7cloud.asia – Anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih mengingatkan pemerintah akan tantangan kompleks revitalisasi infrastruktur, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta bahaya laten korupsi dalam pengelolaan dana pemulihan banjir Sumatera
Menurutnya, meskipun realisasi janji revitalisasi fisik masih membutuhkan proses, langkah awal Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mutii turun ke lapangan patut disambut positif karena mampu membangkitkan kembali semangat warga sekolah yang tengah terpuruk akibat musibah.
“Langkah ini menjadi obat karena kehadiran sosok Menteri secara langsung di hari pertama sekolah menjadi buah bibir dan memberikan semangat tersendiri bagi warga sekolah yang terdampak,”kata Abdul Fikri Faqih dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa belajar dari pengalaman gempa di Lombok dan Yogyakarta sebelumnya, kehadiran fisik pejabat tinggi negara di hari pertama sekolah pascabencana memberikan dampak moral yang jauh lebih signifikan dibanding sekadar bantuan logistik.
Berdasarkan data sementara yang dikantongi Komisi X, dari total 549 sekolah di wilayah terdampak, sebanyak 394 sekolah mengalami kerusakan dengan rincian 47 unit rusak ringan, 269 rusak sedang, dan 78 unit rusak berat, di mana kondisi terparah berada di Aceh Tamiang.
Baca: 1009 Sekolah terdampak banjir Sumatera
Fikri menekankan bahwa penanganan di Aceh Tamiang harus menjadi tolak ukur atau benchmark bagi metode pemulihan di wilayah bencana lainnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX ini menjelaskan bahwa kerusakan di SMK tidak hanya menyangkut tembok atau atap, melainkan peralatan praktik vital seperti mesin bubut, mesin sekrap, atau alat otomotif yang sulit digantikan dalam waktu singkat dan berbiaya tinggi.
Sebagai solusi darurat agar proses belajar tidak lumpuh total, ia menyarankan kementerian mengirimkan alat praktik miniatur dan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Vokasi untuk mengerahkan tenaga ahli guna memperbaiki peralatan yang masih bisa diselamatkan.
Guna mempercepat proses pemulihan tersebut, Fikri mendesak adanya sinergi lintas kementerian yang kuat, terutama antara Kemendikdasmen, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Dalam Negeri.
Hal ini dinilai krusial mengingat kewenangan pendidikan yang terdesentralisasi sering kali memunculkan kendala birokrasi, di mana pemerintah kabupaten hanya menangani jenjang SD dan SMP, sementara SMA dan SMK berada di bawah provinsi.
Baca: Bencana alam membuat anak rentan putus sekolah
Ia menegaskan tidak boleh ada sekat otonomi daerah yang menghambat hak siswa untuk kembali belajar dengan layak.
Secara khusus, ia juga memberikan peringatan keras agar pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi.
Ia mewanti-wanti agar musibah alam tidak berubah menjadi “bencana pemerintahan” akibat praktik korupsi yang menunggangi fase rehabilitasi, mengingat banyaknya preseden buruk pejabat daerah terjerat hukum pascabencana.
Selain akuntabilitas anggaran, ia juga mendorong penerapan kurikulum darurat yang fleksibel dan menyenangkan (mindful and joyful) serta pelibatan akademisi dalam penyusunan kajian lingkungan untuk mencegah bencana serupa terulang di masa depan demi keselamatan generasi penerus bangsa.
Komisi X DPR, lanjutnya akan terus memantau realisasi janji pemerintah terkait alokasi anggaran revitalisasi pendidikan tahun 2026, khususnya di wilayah yang mengalami dampak cukup parah.
Foto: Kemendikdasmen
Leave a Reply