ruangkota

Blog

  • Cuaca Hari Ini: Meski Kemarau, Tiga Wilayah Ini Berpotensi Hujan Lebat

    Cuaca Hari Ini: Meski Kemarau, Tiga Wilayah Ini Berpotensi Hujan Lebat

    7cloud.asia – Meski musim kemarau saat ini tengah memasuki puncaknya, tetapi masih ada peluang hujan sangat lebat di tiga wilayah pada Minggu (19/07/2026).

    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan.

    Sementara hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara.

    Selain itu, wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua Pegunungan juga berpeluang hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

    BMKG juga mengajak masyarakat mewaspadai potensi angin kencang di wilayah Banten, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

  • 10 Perguruan Tinggi di Jakarta yang Paling Banyak Menyumbangkan Pemikiran Publik

    10 Perguruan Tinggi di Jakarta yang Paling Banyak Menyumbangkan Pemikiran Publik

    7cloud.asia – Selama ini pemeringkatan perguruan tinggi di Indonesia umumnya didasarkan pada indikator akademik, seperti tata kelola, jumlah guru besar, fasilitas, produktivitas riset, serta publikasi ilmiah.

    Indikator tersebut dinilai penting untuk mendorong peningkatan kualitas perguruan tinggi secara berkelanjutan sekaligus memperkuat kontribusinya bagi masyarakat.

    Namun, sebenarnya perangkingan perguruan tinggi dapat diukur dengan menggambarkan dampak perguruan tinggi terhadap ruang publik, baik melalui diskursus, peningkatan kesadaran masyarakat, maupun keterlibatan akademisi dalam memberikan masukan terhadap kebijakan publik.

    Salah satu pendekatan yang dapat digunakan sebagai proksi adalah memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mengidentifikasi perguruan tinggi yang paling aktif memberikan kontribusi pemikiran di ruang publik.

    Baca: Pimpinan Komisi X Mendesak Negara Lebih Serius Perhatikan PTS dan Dosen

    Dalam pernyataan tertulisnya kepada 7cloud.asia, pihak Universitas Paramadina menyebut ranking seperti ini sangat bagus untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi secara terus-menerus agar memberikan kontribusi dan dampak bagi masyarakat.”

    Sebagai ilustrasi, AI ChatGPT diberikan pertanyaan: “Sebutkan 10 universitas di Jakarta yang paling banyak memberikan pemikiran di publik dan masyarakat.”

    Hasil yang ditampilkan menyebutkan bahwa daftar tersebut disusun berdasarkan reputasi akademik, intensitas kontribusi dosen di media, aktivitas pusat kajian (think tank), serta pengaruh terhadap kebijakan publik, dan bukan merupakan pemeringkatan resmi.

    Dalam hasil tersebut, Universitas Indonesia berada pada urutan pertama, disusul Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Paramadina, Universitas Trisakti, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Nasional, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, BINUS University, dan Universitas Pancasila.

    Baca: Kebijakan PTN-BH Memicu Penurunan Jumlah Calon Mahasiswa di PTS 

    AI juga menyebut Universitas Paramadina sebagai kampus yang kuat dalam kajian demokrasi, politik, filsafat, dan ekonomi, serta memiliki banyak akademisi yang aktif menjadi narasumber media dan penggagas diskusi kebangsaan.

    Sementara itu, jika diukur berdasarkan pengaruh terhadap kebijakan publik nasional, AI menempatkan Universitas Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Paramadina, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, dan Universitas Trisakti sebagai lima perguruan tinggi yang paling menonjol.

    Adapun dari sisi intensitas kehadiran akademisi di media massa dan forum publik, AI menempatkan Universitas Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Paramadina, Universitas Trisakti, dan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

    Kampus-kampus ini dikenal sebagai perguruan tinggi yang paling sering hadir dalam diskusi mengenai ekonomi, politik, hukum, demokrasi, dan kebijakan publik.

  • Pengetahuan Adat Kasepuhan Efektif Menjaga Wilayah Adat dan Kedaulatan Pangan

    Pengetahuan Adat Kasepuhan Efektif Menjaga Wilayah Adat dan Kedaulatan Pangan

    7cloud.asia – Bagi Masyarakat Adat Kasepuhan di Banten Kidul, pengetahuan adat bukan sekadar warisan budaya, tetapi menjadi sistem kehidupan yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.

    Melalui tata kelola hutan, perlindungan sumber mata air, penggunaan benih lokal, serta keberadaan leuit sebagai lumbung pangan adat, masyarakat membuktikan bahwa kedaulatan pangan dapat diwujudkan melalui praktik-praktik adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

    Pengalaman Masyarakat Adat Kasepuhan menunjukkan bahwa ketika wilayah adat tetap terjaga, masyarakat adat mampu mempertahankan kedaulatan pangan, menjaga keanekaragaman hayati, serta melestarikan hutan dan ruang hidup.

    Karena itu, perlindungan terhadap Masyarakat Adat juga merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan ekologis dan menghadapi krisis iklim.

    Demikian terungkap dalam pertemuan komunitas 15 Kasepuhan di Banten Kidul, Masyarakat Adat, Tetua Adat, Pemuda Adat, Perempuan Adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, media, dengan perwakilan legislasi DPR di Citorek, Lebak Banten baru-baru ini.

    Peran perempuan adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan Masyarakat Adat.

    Baca: Pentingnya Pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk Akui Identitas dan Pengetahuan Adat

    Bagi komunitas Kasepuhan, perempuan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga menjaga pengetahuan, tradisi, dan siklus pertanian adat yang diwariskan secara lintas generasi.

    Een Suryani Perempuan Adat dari Kasepuhan Karang menjelaskan bahwa perempuan adat berperan dalam seluruh tahapan pengelolaan pangan, mulai dari memilih benih hingga menjaga hasil panen di leuit sebagai lumbung pangan adat.

    Apa yang dilakukan perempuan adat Kasepuhan di Lebak, ujar Een, adalah menjaga kedaulatan pangan. Seperti menanam padi, mulai dengan memilih benih. Saat menanam, perempuan juga sangat berperan. Sampai masa panen, dan menyimpan padi ke dalam leuit.

    “Perempuan adat juga berperan mengolah padi menjadi beras untuk dikonsumsi sehari-hari, sekaligus dipersiapkan untuk perayaan Seren Taun sebagai bentuk rasa syukur kami,” ujar Een.

    Sementara itu, Rosmawati, perwakilan Perempuan Adat dan Dewan Pemuda Adat Nusantara Region Jawa, menegaskan bahwa Masyarakat Adat memiliki sistem pengetahuan yang telah terbukti menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan selama bergenerasi.

    Namun, pengetahuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberadaan wilayah adat sebagai ruang hidup dan ruang praktik.

    Baca: Kebutuhan RUU Masyarakat Adat sebagai Payung Hukum Sudah Sangat Mendesak

    “Kami memiliki pangan yang bisa menopang hidup ratusan tahun ke depan. Tapi ketika ruang praktik atas wilayah adat hilang, hilang pula pengetahuan kami. Untuk itu, kami menuntut agar Undang-Undang Masyarakat Adat segera disahkan,” tegas Romawati.

    Menurutnya, perjuangan memperjuangkan pengesahan RUU Masyarakat Adat harus berjalan beriringan dengan penguatan peran generasi muda dalam mengelola wilayah adat dan melestarikan pengetahuan leluhur.

    “Kami memanggil seluruh Pemuda Adat di berbagai wilayah untuk melakukan gerakan pulang kampung, bertani dan beternak dengan cara yang diajarkan oleh leluhur, agar alam tetap subur dan hasil bumi selalu ada untuk anak cucu kami,” tambah Rosmawati.

    Menggarisbawahi apa yang disampaikan Een dan Rosmawati, Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menegaskan bahwa pengesahan RUU Masyarakat Adat bukan hanya soal pengakuan identitas budaya, tetapi juga tentang memberikan kepastian hukum atas wilayah adat, mencegah konflik agraria, melindungi pembela hak-hak Masyarakat Adat.

    RUU Masyarakat Adat juga memastikan pengetahuan adat tetap menjadi bagian dari pembangunan Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    Baca: Masyarakat Adat Tatar Sunda Galang Kekuatan Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat

    Melalui Konsolidasi Banten Kidul, Masyarakat Adat Kasepuhan bersama Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menyampaikan seruan bersama kepada DPR dan Pemerintah untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat pada 2026.

    Koalisi juga meminta dibukanya ruang partisipasi bermakna bagi komunitas Masyarakat Adat dan masyarakat sipil dalam proses pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Kerja (PANJA) RUU Masyarakat Adat di Badan Legislasi DPR RI.

    Menghentikan kriminalisasi, intimidasi, kekerasan, dan perampasan wilayah adat selama proses pembahasan berlangsung

    Mengakui dan melindungi sistem pengetahuan adat sebagai bagian penting dalam menjaga kedaulatan pangan, keadilan ekologis, dan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

    Kasepuhan-kasepuhan di Banten Kidul menegaskan bahwa menjaga pengetahuan adat berarti menjaga masa depan.

    Pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat adat memperoleh kepastian hukum, terlindungi dari berbagai bentuk perampasan wilayah, sekaligus memperkuat peran Masyarakat Adat dalam menjaga hutan, pangan, dan keberlanjutan ruang hidup.

  • Kelurahan Jelambar Akan Jatuhkan Sanksi pada Pelaku UMKM yang Tidak Memilah Sampah

    Kelurahan Jelambar Akan Jatuhkan Sanksi pada Pelaku UMKM yang Tidak Memilah Sampah

    7cloud.asia – Jajaran Kelurahan Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, bakal menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayahnya yang kedapatan tidak memilah sampah.

    Lurah Jelambar, Pradista Machdala Putra mengungkapkan, pihaknya sudah melayangkan teguran terhadap dua pelaku UMKM di RW 02 yang terbukti belum memilah sampah.

    Kewajiban memilah sampah dari sumber ini diatur dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 adalah kebijakan yang mengatur tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.

    Kebijakan ini mewajibkan seluruh warga dan pelaku usaha di Jakarta untuk memilah sampah menjadi empat kategori, yakni Organik, Anorganik, Residu, dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

    Baca: Lurah di Jakarta Pusat Rumuskan Sanksi untuk Warga yang Tidak Memilah Sampah

    Dilansir beritajakarta.id, Pradista menegaskan bahwa Ingub DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 mengatur tentang gerakan memilah sampah dan pengolahan sampah dari sumber.

    Ingub tersebut juga mewajibkan rumah tangga dan pelaku usaha untuk memilah sampah sesuai jenis yakni sampah organik, sampah anorganik serta residu.

    “Bila mereka tetap tidak memilah sampah, kami akan kenakan sanksi administratif” ujar Pradista, Rabu (15/7/2026).

    Selain memberikan teguran, Pradista mengatakan, pihaknya juga melakukan edukasi terhadap pekerja dan pemilik usaha agar mereka memilah sampah sesuai aturan.

    Baca: Pemkot Jakarta Selatan Wajibkan Tempat Usaha Olah Sendiri Sampahnya

    Untuk sampah anorganik bisa disalurkan ke bank sampah atau pengepul dan sampah organik dapat diolah melalui komposting.

    Namun karena volume sampah organik yang dihasilkan rutin setiap hari cukup besar, Pradista menganjurkan pelaku usaha untuk bekerja sama pengangkutan sampah dengan pihak ketiga.

    Sehingga nantinya sampah organik dari pelaku usaha tersebut tidak membebani pengelolaan sampah di lingkungannya.

    “Sesuai aturan, mulai 1 Agustus nanti, TPTS Bantar Gebang hanya menerima sampah residu. Karena itu, seluruh rumah tangga dan pelaku usaha wajib memilah sampah dari sumber,” tandasnya.

    Baca: Sekolah di Jakarta Masukkan Edukasi Budaya Kebersihan dan Memilah Sampah dalam Materi MPLS

  • Ada Sekitar 5.000 Spesies Anggrek Alam di Indonesia, Sebagian Terancam Karena Habitatnya Rusak

    Ada Sekitar 5.000 Spesies Anggrek Alam di Indonesia, Sebagian Terancam Karena Habitatnya Rusak

    7cloud.asia – Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan anggrek terbesar di dunia, dengan sekitar 5.000 spesies anggrek alam yang tersebar di berbagai wilayah hutan tropis.

    Jumlah ini diperkirakan mencapai seperlima dari total sekitar 25.000 hingga 30.000 spesies anggrek liar di seluruh dunia, yang terbagi dalam sekitar 700 hingga 880 genus.

    Adapun suku anggrek-anggrekan (Orchidaceae) menjadi salah satu keluarga tumbuhan berbunga terbesar di planet Bumi.

    Kekayaan anggrek Indonesia ini merupakan aset keanekaragaman hayati nasional yang harus dijaga melalui penelitian dan konservasi.

    Di Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, berbagai spesies anggrek dari seluruh Indonesia terus dikoleksi, dipelajari, didokumentasikan, dan dikonservasi untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.

    Salah satu penemuan terbaru peneliti BRIN adalah Chiloschista tjiasmantoi, spesies anggrek tanpa daun yang berasal dari Aceh. Selain itu, publikasi terbaru BRIN juga mencatat sepuluh rekaman baru anggrek yang tersebar di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara.

    Baca: Peneliti BRIN Temukan Anggrek Akar Tak Berdaun Endemik Pulau Sumatra

    Berbicara dalam workshop “Teknik Perawatan dan Budidaya Anggrek” yang dihelat BRIN beberapa waktu lalu, Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, Richa Kusuma Wati berharap semakin banyak inovasi yang dikembangkan untuk mendukung pelestarian anggrek Indonesia.

    Pelestarian ini khususnya spesies endemik anggrek yang kini menghadapi ancaman kehilangan habitat.

    “Saya berharap semakin banyak teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk menyelamatkan anggrek-anggrek asli Indonesia, khususnya spesies yang langka dan endemik. Semoga semakin banyak peneliti muda maupun masyarakat yang ikut berkontribusi dalam menjaga kekayaan hayati Indonesia agar tetap lestari,” ujarnya seperti dikutip di laman resmi brin.go.id.

    Melalui talkshow ini, BRIN tak hanya membekali masyarakat dengan pengetahuan praktis mengenai teknik budidaya anggrek, tetapi juga memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan salah satu keanekaragaman hayati Indonesia yang memiliki nilai ilmiah, ekologis, dan ekonomi.

    Cara merawat anggrek
    Dalam paparannya, Richa mengenalkan beberapa jenis anggrek yang populer, seperti Dendrobium, Phalaenopsis, Vanda, dan Paphiopedilum.

    Ia menjelaskan bahwa Vanda memerlukan paparan sinar matahari langsung dan umumnya ditanam menggantung tanpa media tanam yang padat.

    Baca: Anggrek Spesies Baru Aerides Obyrneana Jadi Buruan Kolektor

    Dendrobium membutuhkan cahaya cukup dengan media tanam berpori, seperti arang, pecahan genting, atau kulit pinus (pine bark), agar akar memperoleh sirkulasi udara yang baik dan tidak mudah membusuk.

    Sementara itu, menurutnya, Phalaenopsis atau anggrek bulan lebih cocok ditempatkan di area teduh dengan cahaya tidak langsung dan sirkulasi udara yang baik karena sensitif terhadap sinar matahari langsung.

    Adapun Paphiopedilum sebagai anggrek terestrial memerlukan media tanah atau lumut yang lembap dengan penyiraman yang lebih hati-hati agar terhindar dari pembusukan akar.

    Richa menjelaskan bahwa langkah pertama dalam merawat anggrek adalah mengenali jenisnya. Menurutnya, setiap spesies memiliki kebutuhan cahaya, media tanam, dan kelembapan yang berbeda sehingga teknik perawatannya tidak dapat disamaratakan.

    “Setiap jenis anggrek memiliki karakteristik tersendiri. Ada yang menyukai sinar matahari penuh, ada yang membutuhkan naungan, ada yang hidup sebagai epifit di pohon inang, bahkan ada yang tumbuh di tanah. Karena itu, cara perawatannya tidak bisa disamakan,” jelas Richa.

    Selain pemilihan media tanam, penyiraman juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan budidaya anggrek. Richa menyarankan penyiraman dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terik agar tanaman dapat menyerap air secara optimal.

    “Pada kondisi cuaca panas, terutama untuk Phalaenopsis, penyiraman dapat dilakukan dua kali sehari, yakni pagi dan sore.”Yang terpenting bukan hanya seberapa sering disiram, tetapi menyesuaikan kebutuhan masing-masing jenis anggrek dan kondisi lingkungannya,” ujarnya.

  • Tak Cukup Pilah di Rumah, Pemkot Jaksel Minta Petugas Tak Campur Lagi Sampah Warga

    Tak Cukup Pilah di Rumah, Pemkot Jaksel Minta Petugas Tak Campur Lagi Sampah Warga

    7cloud.asia – Pemilahan sampah di rumah tangga kini menjadi fokus Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel). Untuk mendukungnya, empat tempat sampah terpilah disiapkan di setiap RT.

    Tak hanya itu, Pemkot Jaksel minta petugas gerobak sampah menjaga sampah tetap terpisah hingga ke fasilitas pengolahan.

    Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Rizky Febriyanto, mengatakan empat tempat sampah tersebut akan menjadi titik jemput sampah di setiap RT.

    Sedangkan lokasi penempatan tempat sampah diserahkan kepada masing-masing ketua RT agar mudah dijangkau warga.

    Baca: Pemerintah Akui Baru Mampu Atasi 225 Persen Sampah Nasional

    “Kami menyiapkan empat tong sampah sebagai titik jemput di setiap RT. Penempatan tong sampah nantinya ditentukan oleh ketua RT di lokasi yang mudah dijangkau warga,” jelas Rizky dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, seperti dikutip Antaranews.com.

    Menurut Rizky, sampah yang telah dipilah dari rumah tangga diharapkan tetap terpisah hingga proses pengangkutan. Untuk itu, Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan telah mengedukasi petugas gerobak sampah agar tidak mencampur kembali sampah yang sudah dipilah warga.

    Ia menjelaskan, sampah organik yang telah dipisahkan akan dibawa ke titik jemput atau fasilitas pengolahan, seperti teba modern maupun biopori jumbo.

    Jika kapasitas fasilitas tersebut telah penuh, sampah organik akan dialihkan ke tempat penampungan sementara (TPS) terdekat.

    Baca: Pasar Jaya Wajib Pilah Sampah Mulai Agustus

    Di setiap TPS, kata Rizky, juga disediakan dustbin khusus berkapasitas 660 liter untuk menampung sampah organik. Jumlah wadah akan disesuaikan dengan volume timbulan sampah di masing-masing lokasi.

    Rizky menegaskan penyediaan tempat sampah terpilah di tingkat RT dan wadah khusus di TPS dilakukan untuk memastikan sampah yang telah dipilah masyarakat tidak tercampur kembali selama proses pengelolaan.

    “Nantinya sampah yang berlebih akan kami bawa ke fasilitas pengolahan lanjutan dengan tetap menjaga pemilahannya. Kami berupaya menjaga komitmen ini untuk mencegah kekecewaan masyarakat yang telah bersusah payah memilah sampah di rumah,” terangnya.

    Program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Jakarta Selatan memperkuat pengelolaan sampah berbasis pemilahan dari sumber, seiring dorongan pemerintah agar semakin banyak sampah diolah sebelum dikirim ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

  • Aliansi Ibu Indonesia: Program MBG Menghina Nalar Para Ibu dan Perempuan

    Aliansi Ibu Indonesia: Program MBG Menghina Nalar Para Ibu dan Perempuan

    7cloud.asia – Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) menuai kritik tajam dari perwakilan organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam MBG Watch.

    Pernyataan keras disampaikan Perwakilan dari Aliansi Ibu Indonesia, Annette Mau, saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama jajaran Komisi IX DPR pada Kamis (16/7/2026).

    Dia melayangkan kritik keras dengan menyebut program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai proyek yang menghina ilmu pengetahuan serta kaum perempuan.

    Dalam forum tersebut, Annette menyoroti proses pengambilan keputusan serta formulasi program MBG yang dinilai sama sekali tidak melibatkan sumbangsih suara dari para ibu.

    “Ini adalah proyek yang paling menghinakan ilmu pengetahuan dan perempuan,” kata Annette dalam forum tersebut, seperti dipantau dari Kompas TV.

    Menurutnya, perempuan yang paling paham ketika kondisi krisis, sebagaimanapun ibu menahan lapar supaya anaknya makan.

    “Betapa hinanya anak-anak kita di mata negara diberikan makan sampai keracunan. Dan apa tindakan negara? Adakah kompensasi? Adakah permintaan maaf? Adakah ganti rugi secara sosial?”

    “Bapak, Ibu yang tidak punya BPJS ke rumah sakit merawat anaknya berhari-hari tanpa kompensasi dan kita berkata kita sedang membela orang miskin. How dare you?” ujarnya.

    Di samping itu, Aliansi Ibu Indonesia juga menyatakan kekecewaan mendalam karena pemerintah terkesan menutup telinga dari berbagai kritik serta masukan konstruktif para pakar yang kompeten.

    “Bahwa urusan makan, urusan gizi, perempuan dan ibu jangan dilawan Bapak dan Ibu. 10.000 di tangan kami itu jadinya bernilai Rp100.000. Bapak-bapak di sebelah sini sudah ngangguk-ngangguk. Saya yakin istri-istri mereka luar biasa hebat di rumah. Jadi jangan tanya di tangan kami 15.000 bisa jadi berapa?” urainya.

    Aliansi Ibu Indonesia menyayangkan sebuah program yang memiliki narasi besar untuk menolong kaum perempuan, namun pada kenyataannya justru dinilai paling tidak mau mendengarkan aspirasi dari perempuan itu sendiri.

    Anette menegaskan, sebagai perempuan dirinya tidak merasa bangga Nanik S Deyang yang menggantikan menjadi kepala BGN sekarang. Menurutnya, dia tidak ada di pihak kami walau dia berjenis kelamin perempuan.

    “Karena kalau dia perempuan yang sungguh-sungguh ibu, dia akan paham this is not the way you feed the children,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, peneliti CELIOS yang juga anggota MBG Watch, Media Wahyudi Askar, membongkar nama yayasan yang mengelola dapur MBG di Indonesia.

    Media Wahyudi Askar mengatakan daftar lima terbesarnya ternyata dikelola TNI dan Polri.

    Ia mengungkapkan pengelolaan program melalui vendor-vendor besar yang terafiliasi dengan institusi seperti TNI dan Polri telah menciptakan praktik rente yang menguntungkan kelompok elit, sementara pelaku akar rumput justru dirugikan.

    “Saya hanya ingin perjelas satu hal, kalau kita mau bicara the winner-nya dan the loser-nya, the winner-nya dari MBG yang punya dapur milik orang super kaya itu. Siapa the loser-nya itu? Relawan SPPG-nya,” ujar Media Wahyudi Askar.

  • Cuaca Hari Ini: Siap Payung, Sebagian Wilayah Jakarta Berpeluang Hujan Pagi Hingga Malam

    Cuaca Hari Ini: Siap Payung, Sebagian Wilayah Jakarta Berpeluang Hujan Pagi Hingga Malam

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca sebagian wilayah Jakarta akan turun hujan berintensitas ringan pada Senin (20/07/2026) pagi hingga malam.

    Dalam laman resminya, BMKG memprediksi pada pagi hari wilayah Jakarta Timur berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan wilayah lainnya diprediksi cerah hingga berawan.

    Selanjutnya siang hingga sore, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan. Wilayah lainnya diprediksi cerah hingga berawan.

    Malamnya, BMKG memprediksi seluruh wilayah Jakarta berawan hingga hujan dengan intensitas ringan.

    Sementara untuk wilayah lain di Indonesia, hujan berintensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat.

    Kondisi cuaca serupa berpeluang pula terjadi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

    Sedangkan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpeluang mengguyur wilayah Sumatera Utara.

     

  • Berita Terpopuler Pekan Ini: Dari Festival Dadap hingga Perempuan Pahlawan Nasional

    Berita Terpopuler Pekan Ini: Dari Festival Dadap hingga Perempuan Pahlawan Nasional

    7cloud.asia – Artikel mengenai Festival Dadap 2026 menjadi berita yang paling banyak dibaca atau berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia.

    Artikel ini menjadi berita terpopuler bersama sejumlah artikel terkait isu sosial politik seperti usulan penggunaan hak angket untuk mengusut perseteruanpentingnya perubahan struktural untuk aksi iklimPolrivsKejaksaan serta kekerasan pada anak

    Artikel terkait isu lingkungan yakni kurangnya ruang terbuka hijau memicu panas perkotaan juga masuk berita terpopuler pekan ini

    Berikut lima berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia:

    1. Festival Dadap 2026
    Festival Dadap yang berlangsung pada 18–19 Juli 2026 ini mengusung tema “Swasembada Pesisir End Climate Corruption”, dan menjadi ruang kolektif yang mempertemukan seni, budaya, pendidikan, dan advokasi lingkungan dalam satu gerakan masyarakat.

    Festival Dadap lahir pada tahun 2020 dari inisiatif pemuda Kampung Dadap sebagai respons atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir, seperti ancaman penggusuran, kriminalisasi nelayan yang berjuang.

    Juga krisis ekologis, tata kelola infrastruktur yang buruk, pengabaian sosial hingga hilangnya ruang hidup akibat pembangunan yang masif.

    “Festival Dadap bukan sekadar acara tahunan. Ia adalah ruang belajar bersama tentang semangat, kreativitas, keberanian untuk bersuara, memperjuangkan hak, serta membangun partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan masa depan pesisir,“ demikian pernyataan tertulis dari panitia yang diterima 7cloud.asia.

    Baca berita selengkapnya di sini

    2. Penggunaan hak angket untuk mengurai ketegangan Polri vs Kejaksaan
    Ketegangan yang mencuat antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung, khususnya dalam penanganan sejumlah perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah cukup meresahkan.

    Merespon konflik Polri vs Kejaksaan ini muncul usulan agar DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kasus ini.

    Menurut Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman, konflik terbuka Polri vs Kejaksaan tersebut telah menimbulkan keresahan publik dan berpotensi mengganggu kredibilitas penegakan hukum.

    Baca berita selengkapnya di sini

    3. Kekerasan pada anak masih tinggi
    Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menjadi alarm serius. Sepanjang 2025, lebih dari 15 ribu anak menjadi korban kekerasan seksual, sementara ribuan lainnya mengalami kekerasan fisik. Ironisnya, mayoritas kasus justru terjadi di dalam rumah.

    Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), tercatat lebih dari 15.300 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan 12.160 kasus kekerasan fisik sepanjang 2025.

    Sebanyak 60,1 persen kasus terjadi di lingkungan rumah, tempat yang semestinya menjadi ruang paling aman bagi anak.

    Baca berita selengkapnya di sini

    4. El nino dan minimnya ruang terbuka hijau perburuk panas perkotaan
    Risiko paparan panas juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal. Kota-kota yang dipenuhi bangunan, minim ruang terbuka hijau, serta didominasi beton dan aspal cenderung menyerap dan menyimpan panas lebih lama.

    Kondisi ini memicu fenomena urban heat island (pulau panas perkotaan), yang membuat suhu kawasan perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitarnya dan meningkatkan risiko heat stress bagi masyarakat.

    Executive Director Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, mengatakan bahwa adaptasi terhadap suhu panas tidak dapat hanya dibebankan kepada individu. Cara rumah, lingkungan, dan kota dirancang turut menentukan tingkat paparan panas yang dialami warga.

    Baca berita selengkapnya di sini

    5. 16 Perempuan pahlawan nasional
    “Sejauh mana perjuangan Kartini mampu mempengaruhi pola pikir perempuan saat itu, sehingga mendorong gerakan kesetaraan di masa penjajahan tersebut?“ demikian pertanyaan yang terlontar

    Pelontar pertanyaan beralasan, meski jauh ke depan, pemikiran Kartini hanya dituangkan dalam surat-suratnya kepada JH Abendanon dan tidak dipublikasikan secara luas.

    Sementara, di luar Jawa ada banyak perempuan yang ikut mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Siapa saja mereka?

    Baca artikel selengkapnya di sini

     

  • Adian Napitupulu: Negara Harus Bereskan Masalah Mendasar Petani Kopi, Bukan Sekadar Minta Produksi Naik

    Adian Napitupulu: Negara Harus Bereskan Masalah Mendasar Petani Kopi, Bukan Sekadar Minta Produksi Naik

    7cloud.asia – Persoalan utama petani kopi bukan terletak pada kemampuan mereka bertani, melainkan pada lemahnya dukungan negara dalam menyediakan akses lahan, infrastruktur, hingga kepastian usaha.

    Menurut Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Adian Napitupulu, persoalan tersebut hanya dapat diselesaikan melalui kebijakan yang menyentuh seluruh rantai pertanian, mulai dari hulu hingga hilir.

    Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa setiap pembahasan mengenai petani termasuk petani kopi, tidak bisa dilepaskan dari persoalan lahan, hukum, produksi, dan pasar.

    “Bicara petani ya bicara tanah. Bohong kalau kita bicara petani, pekebun tidak bicara tanah. Bicara petani, bicara tanah. Bicara petani, bicara hukum. Bicara petani, bicara produksi. Bicara petani ya bicara pasar,” tegasnya dalam Festival Aspirasi BAM DPR bertema Kopi sebagai Tanaman Pangan, Konservasi, dan Industri di Bandung, Jawa Barat, Minggu (19/7/2026).

    Baca: Perubahan Iklim dan Anomali Cuaca Turunkan Produksi Kopi Indonesia

    Ia menilai negara harus memastikan seluruh ekosistem pendukung pertanian berjalan dengan baik, mulai dari penyediaan lahan, bibit, pupuk, hingga akses pasar.

    Problem kita, lanjutnya, tidak kecil dan kita kumpul di sini tidak untuk menyenangkan petani seolah-olah ada harapan, tapi mencari jalan keluar dari problem-problem mendasar mereka.

    “Apa Tanah? Kedua apa? Bibit. Ketiga apa? Pupuk. Keempat apa? Produksinya. Kelima apa? Pasarnya. Negara mampu tidak mengelola ini semua?” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Adian juga mengkritik pola kerjasama pemanfaatan lahan milik BUMN dan Perhutani yang dinilai belum memberikan kepastian bagi petani kopi.

    Ia mempertanyakan masa kontrak yang hanya berlangsung dua tahun, padahal tanaman kopi dapat berproduksi hingga puluhan tahun.

    Menurutnya, kontrak yang hanya dua tahun tidak sebnding dengan masa produktif tanaman yang kadang mencapai belasan atau bahkan 20 tahun.

    Baca: Dampak Perubahan Iklim pada Produksi Kopi Dunia

    “Kenapa kontraknya per dua tahun? Nanti begitu di tahun ketiga bisnisnya bagus, kalian naikin nilai kontraknya. Ini kan namanya negara berbisnis dengan rakyat. Rakyat itu bukan objek bisnis,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Adian juga menyoroti lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam mendukung petani.

    Menurutnya, persoalan sederhana seperti pembangunan jalan usaha tani seharusnya dapat diselesaikan apabila kementerian, pemerintah daerah, Perhutani, maupun PTPN memiliki komitmen yang sama.

    Menurutnya, persoalan petani tidak akan selesai apabila pemerintah masih bekerja sendiri-sendiri dan belum mampu membangun sinergi antar lembaga untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

    “Masalahnya bukan di rakyat. Masalahnya di negara. Karena kita sudah sekian lama di Badan Aspirasi Masyarakat dan masalahnya muter-muter di situ. Bahkan hanya untuk mempertemukan sesama negara saja,” pungkasnya.