ruangkota

Tag: pilpres 2024

  • Berita Terpopuler Pekan Ini: Aksi Terkait Penolakan Hasil Pilpres 2024 Mendapat Perhatian Pembaca

    Berita Terpopuler Pekan Ini: Aksi Terkait Penolakan Hasil Pilpres 2024 Mendapat Perhatian Pembaca

    7cloud.asia – Berita seputar aksi dan pernyataan sikap menolak hasil Pilpres 2024 karena dinilai penuh kecurangan menjadi berita yang paling banyak dibaca atau berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia. 

    Berita pernyataan sikap penolakan hasil Pilpres 2024 dari Forum relawan Ganjar-Mahfud menjadi berita terpopuler pekan ini.

    Disusul dengan sikap forum komunikasi purnawirawan yang mendesak pemakzulan Jokowi karena dinilai telah terlalu cawe-cawe dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 menjadi berita terpopuler selanjutnya.

    Berikut daftar 5 berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia: 

    1. Forum Relawan Ganjar tolak hasil Pilpres 2024 dan tuntut pemilu ulang

    Ratusan kelompok relawan Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang tergabung dalam Forum Relawan Ganjar menyatakan menolak Pilpres 2024 karena diduga ada sarat kecurangan.

    Penolakan hasil Pilpres 2024 itu dituangkan dalam Petisi Brawijaya yang dibacakan di Jalan Brawijaya VIII Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (18/2/2024) sore.

    Dalam Petisi Brawijaya tersebut, ratusan kelompok relawan Ganjar-Mahfud meminta Pilpres 2024 diulang dengan mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran.

    Baca berita selengkapnya di sini 

    2. Forum Komunikasi Purnawirawan desak pemakzulan Jokowi

    Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKPPP) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur atau dimakzulkan.

    “Kami mendesak kepada Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia, secepatnya mundur atau dimakzulkan,” tegas Jendral (purnawirawan) Fachrul Razi dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Sabtu (17/02/2024) di Jakarta.

    Fachrul Razi yang didampingi oleh Letjen (purn) Sutiyoso tersebut menjelaskan bahwa desakan agar Jokowi mundur atau dimakzulkan ini, lantaran Jokowi terlalu cawe-cawe terhadap penyelenggaraan Pilpres 2024.

    Baca berita selengkapnya di sini

    3. 8 Kota Pilihan untuk masa pensiun

    Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan kala mencari kota yang nyaman untuk tinggal di masa pensiun. 

    Faktor-faktor tersebut antara lain kedekatan lokasi, kelengkapan infrastruktur, biaya hidup, serta kondisi lingkungan yang tenang.

    Jika sebuah kota memenuhi kriteria di atas, maka bisa dipastikan kota tersebut menjadi tempat yang nyaman menghabiskan masa pensiun.

    Baca berita selengkapnya di sini

    4. Tolak hasil Pilpres 2024, Forum Relawan Ganjar dan Anies gelar aksi bersama

    Sekitar 400 orang dari berbagai elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu RI Jl Thamrin Jakarta, Senin (19/2/2024). Dalam orasinya mereka menolak hasil Pilpres 2024 yang dinilai penuh kecurangan dan rekayasa.

    Forum Komunikasi Relawan, Mahasiswa dan Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, menyebut telah terjadi kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis di plaksanaan Pilpres 2024.

    Dari pantauan 7cloud.asia, massa merupakan gabungan dari pendukung Paslon 01 dan Paslon 03 serta elemen masyarakat sipil.

    Baca berita selengkapnya di sini    

    5. Musim tanam tiba, harga pupuk justru melambung

    Seiring dengan makin sering turunya hujan musim tanam padi pun mulai terjadi di sejumlah daerah di Ciamis, Jawa Barat sejak awal Januari lalu. Para petani dengan suka hati mengolah tanah dan menanam padi.

    Namun suka cita itu hanya berlangsung tak lama. Pupuk kini dibatasi dan petani pun mengaku kesulitan untuk membeli pupuk bersubsidi.

    Seperti yang dialami oleh Salman, salah seorang petani di Desa Kawasen, Kecamatan Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat.

    Baca berita selengkapnya di sini 

  • Survei Litbang Kompas: 20 Persen Pemilih atau Sekitar 50 Juta Pemilih Mengaku Ditawari Bansos

    Survei Litbang Kompas: 20 Persen Pemilih atau Sekitar 50 Juta Pemilih Mengaku Ditawari Bansos

    7cloud.asia – program bantuan sosial (bansos) pemerintah bukanlah satu-satunya faktor yang mengakibatkan suara pemilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melejit hingga menembus angka 58 persen di Pilpres 2024.

    Dikutip dari Kompas.id, hasil survei pasca pencoblosan atau exit poll yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 Februari 2024 menunjukkan seperlima bagian publik (20,3 persen) menyatakan pernah ditawari bansos sebulan sebelum pencoblosan.

    Bansos yang ditawarkan itu berupa sembako maupun uang, oleh tim sukses dari parpol ataupun capres.

    Jumlah seperlima bagian responden merupakan proporsi yang sangat besar jika diproporsikan ke total pemilih yang mencapai 204 juta, yaitu sekitar 51 juta orang.

    Peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaningtyas mengungkapkan, proporsi tersebut hampir sama dengan data jumlah penerima bansos secara faktual dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

    Baca: Jor-joran bansos jelang pemilu disebut memicu kelangkaan beras

    Di antaranya penerima Program Keluarga Harapan 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.

    Sebanyak tiga dari setiap empat orang yang ditawari bantuan tersebut mau menerima bansos dan satu orang menolak.

    Dilihat dari latar belakang pilihan capres, responden yang menolak penawaran bansos bervariasi.

    Pemilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo-Gibran yang menolak berjumlah sekitar 4,5 persen responden, sedangkan pemilih Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar proporsinya lebih besar, yakni 8 persen.

    Bagi responden survei pascapencoblosan yang menyatakan menerima bansos, komposisinya berdasarkan latar belakang pilihan capres tidak menunjukkan perbedaan signifikan.

    Baca: Pasca Pemilu harga kebutuhan melonjak

    Sekitar 15 persen responden dari pemilih masing-masing pasangan capres menyatakan telah ditawari bansos dan menerimanya. 

    Temuan survei ini menunjukkan proporsi penerima bansos relatif sama di antara ketiga kelompok responden pemilih capres-cawapres.

    Meski memiliki komposisi sama dalam merespons bansos, capres-cawapres tersebut memiliki elektabilitas yang berbeda. Dalam hal ini, berarti bansos tak menjadi faktor pengubah elektabilitas capres-cawapres.

    Menurut analisis Toto, bansos berpotensi memperkuat pertumbuhan elektabilitas capres Prabowo ketika sudah berpasangan dengan Gibran, yakni dalam periode November 2023 hingga 14 Februari 2024.

    Fenomena ini seiring dengan melonjaknya elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran dalam periode itu, terus meningkat tinggi dari angka pada bulan Agustus 2023.

    Baca: DPR ingatkan agar bansos tak dijadikan aset elektoral

    Pemberian bansos sejak era pandemi hingga Agustus 2023 bahkan tidak mendongkrak secara signifikan elektabilitas Prabowo sebagai capres.

    Perubahan signifikan dan drastis baru terjadi ketika Prabowo berpasangan secara resmi dengan Gibran pada 22 Oktober 2023.

    Pada periode Oktober 2023 hingga 11 Februari 2024, bansos terus dikucurkan dengan berbagai ”gimik” tambahan, seperti kenaikan bertahap uang lauk pauk TNI, termasuk materi kampanye ”makan siang gratis”.

    Seluruh langkah politik tersebut pada akhirnya membentuk elektabilitas yang mumpuni bagi pasangan Prabowo-Gibran, mencapai angka lebih dari 58 persen di quick count sehingga diprediksi menang dalam satu putaran.

    Toto Suryaningtyas mengungkapkan, faktor utama pasangan nomor urut 2 memiliki suara tinggi itu karena pemilihan Gibran sebagai cawapres.

    “Faktor utama kenaikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah dipasangnya Gibran sebagai Wapres Prabowo di sekitar Oktober-November 2023,” ujar Toto saat dimintai konfirmasi, Minggu (25/2/2024).

    Baca: Bansos adalah kewajiban negara dan hak rakyat miskin 

    Toto menjelaskan, bersamaan dengan dipasangnya Gibran sebagai Wapres, ada berbagai gerakan politik yang terjadi.

    Jauh Hari Di antaranya seperti relawan Joko Widodo (Jokowi) yang bergerak untuk mempromosikan Prabowo-Gibran, pemasangan baliho di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan unsur aparat.

    Lalu, siraman sembako yang diintensifkan kepada masyarakat, dugaan praktik money politic jelang hari pencoblosan, hingga Jokowi yang bergerak berkeliling ke wilayah-wilayah basis PDI-P dan wilayah kampanye Ganjar pada Januari 2024.

    Lagipula, kata Toto, suara Prabowo-Gibran juga sudah melonjak di atas ekspektasi, yakni hingga 40 persen.

    “Publik mulai ragu 01 dan 03 akan bisa bersaing, sehingga pragmatis ke 02,” katanya.

    Maka dari itu, Toto menilai banyak penyebab kenapa suara Prabowo-Gibran bisa tinggi saat ini, baik versi quick count maupun real count.

    “Nah, banyak kan faktornya. Jadi bukan hanya bansos,” ucap Toto.

    Sumber: Kompas.com

     

  • Dukung Hak Angket Tuk Ungkap Kecurangan Pilpres 2024, Mahfud: Angket Bukan untuk Pemilunya

    Dukung Hak Angket Tuk Ungkap Kecurangan Pilpres 2024, Mahfud: Angket Bukan untuk Pemilunya

    7cloud.asia – Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan bahwa pengajuan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pilpres 2024 dijamin konstitusi.

    Karena itu penggunaan hak angket DPR untuk mengungkap kecurangan di semua tahapan Pilpres 2024 psangat boleh dilakukan.

    Mahfud yang pernah menjadi Ketua MK lantas menjelaskan, hak angket ditujukan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakannya.

    Dalam hal ini pemilu atau tepatnya Pilpres 2024 adalah bagian dari kebijakan dan kewenangan pemerintah, sehingga sangat mungkin dilakukan hak angket.

    Baca: Jusuf Kalla dan Hidayat Nurwahid sebut hak angket dijamin konstitusi

    Pernyataan Mahfud ini diungkap guna merespon narasi yang dibangun yang menyebutkan seolah-olah hak angket itu sesuatu yang tabu

    “Kalau bolehnya, sangat sangat boleh, ini kan sekarang seakan disebarkan pembicaraan juru bicara juru bicara untuk mengatakan angket itu tidak cocok, siapa bilang tidak cocok,” kata Mahfud dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu (25/2/2024).

    Mahfud menjelaskan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah berdasarkan sejumlah syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam konstitusi.

    Dalam hal itu, tambah Mahfud, angket yang diberlakukan bukan untuk pemilunya, tetapi kebijakan yang berdasarkan terhadap kewenangan tertentu.

    Baca: PDI Perjuangan optimistis hak angket akan berjalan

    Sebagai ahli hukum tata negara, Mahfud menegaskan bahwa hak angket boleh diberlakukan di parlemen.

    Mantan Menko Polhukam itu mengatakan bahwa hak angket merupakan urusan DPR dengan partai politik sehingga dirinya sebagai cawapres tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan hak angket tersebut.

    Kendati begitu, dia pun menyebut bahwa hak angket itu tidak akan memengaruhi hasil pemilu.

    Selain itu, hak angket tersebut juga tidak akan mengubah keputusan KPU atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki jalur tersendiri.

    Baca: Beda hak angket dan hak interpelasi untuk sikapi kecurangan di Pilpres 2024

    Penggunaan hak angket diwacanakan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ia mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

    Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan yang dimiliki DPR.

    Hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai penyelenggaraan Pilpres 2024.

    Usulan Ganjar mendapat sambutan dari koalisi partai pengusungnya dan pasangan AMIN, yang menyatakan siap mendukung penggunaan hak angket.

    Baca: Menakar peluang penggunaan hak angket

  • Kantor ICW dan Lokataru Foundation Didemo, Upaya Membungkam Kelompok yang Mengritisi Pelaksanaan Pemilu 2024?

    Kantor ICW dan Lokataru Foundation Didemo, Upaya Membungkam Kelompok yang Mengritisi Pelaksanaan Pemilu 2024?

    7cloud.asia – Pada hari ini, Senin (26/2/2024) pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) mendapat kabar kantor mereka akan didemonstrasi oleh massa yang menamakan diri sebagai Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI.

    Selain kantor ICW, massa juga akan menggelar aksi di Kantor Lokataru Foundation, di Tebet Jakarta Selatan.    

    Adapun, tema yang diangkat oleh para demonstran adalah menyikapi masalah rasisme terhadap masyarakat Indonesia Timur khususnya Papua.

    Mereka mengancam akan melaporkan ICW dan Lokataru Foundation terkait masalah rasisme di Papua tersebut ke Komnas HAM dan mabes Polri. 

    Baca: ICW dan KontraS sebut Pemilu 2024 merupakan yang terburuk sejak era Reformasi

    Berdasarkan informasi yang diperoleh ICW jumlah massa demonstran mencapai 1000 orang dan dikabarkan akan tiba pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat (WIB). Namun hingga siang ini, massa demonstran belum tiba di lokasi.

    Kepada 7cloud.asia, Wana Alamsyah dari ICW mengatakan, saat ini kantor ICW telah dijaga oleh kepolisian dengan jumlah lebih dari 150 personil. 

    Personil polisi ini ditugaskan untuk mengamankan dua kantor ICW yang dua-duanya berada di Jakarta Selatan. 

    Polisi juga telah mendirikan tenda penjagaan di Rumah Belajar milik ICW yang selama memang terbuka untuk umum. 

    Baca: Dugaan kecurangan di Pilpres 2024 akan dibawa ke MK

    Melalui sambungan telepon Wana mengatakan, pihaknya menghormati aspirasi para demonstran untuk mengungkapkan pendapatnya. Namun, pihak ICW mengaku bingung karena isu HAM yang diusung para demonstran kurang relevan.

    “Terus terang kami bingung, kami tidak pernah membahas atau menyinggung masalah Papua. Belum ada investigasi kasus korupsi di Papua yang dilakukan ICW,” ujar Wana. 

    Karena itu, jika memang nanti para demonstran benar-benar datang, ICW akan menerima mereka dan menampung aspirasi mereka.

    Seperti diinformasikan sebelumnya, ICW bersuara kritis terhadap penyelenggaran Pemilu 2024. Bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ICW menilai pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk di era reformasi. 

    Baca: Jusuf Kalla dan Hidayat Nur Wahid sebut hak angket untuk usut kecurangan Pilpres 2024 dijamin konstitusi 

    Atas dasar fakta ini, Wana menduga aksi demonstrasi ke ICW dan Lokataru merupakan bagian dari upaya terstruktur guna membungkam kelompok yang selama bersikap kritis terhadap penyelenggaraan Pilpres 2024.

    Sebelumnya, Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Indonesia Timur Cinta NKRI juga telah tiga kali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

    Dilansir Tempo.co unjuk rasa itu dibenarkan oleh Ketua YLBHI Muhammad Isnur.

    “Ini adalah massa yang sama dengan demonstran di dua demonstrasi sebelumnya. Mereka ini sudah tiga kali demonstrasi,” kata Isnur saat dikonfirmasi Tempo, Kamis (22/2/2024). 

    Baca: Forum komunikasi purnawirawan desak Jokowi dimakzulkan

     

    Saat ditanya siapa sosok dibalik unjuk rasa itu, Isnur belum dalam memastikan.

    Namun, dia menyatakan bahwa para demonstran diduga merupakan sosok yang sama dengan pelaku intimidasi dan kekerasan terhadap rapat konsolidasi mahasiswa di Universitas Trilogi pada 3 Februari 2024.

    Kelompok ini juga yang melakukan intimidasi terhadap demonstrasi mahasiswa di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 Februari lalu.

    Kegiatan mahasiswa itu mengkritik pemilu curang dan mendorong pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

     

     

  • Mahfud Beberkan Dua Jalur untuk Ungkap Kecurangan Pilpres 2024: Hak Angket dan Gugatan ke MK

    Mahfud Beberkan Dua Jalur untuk Ungkap Kecurangan Pilpres 2024: Hak Angket dan Gugatan ke MK

    7cloud.asia – Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, ada dua jalur yang bisa digunakan untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

    Dua jalur itu adalah melalui jalur politik yakni penggunaan hak angket dan jalur hukum yakni gugatan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).  

    Mahfud mengatakan, hak angket DPR tidak hanya bisa mengungkapkan kisruh Pilpres 2024, tetapi bisa menjadi pemakzulan atau impeachment untuk presiden.

    Meski demikian, dia menegaskan bahwa hak angket itu tidak bisa mengubah hasil Pilpres 2024.

    “Jalur politik melalui Angket di DPR yang tak bisa membatalkan hasil pemilu, tapi bisa menjatuhkan sanksi politik kepada Presiden, termasuk impeachment, tergantung pada konfigurasi politiknya,” kata Mahfud MD di akun X pribadinya @mohmahfudmd, Senin (26/2/2024).

    Baca: Megawati dijadwalkan bertemu SP dan JK untuk matangkan penggunaan hak angket 

    Jalur politik, jelas Mahfud, bisa ditempuh oleh anggota partai politik (parpol) yang arenanya adalah DPR. Semua anggota parpol di DPR punya legal standing untuk menuntut dengan hak angket.

    “Adalah salah mereka yang mengatakan bahwa kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan melalui angket. Bisa, dong,” tegas eks Menko Polhukam ini.

    Akan tetapi, Mahfud menegaskan, ia tak bisa menempuh jalur politik karena berstatus pasangan calon yang bukan berasal dari tokoh partai politik.

    Sebaliknya, Mahfud menyatakan bahwa dirinya bisa menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Jalur hukum melalui MK yang bisa membatalkan hasil pemilu asal ada bukti dan hakim MK berani,” urai dia.

    Baca: Mahfud sebut yang diurai di hak angket adalah kebijakan terkait pemilu

    Mahfud yang adalah mantan Ketua MK menambahkan, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bisa menempuh dua jalur sekaligus, yakni jalur hukum dan politik.

    “Karena selain paslon, mereka juga tokoh parpol,” ujarna.

    Sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 khususnya Pilpres 2024 semakin kuat berembus.

    Wacana itu pertama kali diusulkan oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya, PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggunakan hak angket di DPR.

    Baca: JK dan Hidayat Nur Wahid sebut hak angket dijamin konstitusi

    Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang sudah terang-terangan.

    “Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU,dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

    Usulan itu disambut oleh kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

    Tiga partai politik pengusung Anies-Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), setuju untuk menggunakan hak angket.

    “Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut,” kata Anies saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

     

  • Pemilu 2024: KPU Koreksi Anomali Data Pilpres 2024 di Lebih 154.000 TPS

    Pemilu 2024: KPU Koreksi Anomali Data Pilpres 2024 di Lebih 154.000 TPS

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengoreksi data anomali perolehan suara Pilpres 2024 di 154.541 tempat pemungutan suara (TPS).

    Adapun data anomali Pilpres 2024 itu merupakan angka perolehan suara di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang tidak sesuai dengan Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

    “(Perolehan suara) Pilpres 2024 sebanyak 154.541 TPS (telah diperbaiki),” ujar Ketua KPU, Hasyim Asy’ari di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol Jakarta, Selasa (27/2/2024).

    Hasyim mengatakan koreksi data anomali itu dilakukan secara bertahap sejak 15 Februari 2024, setelah ditemukan ribuan kesalahan konversi data di Sirekap.

    Baca: Kemungkinan audit forensik terhadap Sirekap

    Selain perolehan suara pilpres, pengoreksian juga dilakukan terhadap data anomali dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPD di Sirekap.

    Namun jumlah koreksi data di Pileg dan pemilihan anggota DPD ini tidak sebanyak koreksi di Pilpres.

    “Pemilu DPR 13.767 TPS dan Pemilu DPD 16.450 TPS (yang sudah dikoreksi),” katanya.

    Sementara itu, Hasyim menjelaskan temuan data anomali dan hasil koreksi untuk DPRD Provinsi dikerjakan oleh KPU Provinsi.

    Baca: ICW dan KontraS sebut Pemilu 2024 terburuk sepanjang era reformasi

    Kemudian, data anomali dan hasil Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota dikerjakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

    Sirekap adalah alat yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara. Alat bantu ini baru pertama kali diterapkan dalam Pemilu.

    Sistem ini pun menjadi sorotan, karena mengalami galat hingga salah input data yang mengakibatkan adanya ‘penggelembungan suara’ salah satu pasangan capres-cawapres.

    Masalah pada Sirekap ini dinilai bisa menjadi pintu masuk kecurangan, sehingga sejumlah pihak mendesak dilakukan audit forensik digital. 

    Baca: Meski banyak masalah, KPU kekeuh lanjutkan penggunaan Sirekap

    Atas kekisruhan ini, Pada Kamis (15/2/2024), Hasyim Asy’ari hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait salah konversi di Sirekap ini.

    “Kami di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah,” ujar Hasyim.

    Ia pun memastikan bahwa kesalahan konversi itu akan segera dikoreksi. Sebab, KPU tak boleh berbohong dan harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

    Namun KPU seolah mengesampingkan desakan berbagai pihak untuk dilakukan audit terhadap Sirekap

     

  • Dukungan Penggunaan Hak Angket Guna Usut Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 Terus Mengalir

    Dukungan Penggunaan Hak Angket Guna Usut Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 Terus Mengalir

    7cloud.asia – Dukungan bagi penggunaan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024 terus mengalir.

    Selain aksi demonstrasi dan penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, dukungan untuk penggunaan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 juga datang dari praktisi hukum.

    Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara mendukung DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

    Dukungan itu ditandai dengan penyerahan surat dari Koordinator TPDI Petrus Selestinus kepada pimpinan DPR, Selasa (27/2/2024).

    Baca: Aksi demonstrasi mendukung hak angket berlangsung di sejumlah daerah

    Namun, tak satu pun pimpinan DPR yang terlihat hadir dalam penyerahan surat dukungan TPDI tersebut. Surat ini pun diterima oleh pihak Sekretariat DPR.

    “Kami memberikan surat kepada ketua DPR bahwa sebagai masyarakat advokat, kami mendukung proses hak angket,” kata Koordinator TPDI Petrus Selestinus ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

    Petrus mengatakan bahwa hak angket yang merupakan langkah politik di DPR itu dijamin Undang-undang (UU). Selain itu, hak angket juga bersifat Konstitusional.

    Ia melanjutkan, dengan hak angket DPR bisa melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan kecurangan Pilpres 2024.

    Baca: Dua jalur untuk ungkap dugaan kecurangan Pilpres 2024

    Apalagi, menurut dia, dugaan kecurangan Pilpres 2024 sudah mengarah pada keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana diutarakan beberapa pakar politik.

    “Oleh karena itu, diharapkan dalam hak angket nanti bisa saja berlanjut ke impeachment,” kata Petrus.

    Dia menyampaikan, pihaknya juga meminta Indonesia tidak lagi dipimpin oleh presiden yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

    “Apalagi dipimpin presiden yang lahir dari pemilu curang. Itu substansi surat kami,” ujar Petrus.

    Baca: Megawati dijadwalkan ketemu SP dan JK untuk matangkan hak angket

    Diberitakan sebelumnya, wacana penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 semakin kuat berembus.

    Wacana itu pertama kali diusulkan oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya pada Pilpres 2024, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan hak angket di DPR.

    Menurut Ganjar, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu khususnya Pilpres 2024 yang sudah terang-terangan.

    Baca: Pengusung pasangan AMIN siap dukung penggunaan hak angket

    “Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU, Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu,” kata Ganjar dalam keterangannya pada 19 Februari 2024.

    Usulan itu disambut oleh kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Tiga partai politik pengusung Anies-Muhaimin, Partai Nasdem, PKB dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap mendukung mekanisme angket tersebut.

    “Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut,” kata Anies pada 20 Februari 2024.

    Sumber: Kompas.com

     

  • PPP Tegaskan Dukung Penggunaan Hak Angket tuk Selidiki Dugaan Kecurangan Pilpres 2024

    PPP Tegaskan Dukung Penggunaan Hak Angket tuk Selidiki Dugaan Kecurangan Pilpres 2024

    7cloud.asia – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menegaskan bahwa partainya mendukung wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

    Rommy, demikian dia biasa dipanggil, mengatakan PPP yang di Pilpres 2024 mendukung pasangan Ganjar-Mahfud berharap hak angket bisa terlaksana di DPR.

    Namun, mantan ketua umum PPP itu mengaku enggan berspekulasi hak angket yang bakal digulirkan bisa mengubah hasil Pemilu ataupun Pilpres 2024.

    “Apakah itu (hak angket) mengubah hasil pemilu? Nanti. Yang penting kecurangan ini harus kita ungkap,” kata Romy dalam acara Satu Meja The Forum yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (28/2/2024) malam.

    Baca: Dukungan penggunaan hak angket terus mengalir

    Rommy menilai, dugaan kecurangan di Pilpres 2024 harus diungkap bukan karena soal kuantitas, melainkan juga demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

    “Dan kita wajib menjaga kualitas demokrasi kita sampai kapan pun selama kita memilih demokrasi,” imbuhnya.

    Dilansir Kompas.com, Rommy memaparkan salah satu indikasi kecurangan Pilpres 2024 di mana politik uang melalui bantuan sosial (bansos) yang dirapel tiga bulan oleh pemerintah, masif dilakukan beberapa waktu terakhir menjelang pencoblosan.

    Menurut Rommy, bansos yang dipolitisasi itu secara tidak langsung berdampak pada calon anggota legislatif (caleg) yang tidak memberikan uang lebih besar.

    Baca: Unjuk rasa mendukung penggunaan hak angket berlangsung di sejumlah daerah

    Praktik-praktik politik seperti ini, tegas Rommy, harus diluruskan oleh hak angket agar demokrasi yang baik di Indonesia tetap terjaga.

    Kondisi seperti itulah yang menurut Rommy menjadikan pemilu 2024 ini disebut sebagai pemilu paling brutal sejak era reformasi.

    “Dan dalam semalam, demokrasi kita berubah menjadi demokrasi berbayar yang tertinggi di dunia dan demokrasi berbayar terbesar di dunia. Ini yang harus kita luruskan dengan hak angket,” ungkapnya.

    Rommy juga tak sepakat apabila hak angket dinarasikan sebagai suara dari pihak yang kalah di Pilpres 2024.

    Baca: Mahasiswa turut bergerak mendesak Jokowi dimakzulkan

    Menurutnya, hak angket tegas diambil untuk meluruskan kembali demokrasi Indonesia yang bakal berhadapan dengan pesta demokrasi selanjutnya, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024.

    Ia menegaskan, jangan sampai dugaan kecurangan ini kemudian menganga, menguap begitu saja dugaan-dugaan kecurangan ini, yang fenomenanya muncul di berbagai media sosial.

    “Kita ungkap kalau memang betul ada kepala desa (diintimidasi), ini temuan Bawaslu, 19 temuan Bawaslu, salah satunya intimidasi kepada pemilih dan yang kedua adalah intimidasi kepada penyelenggara negara,” pungkas Rommy.

    PPP sempat dikabarkan tidak akan mendukung wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

    Baca: Mereka turun ke jalan menolak bangkitnya Orde Baru

    Partai berlambang Ka’bah ini pada Pilpres 2024 mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Ganjar Pranowo lah yang mendorong PPP dan PDI-P, yang merupakan partai politik pengusungnya di parlemen, untuk mendorong anggota fraksinya menggunakan hak angket dalam menyelidiki indikasi kecurangan Pilpres 2024.

    Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan.

    “Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU, Bawaslu, selaku penyelenggara Pemilu,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

    Baca: Jokowi membajak Pilpres 2024, masyarakat sipil siap bergerak

    Usulan itu disambut oleh kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Tiga partai politik pengusung Anies-Muhaimin, Partai Nasdem, PKB dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), setuju untuk menggunakan hak angket.

    “Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut,” kata Anies saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

    Sumber: Kompas.com

  • GIAD Dorong 30 Anggota DPR dari 4 Fraksi DPR Tanda-tangani Usulan Penggunaan Hak Angket

    GIAD Dorong 30 Anggota DPR dari 4 Fraksi DPR Tanda-tangani Usulan Penggunaan Hak Angket

    7cloud.asia – Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) mendorong 30 nama anggota DPR untuk memulai hak angket guna mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.

    Hal itu disampaikan dalam acara bertajuk ‘Angket Pemilu: Rilis 30 Nama Anggota DPR Didorong Ajukan Hak Angket’.

    Kecurangan di Pilpres 2024 ini diduga ada keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna memenangkan paslon tertentu.

    Sebanyak  30 nama yang didorong untuk menggulirkan hak angket di DPR  ini berasal dari empat fraksi di DPR yaitu dari NasDem, PDI Perjuangan, PKB, dan PKS.

    Baca: Dukungan untuk hak angket DPR terus mengalir

    Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti membacakan 30 nama anggota DPR yang didorong untuk segera memulai hak angket.

    “Kami yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dengan ini  mendorong nama-nama anggota fraksi DPR berikut agar berkenan menandatangani usulan  hak angket dugaan kecurangan presiden dalam Pilpres 2024,” kata Ray seperti dipantau di YouTube Para Syndicate Kamis (29/2/2024).

    Ray mengatakan beberapa orang dari 30 nama ini telah dihubungi secara pribadi dan menyatakan siap mendukung penggunaan hak angket. 

    “Tiga dari 30 nama ini sempat kami hubungi dan menyatakan siap untuk menandatangani yakni Irma Suryani (Nasdem), Masinton Pasaribu (PDIP), dan Daniel Johan (PKB) yang mungkin akan diserahkan nanti kepada pimpinan DPR,” ujarnya.

    Baca: PPP nyatakan mendukung penggunaan hak angket

    GIAD tidak menyebut nama anggota DPR dari Fraksi PPP yang dalam Pilpres 2024 mendukung Ganjar, karena hingga pernyataan sikap ini dirilis, partai tersebut belum menunjukkan sikap resminya.  

    Dari 30 nama yang kami catat ada beberapa yang memang berangkat dari Komisi II DPR yang memang membidangi pemerintahan.

    “Yakni Doktor Junimart Girsang, Arief Wibowo dan Djarot S. Hidayat (PDIP), Saan Mustopa (NasDem), Mardani Ali Sera dan Nasir Djamil (PKS), Yanuar Prihatin dan Ibnu Multazam (PKB), Awang Faroeq Ishak (NasDem),” ucapnya.

    Lebih lanjut, Ray mengatakan akan membentuk tim untuk menghubungi 27 nama anggota DPR lainnya agar secara sukarela untuk menekan perjanjian pengajuan hak angket.

    “Tentu 27 nama belum kami hubungi dan insyaallah kita akan membentuk tim untuk memastikan kerelaan mereka untuk menandatangani perjanjian atau apalah namanya berkaitan dengan pengajuan hak angket ke DPR RI,” ungkapnya.

    Baca: Unjuk rasa mendukung penggunaan hak angket berlangsung di sejumlah daerah 

    Berikut 30 nama anggota DPR yang didorong oleh kelompok GIAD:

    Fraksi Nasdem (6 orang)

    Ahmad Sahroni, Awang Faroeq Ishak, Irma Suryani, Martin Manurung, Saan Mustopa, Taufik Basari. 

    Fraksi PDI Perjuangan (10 orang)

    Adian Napitupulu, Arief Wibowo, Dr. Junimart Girsang, Djarot S. Hidayat,  Eriko Sotarduga, Harvey B. Malaihollo, Irine Yusiana Roba Putri, Krisdayanti, Masinton Pasaribu, Putra Nababan, Rieke Diah Pitaloka.

    Fraksi PKB (9 orang)

    Arzeti Bilbina, Daniel Johan, Faisaol Reza, Nihayatul Wafiroh, H. Syaiful Huda,  Ibnu Multazam, Luluk Nur Hamidah, Maman Imanul Haq, Yanuar Prihatin. –

    Fraksi PKS (5 orang)

    Hj. Anis Byarwati, Hidayat Nur Wahid, Mardani Ali Sera, M. Nasir Djamil.

    Baca: Partai pendukung AMIN siap dukung penggunaan hak angket  

  • KPU Resmi Umumkan Hasil Pilpres 2024: Prabowo-Gibran Raih Suara Terbanyak

    KPU Resmi Umumkan Hasil Pilpres 2024: Prabowo-Gibran Raih Suara Terbanyak

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (20/3/2024) dini hari menyelesaikan rekapitulasi suara Pilpres 2024.

    Hasilnya, tercatat ada 164.247.475 suara sah dan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih suara terbanyak di Pilpres 2024.

    Pengumuman itu disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam rapat pleno di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024) dini hari.

    Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara.

    “Jumlah suara sah calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Dua jumlah suara sah pasangan calon presiden dan calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691,” kata Hasyim.

    Baca: Timnas AMIN siap bawa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi

    “Tiga jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Prabowo dan Muhammad Mahfud Md sebanyak 27.040.878,” imbuhnya.

    Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). Hasil Pilpres tersebut ditetapkan dalam Keputusan KPU.

    Berikut perolehan suara nasional Pilpres 2024:

    Anies-Cak Imin: 40.971.906 suara
    Prabowo-Gibran: 96.214.691 suara
    Ganjar-Mahfud: 27.040.878 suara

    Baca: TPN Ganjar-Mahfud serius siapkan gugatan ke MK dan usulan hak angket

    Pasangan Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi. Sedangkan pasangan Anies-Cak Imin unggul di 2 provinsi lainnya.

    Sebelumnya diberitakan, baik Timnas AMIN maupun TPN Ganjar Mahfud menyatakan siap mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

    Selain itu juga berkembang wacana penggunaan hak angket karena penyelenggaraan Pemilu 2024 khususnya Pilpres 2024 dinilai penuh dengan kecurangan.