ruangkota

Tag: banjir sumatera

  • Komisi V DPR Dorong Percepatan Pembangunan Hunian Tetap Bagi Korban Banjir Sumatera

    Komisi V DPR Dorong Percepatan Pembangunan Hunian Tetap Bagi Korban Banjir Sumatera

    7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras mendorong percepatan relokasi lahan hunian tetap (huntap) sebagai langkah strategis dalam proses pemulihan pascabencana banjir Sumatera. 

    Hal ini agar masyarakat terdampak banjir Sumatera dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman.

    Dia menekankan bahwa percepatan pembangunan hunian membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus optimalisasi aset negara untuk menjamin ketersediaan lahan yang siap bangun.

    “Kami berharap penyediaan lahan untuk hunian tetap dapat segera direalisasikan, baik dari tanah pemerintah, BUMN, maupun PTPN, kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Perumahan melalui pembangunan rumah-rumah tetap,” ujar Andi dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah kementerian dan mitra di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (30/12/2025).

    Baca: BNPB terima 34.000 permohonan hunian dari korban banjir Sumatera

    Andi menjelaskan, untuk rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, pemerintah dapat memanfaatkan berbagai skema bantuan yang telah tersedia, seperti Bedah Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    Selain itu juga ada bantuan rehabilitasi dari Kementerian Sosial, termasuk program bantuan sosial hingga puluhan juta rupiah.

    Selain percepatan hunian tetap, Andi juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pembangunan rumah pascabencana melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lokasi terdampak.

    Hal ini termasuk kayu gelondongan yang terbawa oleh arus banjir agar tidak menjadi limbah dan dapat digunakan sebagai material pembangunan rumah.

    Baca: Sebanyak 22 desa lenyap diterjang banjir Sumatera

    “Mungkin diperlukan diskresi terkait pemanfaatan kayu-kayu gelondongan tersebut agar dapat difungsikan untuk pembangunan rumah sehingga mampu menekan pembiayaan, baik dari APBN maupun CSR,” jelasnya.

    Per 28 Desember 2025, jumlah rumah rusak berat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 47.149 unit.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pekerjaan pembangunan huntara menyesuaikan dengan arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di Aceh sendiri, saat ini fokus pembangunannya baru di dua wilayah yakni Aceh Tamiang dan Bener Meriah.

    “Kami sudah berkomunikasi dengan dua Bupati terkait, mungkin dalam waktu dekat, yang cepat mungkin akan ada di Tamiang karena lahan sudah siap. Kemudian sudah dua hari terakhir ini kami sudah melakukan pematangan lahan, mungkin hari ini satu contoh unit sudah bisa berdiri,” kata Dody, dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pasca Bencana dengan K/L Daerah Terdampak, disiarkan melalui Youtube DPR RI, Selasa (30/12/2025).

  • Masyarakat Sipil yang Kritisi Penanganan Banjir Sumatera Kena Teror

    Masyarakat Sipil yang Kritisi Penanganan Banjir Sumatera Kena Teror

    7cloud.asia – Teror dialami aktivis dan influencer yang bersuara kritis terhadap penanganan bencana banjir Sumatera.

    DJ Donny, pemengaruh dan kreator konten asal Aceh, Sherly Annavita, mengunggah kabar tentang vandalisme di mobil pribadi serta kiriman sekantung telur busuk ke tempat tinggalnya. Keduanya juga menerima surat bernada mengancam.

    Terakhir, rumah manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mendapat kiriman bangkai ayam pada Selasa, (30/122025). Bangkai ayam itu ditemukan di teras rumah pada Selasa pagi, tanpa pembungkus apa pun.

    Di kaki ayam tersebut terikat plastik berisi kertas bertuliskan pesan “JAGALAH UCAPANMU APABILA ANDA INGIN MENJAGA KELUARGAMU, MULUTMU HARIMAUMU”.

    Pada Selasa dini hari, Iqbal memang sempat mendengar suara ‘gedebuk’ di teras rumahnya. Namun, baru sekitar pukul 05.30 WIB, anggota keluarga Iqbal menemukan bangkai ayam tersebut. Iqbal kemudian memeriksa sambil mendokumentasikan kiriman tersebut.

    Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menduga kiriman ini sebagai bentuk teror terhadap kerja-kerja Iqbal Damanik sebagai pengkampanye Greenpeace.

    Baca: Demonstrans aksi Agustus 2025 meninggal dalam tahanan

    Apalagi, ada pola teror serupa yang juga menimpa masyarakat sipil, jurnalis, dan pegiat media sosial dalam beberapa waktu belakangan. Lewat media sosialnya, disjoki asal Aceh, DJ Donny, mengabarkan bahwa ia pun mendapat kiriman bangkai ayam.

    Leonard mengatakan, sulit untuk tak mengaitkan kiriman bangkai ayam ini dengan upaya pembungkaman terhadap orang-orang yang gencar menyampaikan kritik atas situasi Indonesia saat ini.

    “Ada satu kemiripan pola yang kami amati, sehingga kami menilai ini teror yang terjadi sistematis terhadap orang-orang yang belakangan banyak mengkritik pemerintah ihwal penanganan bencana Sumatera,” kata Leonard.

    Belakangan ini, Iqbal Damanik melalui akun media sosial pribadinya kerap menayangkan unggahan tentang banjir Sumatera dan respons pemerintah dalam menangani bencana tersebut.

    Sejumlah juru kampanye Greenpeace juga banyak bersuara lewat wawancara media maupun media sosial. Berbagai pernyataan tersebut berangkat dari temuan tim yang pergi ke lapangan pascabencana, serta temuan dan analisis Greenpeace.

    Namun dalam beberapa hari terakhir, Iqbal banyak menerima serangan di kolom komentar unggahan media sosialnya, juga pesan bernada ancaman lewat direct message Instagram.

    Baca: Kriminalisasi terhadap pemengaruh Ferry Irwandi

    Leonard mengatakan, kritik publik, termasuk pengkampanye Greenpeace, terhadap cara pemerintah menangani banjir Sumatera ini sebenarnya lahir dari keprihatinan dan solidaritas terhadap para korban.

    Apalagi di balik banjir Sumatera ini ada persoalan perusakan lingkungan, yakni deforestasi dan alih fungsi lahan yang terjadi menahun, yang terjadi atas andil pemerintah juga.

    “Belum lagi pemerintahan Prabowo malah akan membuka jutaan hektare lahan di Papua, yang bakal merugikan Masyarakat Adat dan memperburuk dampak krisis iklim,” ujar Leonard.

    Greenpeace Indonesia mengecam maraknya upaya teror terhadap masyarakat sipil, mulai dari aktivis, jurnalis, hingga pegiat media sosial. Kritik publik mestinya tak diperlakukan sebagai ancaman, melainkan ekspresi demokrasi dan pengingat bagi kekuasaan untuk tetap akuntabel. Kebebasan berbicara merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi.

    “Upaya teror tak akan membuat kami gentar. Greenpeace akan terus bersuara untuk keadilan iklim, HAM, dan demokrasi,” tutup Leonard.

  • Teror dan Intimidasi Dialami Kelompok Kritis, Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Solidaritas Warga Jaga Warga

    Teror dan Intimidasi Dialami Kelompok Kritis, Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Solidaritas Warga Jaga Warga

    7cloud.asia – Di penghujung tahun 2025 sebelum menyambut tahun baru, warga disuguhi kondisi tidak menyenangkan, yakni teror dan intimidasi terhadap warga negara yang kritis terhadap penanganan banjir Sumatera.

    Serangan teror dan intimidasi diterima warga yang kritis dan pemengaruh di media sosial, antara lain Iqbal Damanik (Aktivis Greenpeace), Ramond Dony Adam (DJ Donny), Sherly Annavita, Virdian Aurellio, dan @pitengz_oposipit

    Koalisi Sipil yang beranggotakan 91 lembaga dan kolektif serta 51 individu menilai, teror ini menjadi penanda yang sah untuk menyebut bahwa wajah anti demokrasi dan otoritarian benar-benar terjadi dan dipraktikkan secara telanjang.

    ”Ini adalah sebuah serangan terhadap nilai demokrasi dan kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat yang dijamin oleh konstitusi dan regulasi,” demikian Koalisi Sipil dalam pernyataannya kepada media, Rabu (31/12/2025).

    Serangan secara masif dan sistematis yang dialami kelompok kritis juga pemengaruh ini bahkan dipelintir oleh para pendengung di media sosial, seolah-olah teror yang dialami adalah kebohongan.

    Teror serupa juga terjadi jelang dan saat pengesahan RUU TNI yang mengalami penolakan masif oleh publik.

    Saat itu teror dan intimidasi terhadap beberapa aktivis HAM, mulai dari dibuntuti dan dimonitor kantornya, diblokade kendaraannya di tengah jalan raya, ancaman via telpon dan Whatsapp, didatangi rumahnya, dan tindakan lainnya.

    Koalisi Sipil menilai, serangan dan teror ini menunjukkan dua kegagalan penyelenggara negara untuk menjaga dan melindungi warga negara.

    Baca: Teror terhadap warga yang kritisi penanganan banjir Sumatera

    Pertama, penyelenggara negara telah membiarkan serangan teror dan intimidasi terjadi tanpa ada respon dan sikap yang tegas untuk menghukum para pelaku teror dan intimidasi.

    Seperti diketahui, sejumlah korban teror dan intimidasi merupakan individu yang lantang dalam menyampaikan kondisi, fakta dan pandangannya terkait dengan lambannya pemerintah dalam merespon dan menanggulangi bencana yang ada di Sumatera.

    Kedua, penyelenggara negara gagal untuk mendengarkan dan juga mengurai aspirasi kritis warga negara dan menormalisasi bentuk-bentuk tindakan yang mengabaikan suara publik dalam penanganan bencana dan sejumlah isu publik lainnya.

    Pemerintah dinilai anti kritik, seakan lupa bahwa warga negara adalah bagian paling penting dalam setiap urusan dan kebijakan publik yang diambil oleh penyelenggara negara.

    Publik juga merupakan bagian paling penting dalam ruang pengawasan agar jalannya pemerintahan tetap akuntabel dan tidak mengarah pada kekuasaan yang sewenang-wenang.
    Kegagalan ini semakin membuktikan bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara.

    Warga Jaga Warga
    Kepedulian dari warga yang kritis termasuk para pemengaruh di media sosial terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana di Sumatera adalah sebuah ekspresi solidaritas dan tanggung jawab yang menunjukkan kecintaan dan keberpihakan mereka terhadap warga negara yang mengalami duka dan luka.

    Ekspresi publik yang mereka sampaikan di sejumlah media sosial adalah merupakan respon natural dari nilai solidaritas.

    Teror dan intimidasi kepada mereka yang kritis adalah sebuah pelecehan terhadap semangat gotong royong dan usaha untuk memulihkan situasi bencana dan juga membantu masyarakat yang sampai sekarang masih belum mendapatkan akses terhadap bantuan pasca bencana.

    Baca: Pembatasan pemberitaan penanganan banjir Sumatera

    Respon buruk dan nirempatik terus didengungkan oleh para pejabat dan penyelenggara negara, mulai dari upaya untuk mengintimidasi media dalam melakukan pewartaan yang positif, serangan dari para pendengung yang tentu mengaburkan fakta dan kondisi sesungguhnya hingga teror dan intimidasi kepada warga negara.

    Intimidasi dan teror yang dialamatkan tidak bisa hanya dilihat sebagai serangan dan/atau ancaman yang sifatnya individual, melainkan harus dilihat sebagai upaya serta tindakan untuk membungkam kritik, partisipasi publik dan melanggengkan ketidakadilan yang terjadi.

    Situasi ini selayaknya menjadi pendorong untuk menjaga satu sama lain. Warga jaga warga.

    Koalisi masyarakat sipil mengajak kepada masyarakat luas untuk terus bersama saling menjaga setiap orang yang hari ini meluapkan ekspresi dan pendapatnya atas buruknya kualitas penyelenggara negara Indonesia.

    ”Solidaritas antar warga dalam situasi krisis adalah bukti paling nyata dan menohok untuk menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintahan ini,” imbuh pernyataan tersebut.

    Koalisi sipil menegaskan bahwa teror, ancaman, intimidasi tidak akan menghambat untuk terus bersuara dan menyajikan kebenaran atas situasi penanganan bencana yang buruk oleh pemerintah.

    Kami akan terus bersama dan membantu warga masyarakat terdampak bencana, menjaga satu sama lain agar tetap berani membongkar kebohongan dan bersama menuntut pertanggungjawaban negara dengan menetapkan status bencana nasional di Sumatera.

    Baca: Demonstrans Aksi Agustus 2025 meninggal dalam tahanan

  • Update Banjir Sumatera: Ketidakjelasan Status Hukum Gelondongan Kayu Hambat Pemulihan

    Update Banjir Sumatera: Ketidakjelasan Status Hukum Gelondongan Kayu Hambat Pemulihan

    7cloud.asia – Sebulan pascabencana ekologi banir Sumatera, polemik keberadaan kayu gelondongan yang terbawa air banjir belum mendapat kejelasan. Gelondongan kayu masih menumpuk di beberapa kabupaten di Provinsi Aceh.

    Wakil Ketua DPR Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa menilai, persoalan tersebut menghambat upaya pemulihan pascabencana ekologi banjir Sumatera karena belum adanya kejelasan status hukum kayu-kayu tersebut.

    Hal itu disampaikan Saan dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah kementerian dan mitra kerja di Kota Banda Aceh, Selasa (30/12/2025) pekan lalu.

    Dalam rapat tersebut, sejumlah kepala daerah menyampaikan keluhan terkait banyaknya kayu gelondongan yang terbawa arus banjir dan hingga kini masih menumpuk di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, serta Kabupaten Aceh Utara.

    Menurut para kepala daerah yang hadir dalam pertemuan tersebut, kayu gelondongan tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat maupun penanganan pascabencana ekologi banjir Sumatera.

    Namun, pemerintah daerah dan masyarakat setempat tidak berani menyentuh atau memanfaatkannya karena khawatir menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

    Baca: Menteri Kehutanan diminta tak lepas tanggung jawab

    “Soal kayu gelondongan tadi memang ada disampaikan ya terkait masalah oleh para bupati. Pada prinsipnya para kepala daerah, khususnya para bupati, meminta dari pemerintah pusat terkait status kayu gelondongan tersebut supaya mereka bisa menangani dengan cepat. Karena ada kekhawatiran kalau kayu itu ditangani, dibersihkan, dan sebagainya, takut nanti ada masalah,” ujar Saan.

    Ia mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat mengenai status hukum kayu gelondongan tersebut.

    Bahkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang disebut belum menerima instruksi resmi apakah kayu-kayu yang terbawa banjir itu dapat digunakan atau justru harus diamankan sebagai barang temuan.

    Kondisi ini, lanjut Saan, membuat penanganan dan pemulihan pascabencana ekologi banjir Sumatera menjadi tidak optimal.

    Padahal, pembersihan kayu gelondongan di sungai maupun wilayah permukiman sangat penting untuk mencegah potensi bencana lanjutan serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

    Untuk itu, DPR berkomitmen menjembatani persoalan tersebut dengan melakukan koordinasi lanjutan bersama pemerintah pusat dan aparat penegak hukum.

    Baca: Masyarakat sipil yang kritisi penanganan banjir Sumatera kena teror

    “Mereka meminta dari pemerintah dan DPR untuk memastikan bahwa ketika mereka menyelesaikan persoalan kayu tersebut tidak ada masalah. Jadi nanti DPR, pas di Jakarta, akan koordinasi dengan aparat penegak hukum,” tegas Saan.

    Saan berharap kejelasan status hukum kayu gelondongan dapat segera diputuskan agar pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk bertindak.

    Dengan demikian, proses pemulihan pascabencana ekologi banjir Sumatera di wilayah terdampak banjir di Aceh dapat berjalan lebih cepat, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Terpisah, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan gelar perkara dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (2/1/2026) terkait kasus temuan kayu gelondongan dalam bencana Sumatera.

    “Sedang menunggu gelar dengan Kejagung. Iya (sedang berlangsung gelar perkara),” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Irhamni, dilansir Kompas.com, Jumat (2/1/2026).

    Oleh karena itu, Irhamni memastikan bahwa pihaknya akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. “Segera tetapkan tersangka,” jelas dia.

    Diketahui, gelondongan-gelondongan kayu di banjir Sumatera ini menimbulkan sorotan soal kerusakan lingkungan yang melatarbelakangi banjir besar yang memakan banyak korban di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Aparat negara pun terlibat menelusuri asal usul kayu gelondongan di banjir Sumatera. Penyelidikan yang dilakukan Dittipidter Bareskrim ini dipertegas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai melakukan rapat tertutup dengan Menteri Kehutanan.

    Baca: Seluruh Rumah Sakit terdampak banjir Sumatera kembali beroperasi

  • Seluruh Rumah Sakit Terdampak Banjir Sumatera Kembali Beroperasi

    Seluruh Rumah Sakit Terdampak Banjir Sumatera Kembali Beroperasi

    7cloud.asia – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera (banjir Sumatera) pada November lalu berdampak signifikan terhadap sektor kesehatan.

    Tercatat sebanyak 87 rumah sakit terdampak, dengan sembilan di antaranya sempat tidak dapat beroperasi. Namun, berkat dukungan lintas sektor, seluruh rumah sakit tersebut kini telah kembali berfungsi.

    “Dalam waktu dua minggu, dengan bantuan semua pihak, seluruh rumah sakit yang terdampak sudah bisa beroperasi kembali,” kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Sumatera, Jumat (2/1/2025).

    Selain rumah sakit, sebanyak 867 puskesmas turut terdampak. Sekitar 180 puskesmas sempat tidak beroperasi, dan hingga saat ini tersisa empat puskesmas di Aceh yang masih dalam proses pemulihan akibat kerusakan berat serta kondisi lumpur yang masih tinggi.

    Baca: Masyarakat sipil yang kritisi penanganan banjir Sumatera kena teror

    Dalam kesempatan itu, Menkes juga menyoroti kondisi pengungsian yang hingga kini masih menampung sekitar 300 ribu jiwa di lebih dari 1.000 titik pengungsian, termasuk 76 desa terpencil dengan akses yang sangat terbatas.

    “Ada daerah yang hanya bisa ditempuh dengan perahu, kendaraan khusus, bahkan sepeda motor trail dengan waktu tempuh sampai enam jam. Ini yang terus menjadi perhatian kami,” ungkapnya.

    Untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan, Kementerian Kesehatan telah mengerahkan dan melakukan rotasi sekitar 3.200 relawan kesehatan, termasuk 500 tenaga dari Kemenkes, dengan dukungan dari sektor swasta, organisasi profesi, serta TNI.

    “Setiap dua minggu kami lakukan rotasi relawan agar pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan pengungsian, tetap berjalan dengan baik,” jelas Menkes.

    Dalam kesempatan tersebut, Menkes mengapresiasi peran Palang Merah Indonesia dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak banjir Sumatera

    Baca: Pembatasan pemberitaan penanganan banjir Sumatera

    Gunadi menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, PMI, dan berbagai mitra menjadi kunci percepatan pemulihan layanan kesehatan.

    Ke depan, Menkes menyampaikan bahwa pemulihan empat puskesmas yang tersisa memerlukan dukungan alat berat berukuran kecil agar dapat menjangkau ruang-ruang fasilitas yang tertimbun lumpur.

    “Kalau bisa ada alat berat kecil dan operatornya, kami harap dalam tiga minggu sampai satu bulan ke depan puskesmas tersebut bisa kembali beroperasi,” pungkasnya.

    Menkes menegaskan pentingnya kecepatan respons dan semangat gotong royong dalam penanganan dampak bencana ekologi di Sumatera.

    “Presiden Prabowo menekankan bahwa kita harus membantu dengan cepat, lalu bergotong royong bersama karena ini adalah masalah kita bersama. Indonesia kuat karena modal sosialnya,” ujar Menkes.

  • Pelajaran dari Banjir Sumatera: Ada Krisis Pendanaan untuk Penanganan Bencana

    Pelajaran dari Banjir Sumatera: Ada Krisis Pendanaan untuk Penanganan Bencana

    7cloud.asia – Beberapa waktu lalu, publik ramai memperbincangkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengklaim belum memerlukan bantuan internasional dalam menangani banjir Sumatera.

    Pernyataan ini menjadi kontras di tengah warga yang ramai-ramai mengibarkan bendera putih. Hingga saat ini, masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan makanan dan air bersih, serta tempat tinggal yang layak. Bahkan masih banyak wilayah terdampak yang akses jalannya masih terputus.

    Kondisi ini menunjukkan bahwa, meski sudah tiga pekan setelah bencana, pemerintah pusat masih gagap dalam merespons banjir Sumatra.

    Kegagapan ini tak lepas dari kesenjangan yang sangat lebar antara kebutuhan anggaran pemulihan dan kapasitas pendanaan bencana yang tersedia.

    Situasi tersebut sangat disayangkan. Sebab, per 18 Desember 2025, bencana banjir Sumatera telah merenggut nyawa sekitar 1.059 orang, 192 orang hilang, dan sekitar 7.000 orang luka-luka. Jumlah pengungsi pun melampaui 600 ribu orang.

    Skala kerusakan juga sangat besar, mencakup 147.236 rumah rusak, serta ribuan fasilitas publik yang secara langsung mengganggu akses masyarakat terhadap layanan dasar.

    Kapasitas pendanaan sangat minim
    Dalam praktiknya, anggaran untuk respons awal bencana bertumpu pada kas daerah melalui Belanja Tak Terduga (BTT).

    Namun, besarnya skala bencana banjir Sumatera kali ini membuat sejumlah kepala daerah menyerah karena kapasitas anggaran mereka tidak mencukupi. Alhasil, ketergantungan pada dukungan pemerintah pusat pun menjadi tidak terhindarkan.

    Sayangnya, anggaran pemerintah pusat yang tersedia baru sekitar Rp3,4 triliun. Ini mencakup dana siap pakai (DSP) (Rp500 miliar), pos anggaran negara 2025 untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB (Rp1,6 triliun), serta perkiraan tambahan pendanaan (Rp1,3 triliun).

    Alokasi itu jelas jauh lebih kecil dari kebutuhan pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak sebesar Rp51,82 triliun. Artinya, terdapat kesenjangan antara kebutuhan dana dengan anggaran yang tersedia lebih dari 15 kali lipat.

    Apalagi, masih ada ketidakpastian lanjutan karena belum ada informasi resmi seputar alokasi anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pada 2026.

    Dana bencana belum berguna
    Sejak 2021, Indonesia telah memiliki skema Pooling Fund Bencana (PFB) yang dirancang untuk menyediakan pendanaan cepat untuk merespons bencana. Dana ini berasal dari berbagai sumber seperti kas negara maupun daerah, investasi, hibah, dan sebagainya.

    Sayangnya, pemerintah seakan tak menggunakan skema PFB ini untuk menangani dampak banjir Sumatra. Padahal, PFB per Maret 2025 lalu telah menghimpun dana sekitar Rp7,3 triliun.

    Absennya PFB untuk banjir Sumatera menegaskan adanya kesenjangan antara desain kebijakan pembiayaan risiko bencana dan praktik respons darurat. Untuk skala bencana seperti ini, pemerintah nampak masih mengandalkan pos anggaran reguler yang jumlahnya jauh dari cukup.

    Kekurangan anggaran juga tak memantik pemerintah untuk membuka opsi realokasi anggaran, seperti yang pernah dilakukan saat pandemi COVID-19. Padahal, ada program yang memakan anggaran begitu besar, seperti Makan Bergizi Gratis dengan anggaran hingga Rp335 triliun dan besarannya masih bisa dirasionalisasi.

    Kondisi ini memperlihatkan bahwa meningkatnya kejadian bencana belum diimbangi kesiapan pendanaan pemerintah yang sepadan. Akibatnya, kesenjangan antara kebutuhan di lapangan dan ketersediaan dana darurat akan terus berulang.

    Bagaimana dengan bantuan internasional?
    Pengalaman penanganan Tsunami Aceh 2004 dan gempa–tsunami Palu 2018 menunjukkan, ketika negara mengakui skala krisis dan membuka ruang kolaborasi nasional–internasional, proses pemulihan dapat lebih cepat. Dampak sosial jangka panjang juga bisa kita redam.

    Sebaliknya, Banjir Sumatera 2025 justru diwarnai sikap pemerintah yang belum menerima bantuan internasional dengan dalih masih mampu. Padahal, penerimaan bantuan dari negara sahabat dan organisasi internasional seharusnya dipandang sebagai upaya mempercepat respons, bukan cerminan ketidakmampuan.

    Menutup pintu terhadap bantuan internasional justru membatasi kemampuan negara untuk bertindak cepat di saat krisis.

    Menunda pemanfaatan bantuan internasional di tengah kesenjangan pendanaan yang begitu besar berisiko mengubah krisis alam menjadi krisis kemanusiaan—sebuah harga yang seharusnya tidak dibayar oleh para penyintas.

    Klaim Indonesia masih mampu juga berlawanan dengan realitas di lapangan. Banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja langsung dengan masyarakat menghadapi keterbatasan serius. Sejumlah warga di Aceh bahkan mengibarkan bendera putih, sebagai simbol mereka sudah tak berdaya dan marah terhadap kelambanan pemerintah.

    Rekomendasi mempercepat pemulihan
    Untuk mempercepat penanganan banjir Sumatera 2025, terdapat dua skenario pendanaan yang dapat ditempuh.

    Skenario pertama adalah mengandalkan APBN melalui realokasi anggaran untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Skenario kedua adalah memadukan APBN dengan bantuan internasional, baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman lunak.

    Sebaliknya, skenario terburuk berisiko terjadi ketika dukungan kas negara tidak memadai dan pemerintah tidak memanfaatkan bantuan internasional.

    Dalam kondisi ini, dampak paling berat akan dirasakan langsung oleh masyarakat, berupa lambatnya penyaluran bantuan, terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar, hilangnya mata pencaharian, serta meningkatnya kerentanan sosial yang mendorong risiko kemiskinan pascabencana.

    Selain terkait pendanaan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan langkah kebijakan yang lebih tegas, termasuk penetapan status Bencana Nasional dan pembukaan jalur bantuan internasional resmi.

    Kepemimpinan bencana yang mumpuni juga tak kalah penting. Pemerintah semestinya menjalankan peran koordinatif seperti Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) pada Tsunami Aceh 2004.

    BRR saat itu menyatukan seluruh dukungan lembaga internasional, LSM, dan dunia usaha untuk mempercepat respons bencana dan pemulihan.

    Pada akhirnya, pilihan pendanaan adalah pilihan politik dan kemanusiaan. Efektivitas negara tidak diukur dari seberapa lama bertahan dengan sumber daya sendiri, melainkan dari seberapa cepat dan efektif ia melindungi warganya di saat krisis.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Juwita Nirmala Sari (PhD Researcher, Monash University)

  • Pemerintah Diingatkan Jangan Lupakan Petani dan Peternak yang Terdampak Banjir Sumatera

    Pemerintah Diingatkan Jangan Lupakan Petani dan Peternak yang Terdampak Banjir Sumatera


    7cloud.asia – Anggota Komisi IV DPR, Rahmat Saleh, menegaskan, kerusakan infrastruktur dan sektor pertanian harus menjadi prioritas utama dalam agenda pemulihan dampak banjir Sumatera

    Di sektor pertanian, khususnya jaringan irigasi, tertimbun longsor. Hamparan ratusan ribu hektare sawah juga kini terkendala karena tertutup lumpur.

    Menurutnya, kondisi sawah yang terendam lumpur menjadi persoalan serius karena berdampak langsung pada keberlangsungan hidup petani. Ia menilai, pemerintah perlu memikirkan skema bantuan konkret, baik dalam bentuk subsidi maupun pengganti pekerjaan sementara.

    “Hati saya terenyuh melihat hamparan sawah yang kini tertutup lumpur. Bagi saudara-saudara kita, sawah bukan sekadar lahan, tapi tumpuan hidup keluarga,” kata Rahmat dikutip Parlementaria, Selasa (6/1/2026)

    Rahmat juga menyoroti besarnya kerugian akibat bencana, tidak hanya secara fisik, tetapi juga ekonomi. Maka dari itu, ia mendorong agar program pemulihan tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemulihan ekonomi petani.

    “Kita dorong program subsidi dan solusi pekerjaan alternatif selama masa pemulihan ini. Selain pembangunan infrastruktur, prioritas kita adalah bagaimana para petani bisa kembali berdaya,” ujarnya.

    Ia menambahkan, anggaran sebesar Rp60 triliun yang disiapkan untuk penanganan bencana dapat menyasar program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat terdampak.

    “Mudah-mudahan, insya Allah, anggaran ini menyasar program-program yang menjadi perhatian kita bersama. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, Sumatera Barat akan segera pulih. Mohon doa dan dukungannya,” tutup Rahmat

    Terpisah, Anggota Komisi IV DPR Hindun Anisah, mengapresiasi penyaluran bantuan bagi peternak yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera.

    “Kami menyambut baik bantuan ini. Selama ini peternak sering kali terabaikan, padahal saat ternak hanyut atau mati, mereka praktis kehilangan mata pencaharian. Dukungan pemerintah adalah kunci agar mereka bisa bangkit kembali. Kendati demikian harus ada pengawasan ketat dalam proses penyalurannya,” ujar Hindun dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Selasa (6/1/2026).

    Menurut data Kementerian Pertanian (Kementan) per 31 Desember 2025, total hewan ternak yang terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mencapai 778.922 ekor.

    Rincian ternak terdampak bencana meliputi: Unggas 622.154 ekor (terbanyak di Aceh dengan 454.543 ekor). Kambing/Domba: 113.325 ekor (terbanyak di Aceh dengan 110.159 ekor dan Sapi/Kerbau: 38.393 ekor (terbanyak di Aceh dengan 36.337 ekor).

    Hindun mengatakan, intervensi pemerintah sangat krusial mengingat peternak tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga modal produksi seperti ternak dan kandang. Menurutnya penyelamatan sektor peternakan bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

    Ia memperingatkan bahwa gangguan pada sektor ini berpotensi memicu kelangkaan serta kenaikan harga daging, telur, dan susu di pasar.

    “Negara tidak boleh abai terhadap efek berantai ini. Jika peternak dibiarkan berjuang sendiri, dampaknya akan membebani masyarakat luas melalui kenaikan harga pangan,” tegas legislator asal Jawa Tengah tersebut.

    Hindun mendesak agar eksekusi bantuan dilakukan secara cepat, transparan, dan tepat sasaran sesuai karakteristik kebutuhan tiap peternak. Ia menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

    “Bantuan harus disesuaikan dengan jenis ternaknya karena kebutuhan peternak sapi berbeda dengan peternak unggas. Ke depan, pemerintah juga harus menyiapkan program pemulihan jangka panjang agar mereka kembali mandiri,” pungkas politisi PKB ini.

  • Banjir Sumatera: Pembangunan yang Hanya Mengejar Pertumbuhan dan Investasi Berdampak Buruk pada Lingkungan

    Banjir Sumatera: Pembangunan yang Hanya Mengejar Pertumbuhan dan Investasi Berdampak Buruk pada Lingkungan

    7cloud.asia – Bencana ekologi banjir Sumatera harus menjadi pengingat bahwa pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan investasi berdampak buruk pada lingkungan.

    Karena itu, ke depan pembangunan harus tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup.

    Anggota Komisi XII DPR, Ateng Sutisna mengungkapkan, sejak jauh hari Komisi XII telah mengingatkan adanya perusahaan tambang yang menguasai konsesi lebih dari 100.000 hektare, namun tidak memiliki kapasitas pengawasan yang memadai.

    Imbasnya, muncul penambangan liar dan perkebunan ilegal di dalam wilayah konsesi tersebut yang dapat memicu bencana ekologis.

    Baca: Banjir Sumatera adalah cermin kegagalan Negara kendalikan kerusakan lingkungan

    Legislator dari Fraksi PKS ini lantas menyoroti banyaknya perusahaan yang belum menuntaskan kewajiban lingkungan, seperti reklamasi pasca tambang dan rehabilitasi kawasan hutan pinjam pakai.

    “Inilah yang kami maksud dengan utang ekologis, dan pemerintah harus mendorong agar segera dituntaskannya persoalan ini,” tegas Ateng dalam keterangannya kepada Parlementaria, Rabu (7/1/2025).

    Meski terdapat moratorium pembukaan lahan perkebunan, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya perusahaan yang memanfaatkan masyarakat untuk membuka lahan secara ilegal.

    Bahkan, hal ini terjadi di kawasan hutan lindung seperti Tesso Nilo, yang kini disebut 60 persen lahannya telah berubah hinggamenjadi kebun sawit.

    Baca: Kemenhut diminta bongkar pelaku ilegal logging yang memicu banjir Sumatera

    “Ini bukan hanya terjadi di hutan produksi, tetapi juga di hutan lindung,” ungkapnya.

    Ateng mengapresiasi pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) serta pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dari Kementerian Kehutanan.

    Pembentukan Satgas ini ia pandang dapat berimbas pada penanganan persoalan lingkungan lebih fokus dan tidak tumpang tindih.

    Menutup pernyataannya, Ateng meminta pemerintah daerah diminta segera menyelesaikan revisi tata ruang berbasis KLHS, perusahaan harus melunasi kewajiban lingkungannya.

    Sementara, masyarakat diserukan tidak lagi mau diperalat oleh pengusaha nakal, serta akademisi diharapkan aktif memberi masukan kebijakan.

  • Politisi PKS Ingatkan Potensi Korupsi Pengelolaan Dana Pemulihan Banjir Sumatera

    7cloud.asia – Anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih mengingatkan pemerintah akan tantangan kompleks revitalisasi infrastruktur, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta bahaya laten korupsi dalam pengelolaan dana pemulihan banjir Sumatera

    Menurutnya, meskipun realisasi janji revitalisasi fisik masih membutuhkan proses, langkah awal Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mutii turun ke lapangan patut disambut positif karena mampu membangkitkan kembali semangat warga sekolah yang tengah terpuruk akibat musibah.

    “Langkah ini menjadi obat karena kehadiran sosok Menteri secara langsung di hari pertama sekolah menjadi buah bibir dan memberikan semangat tersendiri bagi warga sekolah yang terdampak,”kata Abdul Fikri Faqih dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

    Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa belajar dari pengalaman gempa di Lombok dan Yogyakarta sebelumnya, kehadiran fisik pejabat tinggi negara di hari pertama sekolah pascabencana memberikan dampak moral yang jauh lebih signifikan dibanding sekadar bantuan logistik.

    Berdasarkan data sementara yang dikantongi Komisi X, dari total 549 sekolah di wilayah terdampak, sebanyak 394 sekolah mengalami kerusakan dengan rincian 47 unit rusak ringan, 269 rusak sedang, dan 78 unit rusak berat, di mana kondisi terparah berada di Aceh Tamiang.

    Baca: 1009 Sekolah terdampak banjir Sumatera

    Fikri menekankan bahwa penanganan di Aceh Tamiang harus menjadi tolak ukur atau benchmark bagi metode pemulihan di wilayah bencana lainnya.

    Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX ini menjelaskan bahwa kerusakan di SMK tidak hanya menyangkut tembok atau atap, melainkan peralatan praktik vital seperti mesin bubut, mesin sekrap, atau alat otomotif yang sulit digantikan dalam waktu singkat dan berbiaya tinggi.

    Sebagai solusi darurat agar proses belajar tidak lumpuh total, ia menyarankan kementerian mengirimkan alat praktik miniatur dan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Vokasi untuk mengerahkan tenaga ahli guna memperbaiki peralatan yang masih bisa diselamatkan.

    Guna mempercepat proses pemulihan tersebut, Fikri mendesak adanya sinergi lintas kementerian yang kuat, terutama antara Kemendikdasmen, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Dalam Negeri.

    Hal ini dinilai krusial mengingat kewenangan pendidikan yang terdesentralisasi sering kali memunculkan kendala birokrasi, di mana pemerintah kabupaten hanya menangani jenjang SD dan SMP, sementara SMA dan SMK berada di bawah provinsi.

    Baca: Bencana alam membuat anak rentan putus sekolah

    Ia menegaskan tidak boleh ada sekat otonomi daerah yang menghambat hak siswa untuk kembali belajar dengan layak.

    Secara khusus, ia juga memberikan peringatan keras agar pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi.

    Ia mewanti-wanti agar musibah alam tidak berubah menjadi “bencana pemerintahan” akibat praktik korupsi yang menunggangi fase rehabilitasi, mengingat banyaknya preseden buruk pejabat daerah terjerat hukum pascabencana.

    Selain akuntabilitas anggaran, ia juga mendorong penerapan kurikulum darurat yang fleksibel dan menyenangkan (mindful and joyful) serta pelibatan akademisi dalam penyusunan kajian lingkungan untuk mencegah bencana serupa terulang di masa depan demi keselamatan generasi penerus bangsa.

    Komisi X DPR, lanjutnya akan terus memantau realisasi janji pemerintah terkait alokasi anggaran revitalisasi pendidikan tahun 2026, khususnya di wilayah yang mengalami dampak cukup parah.

    Foto: Kemendikdasmen

  • Update Banjir Sumatera: Tiga Puskesmas di Daerah Terdampak Belum Beroperasi

    Update Banjir Sumatera: Tiga Puskesmas di Daerah Terdampak Belum Beroperasi

    7cloud.asia – Memasuki hari ke-41 pasca bencana ekologi banjir Sumatera, masih ada tiga pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang belum beroperasi.

    Ketiga puskesmas tersebut yakni Puskesmas Rusip Antara di Aceh Tengah, Puskesmas Jambur Lak Lak di Aceh Tenggara, dan Puskesmas Lokop di Aceh Timur.

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Sumatra di Grha BNPB, Jakarta, Rabu (7/1/2025) menjelaskan, Puskesmas Lokop mengalami kerusakan paling parah akibat tertimpa kayu besar hingga bangunannya hancur.

    “Yang (di) Lokop ini benar-benar sudah hancur, jadi sekarang sedang kita bangun baru,” ujarnya.

    Baca: Seluruh Rumah Sakit terdampak banjir Sumatera telah kembali beroperasi

    Untuk memastikan layanan tetap berjalan, operasional puskesmas yang rusak dialihkan sementara ke gedung lain, seperti kantor dinas atau fasilitas pemerintah setempat.

    Menkes Budi menambahkan bahwa tahap pemulihan puskesmas menjadi tantangan yang lebih berat karena jumlah fasilitas yang terdampak jauh lebih banyak dibandingkan rumah sakit.

    Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 867 puskesmas terdampak bencana di tiga provinsi. Dari jumlah tersebut, 152 puskesmas mengalami kerusakan berat hingga harus menghentikan operasional sementara.

    Upaya pemulihan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembersihan lokasi, relokasi layanan sementara, hingga pembangunan ulang bagi fasilitas yang mengalami kerusakan total.

    Baca: Pembatasan pemberitaan penanganan banjir Sumatera

    Hingga awal Januari 2026, sebagian besar puskesmas di daerah terdampak banjir Sumatera telah kembali melayani masyarakat.

    Menkes Budi menekankan bahwa peran puskesmas sangat vital, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan harian bagi masyarakat, tetapi juga dalam melayani ratusan ribu pengungsi yang tersebar di lebih dari seribu titik pengungsian.

    Kemenkes mencatat sebanyak 87 rumah sakit terdampak, dengan sembilan di antaranya sempat tidak dapat beroperasi. Namun, berkat dukungan lintas sektor, seluruh rumah sakit tersebut kini telah kembali berfungsi.

    “Dalam waktu dua minggu, dengan bantuan semua pihak, seluruh rumah sakit yang terdampak sudah bisa beroperasi kembali,” kata Budi Gunadi Sadikin pada (2/1/2025) lalu.