ruangkota

Blog

  • Kolaborasi SITH ITB–BRIN Ungkap 12 Spesies Baru Tumbuhan Endemik Indonesia Sepanjang 2025

    Kolaborasi SITH ITB–BRIN Ungkap 12 Spesies Baru Tumbuhan Endemik Indonesia Sepanjang 2025

    7cloud.asia – Kolaborasi riset antara Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berhasil mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara ilmiah 12 spesies baru sepanjang tahun 2025.

    12 spesies baru tumbuhan endemik Indonesia tersebut terdiri atas 11 spesies dari famili Araceae serta satu spesies dari genus Syzygium (Myrtaceae) asal Sulawesi Tenggara.

    Dilansir itb.acid, 11 spesies baru tersebut ditemukan oleh Kurator Herbarium Bandungense SITH ITB, Arifin Surya Dwipa Irsyam, yang bekerja sama dengan peneliti BRIN Muhammad Rifqi Hariri.

    Sementara itu, satu spesies lainnya, Homalomena mamasaensis, yakni keladi liar endemik Sulawesi, begitu yang dideskripsikan oleh Arifin bersama Muhammad Rifqi Hariri dan Dian Rosleine, Kepala Herbarium Bandungense sekaligus Wakil Dekan Sumber Daya SITH ITB.

    Penemuan belasan spesies ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga riset nasional mampu mempercepat upaya pendataan flora Nusantara yang selama ini masih belum sepenuhnya terungkap.

    Dekan SITH ITB, Indra Wibowo, menyampaikan apresiasi atas capaian luar biasa Herbarium Bandungense SITH ITB bersama mitra riset.

    “Prestasi ini tidak hanya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang keanekaragaman hayati Indonesia, tetapi juga mengukuhkan komitmen SITH ITB dalam menginventarisasi dan menjaga kekayaan flora nasional melalui pendekatan ilmiah yang integratif, kolaboratif, dan berkelanjutan,” ujar Indra.

    Ia menambahkan bahwa capaian ini sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan edukasi dan konservasi bagi generasi peneliti masa depan.

    Baca: Temuan Spesies Baru Homalomena Bungamerah dari Sumatra Utara

    Kolaborasi Kampus, Laboratorium Riset, dan Peran Serta Masyarakat Lokal
    Keberhasilan identifikasi spesies baru ini tidak terlepas dari pemanfaatan keunggulan fasilitas dan kepakaran masing-masing institusi.

    SITH ITB berperan utama dalam pengamatan morfologi secara mendalam serta kurasi spesimen, sementara BRIN mendukung validasi temuan melalui analisis molekuler dan dokumentasi fotografi beresolusi tinggi.

    “Proses identifikasi diawali dengan pengamatan morfologi yang sangat detail di Herbarium Bandungense SITH ITB. Selanjutnya, konfirmasi kebaruan jenis secara molekuler serta dokumentasi visual dilakukan di BRIN,” jelas Arifin.

    Selain dukungan institusional, penemuan ini juga melibatkan peran penting masyarakat lokal. Beberapa spesies telah lebih dahulu dibudidayakan oleh masyarakat sebelum akhirnya dideskripsikan secara ilmiah.

    Salah satunya adalah Homalomena polyneura yang dikenal sebagai Homalomena “Samurai”, pertama kali dibudidayakan oleh Ibu Rachmawati (Zelika Badu).

    Sementara itu, Syzygium rubrocarpum (ruruhi) dan Homalomena belitungensis diperkenalkan kepada publik melalui media sosial oleh Tulla Jingga dan Bapak Firman Yusnandar.

    Arifin menyampaikan apresiasi serta terima kasih atas kontribusi masyarakat lokal yang telah mendukung perkembangan ilmu pengetahuan botani di Indonesia.

    Menyingkap Permata dari Sumatera hingga Papua
    Penemuan spesies baru pada tahun ini didominasi oleh tumbuhan dari famili Araceae, khususnya marga Homalomena, Schismatoglottis, dan Cyrtosperma, serta satu jenis dari famili Myrtaceae.

    Baca: Homalomena Lingua-felis Spesies Baru Araceae Temuan Peneliti BRIN

    Ke-12 spesies tersebut tersebar di berbagai ekosistem unik, mulai dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

    Secara rinci, temuan ini mencakup 10 spesies dari marga Homalomena, yaitu H. adei, H. amarii, H. belitungensis, H. chikmawatiae, H. mamasaensis, H. pistioides, H. polyneura, H. renda, H. sungaikeliensis, dan H. siaisensis. Selain itu, dideskripsikan pula satu spesies Syzygium (S. rubrocarpum) serta satu spesies Schismatoglottis (S. ambigua).

    Pada tahun sebelumnya, Arifin dan Hariri juga telah mendeskripsikan dua spesies baru dari marga Cyrtosperma, yaitu C. hayii dan C. prasinispathum.

    Tim peneliti turut melakukan revisi taksonomi dengan menggabungkan marga Furtadoa ke dalam Homalomena, sehingga menghasilkan nama baru Homalomena indrae dan Homalomena sumatrensis.

    “Insyaallah, dalam waktu dekat akan terbit satu deskripsi spesies baru lagi, sehingga total temuan kami menjadi 15 spesies,” tambah Arifin.

    Dari sisi morfologi, spesies-spesies baru ini menunjukkan karakteristik yang menonjol, seperti daun dengan kilau iridesensi kebiru-hijauan, helai daun berukuran besar dengan puluhan pasang tulang daun, hingga bentuk daun unik menyerupai lumba-lumba atau memiliki tepian berenda.

    Pada kelompok Syzygium, ciri khas terlihat pada warna buah yang mencolok.

    Selain keunikan morfologi, beberapa spesies menunjukkan adaptasi habitat yang sangat spesifik. Sebagian tumbuh terbatas di celah batuan granit, sementara yang lain ditemukan di ekosistem hutan rawa gambut.

    Pesan Konservasi dan Aset Ilmiah
    Seluruh spesimen tipe (holotipe) dari 14 spesies baru yang ditemukan pada periode 2024–2025 kini disimpan secara resmi di Herbarium Bandungense SITH ITB. Hal ini semakin memperkuat peran ITB sebagai salah satu pusat referensi botani penting di Indonesia.

    Di balik capaian ilmiah tersebut, para peneliti juga menyoroti tantangan konservasi. Salah satu spesies yang tumbuh di celah batuan granit telah dikategorikan berstatus Terancam Kritis (Critically Endangered/CR) akibat tekanan aktivitas pertambangan.

    Sementara itu, sebagian besar spesies lainnya masih berstatus Data Deficient (DD) dalam Daftar Merah IUCN karena keterbatasan data populasi di alam.

    Penemuan ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi konservasi yang lebih kuat untuk melindungi habitat asli spesies-spesies unik tersebut dari ancaman kepunahan.

  • Imigrasi Diminta Bertindak Tegas untuk Atasi Ancaman Kejahatan Transnasional di Bali

    Imigrasi Diminta Bertindak Tegas untuk Atasi Ancaman Kejahatan Transnasional di Bali

    7cloud.asia – Komisi XIII DPR mendorong Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Bali memperkuat kinerja dan tata kelola keimigrasian untuk menghadapi dinamika pariwisata internasional dan meningkatnya mobilitas global di Pulau Dewata.

    Izin tinggal dan detensi (penampungan sementara bagi warga negara asing (WNA) yang melanggar keimigrasian) adalah salah satu yang harus diperkuat guna mencegah pelanggaran keimigrasian dan potensi ancaman lintas negara.

    Hal itu disampaikan Marinus Gea saat memimpin Rapat Bersama Komisi XIII DPR dan Kantor Wilayah (Kanwil) Imigrasi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/2026).

    Menurut Marinus, pembenahan tata kelola keimigrasian bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan menjadi fondasi utama dalam memperkuat pengawasan, penegakan hukum, hingga deteksi dini terhadap pelanggaran yang dilakukan WNA di Bali.

    “Penguatan tata kelola keimigrasian sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, penegakan hukum, dan deteksi dini terhadap pelanggaran yang dilakukan warga negara asing di Bali,” ujar Marinus.

    Baca: TripAdvisor Nobatkan Bali sebagai Tujuan Wisata Terbaik 2026

    Politisi PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan keimigrasian. Ia mendorong jajaran Imigrasi Bali tidak bekerja sendiri, melainkan aktif melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

    “Komisi XIII mendorong Kanwil Imigrasi Bali bersinergi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan publik sangat krusial dalam memperkuat deteksi dini dan pelaporan pelanggaran warga negara asing,” katanya.

    Ia menilai partisipasi masyarakat dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Bali yang menjadi salah satu destinasi wisata internasional utama di Indonesia.

    Selain menyoroti pengawasan, Marinus juga mengingatkan adanya ancaman kejahatan transnasional yang melibatkan warga asing. Menurut dia, lemahnya pengawasan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi daerah.

    “Potensi kejahatan transnasional yang melibatkan warga negara asing harus diantisipasi sejak dini karena bisa menimbulkan kerugian ekonomi bagi daerah,” tuturnya.

    Baca: Bali dan Yogyakarta Kian Disesaki Wisatawan

    Karena itu, ia meminta penguatan deteksi dini dan langkah tegas terhadap pelaku pelanggaran keimigrasian menjadi prioritas utama.

    “Penguatan deteksi dini dan tindakan tegas terhadap pelaku menjadi prioritas agar fungsi keimigrasian tetap sejalan dengan perlindungan kepentingan nasional,” tegas Marinus.

    Dalam kesempatan itu, Komisi XIII DPR memberikan apresiasi terhadap capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor imigrasi di Bali selama periode Januari-April 2026.

    Tren positif tercatat di sejumlah Kantor Imigrasi, mulai dari Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, Klungkung, hingga Tabanan.

    Meski demikian, DPR mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran Imigrasi Bali berpuas diri dan tetap melakukan percepatan realisasi pada periode berikutnya.

    “Kami mengapresiasi capaian PNBP Imigrasi Bali yang menunjukkan tren positif, tetapi percepatan realisasi tetap perlu dilakukan agar target tahunan tercapai optimal,” pungkasnya.

  • WHO: Sejak 2 Mei Tak Ada Laporan Kematian Baru Akibat Hantavirus

    WHO: Sejak 2 Mei Tak Ada Laporan Kematian Baru Akibat Hantavirus

    7cloud.asia – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dalam sebuah pernyataan yang dilansir Rabu (13/5/2026), menyebutkan bahwa tidak ada kematian baru akibat wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar yang dilaporkan sejak 2 Mei.

    Dalam pernyataan resmi tersebut, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus juga menyebutkan risiko kesehatan masyarakat global terkait hantavirus juga tetap rendah.

    Ghebreyesus mengatakan dalam sebuah unggahan di akun media sosial X bahwa total 11 kasus telah dilaporkan ke badan tersebut hingga 12 Mei.

    Menurut Ghebreyesus, delapan dari kasus hantavirus tersebut telah dikonfirmasi secara laboratorium sebagai infeksi yang disebabkan virus Andes.

    Hantavirus adalah penyakit langka yang biasanya ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi atau dari kotorannya.

    Meski strain yang bertanggung jawab atas wabah ini, virus Andes, juga dapat menyebar antar manusia melalui kontak dekat yang berkepanjangan, seringkali di lingkungan tertutup.

    Ghebreyesus menambahkan bahwa satu kasus tambahan masih dalam pengujian laboratorium lebih lanjut.

    “WHO terus menilai risiko terhadap populasi global sebagai rendah,” kata Ghebreyesus.

    Baca: Konfirmasi Kasus Hantavirus di Indonesia Meningkat dalam Dua Tahun Terakhir

    WHO tetap menjalin kontak erat dengan para ahli dari semua negara yang terlibat dan terus menerima laporan kesehatan mingguan mengenai penumpang dan anggota kru melalui saluran resmi Peraturan Kesehatan Internasional.

    Ghebreyesus mengatakan upaya koordinasi internasional tetap berlangsung untuk mendukung langkah-langkah yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat.

    Kronologi
    Dilansir di laman resmi WHO, pada tanggal 2 Mei 2026, WHO menerima pemberitahuan dari Koordinator IHR Nasional Inggris dan Irlandia Utara mengenai klaster penyakit pernapasan akut yang parah.

    Laporan ini termasuk dua kematian dan satu penumpang yang sakit kritis, di atas kapal pesiar berbendera Belanda.

    Sejak Berita Wabah Penyakit terakhir diterbitkan pada tanggal 4 Mei, tiga dari kasus yang dicurigai telah dikonfirmasi, dan satu kasus terkonfirmasi tambahan telah dilaporkan.

    Hingga 8 Mei, tercatat total delapan kasus (enam kasus terkonfirmasi dan dua kasus probable), termasuk tiga kematian (dua terkonfirmasi dan satu probable), dengan rasio kematian kasus 38 persen, telah dilaporkan.

    Keenam kasus yang dikonfirmasi laboratorium tersebut diidentifikasi sebagai virus Andes melalui reaksi berantai polimerase (PCR) spesifik virus atau sekuensing.

    Dua penerbangan evakuasi medis, dari Cabo Verde, yang membawa dua pasien terkonfirmasi bergejala dan satu kasus yang sebelumnya dicurigai mendarat di Belanda pada tanggal 6 dan 7 Mei.

    Baca: Hantavirus Mengancam, Gejalanya Kerap Disangka Flu Biasa

    Per tanggal 8 Mei, empat pasien saat ini dirawat di rumah sakit, satu di ruang perawatan intensif di Johannesburg, Afrika Selatan, dua di rumah sakit berbeda di Belanda dan satu lagi di Zurich, Swiss.

    Kasus yang sebelumnya dicurigai dipindahkan langsung ke Jerman, di mana ia menjalani tes, dan baik tes PCR maupun serologi menunjukkan hasil negatif untuk virus Andes, oleh karena itu ia tidak lagi dianggap sebagai kasus.

    Pelacakan kontak penumpang yang turun di St Helena sedang berlangsung; Penumpang telah dihubungi dan disarankan untuk memantau gejala sendiri.

    Selain itu, penumpang yang melakukan perjalanan dengan penerbangan yang sama dari St Helena ke Afrika Selatan dengan salah satu kasus yang kemudian dikonfirmasi, telah dihubungi.

    Pada tanggal 6 Mei, kapal meninggalkan Cabo Verde, menuju Kepulauan Canary, Spanyol di mana penurunan penumpang direncanakan.

    Investigasi lebih lanjut mengenai potensi paparan kasus pertama dan sumber wabah sedang berlangsung bekerja sama dengan pihak berwenang di Argentina dan Chili.

    Wabah ini sedang ditangani melalui respons internasional yang terkoordinasi, termasuk investigasi epidemiologi mendalam, isolasi kasus dan manajemen klinis, evakuasi medis, pengujian laboratorium, serta pelacakan dan pemantauan kontak internasional.

  • DPR Minta Status Guru Honorer Jadi ASN Diperjelas Sebelum Berlakunya SE Mendikdasmen Nomor 7/2026

    DPR Minta Status Guru Honorer Jadi ASN Diperjelas Sebelum Berlakunya SE Mendikdasmen Nomor 7/2026

    7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati memberikan perhatian serius terhadap nasib tenaga pendidik non-ASN atau guru honorer menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026.

    Ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini seharusnya bukan sekadar memperpanjang masa kerja sementara, melainkan memberikan kepastian status hukum bagi para guru honorer yang telah lama mengabdi.

    Diketahui, SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 (diteken 13 Maret 2026) mengatur penugasan guru non-ASN di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026, memastikan guru honorer tetap bisa mengajar dan menerima penghasilan selama masa transisi.

    Kebijakan ini mewajibkan guru terdata di Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan melarang pengangkatan baru, memberikan kepastian kerja sambil mengupayakan penataan ASN.

    Di sela kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR ke Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (13/5/2026), Esti menyoroti beberapa hal.

    Pertama, dia melihat dengan adanya surat edaran itu sebenarnya ada kepastian hukum, bahwa sampai Desember, BOS masih bisa dipakai.

    Baca Juga: DPR: Larangan Guru Honorer pada 2027 Harus Diiringi Skema Solusi Nyata

    Namun, muncul pertanyaan setelah Desember seperti apa? Menurut Esti, jika memang tenaga ini masih sangat dibutuhkan, dan mereka memang sudah memberikan pengabdian kepada dunia pendidikan cukup lama, ya segera saja dimasukkan jadi ASN.

    “Ya masukkan saja ke ASN. ASN itu bisa PNS, bisa PPPK,” tegas Esti kepada Parlementaria

    Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti wacana skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang dinilai masih belum memiliki kejelasan regulasi.

    Menurutnya, ketidakjelasan status tersebut justru dapat menambah beban baru bagi dunia pendidikan di daerah.

    “Lalu yang PPPK Paruh Waktu itu juga nggak jelas, itu nggak jelas statusnya itu juga mesti kemudian didiskusikan bersama,” tambahnya.

    Dia mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan kekurangan tenaga pendidik di banyak wilayah dalam jumlah yang signifikan.

    Baca Juga: Puluhan Ribu Motor Listrik MBG Lukai Jutaan Guru Honorer, BaraNusa: Efisiensi Anggaran Cuma Omong Kosong

    Ia mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk lebih proaktif menjalin komunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) guna menjamin distribusi guru di daerah.

    “Maka bagaimana cara supaya kementerian pendidikan dasar menengah melakukan komunikasi dengan Menteri Aparatur Negara yang memastikan bahwa daerah-daerah tersebut akan kecukupan,” imbuhnya

    “Maka guru-guru honorer, guru-guru PPPK Paruh Waktu itu juga segera bisa diberikan kepastian. Termasuk kepastian bahwa mereka akan bisa masuk sebagai ASN yang sesuai aturan,” ungkapnya.

    Penataan tenaga honorer menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK, dianggap sebagai solusi permanen untuk menjaga kualitas pendidikan nasional.

    Komisi X DPR berkomitmen untuk terus mengawal proses transisi ini agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan para guru yang telah berdedikasi bertahun-tahun.

  • MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara: Bagaimana Kelanjutan Pembangunan IKN?

    MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara: Bagaimana Kelanjutan Pembangunan IKN?

    7cloud.asia – Anggota Komisi II DPR, Romy Soekarno, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa ibu kota negara masih di Jakarta harus dihormati.

    Menurutnya, putusan MK tersebut bukan berarti proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dihentikan.

    Ia menyebut, pembangunan IKN tetap bisa berjalan, tetapi pendekatannya harus lebih realistis, bertahap, terukur, dan strategis sesuai kemampuan negara dan prioritas nasional.

    “Putusan Mahkamah Konstitusi ini harus kita hormati sebagai bagian dari kepastian konstitusi dan kepastian tahapan perpindahan ibu kota negara,” kata Romy di Jakarta, Kamis (14/5/2026), seperti dikutip Antaranews.com.

    Ia menegaskan, putusan MK tersebut berlaku sampai diterbitkannya keputusan presiden mengenai pemindahan resmi pemerintahan ke IKN.

    Baca: BAM DPR Temukan Dampak Serius Pembangunan IKN pada Masyarakat Lokal

    Romy menilai putusan tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat dan realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi nasional, baik dari sisi infrastruktur, birokrasi, fiskal maupun kesiapan sosial-ekonomi nasional.

    Konsep pembangunan IKN ke depan, kata Romy, dapat diarahkan lebih fokus sebagai pusat pemerintahan strategis nasional, sekaligus green capital Indonesia.

    Sebab, menurutnya, IKN memiliki potensi besar untuk menjadi pusat tata kelola pemerintahan modern berbasis lingkungan, pusat transisi energi nasional, pusat penguatan ketahanan pangan hingga pusat pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

    Saat ini, lanjut dia, IKN juga dapat difungsikan sebagai kawasan istana kepresidenan strategis sebelum menjadi pusat pemerintahan nasional secara penuh.

    Baca: Pembangunan IKN Membuat Nelayan dan Masyarakat Pesisir Semakin Sengsara

    “Seperti Istana Bogor, Istana Cipanas maupun Istana Tampaksiring, sambil menunggu kesiapan penuh perpindahan pemerintahan nasional,” kata dia.

    Sebelumnya, MK memutuskan Ibu Kota Negara Republik Indonesia tetap berkedudukan di DKI Jakarta hingga terbitnya Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara atau IKN.

    Keputusan tersebut dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan Nomor Nomor 71/PUU-XXIV/2026, Selasa (12/5/2026) di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK, dengan pimpinan sidang Ketua MK, Suhartoyo.

    Mengutip keterangan resmi di laman MK, MK menolak untuk seluruhnya gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU IKN).

    Baca: Pembangunan IKN Tak Jadi Prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto

  • Cuaca Hari Ini: Pagi Hingga Sore, Sebagian Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan

    Cuaca Hari Ini: Pagi Hingga Sore, Sebagian Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan

    7cloud.asia – Hujan berintensitas ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta pada Jumat (15/05/2026) pagi hingga sore.

    Laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut hujan berintensitas ringan berpeluang mengguyur wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan pada pagi hari. Wilayah lainnya diprediksi cerah dan berawan tebal.

    Siangnya hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Wilayah lainnya diprediksi cerah dan berawan tebal. Malamnya seluruh wilayah Jakarta diprediksi cerah dan berawan tebal.

    Untuk kota-kota lainnya di Indonesia, BMKG memprakirakan hujan berintensitas ringan di Kota Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Mataram, Kupang.

    Selain itu Kota Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura dan Merauke juga berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan.

    Kemudian hujan berintensitas sedang berpotensi mengguyur Kota Yogyakarta, Tanjung Selor, Samarinda dan Palu. Sedangkan hujan disertai petir berpotensi melanda Kota Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, Banjarmasin, Manado, Gorontalo, Mamuju dan Sorong.

     

  • KAI Jakarta Bakal Tutup 40 Perlintasan Liar pada 2026

    KAI Jakarta Bakal Tutup 40 Perlintasan Liar pada 2026

    7cloud.asia – PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (Daops) 1 Jakarta menargetkan untuk menutup 40 perlintasan liar sepanjang 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

    Mayoritas dari 40 perlintasan sebidang ini lebarnya kurang dari dua meter dan tidak ada penjaga, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

    “Kita akan tutup untuk keselamatan operasional kereta api,” kata Deputi 2 Daop 1 Jakarta PT KAI, Deddy Hendrady kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

    Ia menyebutkan terdapat lima perlintasan swadaya di kawasan antara Cawang hingga Tebet yang telah dikoordinasikan untuk ditutup bersama unsur wilayah setempat.

    Namun, hingga Mei ini PT KAI baru menjalankan penutupan pada satu titik di kawasan Tebet-Cawang. Hal ini lantaran pelaksanaannya masih menunggu dukungan pemerintah daerah.

    “Kalau tahun ini hanya satu aja. Kalau program KAI memang ada lima, tapi nanti nggak tahu kita dibantu dari pemda apakah ditutup semua atau nggak,” ujarnya.

    Baca: Tabrakan Kereta Api di Bekasi Timur Jadi Peringatan Pentingnya Pembenahan Perlintasan Sebidang

    Seluruh perlintasan liar pada dasarnya memiliki tingkat bahaya yang sama. Adapun keterbatasan lahan dan biaya menjadi kendala dalam pembangunan perlintasan resmi.

    “Keterbatasan lahan juga karena biaya juga sih, karena besar buka untuk membuatnya, karena kita harus punya alatnya punya posnya, terus merekrut SDM-nya untuk penjagaan,” kata Deddy.

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta telah menutup perlintasan sebidang liar di jalur antara Stasiun Tebet dan Stasiun Cawang demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan warga sekitar.

    Terkait perpindahan lokasi penutupan perlintasan tersebut merupakan keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah bersama warga.

    Pertimbangan perpindahan lokasi dilakukan atas permintaan masyarakat karena lintasan di RT 05 lebih banyak digunakan warga dibandingkan lokasi lainnya.

    Baca: Pembangunan Double-Double Track Didorong untuk Cegah Tabrakan Kereta

    Deddy menambahkan, kecelakaan di perlintasan sebidang umumnya terjadi karena pengguna jalan yang menerobos jalur rel.

    “Karena ini juga perlu informasikan ke media, di internal kita kalau ada motor ditabrak kereta, itu adalah kebalikannya orang yang nabrak kereta karena kereta gak bisa menghindar gitu ya,” ucapnya.

    Namun, Deddy menegaskan kewenangan PT KAI hanya pada aspek keselamatan perjalanan kereta api.

    Di KAI, ujarnya, solusi hanya menutup perlintasa liar untuk keamanan kereta api. Sedangkan solusi untuk fasilitas warga itu adalah kewenangan pihak lain, seperti di Dishub dan Pemda.

    “Tapi kita selalu koordinasi kita akan nutup ini, tolong diinformasi diberikan fasilitas alternatif untuk penutupan ini,” pungkasnya.

  • RI Bakal ‘Pinjamkan’ Komodo ke Jepang: Menakar Risiko Satwa Endemik Jadi ‘Alat Diplomasi’

    RI Bakal ‘Pinjamkan’ Komodo ke Jepang: Menakar Risiko Satwa Endemik Jadi ‘Alat Diplomasi’

     

    ruang kota.com – Tahun ini, Indonesia akan meminjamkan sepasang komodo (Varanus komodoensis) untuk dikembangbiakan (breeding loan) kepada iZoo Kawazu, kebun binatang reptil dan amfibi terbesar di Shizuoka, Jepang.

    Program breeding loan ini disepakati lewat Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerja sama perlindungan dan konservasi satwa liar antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Pemerintah Prefektur Shizuoka, Jepang pada akhir Maret 2026 lalu.

    Sebagai timbal balik, Jepang akan mengirim beberapa satwa eksotis ke Indonesia, seperti panda merah dan jerapah.

    Pemerintah menyebut peminjaman komodo ini sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan satwa liar dan konservasi keanekaragaman hayati, sekaligus mempererat hubungan bilateral dengan Jepang.

    Ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dan hewan kini semakin berkembang jauh hingga masuk ke ruang-ruang diplomasi dan hubungan internasional.

    Namun, publik justru menyorot dampak program ini karena berisiko pada kelestarian dan kesejahteraan komodo dalam jangka panjang. 

    Aset diplomasi

    Praktik pertukaran hewan sebagai alat diplomasi ini sesungguhnya sudah sangat tua. Di masa lalu, ratu Mesir Cleopatra diriwayatkan pernah menghadiahkan jerapah kepada pimpinan Romawi Julius Caesar sebagai simbol kedekatan politik.

    Praktik lama itu hanya berubah bentuk. Jika dulu hewan dipertukarkan antarpenguasa, kini ia masuk ke ranah soft power dan citra negara.

    Cina adalah contoh paling terkenal dalam diplomasi hewan dengan menggunakan panda sebagai ‘aset’ mereka.

    Negara lain mulai membaca peluang yang sama. Malaysia, misalnya, menggulirkan gagasan orangutan diplomacy untuk memperkuat citra negara dan menjangkau mitra internasional mereka, terutama dalam konteks sawit dan sorotan global terhadap lingkungan.

    Langkah ini menunjukkan bahwa satwa endemik kini makin sering dipandang sebagai aset diplomasi. Ia bisa menjembatani percakapan yang rumit, memperhalus citra negara, sekaligus mengangkat isu konservasi ke panggung internasional.

    Mungkin karena orangutan sudah dipakai Malaysia, Indonesia memilih komodo sebagai kandidat paling kuat sebagai “alat diplomasi”. Komodo memiliki hampir semua unsur yang diperlukan untuk memainkan peran itu. Ia endemik, ikonik, sarat nilai ekologis, dan identik dengan Indonesia.

    Ahli kriminologi lingkungan Belanda, Daan P van Uhm dalam artikelnya yang berjudul Konstruksi sosial atas nilai alam liar (2018) memperkenalkan konsep “the value of things” yang menjelaskan bahwa nilai hewan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan dibentuk secara sosial oleh manusia yang memberikan makna padanya.

    Dalam artikel itu, van Uhm menyebut kelangkaan dan eksklusivitas sering menjadi dasar kuat dalam pembentukan nilai. Semakin langka suatu hewan, semakin tinggi pula nilai yang dilekatkan manusia kepadanya, baik secara ekonomi, simbolik, maupun sosial.

    Komodo bukan hanya spesies langka, dunia menempatkannya sebagai lambang keunikan hayati dan menjadi kebanggaan nasional. Nilai komodo bergerak dari nilai ekologis menuju nilai simbolik dan politik. 

    Risiko animal diplomacy

    Menempatkan hewan sebagai alat diplomasi sebenarnya sah-sah saja, tapi ada berbagai risiko yang harus ditimbang.

    Riset tinjauan literatur (literature review) pada 2024 menunjukkan bahwa diplomasi memakai satwa langka tidak selalu memberi hasil positif seperti yang diharapkan, dan kesejahteraan hewan sering terabaikan.

    Riset tersebut menganalisis data 140 negara yang terlibat dalam panda diplomacy pada periode 2004 hingga 2019.

    Hasilnya, negara yang ikut program panda diplomacy justru rata-rata mengalami penurunan sekitar 39,9 persen kunjungan ke Cina, dibanding negara yang tidak ikut program tersebut.

    Penjelasannya sederhana, ketika satwa langka yang sebelumnya hanya dapat dilihat di negara asal, sudah hadir di negara lain, maka dorongan publik untuk datang ke negara asal jadi berkurang. 

    Lalu, fokus utama tentu dari sisi kelestarian dan kesejahteraan satwa endemik. Apalagi, komodo adalah reptil endemik terbesar di dunia yang populasi alaminya hanya tersisa di Indonesia.

    Setidaknya dalam hal ini kita perlu memperhatikan dua hal.

    Pertama, kemampuan hewan dalam beradaptasi. Hewan liar jika ditempatkan di luar habitat/habitat buatan bisa menghadapi banyak sumber stres, mulai dari pencahayaan, suara, bau, suhu, dan tanah/lantai yang berbeda dari habitat aslinya, hingga ruang gerak yang terbatas.

    Karena itu, pemindahan satwa ke lingkungan baru tidak bisa dinilai dari keberhasilan administratif atau simboliknya saja.

    Kualitas tempat pemeliharaan, pola pemeliharaan, dan kemampuan satwa beradaptasi harus menjadi perhatian utama. Program konservasi di luar habitat asal harus disertai pemantauan yang sangat ketat.

    Kedua, risiko kesehatan bagi hewan dan manusia. Untuk hewan, ketika dipindahkan ke lingkungan baru, risikonya bisa rentan terkena penyakit. Stres dan kondisi lingkungan yang berbeda juga bisa membuat daya tahan tubuh mereka melemah sehingga lebih mudah sakit.

    Sementara untuk manusia, hewan bisa membawa penyakit yang dapat menular ke manusia (agen penyakit zoonotik).

    Risiko kesehatan dari pertukaran hewan antarnegara ini bisa diatasi dengan pendekatan one health. Pendekatan ini memandang kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Jadi, penanganannya tidak bisa dipisah-pisah.

    Karena itu, kerja sama peminjaman atau penangkaran hewan—seperti breeding loan komodo dari Indonesia ke Jepang, maupun panda merah dan jerapah dari Jepang ke Indonesia—perlu mengantisipasi hal tersebut.

    Caranya dengan pengawasan ketat dalam banyak aspek, serta pendekatan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam satu kesatuan.

    Tantangan berikutnya adalah memastikan semua aturan itu benar-benar dijalankan dengan baik di lapangan.

    M. Ikhsan Shiddieqy, Peneliti Ahli Madya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • LRT Jakarta Velodrome-Manggarai Ditarget Beroperasi Agustus 2026

    LRT Jakarta Velodrome-Manggarai Ditarget Beroperasi Agustus 2026

    7cloud.asia – Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai kini telah mencapai lebih dari 95 persen, dan ditargetkan beroperasi pada Agustus 2026.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai ini.

    Hal ini disampaikan Pramono menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait keamanan proyek LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai ini mengingat target operasi penuh akan dilakukan pada Agustus 2026.

    Ia pun menjelaskan, target operasional LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai ini sudah ditetapkan sejak awal proyek dikerjakan.

    “Keamanan untuk LRT, MRT itu top priority. Walaupun dikebut sebenarnya bukan dikebut, karena memang harus selesai pada bulan Agustus nanti sudah full operasi. Dan itu memang sudah ditetapkan,” ujar Pramono, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/5/2026).

    LRT rute Velodrome-Manggarai saat ini sudah masuk tahap commisioning atau uji coba. Tahapan ini penting dilakukan untuk memastikan keamanan sebelum layanan LRT rute ini beroperasi penuh.

    Baca: Kawasan Manggarai Didorong Jadi Pusat Integrasi Antarmoda

    “Maka kenapa sekarang ini sudah mulai commissioning. Nah yang namanya commissioning itu kan uji coba. Dalam uji coba ada yang rangkaiannya berapa, headway-nya berapa, itulah yang dilakukan sekarang,” jelasnya.

    Melalui tahapan uji coba ini, Pramono berharap layanan LRT dapat beroperasi sepenuhnya sesuai target yang ditetapkan.

    “Harapan saya nanti Agustus begitu diresmikan akan beroperasi sepenuhnya,” tandas Pramono.

    Saat ini, persiapan operasional terus dilakukan, termasuk tahap pengujian sistem sebelum layanan dibuka untuk masyarakat. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin mengatakan, proses pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh sistem dan infrastruktur LRT dapat berfungsi dengan baik sebelum melayani penumpang.

    Bersamaan dengan itu, Jakpro juga menyiapkan dokumen serta persyaratan untuk mendapatkan izin operasional dari Kementerian Perhubungan.

    Selain fokus pada penyelesaian Fase 1B, Jakpro juga tengah menyiapkan rencana pengembangan jaringan LRT Jakarta ke depannya. Penyusunan rencana tersebut dilakukan melalui kajian menyeluruh yang berfokus pada peningkatan pelayanan transportasi publik di Jakarta.

    Baca: Halte Transjakarta Manggarai Ditutup Sementara untuk Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai

    Menurutnya, pengembangan jaringan LRT akan disusun berdasarkan kebutuhan mobilitas masyarakat serta integrasi dengan moda transportasi lain agar konektivitas antarmoda dapat berjalan optimal.

    Iwan menambahkan, dari hasil kajian tersebut, Jakpro akan menentukan prioritas pembangunan jalur lanjutan yang dinilai paling efektif untuk meningkatkan jumlah penumpang serta memperkuat layanan LRT Jakarta.

    “Paralel dengan pembangunan 1B ini, Jakpro juga menyusun master plan LRT Jakarta. Basis kajiannya tentu pelayanan, kemudian bagaimana jaringan ini bisa terintegrasi dengan moda lain sehingga konektivitas dan mobilitas warga Jakarta benar-benar bisa terlayani dengan baik,” jelasnya.

    Sebagai informasi, proyek LRT Jakarta Fase 1B merupakan perpanjangan jalur dari Velodrome menuju Manggarai sepanjang sekitar 6,4 kilometer dengan lima stasiun baru, yaitu Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, dan Manggarai.

    Jalur ini nantinya akan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lain, termasuk KRL Commuter Line dan Transjakarta di kawasan Manggarai.

    Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B merupakan bagian dari rencana pengembangan jaringan LRT Jakarta yang sebelumnya telah memulai operasional pada lintas Pegangsaan Dua–Velodrome sejak 2019.

    Dengan selesainya fase ini, diharapkan konektivitas transportasi publik di Jakarta semakin meningkat dan mampu mendukung mobilitas masyarakat secara lebih efisien.

  • China dan AS Sepakati Agar Selat Hormuz Tetap Terbuka

    China dan AS Sepakati Agar Selat Hormuz Tetap Terbuka

    7cloud.asia – Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk mendukung kelancaran arus energi global.

    Demikian disebutkan dalam keterangan Gedung Putih pada Kamis usai pertemuan puncak AS-China di Beijing, Kamis (14/5/2026).

    NBC News mengutip pernyataan Gedung Putih, melaporkan bahwa kedua negara tampaknya lebih banyak membahas perang Iran dan situasi Selat Hormuz tanpa menyinggung isu Taiwan.

    Gedung Putih menyebut Xi menegaskan penolakan China terhadap militerisasi Selat Hormuz maupun upaya mengenakan biaya bagi kapal yang melintas di jalur tersebut.

    Baca: Inggris dan Prancis Jadi Tuan Rumah Konferensi Membahas Keamanan Selat Hormuz

    Xi juga menyatakan minat China untuk membeli lebih banyak minyak Amerika guna mengurangi ketergantungan terhadap Selat Hormuz di masa depan. Kedua negara juga sepakat bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

    Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Trump dan Xi juga membahas upaya memperkuat kerja sama ekonomi, termasuk perluasan akses pasar bagi perusahaan Amerika di China dan peningkatan investasi China di sektor industri AS.

    Trump dan Xi juga menyoroti pentingnya menghentikan aliran prekursor fentanyl ke AS serta meningkatkan pembelian produk pertanian Amerika oleh China.

    Baca: Iran Ajukan Syarat Akhiri Perang, yakni Cabut Sanksi terhadap Iran dan Buka Selat Hormuz

    Sementara itu, kantor berita pemerintah China Xinhua News Agency melaporkan bahwa Xi mengingatkan bahwa hubungan kedua negara dapat memicu bentrokan bahkan konflik jika isu Taiwan tidak ditangani dengan baik.

    Xi juga menegaskan hubungan ekonomi China dan AS bersifat saling menguntungkan dan dapat menghasilkan manfaat bagi kedua pihak.

    Menurut Xinhua, kedua negara sepakat membangun hubungan bilateral yang stabil dan konstruktif sebagai panduan hubungan strategis dalam tiga tahun ke depan dan seterusnya.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu