ruangkota

Tag: banjir sumatera

  • Rumah Sakit Terdampak Banjir Sumatera Mulai Beroperasi

    Rumah Sakit Terdampak Banjir Sumatera Mulai Beroperasi

    7cloud.asia – Tercatat sebanyak 41 rumah sakit sempat tidak berfungsi akibat bencana banjir Sumatera yang terjadi pada 26 November 2025.

    Kepastian kembali beroperasinya rumah sakit yang terdampak banjir Sumatera disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sidang kabinet paripurna bersama Presiden RI Prabowo Subiant di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Kita itu ada 41 yang tidak beroperasi pada saat 26 November (banjir). Sekarang, alhamdulillah, 100 persen sudah mulai beroperasi walaupun bertahap. Baru IGD-nya dulu, ruang operasinya dulu,” kata Menkes Budi seperti dikutip KompasTV.

    Menkes menambahkan, dari sekitar 500 puskesmas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir, Masih ada sekitar 50 puskesmas yang belum bisa beroperasi.

    Menkes mengatakan pihaknya berharap seluruh puskesmas di wilayah terdampak bisa beroperasi dalam kurun dua minggu. Pemulihan kesehatan disebutnya penting untuk melayani masyarakat, termasuk sekitar 800.000 warga yang masih berada di posko pengungsian.

    Baca: Lebih 500.000 korban banjir Sumatera masih bertahan di pengungsian

    “Dari hampir 1.000 puskesmas, itu sekitar 500-an terdampak, 414 sudah beroperasi, kita masih ada yang tidak beroperasi sekitar 50-an,” katanya.

    “Ada (puskesmas) yang hanyut, ada yang hilang, dan lain sebagainya. Tahap kedua kita sesudah rumah sakit beroperasi, puskesmas ini akan kita operasikan mudah-mudahan dalam dua minggu ke depan.”.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menyambut baik kabar seluruh rumah sakit yang terdampak banjir Sumatera telah kembali beroperasi.

    Menurutnya, kembalinya layanan rumah sakit menjadi harapan penting bagi masyarakat yang selama ini terdampak keterbatasan akses pelayanan kesehatan.

    Namun demikian, dia menyoroti rumah sakit yang baru kembali beroperasi pada hari ke-20 pascabanjir seharusnya dapat dipulihkan lebih cepat.

    Baca: Jalan putus akibat banjir Sumatera, Kabupaten Bener Meriah masih terisolasi

    “Operasional rumah sakit mestinya menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana. Dua puluh hari adalah waktu yang terlalu lama, sementara masyarakat sangat membutuhkan layanan pengobatan,” ujar Ninik dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    Ninik menegaskan bahwa keberfungsian rumah sakit tidak boleh dimaknai sebatas gedung yang kembali dibuka. Ia meminta Kementerian Kesehatan memastikan seluruh aspek layanan benar-benar siap dan optimal.

    “Tidak cukup hanya membuka kembali rumah sakit. Layanannya harus berjalan maksimal, lingkungannya sehat dan aman, serta stok obat-obatan tersedia dan mencukupi kebutuhan warga,” tegasnya.

    Sebagai mitra kerja Kemenkes, Komisi IX, lanjut Ninik, akan terus mengawal pemulihan sektor kesehatan di wilayah terdampak bencana.

    Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada penanganan bencana berikutnya.

    “Pemulihan kesehatan masyarakat pascabencana tidak boleh lambat. Ini menyangkut keselamatan dan hak dasar warga negara,” ujar politisi PKB itu.

    Baca: Warga Sumbar siapkan gugatan terkait penyebab banjir Sumatera

  • Bendera Putih Berkibar: Pemerintah Diminta Segera Buka Keran Bantuan untuk Korban Banjir Sumatera

    7cloud.asia – Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk segera membuka keran bantuan dari negara sahabat bagi korban banjir Sumatera.

    Desakan ini disampaikan menanggapi fenomena pengibaran bendera putih di Aceh di tengah buruknya penanganan bantuan bagi korban bencana ekologis di Pulau Sumatera.

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam pernyataan tertulisnya kepada media, mengatakan bahwa Pengibaran bendera putih yang marak di Aceh, mulai dari Aceh Tamiang, Bireuen, hingga Banda Aceh, adalah wujud suara rakyat.

    “Bagi ribuan warga yang terkepung lumpur dan kelaparan, bendera putih itu adalah wujud kekecewaan mereka atas kegagalan negara bertindak sigap dan cepat,“ ujarnya

    Di tengah malapetaka ekologis yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang sudah berlangsung lebih dari tiga pekan, fenomena ini menjadi tamparan keras bagi narasi pemerintah pusat yang selama ini mengklaim situasi “masih terkendali.”

    Sikap Presiden dan jajarannya yang menolak bantuan internasional serta enggan menetapkan status Bencana Nasional merupakan keputusan yang patut dikritik dalam perspektif HAM.

    Baca: Aksi pengibaran bendera putih desak penetapan status bencana nasional

    Dengan korban jiwa sudah mencapai lebih dari seribu orang, ratusan ribu pengungsi, dan infrastruktur yang lumpuh, Amnesty Internasional Indonesia mempertanyakan argumen presiden soal “kemandirian” yang dilontarkan pemerintah

    Bahkan, Presiden juga sempat melontarkan narasi “pihak-pihak luar yang tidak suka Indonesia menjadi negara yang kuat” sungguh menjadi tidak relevan.

    Usman menegaskan, kemandirian negara bukanlah hal yang pantas disinggung untuk membiarkan warga negara menderita. Negara terikat oleh kewajiban International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) untuk melindungi hak hidup

    International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), ujar Usman, juga mengamanatkan Negara untuk menjamin standar hidup layak, termasuk pangan dan kesehatan warganya.

    Ketika kapasitas nasional terbukti tidak memadai, yang ditandai dengan logistik yang gagal menembus daerah terisolir selama tiga pekan, maka penolakan terhadap tawaran bantuan asing bukan lagi soal kemandirian atau kedaulatan negara, melainkan potensi pelanggaran HAM.

    ”Menghalangi akses bantuan bagi korban yang sangat membutuhkan merupakan bentuk kelalaian negara dalam melindungi warganya,” tandas Usman.

    Baca: Warga Sumbar siapkan gugatan terkait banjir Sumatera

    Pemerintah Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam sejarah kelam yang pernah dilukiskan oleh junta militer Myanmar saat Badai Nargis 2008.

    Kala itu, dengan alasan kedaulatan digunakan untuk memblokir bantuan asing, yang berdampak pada tewasnya puluhan ribu jiwa yang seharusnya bisa diselamatkan.

    Indonesia tidak boleh membiarkan kejadian seperti itu terulang. Jika bantuan tersendat, menutup pintu bagi tangan-tangan yang ingin menolong adalah tindakan yang tidak manusiawi.

    Bantuan harus diberikan secara adil dan efektif. Pemerintah Indonesia juga harus memastikan bahwa masyarakat yang mungkin terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut segera menerima bantuan yang memadai, termasuk tempat tinggal, pangan, air, dan layanan kesehatan esensial.

    Oleh karena itu, desakan agar pemerintah segera menetapkan status Bencana Nasional dan membuka keran bantuan internasional adalah tuntutan kemanusiaan yang mendesak. Bendera putih di Aceh adalah ultimatum dari rakyat.

    “Pemerintah harus segera memobilisasi seluruh sumber daya, baik domestik maupun global demi menyelamatkan rakyat yang terdampak bencana,“ pungkas Usman

    Foto: RRI

  • Update Banjir Sumatera: Korban Meninggal Capai 1071 Orang, Jumlah Pengungsi Terus Berkurang

    Update Banjir Sumatera: Korban Meninggal Capai 1071 Orang, Jumlah Pengungsi Terus Berkurang

    7cloud.asia – Korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh atau banjir Sumatera masih terus bertambah.

    Pencarian yang dilakukan Tim SAR Gabungan pada Jumat (19/12/2025) kembali menemukan tiga jenazah, sehingga total jumlah korban meninggal akibat banjir Sumatera mencapai 1.071 orang.

    “Per hari ini jumlah korban meninggal secara total di 3 provinsi ini bertambah 3 dari 1.068, sore hari ini 19 Desember menjadi 1.071 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers, Jumat (19/12/2025).

    Dari jumlah tersebut, jumlah korban meninggal terbanyak ditemukan di Provinsi Aceh. Berikut rincian jumlah korban meninggal per 18 Desember 2025:

    Aceh: 455 meninggal dunia
    Sumut: 369 meninggal dunia
    Sumbar: 247 meninggal dunia.

    Baca: Aksi kibarkan bendera putih desak penetapan status Bencana Nasional

    Adapun jumlah korban hilang saat ini sebanyak 185 orang. Dan warga yang masih mengungsi sebanyak 526.868 jiwa.

    “Untuk jumlah yang masih mengungsi dari 537.185 kemarin, ini berkurang menjadi 526.868 jiwa,” terang Abdul Muhari.

    Abdul Muhari menambahkan, hingga Jumat 27 kabupaten/kota masih dalam status tanggap darurat. Sejumlah daerah juga masih terisolasi karena jalan yang putus.

    Meski demikian, pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan hunian tetap dan hunian sementara bagi warga terdampak.

    “Langkah percepatan pembangunan hunian tetap maupun hunian sementara di lokasi terdampak sudah mulai dikerjakan dan dilakukan percepatan,” jelasnya.

    Baca: Warga Sumbar siapkan gugatan terkait banjir Sumatera

  • KKJ Desak Pemerintah Hentikan Pembatasan Pemberitaan Penanganan Banjir Sumatera

    KKJ Desak Pemerintah Hentikan Pembatasan Pemberitaan Penanganan Banjir Sumatera

    7cloud.asia – Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mengritik pembatasan pemberitaan penanganan banjir Sumatera.

    Dalam pernyataan tertulis yang diterima Jumat (19/12/2025) KKJ yang beranggotakan 11 organisasi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan pembatasan pemberitaan banjir Sumatera

    KKJ juga mendesak Presiden untuk memerintahkan seluruh pejabat negara menghentikan penyampaian pernyataan yang tidak akurat, menyesatkan, dan bertentangan dengan fakta di lokasi bencana;

    KKJ menyebutkan, beberapa hari terakhir, pembatasan terhadap pemberitaan bencana banjir Sumatera terjadi secara masif dan sistematis. Polanya jelas dan berbahaya.

    Mulai dari intimidasi aparat TNI terhadap jurnalis Kompas yang meliput bantuan internasional, penghapusan total pemberitaan bencana di detik.com, hingga penghentian siaran dan praktik sensor diri oleh CNN Indonesia TV terhadap laporan langsung dari lokasi bencana.

    Laporan-laporan tersebut menampilkan kondisi faktual di lapangan yang bertolak belakang dengan narasi resmi pejabat dan lembaga negara.

    Baca: Korban meninggal banjir Sumatera capai 1071 orang

    Rangkaian peristiwa ini menunjukkan adanya upaya serius untuk mengendalikan arus informasi publik dan menutup fakta.

    Atas dasar itu, KKJ menyampaikan pandangan sebagai berikut:

    Pertama, kemerdekaan pers terus ditekan dan dilemahkan. Pembatasan dan intimidasi terhadap jurnalis merupakan serangan langsung terhadap kemerdekaan pers, yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berekspresi dan hak warga negara untuk mengetahui.

    KKJ menegaskan kemerdekaan pers adalah indikator utama kebebasan sipil dan kualitas demokrasi. Tindakan intimidasi terhadap jurnalis secara langsung bertentangan dengan jaminan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    Lebih dari itu, perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana menghalang-halangi kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers. Perlu ditegaskan bahwa upaya perdamaian secara informal tidak menghapus unsur pidana dari tindakan melawan hukum tersebut.

    Kedua, negara diduga aktif membatasi hak atas informasi warga negara. Pembatasan pemberitaan bencana merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas informasi, yang
    merupakan hak asasi dan hak konstitusional warga negara.

    Baca: Masyarakat Sipil somasi Presiden karena tak kunjung tetapkan status bencana nasional

    Hak ini dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Dalam konteks bencana, pembatasan informasi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keselamatan publik.

    Upaya penyeragaman narasi dan pengaburan fakta menunjukkan kehendak negara untuk mengontrol pengetahuan masyarakat dan mengancam kebebasan pers.

    Ketiga, negara berpotensi menjadi produsen disinformasi. Intervensi negara terhadap pemberitaan, termasuk dugaan perintah untuk menghentikan liputan bencana, merupakan praktik manipulasi informasi.

    Ketika ruang verifikasi, kritik, dan kontrol publik ditutup, pernyataan pejabat yang keliru atau menyesatkan dibiarkan hadir tanpa koreksi.

    Praktik ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, serta melanggar kewajiban negara untuk menyediakan informasi yang benar sesuai dengan prinsip keterbukaan, akurasi, dan kepentingan publik.

    Keseluruhan pelanggaran ini memperlihatkan wajah negara yang secara terang-terangan membatasi hak warganya sendiri. Di samping itu, perusahaan media juga tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya.

    Media memiliki mandat sebagai kontrol sosial dan ruang check and balances terhadap kekuasaan, bukan justru menjadi bagian dari mekanisme pembungkaman.

    Baca: Aksi pengibaran bendera putih desak penetapan status bencana nasional

  • Banjir Sumatera: Warung Kopi Jadi Ruang Ketahanan Sosial di Aceh Saat Bencana

    Banjir Sumatera: Warung Kopi Jadi Ruang Ketahanan Sosial di Aceh Saat Bencana

    7cloud.asia – Ketika badai Senyar melanda Aceh dan memutus listrik serta jaringan komunikasi, kehidupan di Banda Aceh seolah terhenti. Kota yang biasanya bergerak dalam ritme aktivitas warganya berubah menjadi gelap dan sunyi.

    Kantor pemerintahan Aceh beralih fungsi menjadi posko bencana banjir. Kegiatan belajar-mengajar terhenti karena adanya instruksi meliburkan sekolah sementara.

    Di hari-hari pertama banjir Sumatera terjadi, komunikasi sempat terganggu sehingga banyak orang tak dapat mengetahui atau memastikan kabar keluarga di luar daerah.

    Namun, di tengah kelumpuhan itu, terdapat satu ruang yang tetap bertahan. Warung kopi (warkop)—tempat yang sehari-hari identik dengan obrolan santai dan aroma kopi hangat—menjelma menjadi ruang di mana koneksi sosial yang terputus perlahan tersambung kembali.

    Ketika semua padam, warkop tetap menyala
    Banda Aceh sering disebut sebagai “kota seribu warung kopi”. Sebutan ini lahir dari tradisi panjang berkumpul, berbagi cerita, dan membangun jejaring sosial lewat secangkir kopi.

    Namun, ketika bencana datang, peran warkop bergerak jauh melampaui fungsi awalnya sebagai tempat singgah.

    Saat listrik padam total dan sinyal telepon hilang berjam-jam, warkop berubah menjadi semacam titik penopang informasi bagi warga. Sebab, banyak warkop di Banda Aceh memiliki genset dan jaringan internet mereka sendiri .

    “Kami ke warkop bukan cuma mau isi baterai, tapi cari kabar tentang keluarga kami yang sudah lima hari terputus kontak. Di sini lebih cepat tahu apa yang sebenarnya terjadi.” (Aidil, warga Banda Aceh yang sudah lima hari kehilangan kontak dengan keluarganya di Aceh Tamiang)

    Baca: Perjuangan warga Bener Meriah menembus isolasi

    Masyarakat datang ke warkop dengan berbagai alasan: mencari perkembangan terbaru soal banjir, bekerja, ‘menumpang’ mengisi daya smartphone, atau sekadar membutuhkan tempat aman untuk meredakan kecemasan.

    “Di rumah gelap dan enggak ada sinyal sama sekali. Begitu lihat lampu warkop masih hidup, rasanya lega sekali—seperti ada tempat untuk bernapas. Apalagi saya harus segera mengirimkan berita.” (Nova, jurnalis media nasional di Banda Aceh)

    Dalam situasi bencana, warkop menjadi ruang pertama yang menyediakan dua hal yang paling dibutuhkan: informasi dan koneksi sosial.

    Identitas sosial mencair dalam situasi darurat
    Di Banda Aceh, warung kopi pada umumnya menjadi ruang bagi orang dewasa—pegawai, pekerja lapangan, atau komunitas. Namun, dalam situasi bencana, bukan hanya aktivitas sosial yang bergeser ke warung kopi, kegiatan akademis pun ikut berpindah ke sana.

    Di berbagai sudut warkop, pelajar SMA, mahasiswa, hingga dosen tampak duduk berdampingan, mengerjakan tugas, mengikuti ujian daring, atau sekadar membuka platform pembelajaran kampus.

    Dengan perpustakaan, kampus, dan ruang-ruang belajar lain tertutup karena listrik padam—sementara tuntutan akademis tetap berjalan—warkop menjadi jembatan yang memungkinkan proses belajar tetap berlanjut.

    “Kalau saya lebih suka duduk di warkop tradisional, selain harga makanan dan minumannya lebih terjangkau, tidak ada yang peduli kalau kita pakai seragam sekolah, tidak seperti di café-café.” (Raifa, salah satu siswi kelas XI, SMA Swasta di Banda Aceh)

    Di beberapa warkop, suasananya bahkan menyerupai kelas darurat kecil. Pelajar yang sebelumnya tak saling kenal duduk bersama, saling membantu membuka file tugas atau mencari sinyal yang stabil.

    Baca: Aksi kibarkan bendera putih desak penetapan status bencana nasional

    Dinamika ini memperlihatkan bagaimana ruang publik yang sederhana mampu beradaptasi cepat, menyesuaikan diri dengan kebutuhan warga di tengah krisis.

    Perubahan ini menunjukkan bagaimana identitas sosial dapat mencair ketika struktur formal tidak lagi berfungsi.

    Di tengah pemadaman listrik dan terputusnya komunikasi, batas-batas sosial—antara tua dan muda, mahasiswa dan pekerja, warga biasa dan pejabat, maupun mereka yang berstatus ekonomi berbeda—menjadi jauh lebih lentur.

    Mereka duduk di meja yang sama, saling berbagi colokan, bertukar kabar, dan menguatkan satu sama lain tanpa memandang latar belakang.

    Warkop dalam kondisi seperti ini membuktikan dirinya sebagai ruang publik informal yang mampu mengambil alih peran perekat sosial: menyatukan kelompok-kelompok masyarakat yang dalam keadaan normal mungkin jarang terhubung secara egaliter.

    Warung kopi menjadi tempat perjumpaan lintas kelas, lintas generasi, dan lintas profesi.

    Warung kopi di Aceh punya fungsi sosial yang sudah mengakar kuat, dan situasi bencana kali ini kembali menegaskan peran penting tersebut.

    Baca: Korban meninggal akibat banjir Sumatera capai 1071 orang

    Warung kopi sebagai ruang publik adaptif
    Berdasarkan observasi penulis, dalam situasi darurat seperti badai Senyar, warung kopi mengambil peran yang jauh melampaui fungsi utamanya sebagai tempat menikmati kopi.

    Ruang ini berubah menjadi titik berkumpul masyarakat dan menjalankan beberapa fungsi sekaligus: sebagai ruang untuk saling menguatkan secara emosional; tempat belajar darurat; dan pusat informasi ketika saluran resmi tidak berjalan dengan baik.

    Ketiga fungsi tersebut menegaskan bahwa warkop adalah bagian dari infrastruktur sosial Aceh. Ketika sistem formal dan teknologi tidak mampu bekerja, ruang-ruang informal seperti inilah yang justru menjadi penopang keberlanjutan aktivitas warga sehari-hari.

    Pengalaman Banda Aceh menghadapi banjir Sumatera memberi catatan penting bagi kota-kota lain di Indonesia yang juga berhadapan dengan risiko bencana.

    Infrastruktur formal memerlukan dukungan cadangan berbasis masyarakat. Ruang publik informal dapat menjadi penyangga ketika sistem resmi berhenti berfungsi.

    Bencana kerap membuka hal-hal yang selama ini tidak terlalu terlihat—bahwa kita sangat bergantung pada ruang sosial yang sederhana tapi memiliki daya tahan kuat.

    Di Banda Aceh, warung kopi menegaskan hal itu. Warung kopi tidak lagi hanya menjadi tempat menikmati kopi Gayo, tetapi menjadi simbol bahwa solidaritas, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi tetap bertahan meski listrik padam dan jaringan internet hilang.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Foto dan Penulis: Rizanna Rosemary (Lecturer at Department of Communication Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Syiah Kuala) dan Alfi Rahman (Lecturer at the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Syiah Kuala; Director of the Research Center for Social and Cultural Studies (PRISB), and Researcher at the Tsunami and Disaster Mitigation Research Center Universitas Syiah Kuala

  • Tim UGM Siapkan Desain Hunian Sementara bagi Korban Banjir Sumatera Berbahan Kayu yang Hanyut

    Tim UGM Siapkan Desain Hunian Sementara bagi Korban Banjir Sumatera Berbahan Kayu yang Hanyut

    7cloud.asia – Universitas Gadjah Mada melalui melalui tim penelitian “Tangguh” yang merupakan kolaborasi antara Arsitektur, Teknik Sipil, serta Perencanaan Wilayah dan Kota tengah merencanakan proyek desain hunian sementara yang layak bagi para korban banjir Sumatera.

    Mock up hunian sementara untuk korban banjir Sumatera tersebut dibangun di Lab Struktur, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik, UGM, Jumat (19/12/2025).

    Ada pun para peneliti yang terlibat dalam tim ini ialah Prof. Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., Ir. Ashar Saputra, ST, MT, Ph.D.,IPM., ASEAN.Eng., Maria Ariadne Dewi Wulansari, S.T., M.T., Atrida Hadianti, S.T., M.Sc., Ph.D., dan Ardhya Nareswari, S.T., M.T., Ph.D.

    Nares, salah satu peneliti mengungkapkan, konsep hunian sementara untuk korban banjir Sumatera ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

    Masifnya kerusakan bangunan yang mencapai puluhan ribu unit, serta lokasi terdampak yang bersifat remote dan sulit diakses, membuat proses pemulihan dan pembangunan hunian tetap akan memakan waktu puluhan tahun.

    Baca: Korban banjir Sumatera di Zona Merah khawatirkan masa depan mereka

    Sedangkan para penyintas yang belum memiliki tempat tinggal yang layak tak mungkin menunggu dalam waktu selama itu. Ia menilai bahwa terpal dan tenda darurat saja tak cukup layak untuk memfasilitasi para korban banjir Sumatera.

    “Berarti, bisa jadi warga itu akan berada di lokasi itu sebelum ada hunian yang tetap, itu pasti dalam jangka waktu yang lama. Jadi, terpal atau tenda sementara rasanya kok kurang manusiawi,” katanya, Jumat (19/12/2025)

    Adapun prinsip hunian transisi tersebut menurutnya harus memanusiakan penyintas, dengan hunian berukuran standar, dan berbasis keluarga bukan komunal.

    Lalu, menggunakan bahan lokal yang dapat didaur-ulang, dalam hal ini adalah kayu hanyutan banjir yang tersedia di lokasi. Hunian sementara ini juga menggunakan teknologi sederhana dengan hubungan antar kayu tanpa takikan.

    “Yang tidak kalah penting pelibatan penyintas pada proses pembangunan, untuk meningkatkan rasa kepemilikan,” paparnya.

    Baca: Bendera Putih berkibar, pemerintah diminta buka keran bantuan untuk korban banjir Sumatera

    Soal struktur rancangan, Ashar Saputra, menyebutkan konsep huntar dan huntap yang mereka buat menggunakan bahan papan kayu berukuran 3 x 12 cm.

    Material utama yang dipilih adalah kayu yang berasal dari hanyutan banjir. Kayu relatif tahan hingga 3–4 tahun dalam berbagai kondisi cuaca.

    “Strukturnya hanya pakai baut saja dan alatnya hanya bor. Harapannya itu, sangat sederhana sehingga orang awam dapat membuat rumahnya sendiri. Tempel, gapit, baut,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, melalui konsep ini, di mana masyarakat sendiri yang membangun, maka hunian ini akan lebih cepat terwujud.

    “Dari pada kita harus menunggu satu rumah jadi satu-satu. Masyarakat juga akan merasa lebih memilki, karena ikut serta dalam pembuatannya,” tegasnya.

    Baca: Aksi pengibaran bendera putih desak penetapan status Bencana Nasional

    Ashar memperkirakan masa pakai hunian sementara ini sekitar 3–5 tahun, mengingat proses perencanaan rumah permanen sangat lama, mulai dari penyusunan hazard map hingga penentuan lokasi yang dapat dihuni maupun lokasi relokasi.

    Proyek hunian sementara ini, sebelumnya telah dilakukan di kawasan-kawasan lain yang terdampak bencana, seperti Jogja, Lombok, dan Palu.

    Oleh karena itu, Nares mengungkapkan bahwa setiap lokasi memiliki kekhasan tersendiri sesuai kondisinya masing-masing.

    Desain disesuaikan dengan ketersediaan material, kondisi tanah, topografi, budaya setempat, kebiasaan pemanfaatan ruang seperti keberadaan teras untuk bersosialisasi, serta modal sosial yang ada di masyarakat.

    Desain tetap mengacu pada standar minimum hunian sementara 36 meter persegi yang telah ditetapkan.

    Baca: Korban meninggal akibat banjir Sumatera capai 1071 orang

    “Kalau di Lombok waktu itu pakai baja, lokasinya masih memungkinkan untuk membawa baja dari Pulau Jawa. Kalau Sumatera, lebih susah. Jadi, pemilihan material itu juga sangat tergantung lokasinya,” jelasnya.

    Nares pun menjelaskan bahwa saat ini, proyek  hunian sementara untuk korban banjir Sumatera berada pada tahap mock-up dan perancangan teknis.

    Tahap selanjutnya adalah penyusunan brosur, poster, dan modul pelatihan agar masyarakat lokal dapat membangun hunian transisi secara mandiri dan lebih cepat pulih pascabencana.

    “Ya harapannya, nanti kita susun juga modul untuk pelatihan, karena kita ingin warga lokal sendiri yang melaksanakan supaya mereka bisa lebih cepat mendapat rumah mereka kembali,” pungkasnya.

  • Kibarkan Bendera Putih: Kondisi Korban Banjir Sumatera Tidak Baik-baik Saja

    Kibarkan Bendera Putih: Kondisi Korban Banjir Sumatera Tidak Baik-baik Saja

    7cloud.asia – Dalam beberapa hari terakhir, media melaporkan banyak masyarakat Aceh terutama di daerah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor atau banjir Sumatera, mengibarkan bendera putih.

    Bendera putih itu banyak ditemukan di daerah yang cukup parah terdampak banjir Sumatera, seperti Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Utara, Pidie Jaya, hingga Banda Aceh.

    Masyarakat yang terdampak bencana banjir Sumatera di Aceh kepada media mengaku, pengibaran bendera putih ini karena mereka sudah kehabisan daya dan sangat membutuhkan pertolongan.

    Warga menilai penanganan bencana banjir Sumatera, khususnya Aceh, berjalan lamban. Hampir tiga pekan sejak banjir melanda, bantuan dinilai belum mencukupi. Kondisi ini sangat berbeda dengan saat tsunami melanda Aceh pada 2004 silam.

    Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyebut pengibaran bendera putih ini merupakan panggilan solidaritas terhadap komunitas di luar provinsinya.

    “Bendera putih, kalau kami artikan, semua masuk, sebagai solidaritas, rasa simpati, dan rasa ingin dibantu,” kata Muzakir, di Aceh Utara, Kamis (18/12/2025).

    Baca: Pemerintah diminta segera buka keran bantuan untuk korban banjir Sumatera

    Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mengungkapkan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat per 19 Desember 2025 telah menewaskan 1.072 orang, melukai sekitar 7.000 orang dan setidaknya 186 orang lainnya masih hilang.

    Aceh menjadi daerah yang paling parah merasakan dampak banjir Sumatera. Merujuk data Posko Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Provinsi Aceh, per 18 Desember 2025, korban terdampak bencana di Aceh mencapai 1.999,948 jiwa.

    Jumlah pengungsi akibat banjir dan longsor mencapai 406,360 jiwa. Adapun korban meninggal telah berjumlah 458 orang. Selain itu, 31 orang masih berstatus hilang.

    Sejumlah daerah di Aceh, seperti Aceh Tamiang juga masih terisolasi karena jalan yang putus belum selesai diperbaiki.

    Apa respons pemerintah pusat?
    Sementara itu pemerintah pusat di Jakarta terus mengklaim Indonesia belum membutuhkan bantuan dari masyarakat internasional dalam menanggapi bencana di Sumatra.

    Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna 15 Desember 2025 menyatakan, tidak menetapkan bencana banjir dan longsor di Sumatra sebagai bencana nasional karena situasi dinilai masih terkendali.

    Baca: Aksi pengibaran bendera putih desak penetapan status Bencana Nasional

    Dia juga menyatakan menolak tawaran bantuan dari negara-negara sahabat untuk menangani bencana tersebut. Para pejabatnya pun menyatakan hal yang sama.  

    Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pengibaran bendera putih oleh masyarakat Aceh ini sebagai “aspirasi warga” dan memahaminya sebagai “kritik dan masukan” kepada pemerintah.

    Hal itu diutarakan Tito menanggapi pertanyaan wartawan dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (19/12/2025) siang. Tito Karnavian lalu berujar bahwa pemerintah “meminta maaf” apabila upaya penanganan pemerintah atas banjir dan longsor di Sumatra dianggap “ada kekurangan”.

    “Dengan segala kerendahan hati, kami meminta maaf ya bila ada kekurangan yang ada, memang kendala yang dihadapi cukup besar, karena medan yang cukup berat,” sambungnya.

    Tito berujar, pemerintah wajib untuk terus bekerja dalam mengatasi berbagai kendala. Dia lalu berjanji bahwa pemerintah akan terus memperbaiki kinerja dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

    Baca: Jalur terputus, Bener Meriah masih terisolasi

    Tito tidak menutupi fakta bahwa penanganan bencana itu tidak terlepas dari peran masyarakat.

    “Uluran tangan dari warga masyarakat telah banyak bantu untuk tahap darurat Sumatera,” katanya seraya mengucapkan terima kasih.

    Merespon pengibaran bendera putih ini, sejumlah kalangan termasuk Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk segera membuka keran bantuan dari negara sahabat bagi korban banjir Sumatera.

    “Bagi ribuan warga yang terkepung lumpur dan kelaparan, bendera putih itu adalah wujud kekecewaan mereka atas kegagalan negara bertindak sigap dan cepat,“ ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid

    Di tengah malapetaka ekologis yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang sudah berlangsung lebih dari tiga pekan, fenomena ini menjadi tamparan keras bagi narasi pemerintah pusat yang selama ini mengklaim situasi “masih terkendali.”

    Esti Utami, dirangkum dari berbagai sumber

  • Solidaritas untuk Korban Banjir Sumatera: Tak Ada Pesta Kembang Api dalam Perayaan Malam Tahun Baru di Jakarta

    Solidaritas untuk Korban Banjir Sumatera: Tak Ada Pesta Kembang Api dalam Perayaan Malam Tahun Baru di Jakarta

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa perayaan malam pergantian Tahun Baru 2026 di Jakarta tidak akan diwarnai dengan pesta kembang api.

    “Saya segera memutuskan kembang api menurut saya juga nggak perlu ada. Jadi pakai (atraksi) drone saja cukup,” kata Pramono di Jakarta Utara, Jumat (19/12/2025).

    Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa perayaan tahun baru tetap akan diselenggarakan, meskipun dikemas secara lebih sederhana.

    Pramono menilai Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sekaligus kota global tetap akan menjadi perhatian dunia, sehingga perayaan pergantian tahun tetap perlu digelar.

    “Tapi yang jelas saya tidak ingin kita menampakkan kemewahan berlebihan dan tidak punya empati dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Pramono juga menyampaikan rencana penyediaan lokasi khusus untuk doa bersama bagi para korban bencana di Sumatera yang akan digelar bersamaan dengan perayaan malam pergantian tahun

    Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa pemprov tidak melarang warga merayakan malam tahun baru dengan cara masing-masing.

    Diganti Cahaya Drone
    Terkait konsep perayaan, Pramono menilai penggunaan kembang api tidak lagi diperlukan. Ia memilih pertunjukan cahaya drone sebagai alternatif utama dalam menyambut tahun baru di Jakarta.

    “Saya segera memutuskan, kembang api menurut saya juga enggak perlu ada. Jadi pakai drone aja cukup. Karena bagaimanapun Jakarta sebagai ibu kota negara akan dilihat negara-negara lain,” jelasnya.

    Ia menambahkan, konsep teknis perayaan malam tahun baru akan disiapkan oleh tim khusus dan segera diumumkan kepada publik.

    “Maka sekali lagi, besok hari Senin ini saya akan putuskan bentuk perayaan tahun baru bagaimana,” ujarnya.

    Pramono kembali menekankan bahwa pilihan perayaan sederhana tersebut merupakan wujud empati Pemprov DKI Jakarta terhadap masyarakat Sumatra yang sedang menghadapi musibah.

    “Yang jelas, saya tidak ingin kita menampakkan kemewahan berlebihan dan tidak punya empati dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatra,” tegas Pramono.

    Meski digelar sederhana, Pemprov DKI Jakarta tetap menyiapkan sejumlah titik hiburan bagi masyarakat. Sebanyak 14 panggung hiburan akan disebar di sepanjang kawasan Jalan Sudirman–Thamrin pada malam Tahun Baru 2026, 31 Desember 2025.

    Kasatpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menyampaikan, ribuan personel akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya perayaan tersebut.

    “Lokasi perayaan tahun baru 2026 direncanakan yaitu 14 titik panggung hiburan sepanjang Jalan Thamrin-Sudirman dan ada 1.682 jumlah personel pengamanan pada perayaan tahun baru,” ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan.

    Selain kawasan Sudirman–Thamrin, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan 10 titik hiburan lain yang tersebar di wilayah kota dan kabupaten administrasi.

    Lokasi tersebut antara lain Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Mal Artha Gading di Jakarta Utara, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, dan kawasan Kota Tua.

    Untuk wilayah Jakarta Selatan, panggung hiburan direncanakan berlangsung di M Bloc, Blok M, M Hub, dan Setu Babakan.

    Sementara di Jakarta Timur, perayaan akan digelar di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Pintu Air Malaka Sari Banjir Kanal Timur (BKT).

    Di Kepulauan Seribu, perayaan malam tahun baru dipusatkan di Pulau Untung Jawa.

  • Korban Banjir Sumatera di Sumbar Mulai Tinggali Hunian Sementara

    Korban Banjir Sumatera di Sumbar Mulai Tinggali Hunian Sementara

    7cloud.asia – Warga yang terdampak banjir Sumatera di Kota Padang, Sumatera Barat, kini mulai menempati hunian sementara (huntara) yang dibangun pemerintah sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana.

    Kehadiran hunian sementara tersebut memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat bencana. Hunian sementara ini dibangun berkat kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Pemerintah Kota Padang, menyiapkan hunian sementara di sejumlah lokasi terdampak dengan memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

    Setiap unit hunian sementara dilengkapi fasilitas dasar yang memadai, seperti sanitasi layak, akses air bersih, jaringan listrik, serta ruang bersama yang dapat dimanfaatkan warga untuk aktivitas sosial.

    Hunian tersebut dirancang sebagai tempat tinggal sementara yang manusiawi, sembari menunggu proses rehabilitasi dan pembangunan hunian tetap.

    Baca: UGM siapkan desain hunian sementara bagi korban banjir Sumatera memanfaatkan kayu yang hanyut

    Terpisah, Anggota Komisi V DPR, Irmawan, mendorong pemerintah mempercepat penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

    Ia menegaskan, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda dalam situasi darurat pascabencana. Irmawan menilai krisis air bersih menjadi persoalan serius karena banyak sumber air warga rusak atau tercemar akibat banjir dan longsor.

    Sejumlah sumur warga tertimbun lumpur, tercemar limbah, bahkan rusak akibat pergerakan tanah sehingga tidak lagi bisa digunakan karena tercemar lumpur dan kotoran,” kata Irmawan dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

    Politisi PKB ini menjelaskan, secara geografis banyak wilayah terdampak berada di kawasan perbukitan dan aliran sungai.

    Saat banjir dan longsor terjadi, sumber mata air tertutup material tanah, jaringan perpipaan rusak, serta instalasi pengolahan air tidak berfungsi. Kondisi tersebut membuat warga sepenuhnya bergantung pada bantuan air bersih dari pemerintah.

    Baca: Korban banjir Sumatera di zona merah khawatirkan masa depannya

    “Bahkan untuk kebutuhan sederhana seperti mandi dan mencuci pakaian masih sangat terbatas. Masih ada warga yang mengenakan pakaian berlumur lumpur karena tidak bisa dicuci akibat kekurangan air bersih,” ujar Anggota DPR dari Dapil Aceh ini.

    Irmawan juga mengingatkan krisis air bersih berpotensi memicu masalah kesehatan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Minimnya air bersih dilaporkan memicu meningkatnya kasus penyakit kulit dan diare di sejumlah titik pengungsian.

    “Banyak anak mengalami penyakit kulit karena tidak bisa membersihkan diri dengan layak. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi krisis kesehatan,” katanya.

    Ketua DPW PKB Aceh itu menambahkan, sebagian warga bahkan harus berhari-hari tidak mandi karena keterbatasan pasokan air bersih.

    Dia mendesak pemerintah agar penyaluran air bersih dilakukan secara masif, merata, dan berkelanjutan, termasuk ke daerah terpencil dan sulit dijangkau.

    “Air bersih bukan sekadar bantuan tambahan, tetapi kebutuhan utama yang menentukan kesehatan, martabat, dan keselamatan warga terdampak bencana,” pungkas Irmawan.

    Baca: Bendera putih tunjukkan kondisi korban banjir Sumatera tidak baik-baik saja

     

  • DPR Dorong Kebijakan Khusus bagi Korban Banjir Sumatera Debitur KUR

    DPR Dorong Kebijakan Khusus bagi Korban Banjir Sumatera Debitur KUR

    7cloud.asia – Anggota Komisi XI DPR Martin Manurung, mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan tambahan khusus bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi korban bencana banjir dan longsor di Sumatra (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat).

    Kebijakan tersebut berupa penghapusan kredit bagi debitur yang masuk dalam kategori korban yang sangat parah.

    Menurut Martin, kebijakan relaksasi berupa restrukturisasi KUR untuk perpanjangan tenor atau penjadwalan sangat baik. Namun pada kenyataannya dampak bencana terhadap masyarakat, khususnya para debitur tidak sama.

    Bahkan ada yang mengalami kehilangan sumber usaha mereka yang menjadi agunan saat pengajuan KUR.

    Baca: Aliran listrik di Aceh Tamiang belum pulih

    Misalnya, usaha pertanian, di mana sawah dan ladang hilang tertimbun material longsor, toko dan perbengkelan habis terbawa banjir, hingga kehilangan keluarga yang seharusnya membantu dalam menjalankan usaha.

    “Kita sangat mengapresiasi kebijakan yang sudah ada saat ini. Terima kasih kepada pemerintah. Namun kita juga harus melihat yang lebih dalam bahwasanya ada banyak korban yang harus diberi kebijakan khusus itu,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025)

    Kebijakan khusus yang dimaksud, terang Martin, dapat berupa pemberian waktu yang lebih panjang sampai keadaan para korban benar-benar stabil, keringanan bunga.

    Atau mungkin kebijakan penghapusan piutang untuk korban yang benar-benar kehilangan keluarga dan seluruh harta bendanya.

    Baca: KKJ kecam pembatasan pemberitaan penanganan banjir Sumatera

    Harus dibuat skema penyelesaian khusus untuk memisahkan debitur tersebut dari skema restrukturisasi biasa, agar tidak menjadi beban berkepanjangan dalam proses pemulihan keadaan.

    “Kehadiran negara dalam bentuk kebijakan ini sangat membantu dalam pemulihan fisik maupun mental para korban,” pungkas Politisi Partai NasDem ini.

    Terpisah, Anggota Komisi II DPR, Indrajaya, meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggratiskan pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat penyintas bencana Sumatra.

    Indrajaya menegaskan, seluruh pelayanan pertanahan bagi penyintas bencana harus digratiskan dan dipermudah, termasuk penerbitan sertifikat pengganti bagi warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen akibat bencana.

    Baca: Masyarakat sipil somasi Presiden karena tak kunjung tetapkan status Bencana Nasional

    Dia meminta korban banjir yang rumahnya rusak dan sertifikatnya hilang atau rusak, negara harus hadir. Pengurusan sertifikat baru harus dibantu dan digratiskan.

    ”Jangan menunggu masyarakat mengurus sendiri, kalau bisa petugas ATR/BPN datang langsung ke rumah-rumah korban,” kata Indrajaya dikutip Parlementaria, Sabtu (20/12/2025).

    Dokumen tanah yang rusak dan hilang akibat banjir menjadi masalah serius. Karena itu, Indrajaya meminta ATR/BPN melakukan pendataan ulang secara proaktif, termasuk membuka pos layanan khusus pertanahan di wilayah terdampak bencana.

    Legislator asal Papua Selatan itu menjelaskan, salah satu persoalan paling serius pascabencana adalah hilangnya batas dan identitas bidang tanah. Patok batas bisa hilang atau bergeser, kontur tanah berubah karena ambles, retak, atau terangkat. Akibatnya, bidang tanah tidak lagi dapat diidentifikasi dengan jelas.