Tag: kemacetan

  • LRT Jabodebek Mulai Diujicobakan 12 Juli 2023, Kesiapan Capai 95 Persen

    LRT Jabodebek Mulai Diujicobakan 12 Juli 2023, Kesiapan Capai 95 Persen

    7cloud.asia – Jelang operasi komersial pada Agustus nanti, progres pembangunan LRT Jabodebek dilaporkan telah mencapai 95 persen.

    Keberadaan LRT Jabodebek diharapkan akan akan mengurangi angka kemacetan yang menjadi masalah serius di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, memastikan pengurangan kemacetan berkat beroperasinya LRT Jabodebek akan cukup signifikan.

    Baca: Metamorfosa Kota Jakarta lewat penataan transportasi publik

    Pada Rabu (28/6/2023) kemarin, Menhub Budi Karya melakukan inspeksi proyek pembangunan LRT Jabodebek dengan didampingi Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. 

    Keduanya naik LRT Jabodebek dari Stasiun Dukuh Atas Jakarta ke Stasiun Jatimulya, Bekasi Timur. Setelah itu kembali ke Stasiun Halim, Jakarta.

    “Pada tanggal 12 Juli nanti, kita mulai lakukan ujicoba operasional terbatas dengan tarif Rp 1 yang dilakukan oleh KAI. Diharapkan pada 18 Agustus 2023 akan diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan beroperasi secara komersial,” kata Budi Karya Sumadi, dalam keterangannya, dikutip Kamis 29 Juni 2023.

    Baca: Stasiun Manggrai akan menjadi stasiun sentral, seperti ini grand desainnya

    Keberadaan LRT Jabodebek ini, jelas Budi Karya Sumadi, bisa memangkas waktu perjalanan yang biasanya jika menggunakan kendaraan pribadi 2 jam.

    Waktu tempuh LRT Jabodebek dari Stasiun Dukuh Atas ke Harjamukti Cibubur hanya 39 menit. Lalu dari Stasiun Dukuh Atas ke Stasiun Jatimulya, Bekasi Timur selama 43 menit.

    “Ini lebih cepat dibandingkan menggunakan kendaraan sekalipun lewat tol, yang waktu tempuhnya bisa sekitar 2 jam. Dengan naik LRT Jabidebek mampu memangkas waktu sepertiganya. Ini angka yang signifikan,” tutur Budi Karya Sumadi. 

    Baca: Stasiun Tanah Abang direnovasi, kapasitasnya naik tiga kali lipat

    Ketika beroperasikan penuh, diharapkan LRT Jabodebek bisa mengangkut 80.000 hingga 110.000 penumpang sehari. Dalam kondisi normal, setiap rangkaian LRT Jabodebek bisa menngangkut sekitar 740 penumpang, dan pada kondisi padat bisa mencapai 1.308 penumpang dengan konfigurasi 174 duduk dan 566 berdiri.

    LRT Jabodebek terdiri dari 31 rangkaian dengan masing-masing rangkaian 6 kereta, sehingga terdapat total 186 unit kereta. Kereta tersebut menggunakan lebar ganda 1.435 dengan sumber listrik disalurkan melalui rel ketiga.

    LRT Jabodebek menggunakan teknologi grade of automation level 3 atau GoA3 yang mampu berjalan secara otomatis atau tanpa masinis dengan sistem persinyalan moving block CBTC, sehingga memungkinkan kapasitas kereta lebih besar, serta headway bisa dipersempit menjadi 3 dan 6 menit.

    Baca: Kereta Cepat Jakarta Bandung juga siap beroperasi

    Terpisah, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Risal Wasal mengatakan bahwa persiapan dan pembangunan LRT Jabodebek sudah mencapai 95,09 persen.

    “Tinggal pekerjaan kalibrasi sistem operasi yang belum rampung,” ujar Risal Wasal, dalam keterangan pers yang dikutip dari Antaranews.com Kamis (29/6/2023).

    Tidak hanya pengerjaan fisik, izin operasional diupayakan selesai pada Juli. Dengan begitu pengoperasian perdana atau soft launching LRT Jabodebek bisa berjalan Agustus 2023.

    Baca: Tarik menarik tarif LRT Jabodebek

    Risal memastikan kesiapan operasional LRT Jabodebek, integrasi antarmoda antara layanan LRT Jabodebek dengan layanan moda transportasi lainnya juga tengah disiapkan.

    “Integrasi antarmoda merupakan salah satu aspek penting yang harus disiapkan sebelum dioperasikan,” kata dia.

    Beberapa moda transportasi lain yang akan terhubung dengan LRT Jabodebek seperti TransJakarta, bus kota, KRL, MRT, Jaklingko, angkot, dan beberapa moda transportasi umum lainnya.

    Baca: Tantangan pengunaan bus listrik untuk angkutan massal

    Terkhusus untuk Stasiun LRT Halim, dia memastikan akan terhubung dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB) dan beberapa moda lainnya seperti TransJakarta, RoyalTrans, serta taksi, dantravelyang sudah disiapkan tempat pemberhentian khusus.

    Dengan persiapan tersebut, dia berharap LRT Jabodebek bisa beroperasisesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

  • Jika Pembatasan Kendaraan Bermotor Sukses, Jakarta Bisa Ucapkan Bye-bye Kemacetan dan Polusi Udara

    Jika Pembatasan Kendaraan Bermotor Sukses, Jakarta Bisa Ucapkan Bye-bye Kemacetan dan Polusi Udara

    7cloud.asia – Memburuknya polusi udara di Jakarta dan sekitarnya membuat sejumlah pihak menyoal kebijakan pemerintah dalam membatasi kepemilikan kendaraan bermotor.

    Meski bukan sumber utama, kemacetan akibat tingginya penggunaan kendaraan bermotor juga menjadi penyumbang tingginya polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. 

    Pemerintah dinilai masih gamang dalam terkait kebijakan pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor sehingga kemacetan dan polusi udara di Jakarta tak kunjung teratasi.

     

    Kebijakan yang dimunculkan pemerintah untuk atasi kemacetan yang kemudian memicu polusi udara di Jakarta seolah berjalan sendiri-sendiri dan sering tidak berlangsung lama.

    Baca: Kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dipertanyakan

    Kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) misalnya, hingga kini belum diterapkan, meski sebenarnya kebijakan ini sangat penting untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara di Jakarta.

    Selain ERP, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan sistem ganjil genap, tarif parkir mahal di lokasi-lokasi tertentu.

    Namun pelaksanaan ini masih belum efektif mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta.

    Rahmad Wandi Putra, Transport Associate ITDP Indonesia dalam tulisannya “Manajemen Pengendalian Lalu Lintas: Pendekatan Terpadu Mengatasi Kemacetan” menyebut, harus ada pergeseran paradigma terkait masalah ini.

    Baca: Transisi ke kendaraan listrik dinilai tak selesaikan akar masalah

    Paradigma itu adalah dengan intervensi yang berorientasi pada pengendalian dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor atau TDM. 

    “Beberapa kota telah menerapkan strategi TDM yang komprehensif untuk mengatasi masalah kemacetan, seperti Singapura dan Stockholm, Swedia,” ,” tulis Rahmad dalam artikel yang dirilis di laman resmi ITDP tersebut.

    Pada tahun 2007, Stockholm, Swedia, memperkenalkan pajak kemacetan (yang merupakan push strategy) di pusat kota.

    Saat pertama diterapkan, kebijakan ini mendapatkan penolakan besar-besaran dari masyarakat setempat.

    Baca: Kota ini sukses terapkan konsep TOD, dan ini manfaat yang dirasakan warganya

    Namun pemerintah memitigasi masalah tersebut dengan meningkatkan layanan bus untuk mengakomodasi para pengemudi yang terkena dampak (pull strategy).

    “Hasilnya, terjadi peningkatan 10-15% jumlah penumpang bus ke pusat kota Stockholm dan volume lalu lintas secara keseluruhan menurun sebesar 20%,” terang Rahmad.

    Dari kebijakan ini, pemerintah Swedia mendapatkan sumber pendapatan baru yang kemudian dialokasikan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi Stockholm.

    Contoh lain dari keberhasilan implementasi kebijakan TDM dapat dilihat di Singapura. 

    Baca: Kontroversi kebijakan menurunkan penggunaan kendaraan bermotor di Inggris

    Bahkan sebelum skema Electronic Road Pricing (ERP) diterapkan pada tahun 1998, Singapura telah menerapkan beberapa push and pull strategy untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di kotanya.

    Skema Lisensi Area/Area License Scheme (ALS) dan Sistem Kuota Kendaraan/Vehicle Quota System yang push strategy lainnya diterapkan masing-masing pada tahun 1975 dan 1990 untuk membatasi penggunaan dan pertumbuhan kendaraan bermotor.

    Di sisi pull strategy, selain memperluas sistem bus dan kereta (sistem MRT dan LRT), Singapura juga berhasil menerapkan sistem pembayaran transportasi publik massal yang terintegrasi untuk menghindari kerumitan saat berpindah dari bus, MRT, dan LRT.

    Sistem pembayaran itu saat ini telah ditingkatkan beberapa kali, dari pembayaran luring berbasis kartu pada tahun 2000-an menjadi daring berbasis akun yang dimulai pada tahun 2017.

    Baca: Pengembangan kawasan berkonsep TOD di Jakarta

     

     

    Di Jakarta, pendekatan TDM telah diterapkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas melalui beberapa kebijakan yang bersifat push dan pull.

    Pada tahun 2003, pemerintah memperkenalkan skema “3-in-1“, sebuah push strategy di mana hanya kendaraan berpenumpang banyak (High Occupancy Vehicle/HOV) yang diisi setidaknya tiga orang, termasuk pengemudi, diizinkan untuk melewati koridor-koridor tertentu.

    Namun, kebijakan ini tidak efektif karena munculnya fenomena joki 3-in-1. Kebijakan ini kemudian diubah menjadi Pembatasan Plat Nomor Ganjil-Genap pada tahun 2016.

    Pembatasan ini masih berlaku hingga sekarang, namun penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memicu peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan dalam satu rumah tangga. 

    Baca: Metamorfosa Jakarta melalui penataan transportasi publik

    Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang merumuskan kebijakan mengenai jalan berbayar melalui skema ERP sebagai perbaikan dari kebijakan pembatasan ganjil-genap.

    “Di sisi pull strategy, pemerintah mulai mengoperasikan jalur Bus Rapid Transit (BRT) pertama pada tahun 2004 yang telah diperluas menjadi 251 kilometer,” ujar Rahmad. 

    Jalur MRT pertama beroperasi pada tahun 2019 dan akan diperluas untuk mencakup perpanjangan koridor Utara-Selatan dan penambahan koridor Timur-Barat.

    Pada tahun 2020, Pemerintah Jakarta menerapkan sistem integrasi tarif di bawah JakLingko yang menawarkan insentif bagi warga untuk melakukan perjalanan ke kantor atau berkeliling Jakarta dengan menggunakan transportasi umum.

    Baca: Stasiun Manggarai bakal jadi stasiun sentral Jakarta

    Ada pula upaya lain seperti perluasan trotoar dan infrastruktur bersepeda untuk mempromosikan koneksi first-last mile transportasi tidak bermotor dari dan ke titik transit transportasi publik.

    Menurut Rahmad, penerapan TDM tidak hanya relevan untuk Jakarta, namun juga untuk kota-kota lain di Indonesia karena kemacetan lalu lintas semakin menjadi masalah perkotaan yang umum.

    Belajar dari Jakarta, kota-kota di Indonesia harus mulai menyadari bahwa perluasan jalan, termasuk pembangunan jalan tol dalam kota, bukanlah pendekatan yang efektif dan tepat untuk mengatasi atau mencegah kemacetan.

    Pemkot lebih baik mengalokasikan lebih banyak investasi untuk transportasi publik dan peningkatan aksesibilitas transportasi tidak bermotor.

    Pemkot juga perlu mulai menerapkan langkah-langkah untuk memberikan disinsentif bagi penggunaan kendaraan bermotor pribadi, misalnya dengan meningkatkan manajemen ruang dan tarif parkir.

    Baca: Kota Surabaya pernah jadi kota dengan udara erbersih di Asia Tenggara

     

  • DPRD DKI Jakarta Desak Pembatasan Kendaraan Bermotor Segera Diterapkan untuk Atasi Kemacetan di Jakarta

    DPRD DKI Jakarta Desak Pembatasan Kendaraan Bermotor Segera Diterapkan untuk Atasi Kemacetan di Jakarta

    7cloud.asia – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut pembatasan kendaraan pribadi harus diterapkan usai Jakarta menanggalkan status ibu kota sebagai solusi atasi kemacetan.

    Merujuk data TomTom Traffic Index Ranking 2023, DKI Jakarta menempati urutan ke-30 dari 387 kota yang diukur dari 55 negara di enam benua.

    Tahun sebelumnya, Jakarta tercatat sebagai kota termacet urutan ke-29.

    “Pengurangan jumlah kendaraan harus menjadi target (dalam mengatasi kemacetan, red),” ujar dia melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/4/2024).

    Untuk kurangi kemacetan di Jakarta yang sudah sangat parah, Gilbert menegaskan, penerapan pembatasan kendaraan ini sebaiknya juga diberlakukan pada kendaraan berbasis listrik.

    Baca:Jika-pembatasan-kendaraan-bermotor-sukses-Jakarta-bisa-ucapkan-bye-bye-kemacetan-dan-polusi-udara

    Menurut Gilbert pembatasan kendaraan pribadi merupakan tren kebijakan pemerintah di negara-negara maju di dunia.

    Selain untuk mengatasi kemacetan, pembatasan kendaraan bermotor juga untuk menurunkan polusi udara.

    Tetapi, dia meminta kebijakan pembatasan kendaraan tersebut dibarengi dengan pengelolaan transportasi publik yang baik.

    “Semua kota maju jumlah kendaraan dibatasi. Tetapi transportasi publik massal harus membaik juga agar masyarakat tidak terganggu aktivitasnya. Kalau keduanya dikerjakan, Jakarta pasti tidak macet,” tutur dia.

    Baca:Polusi-udara-di-Jakarta-makin-parah-apa-kabar-pembatasan-kendaraan-bermotor

    Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan kemacetan lalu lintas yang cukup tinggi sebagai salah satu isu strategis di Jakarta.

    Oleh karena itu, Bappenas merekomendasikan penerapan peningkatan nilai pajak kepemilikan kendaraan pribadi dan penerapan jalan berbayar untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

    Selain itu, Bappenas pun merekomendasikan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan bus rapid transit (BRT) dan transportasi berbasis rel (kereta) demi mengatasi kemacetan lalu lintas yang cukup tinggi di Jakarta.

    Merujuk data TomTom Traffic Index Ranking 2023, DKI Jakarta menempati urutan ke-30 dari 387 kota yang diukur dari 55 negara di enam benua.Tahun sebelumnya, Jakarta tercatat sebagai kota termacet urutan ke-29.

    Baca:Pengamat-tata-kota-beri-masukan-soal-dewan-aglomerasi-Jakarta

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengatakan merujuk Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), pemerintah daerah diberi wewenang untuk membatasi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perorangan.

    “Di dalam UU DKJ, pemerintah sepakat dengan DPR memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah Khusus Jakarta, sampai dengan pengaturan jumlah kendaraan yang boleh dimiliki masyarakat,” kata Suhajar.

  • Mampukah Dewan Aglomerasi Atasi Kemacetan, Polusi Udara dan Banjir di Jakarta?

    Mampukah Dewan Aglomerasi Atasi Kemacetan, Polusi Udara dan Banjir di Jakarta?


    7cloud.asia – Banjir, kemacetan dan polusi udara di Jakarta adalah masalah serius yang belum tertangani dengan baik.

    Dengan disahkannya UU Daerah Khusus Jakarta, maka penanganan tiga masalah klasik ini bisa ditangani lebih baik lewat pembentukan Dewan Aglomerasi.

    Akankah Dewan Aglomerasi yang saat ini sedang digodok pembentukannya mampu memenuhi harapan itu, berikut ulasannya sebagaimana telah diterbitkan di VOA Indonesia

    Jakarta merupakan salah satu kota dengan kemacetan dan polusi udara terburuk di dunia. Kondisi ini tak lepas dari belum memadainya fasilitas transportasi publik di Jakarta dan daerah sekitarnya.

    Jakarta memiliki sekitar 10 juta penduduk, namun wilayah Jabodetabek memiliki lebih dari 30 juta penduduk yang sebagian besar bekerja di Jakarta.

    Sehingga, kemudian muncul istilah penduduk Jakarta pada siang hari bisa dua kali jumlah penduduknya pada malam hari.

    Baca: Dinas Lingkungan hidup kawasan aglomerasi Jakarta sepakat kolaborasi tangani polusi udara

    Dalam hal kota dengan kemacetan lalu lintas terburuk di dunia, spesialis navigasi Tom Tom menempatkan Jakarta di peringkat ke-30 tahun lalu. Peringkat pertama dianggap sebagai yang terburuk di antara 387 kota di 55 negara.

    Jakarta memiliki kereta komuter dan bus, tetapi kebiasaan lama terbukti sulit untuk dihilangkan.

    “Transportasi umum saat ini jauh lebih baik daripada 10 atau 20 tahun lalu,” kata Ahmad Gamal, profesor bidang perencanaan kota Universitas Indonesia. “Tetapi orang-orang belum meninggalkan sepeda motor dan mobil mereka.”

    Ditambahkannya, salah satu alasan yang mendasari masalah kualitas hidup ini adalah karena Jakarta dan masyarakat di sekitarnya belum bekerja sama untuk berkoordinasi di tingkat regional.

    “Jakarta punya semua jenis perkantoran, semua industri, tetapi sebagian besar proyek perumahan, mereka mungkin perlu pergi sedikit lebih jauh karena harga tanah di Jakarta jauh lebih mahal,” kata Gamal.

    “Jadi, tentu saja, daerah-daerah yang berdekatan dengan Jakarta memiliki kepentingan yang lebih besar untuk mendorong pembangunan (yang berlebihan).”

    Baca: WFH diusulkan sebagai solusi polusi udara

    Gamal menambahkan pembangunan yang berlebihan di daerah hulu menyebabkan aliran sungai meluap ke hilir di Jakarta dan membanjiri lingkungan perkotaan.

    “Begitu banyak lahan di hulu sungai yang dibangun secara berlebihan dan tidak mampu menyerap banyak air.”

    Kondisi ini menyebabkan banjir sering terjadi setiap kali hujan deras mengguyur daerah hulu Sungai Ciliwung. Banjir menjadi keseharian warga yang tinggal di bantaran sungai, seperti yang dialami Zainuddin.

    Setelah hujan deras, Zainudin dan tetangganya di DAS Ciliwung harus membersihkan lumpur setebal 30 cm di dalam rumah mereka.

    “Kami sudah terbiasa dengan hal ini,” ujar Zainudin, 58, yang mengaku telah tinggal di tepi sungai Ciliwung sepanjang hidupnya.

    Baca: Transportasi berkualitas kunci masalah kemacetan dan polusi udara Jakarta

    Sementara di pesisir Jakarta Utara, pemerintah membangun tanggul laut. Tepat di sisi lain tanggul laut tersebut terdapat Masjid Wal Adhuna yang sudah tidak digunakan lagi karena selalu tergenang.

    Sebagian kecil wilayah Jakarta Utara telah tersapu oleh meningkatknya permukaan air laut akibat perubahan iklim, dan kini berpacu dengan waktu untuk mencegah lebih banyak lagi wilayah Jakarta yang hilang.

    Sekitar 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

    “Bagian utara Jakarta menghadapi tantangan terbesar karena air laut naik, sementara daratannya tenggelam,” kata Gamal.

    Gamal merujuk pada fakta bahwa banyak warga Jakarta mendapatkan air dari berbagai sumur ilegal yang menyedot air tanah, menjadi alasan utama mengapa kota ini sekarang tenggelam.

    Baca: Penataan transportasi publik di Jakarta

    Pemerintah sedang membangun jaringan pipa untuk mengalirkan air bersih ke seluruh kota, namun Gamal mengatakan bahwa proyek tersebut membutuhkan waktu 30 tahun untuk menyelesaikannya.

    Dewan Aglomerasi
    Pemerintah pusat sedang menyusun rencana untuk membentuk dewan Aglomerasi untuk Jakarta Raya untuk mengkoordinasikan semua pemerintah daerah dan lokal.

    Namun, Gamal mengatakan bahwa masih belum jelas apakah dewan ini akan memiliki wewenang yang diperlukan untuk bisa berhasil.

    “Ini akan berhasil jika ada otoritas yang berada di atas pemerintah daerah, yang mendengarkan kebutuhan mereka dan mampu membuat rencana yang mengikat mereka.”

    Sementara itu, orang-orang seperti Andika Hidayatullah mengatakan bahwa mereka hanya berharap pemerintah memikirkan dirinya. “Saya sudah muak dengan kemacetan dan udara yang buruk,” katanya.

  • Makin Banyak Warga Beralih ke Transportasi Publik, Kemacetan di Jakarta Berkurang

    Makin Banyak Warga Beralih ke Transportasi Publik, Kemacetan di Jakarta Berkurang

    7cloud.asia – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan angka kemacetan Jakarta pada 2024 menurun karena banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi publik.

    Hal ini tak lepas dari terbangunnya moda transportasi publik yang terintegrasi secara bertahap di Jakarta, baik itu MRT, LRT, commuter line, TransJakarta hingga MikroTrans.

    “Kita tahu Transjakarta sempat mencapai 1,3 juta pelanggan per hari. Tertinggi selama tahun 2024, demikian pula halnya MRT. MRT sempat menyentuh angka 138 ribu pelanggannya, LRT Jabodebek juga,” kata Syafrin dikutip Antaranews.com Januari lalu.

    Dia menilai, turunnya angka kemacetan Jakarta merupakan hasil kerja sama seluruh pihak, termasuk partisipasi dan peran aktif masyarakat untuk terus menggunakan layanan transportasi publik.

    Syafrin berharap jumlah warga Jakarta yang menggunakan transportasi umum terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

    Baca: Keberadaan transportasi publik di Jakarta makin lengkap dan terintegrasi

    Untuk menurunkan angka kemacetan Jakarta di tahun 2025 ini, kata dia, Dinas Perhubungan DKI juga akan memasifkan dan memperbaiki kinerja lalu lintas.

    Menurut data yang diunggah melalui Instagram @dishubdkijakarta, berdasarkan TomTom Traffic Index 2024, Jakarta meraih peringkat 90 dalam Indeks Kemacetan Dunia dan membaik 60 peringkat dari tahun 2023.

    Dari hasil rilis TomTom Traffic Index, peringkat Jakarta terkait dengan penanganan kemacetan selama tahun 2024 itu membaik 10 persen, tahun lalu 2023 di angka 53 persen kemacetan Jakarta.

    “Kemudian terakhir pada 2024 banyak turun menjadi 43 persen tingkat kemacetan,” jelas Syafrin.

    Untuk mencapai perubahan tersebut, Dishub DKI Jakarta telah melakukan beberapa upaya, seperti perluasan jangkauan angkutan umum, pemantauan arus lalu lintas, penertiban parkir liar

    Baca: Pemprov DKI Jakarta targetkan 55 persen warganya gunakan transportasi publik

    Dishub juga menyiagakan petugas di titik rentan kepadatan, penetapan tarif terintegrasi, dan penyediaan park and ride.

    Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta menyebut transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024-2044 menargetkan 55 persen warga Jakarta menggunakan transportasi publik.

    Jika 55 persen penduduk dapat menggunakan transportasi publik ketika bepergian atau beraktivitas akan membuat kemacetan dan polusi udara lebih mudah dikendalikan.

    Pemprov DKI Jakarta juga mendorong agar 70 persen penduduk di Jakarta dapat berkegiatan di simpul transportasi publik.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

  • Akankah Perluasan TransJakarta Atasi Kemacetan di Jakarta?

    Akankah Perluasan TransJakarta Atasi Kemacetan di Jakarta?

    7cloud.asia – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani mengapresiasi perluasan layanan TransJakarta dengan peluncuran rute baru TransJabodetabek Bogor–Blok M serta perpanjangan Koridor 13.

    Ia berharap, perluasan rute TransJakarta ini dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan kemacetan di Jakarta.

    “Kalau masyarakat semakin banyak yang menggunakan transportasi publik, Insya Allah impian kita untuk mengurangi kemacetan bahkan menghilangkannya bisa tercapai,” katanya Kamis (5/6/2025).

    Menurut Rany, kemacetan masih menjadi salah satu persoalan utama di Jakarta. Ia pun mendukung penuh kebijakan penggunaan transportasi umum setiap Rabu, sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025.

    “Saya juga pendukung program Rabu naik transportasi publik. Saya sudah mencoba sendiri, dan Alhamdulillah nyaman. Mudah-mudahan ke depannya terus dirawat dan dijaga,” tuturnya.

    Baca: Disambut antusias, layanan Transjabodetabek akan diperluas

    Ia juga mengajak seluruh pengguna transportasi umum untuk selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas publik demi kenyamanan bersama.

    Lebih lanjut, Rany menyebut peluncuran rute baru ini sebagai bukti komitmen Pemprov DKI dalam mengatasi kemacetan dan meningkatkan layanan transportasi.

    “Saya mengapresiasi peluncuran rute baru hari ini, juga rute-rute sebelumnya yang menunjukkan bahwa Jakarta peduli bukan hanya pada warganya, tetapi juga pada warga kota-kota pendukung di sekitarnya,” tandasnya.

    Ia menilai, langkah ini akan mempermudah mobilitas warga daerah penyangga yang bekerja di Jakarta sekaligus upaya mengatasi kemacetan. Dengan adanya rute baru dari Transjakarta ini, wilayah Jakarta dan sekitarnya bisa saling terkoneksi.

    ”Jakarta tidak bisa berdiri sendiri, karena sebagian besar warga yang beraktivitas di siang hari justru berasal dari Bogor, Tangerang, dan Tangerang Selatan,” ujarnya.

    Baca: Makin banyak warga Jakarta yang beralih ke transportasi publik

    Rany bersyukur atas kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah daerah di kawasan Bodetabek yang menghasilkan kebijakan transportasi publik yang terintegrasi dan memudahkan masyarakat.

    Sejak pertamakali diluncurkan pada 2004, jumlah penumpang TransJakarta terus mengalami peningkatan. Dilansir dari transjakarta.co.id, pada 2024, Transjakarta telah melayani 371,4 juta pelanggan, dengan rata-rata lebih dari 1 juta pelanggan per hari.

    Angka ini menunjukkan peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan dua tahun sebelumnya, dengan cakupan populasi yang terlayani mencapai 91,7 persen.

    Namun demikian tetap dibutuhkan kebijakan pendukung untuk agar masyarakat beralih dari kendaraan bermotor pribadi ke transportasi publik untuk mengurai kemacetan di Jakarta.

    Dari riset yang dilakukan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) share penggunaan transportasi publik saat ini hanya di angka 10 persen. jauh di bawah target 55 persen pada tahun 2045.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta targetkan 55 persen warga gunakan transportasi publik

  • Kota-kota di Dunia Kehilangan Waktu Ratusan Jam Setahun Akibat Kemacetan, Bagaimana dengan Jakarta?

    Kota-kota di Dunia Kehilangan Waktu Ratusan Jam Setahun Akibat Kemacetan, Bagaimana dengan Jakarta?

    7cloud.asia – Pada Januari lalu, TomTom Traffic Index merilis laporan tahunannya yang menganalisa pergerakan atau kondisi lalu lintas di 500 kota yang tersebar di 62 negara di 6 benua.

    Laporan ini mengungkap tren lalu lintas global pada tahun 2024. Disebutkan, pada tahun 2024, 379 kota dari 500 (76 persen) mengalami penurunan kecepatan rata-rata keseluruhan dibandingkan dengan tahun 2023.

    Meskipun terjadi penurunan, kecepatan rata-rata dalam kondisi optimal, yang dicirikan oleh lalu lintas yang lancar, tetap stabil dan bahkan menunjukkan sedikit peningkatan di sebagian besar kota di dunia.

    Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kecepatan rata-rata yang diamati terutama disebabkan oleh faktor dinamis yang memengaruhi tingkat kemacetan daripada perubahan infrastruktur jalan.

    Kota Paling Lambat
    Pada tahun 2024, Barranquilla di Kolombia adalah kota dengan kecepatan rata-rata terendah.

    Kecepatan rata-rata sepanjang tahun 2024 adalah 10,3 meter per jam yang berarti dibutuhkan waktu hampir 35 menit rata-rata untuk menyelesaikan perjalanan sederhana sejauh 6 mil.

    Tiga kota di India masuk dalam 5 daftar teratas kota paling lambat. London, kota Eropa pertama dalam peringkat tersebut, berada di posisi ke-5, dengan kecepatan rata-rata 11,2 mph di kota tersebut.

    Namun ibu kota Inggris tersebut hanya berada di peringkat ke-150 dalam peringkat kemacetan, yang hanya mengukur faktor dinamis kecepatan lambat.

    Kota paling padat pada tahun 2024
    Tingkat kemacetan hanya memperhitungkan faktor dinamis yang menurunkan kecepatan rata-rata di sebuah kota.

    Dengan tingkat kemacetan sebesar 52 persen, Kota Meksiko adalah kota yang lalu lintasnya memiliki dampak terbesar pada penurunan waktu tempuh dibandingkan dengan kondisi lalu lintas ideal.

    Artinya, pada semua rute yang disurvei sepanjang tahun di seluruh jaringan jalan, waktu tempuh 52 persen lebih lama daripada yang tercatat di Mexico City saat lalu lintas lancar.

    Lantas bagaimana dengan kondisi Jakarta? Dalam laporan TomTom tahun 2024, Jakarta menempati peringkat 90 kota paling lambat di dunia. Ini artinya terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat 25.

    Dipantau dari tomtom.com, tingkat kemacetan di Jakarta mencpai 43 peren dengan rata-rata waktu tempuh Jakarta adalah 25 menit 31 detik untuk setiap 10 kilometernya atau lebih cepat 10 detik dibanding tahun lalu.

    Dalam laporan itu, disebutkan dengan catatan ini maka warga Jakarta kehilangan 108 jam setahun akibat kemacetan pada saat jam-jam sibuk.

    Metodologi
    Indeks Lalu Lintas TomTom menggunakan metrik terpadu untuk memberi peringkat kota-kota ini berdasarkan waktu tempuh rata-rata serta tingkat kemacetan.

    Indeks ini memberikan informasi kota per kota yang dapat membantu perencana kota dan pembuat kebijakan mengatasi tantangan terkait lalu lintas dan membuat keputusan yang tepat untuk masa depan yang lebih baik.

    Perbedaan waktu tempuh (atau kecepatan rata-rata) di kota-kota di dunia merupakan hasi kombinasi faktor statis dan dinamis yang secara signifikan memengaruhi arus lalu lintas dan kondisi berkendara secara keseluruhan.

    Faktor statis adalah aspek tetap dari infrastruktur dan perencanaan kota yang memengaruhi waktu tempuh.

    Hal ini antara lain meliputi desain jaringan jalan, termasuk jalan raya, jalan arteri, dan jalan perumahan, memengaruhi arus lalu lintas. Jalan sempit, sistem satu arah, dan persimpangan yang rumit dapat memperlambat pergerakan, sementara jalan yang lebih lebar dan memiliki banyak jalur mendukung arus yang lebih lancar.

    Batas kecepatan, yang sering ditetapkan demi keselamatan, dan area dengan kepadatan tinggi dengan banyak pemberhentian atau zona pejalan kaki juga memengaruhi kecepatan berkendara.

    Sinkronisasi lampu lalu lintas, bundaran, dan rambu berhenti semakin membentuk efisiensi navigasi.

    Faktor dinamis melengkapi faktor statis ini, yaitu kondisi yang terus berkembang yang memengaruhi arus lalu lintas setiap hari. Kemacetan lalu lintas selama jam sibuk atau lonjakan lalu lintas musiman menyebabkan kepadatan kendaraan yang lebih tinggi, yang menyebabkan penundaan.

    Hambatan yang tidak terduga, seperti kecelakaan mobil, proyek konstruksi, dan penutupan jalan dapat menciptakan kemacetan, mengganggu pola lalu lintas normal, dan menyebabkan lalu lintas dialihkan.

    Selain itu, hujan, salju, atau kabut dapat mengurangi jarak pandang dan traksi, yang memaksa pengemudi untuk menyesuaikan gaya mengemudi mereka.

    Tingkat kemacetan tertinggi sering kali terjadi pada hari-hari ketika kondisi cuaca sangat buruk.

  • Simak, Berbagai Program Pemprov DKI Jakarta Atasi Kemacetan

    Simak, Berbagai Program Pemprov DKI Jakarta Atasi Kemacetan

    7cloud.asia – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memaparkan sejumlah kebijakan Pemprov DKI dalam upaya mengatasi masalah kemacetan, banjir dan pengangguran.

    Hal ini disampaikan Rano saat menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Senin (21/7/2025).

    Terkait penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi publik, Rano mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

    Selain edukasi melalui berbagai media massa dan media sosial dan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah di Jakarta, serta kerja sama dengan stasiun radio, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan sejumlah kebijakan.

    Salah satunya adalah program Rabu Angkutan Umum bagi seluruh pegawai Pemprov DKI Jakarta.

    Baca: Kota-kota di dunia kehilangan waktu ratusan jam setahun akibat kemacetan

    Selain itu, Rano mengatakan telah dilakukan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), penyediaan sarana transportasi publik massal serta mendorong pemanfaatan park and ride.

    Subsidi Transportasi, menurut Rano, juga dilakukan sebagai upaya penyediaan angkutan umum massal guna mencapai kenaikan jumlah penumpang serta presentase perjalanan menggunakan angkutan umum.

    Sedangkan untuk mengatasi kemacetan, Rano mengaku menerapkan strategi yang komprehensif, yakni dengan push and pull strategy.

    Selanjutnya, strategi disinsentif penggunaan kendaraan pribadi terus dilakukan secara berkelanjutan demi mengurangi arus lalu lintas, melalui penerapan sistem ganjil-genap yang telah berlaku di 25 ruas jalan.

    Sistem ini akan dikaji lebih lanjut terkait manajemen kebutuhan lalu lintas.

    Baca: Kemacetan di Jakarta berkurang karenavmakin banyak warga yang beralih ke transportasi publik

    “Karena itu, diperlukan sinergi lebih mendalam antara Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di kawasan Jabodetabek, serta peran aktif masyarakat,” tegasnya.

    Selain itu, lanjut Rano, pihaknya juga terus mendorong penguatan layanan transportasi laut antar pulau melalui pengembangan transportasi di wilayah Kepulauan Seribu.

    Beberapa di antaranya adalah pengembangan Lintasan Kapal untuk Angkutan Perairan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan trayek Liner – Lintasan Pendukung (Feeder), serta layanan kapal Pariwisata.

    Pemprov juga telah menambah jumlah armada kapal untuk melayani permintaan pergerakan pariwisata ke Kepulauan Seribu, termasuk lintasan kapal sekolah.

    Baca: Transportasi publik di Jakarta makin beragam dan terintegrasi

  • Keberadaan PSN Pipa Air Limbah Memicu Kemacetan Parah di Jalan TB Simatupang

    Keberadaan PSN Pipa Air Limbah Memicu Kemacetan Parah di Jalan TB Simatupang

    7cloud.asia – Keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikelola oleh pemerintah pusat memicu kemacetan parah di ruas Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

    PSN berupa pemasangan pipa air limbah di Jalan TB. Simatupang ini diperkirakan berlangsung hingga beberapa waktu ke depan karena dikerjakan secara bertahap

    Untuk mengecek kondisi kemacetan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi kemacetan tanpa pengawalan pada Sabtu (16/8/2025) lalu. Dari peninjauan tersebut, ia mendapati bahwa kondisi kemacetan di sana sangat parah.

    “Jalan TB Simatupang memang problemnya ada proyek strategis nasional, PSN itu adalah proyek pemerintah pusat dan keluhannya memang berkepanjangan,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Untuk mengatasinya, Pramono menginstruksikan jajarannya, termasuk Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP, agar segera mengambil langkah-langkah penanganan.

    “Yang pertama, saya minta untuk bedeng-bedengnya dikecilin. Tidak seperti sekarang ada yang gede banget, bahkan ada yang eskavatornya, ada kemudian ada alat kecil di sampingnya,” katanya.

    Baca: Berbagai upaya Pemprov DKI Jakarta atasi kemacetan

    Selain itu, Pramono juga akan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat yang mengkoordinasikan proyek PSN tersebut agar membantu mengurai kemacetan di Jalan TB Simatupang.

    Pramono juga mengimbau masyarakat untuk mencari jalur alternatif guna mengurangi kepadatan lalu lintas di area tersebut. Ia menyarankan agar pengguna jalan yang memiliki opsi lain bisa menggunakan jalan tol dalam kota atau jalur lainnya.

    “Sebab kalau semuanya lewat TB Simatupang seperti saat ini pasti kemacetannya luar biasa,” lanjut dia.

    Tak hanya itu, Pramono juga telah menginstruksikan agar aparat keamanan menertibkan ‘Pak Ogah’ yang banyak bermunculan di sekitar jalan tersebut.

    Ia menegaskan, penanganan lalu lintas menjadi tanggung jawab kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.

    “Padahal kalau kita lihat di daerah-daerah lain sekarang mengalami penurunan kemacetan tapi memang di TB Simatupang parah sekali,” tandas Pramono.

    Baca: Kota-kota di dunia kehilangan waktu ratusan jam setahun akibat kemacetan

    Dinas Perhubungan (Dishub) mengimbau masyarakat agar beralih menggunakan transportasi umum, khususnya layanan Transjakarta untuk mengantisipasi kepadatan di ruas jalan tersebut.

    Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, ada sejumlah moda transportasi publik yang melalaui ruas Jalan TB Simatupang, dengan beragam rute, baik BRT maupun non-BRT.

    Ia menyampaikan, petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah disiagakan di sejumlah titik rawan kemacetan untuk mendukung kelancaran lalu lintas selama masa pekerjaan pemasangan pipa air limbah di Jalan TB Simatupang.

    Syafrin menjelaskan, petugas akan melakukan pengaturan arus kendaraan, termasuk memberikan prioritas pada jalur angkutan umum agar operasional Transjakarta tetap optimal.

    Baca: Uji materiil terhadap Pasal-pasal UU Cipta Kerja soal PSN

    Adapun layanan Transjakarta yang melewati kawasan Jalan TB Simatupang meliputi:

    BRT Transjakarta
    • Koridor 8 (Lebak Bulus – Pasar Baru)

    Non-BRT Transjakarta
    • D21 (UI – Lebak Bulus)
    • D41 (Lebak Bulus – Sawangan via Tol Desari)
    • 7A (Lebak Bulus – Kampung Rambutan)
    • 7E (Ragunan – Kampung Rambutan)
    • S21 (Ciputat – CSW)
    • S22 (Ciputat – Kampung Rambutan)
    • 6H (Lebak Bulus – Senen)

    Royaltrans
    • S12 (BSD – Fatmawati)

     

  • Jumlah Kendaraan Capai 172 Juta Unit: Kemacetan Akibatkan Kerugian Puluhan Triliun Setahun

    Jumlah Kendaraan Capai 172 Juta Unit: Kemacetan Akibatkan Kerugian Puluhan Triliun Setahun

    7cloud.asia – Permasalahan kemacetan di kawasan perkotaan masih menjadi tantangan utama dalam sistem transportasi di Indonesia.

    Pendekatan pengendalian lalu lintas yang bersifat statis dinilai tak mampu merespons dinamika pergerakan kendaraan secara real-time. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya waktu tempuh, antrean panjang, serta inefisiensi jaringan jalan.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan memaparkan kondisi aktual transportasi di Indonesia. Ia menyebut jumlah kendaraan pada tahun 2025 mencapai 172,9 juta unit dengan pertumbuhan rata-rata 4,5 persen per tahun.

    Tingkat kemacetan di lima kota besar mencapai 54,9 persen, dengan waktu terbuang hingga 118 jam per pengemudi setiap tahun. Kerugian ekonomi akibat kemacetan bahkan mencapai Rp77 triliun atau sekitar 2,2 persen dari GDP Jakarta.

    “Kondisi ini menunjukkan perlunya transformasi menuju sistem transportasi berbasis data dan terintegrasi,” ucap Dirjen Aan dalam webinar bertajuk “Mengurai Kemacetan Kota dengan Artificial Intelligence: Transformasi Manajemen Lalu Lintas Menuju Smart Mobility di Indonesia” pada Selasa (28/4/2026).

    Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengembangkan sistem berbasis Intelligent Transportation Systems (ITS) seperti Area Traffic Control System (ATCS) dan Arterial Transport Management System (AtMS).

    Sistem ini telah diterapkan di ratusan simpang dan puluhan ruas jalan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lalu lintas.

    Selain itu, implementasi ITS juga diterapkan pada transportasi publik melalui program Teman Bus yang telah beroperasi di 14 wilayah metropolitan.

    Program ini didukung oleh 817 unit bus dan 57 unit feeder dengan tingkat keterisian mencapai 71,42 persen. Layanan ini bahkan berhasil menarik 72 persen pengguna beralih dari moda sepeda motor dan 23 persen dari kendaraan pribadi.

    “Ke depan, penerapan ITS memiliki peluang besar untuk analisis data lalu lintas dan pengendalian sistem secara adaptif, meskipun masih menghadapi tantangan regulasi dan kesiapan kelembagaan,” pungkasnya.

    Pelaksana Harian Kepala Pustral UGM, Prof. Ikaputra menyampaikan bahwa transformasi sistem transportasi perlu diarahkan pada pendekatan yang adaptif dan berbasis data.

    Ia menilai perkembangan kecerdasan buatan membuka peluang besar dalam meningkatkan kinerja sistem transportasi modern.

    Teknologi seperti machine learning dan Large Language Models memungkinkan pengolahan data lalu lintas secara real-time serta prediksi kemacetan secara lebih akurat.

    Namun, penerapan teknologi ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital, integrasi data, serta kesiapan sumber daya manusia.

    “AI tidak hanya menjadi alat bantu analisis, tetapi turut berpotensi menjadi bagian inti dalam sistem manajemen lalu lintas modern,” kata Ikaputra.

    Sementara Guru Besar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM, Prof. M. Zudhy Irawan, menjelaskan peran penting kecerdasan buatan dalam sistem transportasi masa depan.

    Ia menilai kebutuhan terhadap AI semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas sistem transportasi dan volume data yang dihasilkan.

    Large Language Models dinilai mampu memahami bahasa manusia, menganalisis data kompleks, serta mengambil keputusan secara adaptif. Kemampuan ini memungkinkan sistem transportasi menjadi lebih responsif terhadap perubahan kondisi di lapangan.

    “LLM mampu membuat keputusan cerdas seperti manusia dalam mengoptimalkan sinyal lalu lintas dan memprediksi arus kendaraan,” ungkapnya.

    Zudhy juga memaparkan bahwa LLM memiliki empat peran utama dalam sistem transportasi. Pertama, sebagai pemroses informasi dari berbagai sumber seperti sensor, kamera, GPS, dan laporan pengguna.

    Kedua, sebagai pengkode pengetahuan yang mengorganisasi aturan lalu lintas dan perilaku pengguna jalan. Ketiga, sebagai generator komponen untuk mendukung pengembangan sistem berbasis AI. Keempat, sebagai fasilitator keputusan yang mampu memberikan solusi optimal dalam pengelolaan lalu lintas.

    Lebih lanjut, Zudhy menyoroti bahwa penerapan LLM juga telah digunakan dalam berbagai aspek transportasi modern. Teknologi ini dimanfaatkan pada kendaraan otonom, sistem lampu lalu lintas adaptif, transportasi publik, hingga navigasi cerdas.

    Selain itu, LLM juga berperan dalam meningkatkan keselamatan jalan dan efisiensi logistik. Meski demikian, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi dalam implementasinya.

    “Teknologi ini memang memberi banyak kemudahan dalam mengelola transportasi, tetapi kita tidak boleh abai terhadap risikonya, terutama terkait akurasi informasi dan keamanan data yang harus benar-benar dijaga,” tuturnya.

    Di sisi lain, tantangan implementasi AI dalam transportasi juga mencakup isu privasi data dan keamanan siber. Sistem transportasi modern mengandalkan data perjalanan pengguna yang berpotensi menimbulkan risiko kebocoran informasi.

    Selain itu, bias dalam sistem AI dapat memengaruhi keputusan yang dihasilkan, terutama bagi wilayah terpencil atau kelompok rentan. Permasalahan lain terkait regulasi dan tanggung jawab hukum juga masih menjadi perhatian.

    “Tanpa tata kelola yang jelas, pemanfaatan AI justru berpotensi menghadirkan risiko baru, sehingga aspek etika, regulasi, dan perlindungan pengguna harus menjadi prioritas,” tegas Zudhy.