7cloud.asia – Cerita sukses upaya penurunan emisi karbon dan deforestasi Indonesia dari tahun ke tahun, tidak boleh membuat Indonesia lengah terhadap krisis iklim yang makin mengkhawatirkan.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad menanggapi pidato Presiden Jokowi di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G77 dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam rangkaian World Climate Action Summit (WCAS) COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).
Nadia mengakui, sejumlah data dan fakta terkait dengan kesuksesan Indonesia dalam penurunan emisi karbon dan deforestasi sudah dibeberkan Presiden Jokowi pada COP 28.
“Namun, Indonesia harus tetap tegas menuju titik akhir net-zero emisi dengan menyapih bahan bakar fosil, apalagi mengingat bahwa data dan fakta harus dilihat utuh dari berbagai perspektif”, ujar Nadia dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia Senin (5/12/2023).
Baca: Ironi polusi udara saat COP 28
Laporan terbaru Global Carbon Project (GCP) menunjukkan bahwa di tahun 2023 ini Indonesia menduduki sepuluh besar penyumbang emisi terbesar di seluruh dunia.
Jumlah karbon yang dihasilkan Indonesia meningkat sebesar 18,3% dari tahun 2022. Menurut Nadia, ini merupakan peningkatan paling banyak dibandingkan negara-negara lainnya.
Kenaikan emisi karbon Indonesia berasal dari penggunaan energi fosil (khususnya batu bara), alih fungsi lahan, dan deforestasi Indonesia yang tinggi.
Di kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi mengklaim kesuksesan Indonesia dalam menurunkan emisi karbon hingga 42 persen pada 2022, dibandingkan dengan perencanaan Business as Usual (BAU) tahun 2015.
Jokowi juga menyebut sudah bekerja keras untuk memperbaiki pengelolaan Forest and Other Land Use (FOLU), serta mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan.
Baca: Indonesia masuk 10 besar sumber emisi karbon dunia
Jokowi menyebut dalam pengelolaan FOLU, Indonesia terus menjaga dan memperluas mangrove dan merehabilitasi hutan dan lahan, serta menurunkan deforestasi pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir.
Menurut Nadia dari pencapaian yang disampaikan tersebut, masih banyak catatan dan pekerjaan rumah yang masih tertinggal.
“Mencermati klaim penurunan emisi tersebut bersama dengan laporan GCP terbaru, kita menggarisbawahi pentingnya pembukaan data tersebut kepada publik sebagai bentuk transparansi dan memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk memvalidasi capaian tersebut di tingkat tapak,” tegasnya.
Nadia menambahkan, keberhasilan pemerintah Indonesia memang harus diapresiasi karena telah mampu menekan laju deforestasi.
Meskipun demikian, masih banyak ketidaksesuaian antar kebijakan penurunan emisi Indonesia yang justru berpotensi memberikan tekanan untuk pengalihfungsian hutan.
Baca: Indonesia dorong sektor kehutanan sebagai penyerap emisi sektor energi
Nadia mencontohkan, dokumen Enhanced NDC masih memberikan kuota deforestasi 359 ribu hektar per tahun hingga 2030.
Padahal untuk mencapai Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, seharusnya sudah tidak ada lagi ruang deforestasi bagi Indonesia hingga 2030.
Belum lagi, ketidakselarasan antar target pengurangan emisi dari sektor energi dan kehutanan juga berpotensi memberikan ancaman deforestasi yang lebih lanjut.
Nadia meanjutkan, untuk menjalankan kebijakan bauran energi baru terbarukan, pemerintah salah satunya merencanakan melalui co-firing biomassa,
Kebutuhan pelet kayu untuk co-firing biomassa ini salah satunya akan dipenuhi melalui hutan tanaman energi.
Baca: Negara miskin butuh bantuan untuk pangkas emisi karbon
Indonesia , lanjut Nadia, melalui kebijakan FOLU Net Sink 2030 mengejar target pembangunan hutan tanaman yang belum terealisasi seluas 6,11 juta hektar.
“Namun, terdapat catatan hanya ada 2,04 juta hektar yang sudah jelas dapat dikelola. Dari mana selisih kebutuhan tersebut akan diperoleh?” tambah Nadia.
Salma Zakiyah, Program Assistant Hutan dan Iklim Yayasan MADANI Berkelanjutan menambahkan bahwa pembangunan hutan tanaman energi untuk memenuhi target co-firing biomassa akan berpotensi menimbulkan deforestasi baru.
Leave a Reply