7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi XI Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan pemerintah bisa menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen atau PPN 12 persen tanpa mengubah UU HPP.
Diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyatakan, Pemerintah tetap akan menerapkan kebijakan PPN 12 persen per 1 Januari 2025.
Kebijakan itu mendapatkan banyak kritik karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Kritik antara lain dilontarkan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal yang meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Ia mengatakan, kenaikan PPN 12 persen bakal menurunkan daya beli masyarakat.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty juga menyatakan bahwa kenaikan PPN 12 persen bakal mematikan UMKM.
Pasalnya, UMKM sangat bergantung pada daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah yang kemungkinan akan mengalami penurunan daya beli setelah harga barang dan jasa naik imbas kenaikan PPN.
Baca: Ganjar Pranowo pertanyakan apakah kebijakan PPN 12 persen sebuah keadilan
Belakangan Ketua DPR Puan Maharani juga meminta pemerintah untuk mengantisipasi dampak penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada 1 Januari 2025.
Dia berpandangan bahwa kebijakan tersebut dapat memicu terjadinya inflasi sekaligus semakin melemahkan daya beli masyarakat yang saat ini sudah menurun.
“Dampak bisa terjadi kepada masyarakat ketika produsen dan pelaku usaha menaikkan harga produk secara antisipatif sehingga memicu inflasi naik semakin tinggi. Ini yang harus diantisipasi,” ujar Puan dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024) seperti dikutip Kompas.com.
Menanggapi sikap pemerintah yang tetap akan menerapkan PPN 12 persen pada 1 Januari mendatang, Dolfie AFP yang turut merumuskan UU HPP mengatakan, undang-undang pajak memberi keleluasaan pada pemerintah untuk mengatur soal pajak dengan syarat berkonsultasi lebih dulu dengan DPR
“Kalau mau turunin tarif boleh, tapi minta persetujuan DPR,” ujar Dolfie pada awak media di Gedung DPR, akhir November lalu.
Dolfie menyatakan, DPR sebenarnya pernah bertanya pada pemerintah apakah tetap bakal menaikkan PPN 12 persen di tahun 2025. Namun, pihak pemerintah menjawab menunggu arahan dari presiden.
Baca: Ketimbang PPN 12 persen, pemerintah didorong terapkan pajak yang adil
Saat itu, Dolfie menduga belum ada arahan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto soal kebijakan itu. Karena kalau itu diturunkan menjadi 11 persen saja misalnya, maka pemerintah kehilangan pendapatan Rp 50 triliun kira-kira.
Aturan terkait pajak tertera pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
Adapun sistematika UU HPP terdiri dari 9 bab dan 19 pasal. UU ini telah mengubah beberapa ketentuan di UU lainnya, di antaranya UU KUP, UU Pajak Penghasilan, UU PPN, UU Cukai, dan UU Cipta Kerja.
Dolfie mengatakan bahwa pembahasan RUU HPP didasarkan pada surat presiden serta surat keputusan pimpinan DPR tanggal 22 Juni 2021 yang memutuskan bahwa pembahasan RUU KUP dilakukan oleh komisi XI bersama pemerintah.
Fraksi yang menyetujui adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP. Sedangkan satu fraksi yang menolak adalah PKS.
Dalam paparan Dolfie, PKS menolak RUU HPP karena tidak sepakat rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen. Menurutnya, kenaikan tarif akan kontra produktif dengan proses pemulihan ekonomi nasional.
Baca: KSPI menolak kebijakan PPN 12 persen
PKS juga menolak pengungkapan sukarela harta wajib pajak (WP) alias tax amnesty. Pada pelaksanaan tax amnesty tahun 2016, PKS juga menolak program tersebut.
“Sementara fraksi PDIP menyetujui karena RUU memperhatikan aspirasi pelaku UMKM dengan tetap berkomitmen bahwa bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat, jasa pendidikan, jasa kesehatan, transportasi darat, keuangan, dibebaskan dari pengenaan PPN,” ucap Dolfie.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengaku heran dengan respons kritis PDI Perjuangan terhadap kebijakan PPN 12 persen.
Rahayu mengungkit bahwa ketika rancangan beleid itu dibahas di DPR dalam Rancangan Undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP), PDI Perjuangan merupakan fraksi yang mendapatkan jatah kursi ketua panitia kerja (panja) melalui kadernya, Dolfie Othniel Frederic Palit.
“Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDI-P berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen,” kata Rahayu dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Sabtu (21/12/2024) malam.
Kemenakan Presiden RI Prabowo Subianto itu bilang, banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng tertawa mendengar respons kritis PDIP itu.
“Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya,” lanjut dia. Diterima Penuh dalam Perbedaan Artikel Kompas.id
“Padahal mereka saat itu Ketua Panja RUU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?” tambah Saras.
