikus agar melaksanakan tanggung jawabnya bekerja untuk kepentingan publik.

    Dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungantelah terjadi dan telah dirasakan oleh Indonesia.

    Politikus sebagai pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi atas krisis eksistensial yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.

    Disarikan dari artikel di The Conversation.

     

  • Menjual Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim di Kampanye Pemilu 2024

    Menjual Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim di Kampanye Pemilu 2024

    7cloud.asia – Di Indonesia, pendekatan untuk memberdayakan politikus untuk mengampanyekan isu lingkungan dan perubahan iklim di masyarakat masih minim.

    Gerakan-gerakan membangun kesadaran lingkungan yang bermunculan sejak dua-tiga tahun terakhir masih berkutat pada pembangunan kesadaran masyarakat, khususnya anak muda.

    Padahal, pemberdayaan politikus penting untuk membangun kapasitas kebijakan perubahan iklim dan pro lingkungan di Indonesia.

    Bukan cuma soal cuaca, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim berdampak ke segala lini: kebakaran hutan, kenaikan air laut, inflasi pangan, hingga kesehatan mental.

    Terlebih lagi, ketertarikan politikus terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim masih kurang.

    Baca: Program lingkungan tiga pasangan capres cawapres

    Riset yang dilakukan Monash Climate Change Communication (MCCCRH) Indonesia Node menunjukkan bahwa politikus tidak menjadikan isu perubahan iklim sebagai isu utama selama 3,5 tahun terakhir.

    Riset kami, yang sedang dalam tahap penyuntingan, menganalisis posting media sosial akun 157 politikus Indonesia yang berkaitan dengan isu lingkungan dan perubahan iklim.

    Hasilnya, hanya 106 (67,5%) dari total akun yang pernah memosting tentang perubahan iklim.

    Monash University melakukan diskusi grup terpumpun (FGD) pada Februari 2023 kepada kelompok politikus, konsultan politik, dan jurnalis senior di Indonesia

    FGD ini mendapati kesadaran politikus untuk membangun narasi dan mengkampanyekan isu lingkungan dan perubahan iklim terbilang tinggi.

    Baca: Pentingnya memilih pemimpin yang pro lingkungan

    Akan tetapi, mereka tidak tahu bagaimana cara menjual isu perubahan iklim tersebut ke kalangan pemilih.

    Isu perubahan iklim memang tidak mudah dimengerti oleh setiap kalangan, apalagi sebagian besar pemilih kita adalah lulusan SMP dan SMA.

    Nah, kami menganggap Pemilu Serentak 2024 menjadi momen yang pas untuk membangun kesadaran dan kapasitas politikus.

    Dalam ‘pasar’ gagasan politik, kami menganggap politikus adalah pihak yang akan memasok ide, isu, dan gagasan untuk perubahan iklim.

    Merekalah yang seharusnya berperan sebagai penjual ide-ide dan kebijakan terkait perubahan iklim, untuk memenuhi permintaan ide dan kebijakan dari sisi pemilih.

    Baca: Ketidakadilan iklim picu perdagangan orang

    Lantas, bagaimana seharusnya para politikus memulai langkah kampanye perubahan iklim?

    Kenali topiknya
    FGD kami menemukan banyak politikus yang tidak paham mengenai isu perubahan iklim. Terlebih lagi ketika mereka minim terpapar berita mengenai perubahan iklim.

    Minimnya pengetahuan membuat politikus cenderung tidak banyak membuka dialog dan membahas isu perubahan iklim.

    Mereka merasa khawatir pembahasan itu menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri.Riset kami menelaah 983 konten dengan analisis pemodelan topik.

    Sejauh ini, topik perubahan iklim yang dibicarakan para politikus Indonesia masih fokus pada isu kebijakan dan ekonomi makro seperti kepemimpinan Indonesia dalam G20 dan kemitraan ekonomi global.

    Baca: Ganjar usulkan perubahan iklim masuk kurikulum

    Made with Flourish
    Topik yang lebih dekat dan bersentuhan dengan keseharian masyarakat seperti ketahanan pangan, pentingnya air bersih, perubahan iklim, dan keterlibatan generasi muda dalam perubahan iklim justru jarang diperbincangkan oleh politikus di akun sosial media mereka.

    Padahal, generasi muda justru memiliki kepedulian tinggi terhadap isu perubahan iklim.

    Langkah membangun narasi
    Kabar baiknya, para politikus bersedia diberi pelatihan dan pengetahuan mengenai isu perubahan iklim. Mereka ingin lebih percaya diri ketika berbicara mengenai isu tersebut kepada pemilih.

    Hal tersebut melecut kami untuk menerbitkan buku Navigasi Isu Perubahan Iklim di Pemilu 2024: Panduan Komunikasi untuk Politikus.

    Buku ini menjadi panduan dasar untuk mengetahui fakta mengenai perubahan iklim dan apa manfaatnya mengetahui isu ini bagi politikus.

    Baca: Nepotisme berdampak buruk pada keadilan gender

    Langkah-langkah membangun narasi perubahan iklim. Strategi selengkapnya dapat dibaca dalam buku ‘Navigasi Isu Perubahan Iklim di Pemilu 2024: Panduan Komunikasi untuk Politisi’. MCCCRH Indonesia Node

    Buku kami juga menjelaskan bagaimana membangun narasi perubahan iklim, praktik terbaik komunikasi perubahan iklim di kampanye, serta kebijakan perubahan iklim.

    Untuk membangun narasi perubahan iklim, penting bagi politikus untuk menyesuaikan strategi kampanye perubahan iklim berdasarkan kategori demografi sosial.

    Kampanye perubahan iklim untuk umat Islam, misalnya, memiliki strategi yang berbeda dengan ibu rumah tangga.

    Menetapkan pemilih berdasarkan kategori demografi sosial yang beragam di Indonesia menjadi langkah penting pertama yang akan menentukan langkah-langkah strategis selanjutnya seperti memilih media massa sebagai mitra kunci, ataupun media sosial.

    Artikel ini telah terbit di The Coversation; Penulis: Garnita Mulyani, Research Assistant, Monash University; Derry Wijaya, Associate Professor of Data Science, Monash University; Ika Karlina Idris, Associate Professor, Monash University

     

  • Dampak Perubahan Iklim: Kenali 3 Jenis Cuaca Ekstrem yang Merusak

    Dampak Perubahan Iklim: Kenali 3 Jenis Cuaca Ekstrem yang Merusak

    7cloud.asia – BMKG mengingatkan potensi cuaca ekstrem di sejumlah kota di Pulau Jawa dalam sepekan ke depan.

    Warga diminta waspada karena cuaca ekstrem ini bisa memicu hidrometrologi seperti banjir, tanah longsor dan angin kencang. 

    Peringatan BMKG akan terjadinya cuaca ekstrem seperti ini makin sering terjadi. Ya, perubahan iklim telah membuat anomali cuaca semakin parah.

    Di Indonesia, sebagai negara kepulauan di garis khatulistiwa, iklim yang berubah membuat kejadian dan cuaca ekstrem semakin sulit diprediksi.

    Contohnya fenomena iklim El Nino 2023-2024 yang menyebabkan pemanasan suhu menunda musim hujan di Indonesia hingga awal Januari ini, atau sekitar lima dasarian (sekitar 50 hari) dari kondisi normal.

    Rekor tersebut melampaui penundaan musim hujan saat El Nino terparah yang pernah tercatat melanda Indonesia pada 1997-1998 (2-3 dasarian).

    Baca: BMKG ingatkan kemungkinan cuaca ekstrem di Jawa sepekan ke depan 

    Perubahan iklim juga membuat cuaca ekstrem semakin intens. Misalnya, iklim yang berubah dapat menambah kecepatan angin dari 5 meter menjadi 10 meter per detik sehingga dampaknya lebih merusak.

    Kita perlu mengetahui cuaca ekstrem apa saja yang kerap terjadi di Indonesia agar bisa mengantisipasi risiko ke depannya di tengah perubahan iklim.

    Setidaknya ada tiga cuaca ekstrem di Indonesia dalam skala menengah atau meso (sekitar 2-2000 km) yang perlu kita waspadai.

    1. Squall line
    Seperti namanya, squall line adalah fenomena cuaca ekstrem berbentuk garis memanjang. Garis ini terbentuk dari awan kumulonimbus yang terus memanjang hingga menyerupai landasan pesawat, lalu bertemu dengan awan serupa.

    Seiring perjalanannya, pertemuan kedua awan ini menciptakan energi yang dahsyat. Squall line yang terjadi di laut bahkan dapat menciptakan hempasan badai (storm surge) lalu membawa angin kencang dan rob ke daerah pesisir.

    Banjir rob yang melanda kawasan pantai utara maupun pantai selatan Jawa hingga Bali pada akhir Mei hingga Juni 2020, misalnya, terbentuk karena squall line.

    Saat itu Brebes, daerah di Jawa Tengah, diklaim mengalami banjir rob terbesar sepanjang sejarah. Fenomena ini bahkan menciptakan gelombang tinggi yang berisiko menimbulkan abrasi di kawasan pesisir dan merusak infrastruktur seperti tanggul ataupun jembatan.

    Dari mana squall line ini muncul? Kami dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional merekam perjalanan squall line saat itu terbentuk di Sumatra bagian tengah.

    Baca: Perubahan iklim membuat bencana hidrometrologi makin sering terjadi

    Awalnya, kami mengira squall line akan meluruh atau menyeberang ke arah Selat Malaka yang berada antara Malaysia dan Pulau Sumatra.

    Ternyata squall line saat itu malah bertahan lalu mengarah ke Selat Sunda dan berlangsung lebih dari 24 jam.

    Ini menandakan betapa dahsyatnya energi badai dari squall line saat itu karena bisa mengambil energi dari sekitar beberapa kali untuk memperkuat dirinya dan melanjutkan perjalanan sampai Bali.

    Lantas, berapa kecepatan squall line tersebut untuk menyeberang dari Sumatra ke Jawa? Perhitungan kami sekitar enam jam. Jadi, jika squall line terbentuk pada dini hari, warga di Banten dan Jawa Barat perlu bersiap-siap sejak pagi untuk menghadapi badai dan gelombang tinggi.

    2. Bow echo
    Bow echo adalah fenomena cuaca ekstrem squall line tapi melengkung seperti busur atau bumerang.

    Lengkungan inilah yang perlu kita waspadai. Sebab, lengkungan terjadi karena ada pusaran angin di kedua ujung garis, yakni pusaran siklon (berlawanan dengan arah jarum jam) dan antisiklon (searah jarum jam). Bayangkan betapa parahnya daya rusak dari bow echo akibat dua pusaran yang berpasangan ini.

    Bukan hanya siklon, di kedua ujungnya, bow echo juga biasanya mengandung awan downburst di bagian tengah atau lengkungannya. Awan ini menumpahkan hujan yang sangat deras dengan tempo amat cepat di suatu tempat.

    Besarnya energi bow echo menghasilkan angin puting beliung yang begitu destruktif. Ini kami amati dari rekonstruksi kejadian bow echo di Cimenyan, Bandung, pada Mei 2021 (riset sedang dalam proses telaah). Saat itu, sang bumerang yang berkecepatan 56 km/jam merusak sekitar 361 rumah.

    Baca: Dampak El Nino

    3. Mesoscale convective complex (MCC)
    Mesoscale convective complex (MCC) adalah fenomena cuaca ekstrem yang sering terjadi pada akhir tahun lalu di Pulau Jawa.

    MCC terbentuk dari kluster-kluster awan yang saling bergabung lalu membentuk satu bulatan. Kluster ini pada awalnya hanya berskala kecil kemudian perlahan-lahan membesar. MCC dapat menciptakan hujan ekstrem selama tiga hari berturut-turut.

    Contoh fenomena MCC terjadi di Bandung raya, Jawa Barat, pada 23-25 Maret 2021. Banjir ini menyebabkan 4.161 rumah di Kabupaten Bandung terendam.

    Perjalanan berkumpulnya kluster awan yang mengakibatkan hujan ekstrem di sekitar Bandung raya selama tiga hari berturut-turut pada Maret 2021. 

    Kluster awan juga bisa terbentuk lebih dari satu kumpulan dalam waktu bersamaan, atau biasa disebut MCC kembar. Kondisi ini menyebabkan kejadian badai stasioner yang memicu hujan ekstrem dan lama.

    Di Luwu, Sulawesi Selatan, MCC kembar menyebabkan banjir bandang pada Juli 2020. Cuaca ekstrem kemudian 38 orang meninggal dunia, 58 korban luka, dan 14 ribu penduduk mengungsi.

    Baca: Tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas

    Pentingnya prediksi cuaca ekstrem
    Dengan kondisi negara yang dikelilingi laut, Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami cuaca ekstrem. Sebab, fenomena meteorologi di atmosfer dapat terkombinasi dengan dinamika di laut.

    Kita membutuhkan cara memprediksi yang lebih baik untuk mengantisipasi berbagai anomali cuaca akibat perubahan iklim. Kita, misalnya, tidak bisa hanya mengasumsikan puting beliung seperti sebelumnya yakni kondisi angin ekstrem yang berlangsung cepat.

    Untuk mengantisipasi ekstrem, kita perlu lebih aktif mempelajari dinamika cuaca dan pola kejadian ekstrem. Indonesia memerlukan tim ‘pemburu badai’ yang memantau kejadian ekstrem lalu mempelajarinya. Tujuannya agar di masa depan kejadian serupa dapat diantisipasi.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga harus lebih berkoordinasi langsung ke pimpinan daerah dan kelompok masyarakat seputar risiko cuaca ekstrem.

    Harapannya, sistem pencegahan dini dapat semakin kuat, dan masyarakat lebih sigap menghadapi kejadian ekstrem yang berisiko lebih sering di masa depan.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Erma Yulihastin, Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)